Pada kesempatan tersebut, Pramono menjelaskan bahwa Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, termasuk di sektor transportasi publik. Saat ini, cakupan layanan transportasi umum di Jakarta telah mencapai 92,5 persen.

Untuk memperluas konektivitas kawasan Jakarta dan sekitarnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,2 triliun pada 2026 guna mendukung pengembangan layanan Transjabodetabek.

Selain itu, pengembangan transportasi berbasis rel juga terus dilakukan. Pemprov DKI menargetkan jaringan MRT Jakarta mencapai panjang 46,5 kilometer pada 2034, sementara jaringan LRT akan diperluas hingga 21,8 kilometer pada 2029.

“Jakarta juga menyiapkan pusat Transit-Oriented Development (TOD) baru di Dukuh Atas pada 2027 bersama Shenzhen Metro untuk mengintegrasikan lima moda transportasi sekaligus meningkatkan konektivitas kawasan,” ujar Pramono, dalam siaran pers Pemprov DKI, Senin (15/6).

Di bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta terus memperluas jangkauan bantuan pendidikan bagi masyarakat. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) saat ini telah dimanfaatkan oleh 707.477 pelajar dan 15.825 mahasiswa.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan program pendidikan gratis di 103 sekolah swasta sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi warga.

Sementara itu, di sektor kesehatan, berbagai layanan terus diperkuat untuk menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Program Pasukan Putih hadir untuk memberikan layanan kepada lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas, sedangkan layanan JakCare menyediakan fasilitas konseling gratis bagi masyarakat.

Menurut Pramono, penyediaan layanan publik yang andal dan efisien menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang nyaman dan layak huni.

“Kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Namun, kami tetap berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai kota global yang lebih layak huni bagi semua,” katanya.

Partisipasi Jakarta dalam forum tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai kota dunia dalam menghadirkan layanan publik yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Forum ini dihadiri sekitar 100 pemimpin kota dari berbagai negara, termasuk London, Berlin, dan Guangzhou. Pertemuan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman sekaligus membuka peluang kolaborasi internasional dalam pengembangan layanan dasar perkotaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Artikel Pramono Beberkan Rahasia Jakarta Jadi Kota Global yang Layak Huni pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Jakarta, terutama dari keluarga kurang mampu.

“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4).

Program sekolah swasta gratis ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Dari total penerima, sebanyak 40 sekolah swasta merupakan peserta lanjutan yang mendapatkan pendanaan penuh selama 12 bulan, terhitung Januari hingga Desember 2026.

Adapun 63 sekolah swasta lainnya menjadi penerima baru yang akan memperoleh dukungan anggaran selama enam bulan, yakni pada periode Juli hingga Desember 2026.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memastikan berbagai program bantuan pendidikan lainnya tetap berjalan. Program tersebut antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah.

Dengan menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas, Pramono berharap kebijakan ini mampu melahirkan generasi muda Jakarta yang lebih unggul dan berdaya saing.

Artikel Pemprov DKI Gelontorkan Rp253,6 M untuk Sekolah Swasta Gratis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2026 tentang Penerima dan Besaran Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Swasta Tahun Anggaran 2026.

“Program ini semakin memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi warga Jakarta,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan, pada tahun ajaran 2026/2027 terdapat 103 sekolah swasta gratis yang dapat diakses masyarakat. Sekolah-sekolah tersebut mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB dan tersebar di lima wilayah kota administrasi di Jakarta.

Lebih lanjut, Nahdiana memaparkan bahwa dari total 103 sekolah tersebut, terdapat dua kategori penerima, yakni penerima lanjutan dan penerima baru.

“Satuan Pendidikan Swasta Penerima Lanjutan yang ditetapkan kembali akan mendapatkan pendanaan pendidikan mulai Januari hingga Desember 2026,” jelasnya.

Sementara itu, untuk kategori penerima baru, bantuan diberikan mulai Juli hingga Desember 2026.

“Satuan Pendidikan Swasta Penerima Baru yaitu sekolah swasta yang baru ditetapkan untuk pertama kali akan diberikan pendanaan mulai dari bulan Juli 2026 sampai dengan Desember 2026,” ungkap Nahdiana.

Berikut daftar sekolah swasta gratis di Jakarta:

A. Satuan Pendidikan Swasta Penerima Lanjutan

1. Jakarta Barat
SMP Muhammadiyah 32, SMKS Citra Utama, SMA Lamaholot, SLB B-C Alfiany, SMP Al Inayah, SMP Al Hasanah, SMKS Maarif Jakarta, SMAS Budi Murni 2

2. Jakarta Pusat
SMP Triwibawa, SMKS YP IPPI Petojo, SMKS At Taqwa Jakarta, SMAS At Taqwa Jakarta, SMP Trisula Perwari 2, SMKS Taman Siswa 2, SMK Katolik Sint Joseph, SMAS Taman Madya I Jakarta

3. Jakarta Selatan
SMK Gapura Merah Putih, SMKS PGRI 15 Jakarta, SMK Jagakarsa, SMA Plus Khadijah Islamic School, SMP Trisula Perwari I Jakarta, SMKS YPK-Kesatuan, SMKS Cyber Media, SD Bhakti Luhur

4. Jakarta Timur
SMP Yaspia, SMKS Cipta Karya, SMKS Laboratorium Jakarta, SMAS Muhammadiyah 12 Jakarta, SMK Bina Nusa Mandiri, SMA Teladan 1 Jakarta, SMAS Wijaya Kusuma, SLB BC Abdi Pratama

5. Jakarta Utara
SMP Sejahtera, SMP YAKPI I DKI JAYA, SMKS Fajar Indah, SMAS Gita Kirti 2, SMP Darul Maarif, SMKS Sari Putra, SMAS Al Khairiyah Jakarta, SDS Bina Pusaka

B. Satuan Pendidikan Swasta Penerima Baru

1. Jakarta Barat
SMP Cindera Mata Indah, SMP Garuda, SMP Melania I, SMKS Permata Bunda, SMKS Benteng Gading Jakarta, SLB C Bina Insan Kamil, SLB B-C Kasih Bunda, SMP Kembangan, SMKS Prima Wisata, SMKS Al Hamidiyah, SMKS Kebon Jeruk Jakarta, SMAS YP BDN

2. Jakarta Pusat
SMP Islam Al-Ihsan, SMP Strada Pelita Pejompongan, SMP At-Taqwa, SMK Al-Ihsan, SMP Muhammadiyah 16, SMP PSKD 1, SMP YWPM, SMP Islam Meranti, SMP Paskalis 1, SLB BC Harapan Ibu

3. Jakarta Selatan
SMP Yayasan Pendidikan Mulia, SMP Teladan, SMP Plus Khadijah Islamic School, SMP Putra Satria, SLB B-C Sumber Budi, SLB C Bhakti Luhur, SMP Al Falah, SMP Perguruan Rakyat 02, SMP Islam Terpadu Arrahman, SMP PSKD IV Bulungan, SMP YAPIMDA Jakarta, SMKS Bina Putra Jakarta, SLB Autis Mutiara, SLB Khrisna Murti

4. Jakarta Timur
SMP Al Washliyah, SMP Pembangunan, SMKS Cahaya Sakti Jakarta, SMA Budi Mulia Utama, SLB A & A+ (Ganda) Elsafan, SLB C Sinar Kasih, SLB Karya Mulya, SLB B-C Bina Karya Insani, SMP Era Pembangunan Umat, SMP Taman Harapan, SMK PGRI 16 Jakarta, SMKS Bina Medika Jakarta, SLB C Surya Wiyata, SLB C Frobel Montessori, SLB B-C As-Syafiiyah

5. Jakarta Utara
SMP Jayakarta, SMKS Raudhatul Jannatunnaim, SMK Al-Muttaqin, SMKS Al-Khairiyah Bahari, SMAS Katolik Diakonia Jakarta, SMAS Bunga Hati Bangsa, SMP Plus Al-Fudhola, SMP Tugu Bhakti, SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah, SMP Sari Putra, SMP Fattahilah Jaya, SLB B-C Cahaya Jaya

Artikel Tak Perlu Bayar, Ini Daftar 103 Sekolah Swasta Gratis di DKI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf melalui keterangan resmi pada Kamis (23/4). Ia menegaskan bahwa kebutuhan tambahan tenaga pengajar menjadi krusial seiring lonjakan jumlah peserta didik yang ditargetkan dalam beberapa waktu ke depan.

“Kami sudah mengajukan ke Kementerian PAN-RB untuk menambah lebih dari 5.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya untuk sekolah rakyat ini,” kata Mensos, Saifullah Yusuf.

Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat tercatat hampir mencapai 16.000 orang. Pemerintah menargetkan penambahan lebih dari 30.000 siswa baru pada tahun ini, sehingga totalnya diproyeksikan melampaui 45.000 peserta didik.

Tak hanya itu, pada tahun depan jumlah siswa baru ditargetkan meningkat hingga lebih dari 60.000 orang, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. “Jadi, tahun depan target kita secara keseluruhan sudah bisa melayani lebih dari 100.000 siswa Sekolah Rakyat, untuk itu dibutuhkan tambahan guru,” tuturnya.

Untuk kebutuhan tenaga pengajar, Kementerian Sosial menyerahkan penentuan spesifikasi dan keahlian kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Namun demikian, para guru dan tenaga kependidikan yang nantinya direkrut tetap akan mengikuti pelatihan dan pembinaan khusus, termasuk program retreat, guna memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4), berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini mengusung pendekatan pengentasan kemiskinan terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai layanan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, hingga saat ini telah beroperasi 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 38 provinsi sejak Juli 2025. Fasilitas tersebut telah menampung sekitar 15.900 siswa dari jenjang SD hingga SMA, dengan dukungan ribuan tenaga pendidik.

Selain itu, pemerintah juga tengah membangun 101 Sekolah Rakyat permanen pada tahun ini, sebagai bagian dari target jangka panjang pembangunan 500 sekolah permanen hingga tahun 2029.

Artikel Sekolah Rakyat Butuh 9.000 Tenaga Baru, Kesempatan Emas Jadi Guru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mencetak SDM unggul. Kami memastikan seluruh fasilitas pendidikan ini dibangun dengan cepat dan berkualitas,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo, Rabu (16/10).

Tahap lelang proyek konstruksi Sekolah Rakyat II telah dimulai sejak September 2025. Program ini dirancang untuk menampung hingga 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), yang terdiri atas 1.872 rombel SD (56.160 siswa), 936 rombel SMP (28.080 siswa), dan 936 rombel SMA (28.080 siswa).

Setiap sekolah akan dibangun di atas lahan seluas 5–10 hektare yang disediakan pemerintah daerah, dan ditargetkan rampung pada tahun ajaran 2026/2027. Fasilitas di setiap Sekolah Rakyat meliputi ruang kelas modern berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan dan pusat pembelajaran digital, kantin sehat, dapur, klinik siswa, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, serta area hijau yang nyaman.

Melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian PU menekankan konsep pembangunan sekolah yang sehat, aman, efisien, dan inspiratif. Desain bangunan juga dibuat ramah lingkungan, hemat energi, serta mampu menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah setempat.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam menyediakan pendidikan gratis berbasis asrama (boarding school) bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya dari Desil 1 dan Desil 2 sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada Tahap I (2025), Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 165 Sekolah Rakyat, terdiri atas Tahap IA (63 lokasi, dimanfaatkan sejak 14 Juli 2025), Tahap IB (37 lokasi, dimanfaatkan sejak 15 Agustus 2025), dan Tahap IC (65 lokasi, dimanfaatkan sejak 1 September 2025).

Artikel Kementerian PU Bangun Sekolah Rakyat Modern Tahap II di 104 Lokasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Presiden tiba sekitar pukul 13.30 WIB dan disambut meriah oleh para siswa melalui yel-yel penuh semangat. Suasana semakin hangat ketika empat siswi membawakan tarian tradisional Betawi Kembang Jatoh. Antusiasme tersebut mencerminkan rasa bangga sekaligus kegembiraan atas kedatangan Kepala Negara.

Dalam kunjungannya, Presiden meninjau berbagai fasilitas penunjang pendidikan, mulai dari asrama siswa, sarana olahraga, hingga ruang kelas. Ia ingin memastikan para siswa dapat tinggal dan belajar di lingkungan yang layak dan nyaman.

Saat memasuki ruang kelas, Presiden turut menyaksikan kegiatan belajar mengajar, bahkan ikut berinteraksi dengan para siswa yang bernyanyi bersama. Momen tersebut menghadirkan suasana akrab dan penuh keceriaan.

Selain itu, Prabowo juga menyapa para guru serta memberikan arahan terkait peningkatan kualitas pembelajaran. Ia tampak menyalami satu per satu siswa, berbincang, dan berfoto bersama mereka.

Presiden mengapresiasi perkembangan sekolah rakyat yang jumlahnya terus bertambah di berbagai daerah. “Hari ini saya meninjau salah satu sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 100 sekolah yang beroperasi. Saya mendapat laporan, akhir September nanti jumlahnya akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga para guru serta pengelola sekolah.

Artikel Momen Akrab Presiden Prabowo Bersama Siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa kejelasan aturan sangat dibutuhkan agar Pemprov bisa segera melakukan persiapan.

“Perpres-nya belum turun, belum diatur, meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Untuk Jakarta, kami berharap aturan ini segera jelas, supaya bisa langsung kami persiapkan,” ujar Pramono dikutip dari laman berita jakarta saat diwawancarai di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/8).

Saat ini, Pemprov DKI sudah menjalankan uji coba program sekolah swasta gratis di 40 sekolah. Program tersebut dijadikan proyek percontohan sebelum diterapkan secara menyeluruh.

“Jakarta sudah memulai pilot project. Ada 40 sekolah swasta yang biaya pendidikannya sudah digratiskan,” jelasnya.

Pramono memastikan, jika payung hukum resmi terbit, Pemprov DKI siap memperluas cakupan program tersebut. Menurutnya, Jakarta memiliki kemampuan untuk menjalankan program pendidikan gratis di sekolah swasta dengan lebih masif.

“Kalau regulasinya sudah ada, apakah berupa Perpres atau PP, kami akan segera memperluas implementasi sekolah swasta gratis di Jakarta. Dan kami siap untuk itu,” tegasnya.

Artikel DKI Jakarta Tunggu Perpres, Sekolah Swasta Gratis Segera Diterapkan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dari total 100 lokasi tersebut, sebanyak 63 titik akan mulai melakukan pengenalan kepada siswa pada 14 Juli 2025. Sementara itu, 37 titik lainnya dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Juli. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi keluarga kurang mampu, anak-anak yang berisiko putus sekolah, atau bahkan yang sudah putus sekolah. Seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden, pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki masa depan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (08/07).

Konsep Asrama, Kurikulum Karakter, dan Akses Gratis

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Para siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, kemudian mendapatkan penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Kurikulum akan menekankan nilai-nilai agama, kepemimpinan, serta keterampilan hidup untuk membentuk generasi muda yang tangguh dan berdaya saing.

Untuk mendukung proses belajar, sekolah akan dilengkapi fasilitas lengkap seperti asrama, laboratorium, area olahraga, serta gedung serbaguna. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, makan, tempat tinggal, buku, hingga seragam akan ditanggung oleh pemerintah secara penuh.

Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan menggunakan gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi. Namun ke depan, Kemensos menargetkan pembangunan gedung sekolah permanen di atas lahan seluas minimal 8 hektare untuk setiap titik, dengan kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah.

Menjangkau 29 Provinsi, Kapasitas Hampir 10 Ribu Siswa

Pelaksanaan perdana Sekolah Rakyat mencakup 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik yang tersebar di 29 provinsi. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah lokasi terbanyak (48 titik), diikuti oleh Sumatra (22 titik), Sulawesi (15 titik), serta masing-masing empat titik di Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku. Papua turut mendapat perhatian khusus dengan tiga lokasi. Total kapasitas siswa pada tahap awal ini mencapai 9.755 orang.

Lokasi dan Fasilitas

Seluruh lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 126/HUK/2025. Lokasi-lokasi tersebut melibatkan berbagai fasilitas seperti sentra pelatihan Kemensos, balai latihan kerja, sekolah negeri, dan bangunan milik pemerintah lainnya yang telah disiapkan secara fungsional dan layak untuk kegiatan belajar mengajar. Beberapa lokasi diantaranya:

• Aceh: Sentra Darussa’adah, SMA Negeri 2 Unggul Ali Hasjmy, SKB Labuhan Haji Aceh Selatan
• Sumatera Utara: Sentra Insyaf dan Bahagia Medan, Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, SMKN Pertanian
• Sumatera Barat: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang, Universitas Negeri Padang dan Gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja
• Sumatera Selatan: Sentra Budi Perkasa Palembang, Institusi Penerima Wajib Lapor Sriwijaya dan Gedung P4T Kabupaten Empat Lawang
• Riau: Sentra Abiseka Pekanbaru, Rusunawa/Asrama Haji Provinsi Riau dan Kampus IPDN Kab. Rokan Hilir

• Lampung: Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Provinsi Lampung

• Banten: Gedung Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Tangerang Selatan dan Gedung BPMP Rangkasbitung

• DKI Jakarta: Sentra Mulyajaya, Handayani, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Margaguna
• Jawa Barat: Sentra Wyataguna Bandung, Sentra Galih Pakuan Bogor, hingga UPT Balai Latihan Kerja di Sumedang
• Jawa Timur: Universitas Negeri Surabaya 4, Gedung Politeknik Malang, dan puluhan fasilitas lainnya

• Kalimantan Selatan: Sentra Budi Luhur Banjarbaru, Balai Besar dan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Banjarmasin Banjarbaru

• Sulawesi Barat: UPTD SMK REA TIMUR/SPPN POLMAN, Polewali Mandar dan SMK Negeri Sulawesi Barat, Mamuju

• Bali: Sentra Mahatmiya Bali
• Nusa Tenggara Barat: Sentra Paramitha Mataram dan Eks. Gedung AKPER, Lombok Timur
• Maluku Utara: Sentra Wasana Bahagia Ternat, Institusi Penerima Wajib Lapor Sofifi dan Bangunan Panti Asuhan, Pemerintahan Desa Gamsungi, Tobelo Kab. Halmahera Utar
• Papua: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, Gedung BPKSDM Kab.Biak Numfor dan Gedung BPKSDM Kab.Sarm
  

Seluruh lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan potensi jangkauan terhadap anak-anak dari keluarga miskin di sekitarnya.

Artikel Sekolah Rakyat Hadir di 100 Titik, Solusi Pendidikan untuk Keluarga Kurang Mampu pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menanggapi putusan tersebut, Kemenko PMK berencana segera menggelar koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan implementasi kebijakan ini dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Putusan MK ini kembali menegaskan amanah konstitusi bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Negara bertanggung jawab menyediakan akses pendidikan dasar yang adil, inklusif, dan bebas biaya,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5).

Menurutnya, keputusan MK ini menjadi peluang besar untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi keluarga kurang mampu yang selama ini harus menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta karena keterbatasan kapasitas sekolah negeri.

Pratikno juga menekankan pentingnya tindak lanjut serius dari pemerintah, khususnya dalam hal penyusunan regulasi dan pembiayaan. Kemenko PMK akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk merumuskan strategi pelaksanaan yang tepat dan realistis.

“Kita perlu pendekatan yang presisi dan terukur. Semangat afirmatif ini harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret yang bisa dilaksanakan di lapangan,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa strategi implementasi akan mencakup penyesuaian aturan hukum, pengembangan skema pembiayaan yang lebih adil bagi sekolah swasta, penguatan tata kelola pendidikan, serta evaluasi dan penyesuaian anggaran agar pendidikan dasar benar-benar gratis dan menjangkau seluruh anak, termasuk mereka yang berada di luar sistem pendidikan formal atau yang belum bersekolah sama sekali.

Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk memperhatikan keberadaan jutaan anak usia sekolah yang saat ini belum mengakses pendidikan.

Data dari Kemendikdasmen mencatat sebanyak 3,9 juta anak belum bersekolah, terdiri dari 881.168 anak yang putus sekolah, 1.027.014 anak yang sudah lulus namun tidak melanjutkan, serta 2.077.596 anak yang belum pernah mengenyam pendidikan.

Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa frasa “tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus berlaku secara universal, baik untuk sekolah negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar. Hal ini selaras dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang tidak membedakan jenis penyelenggara pendidikan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji dan menganalisis isi putusan tersebut. Ia menyebutkan perlunya kerja sama yang erat dengan sekolah swasta dan pemerintah daerah agar implementasi kebijakan ini bisa berjalan efektif.

Artikel Putusan MK Soal Pendidikan Gratis, Pemerintah Siapkan Strategi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Jumlah tersebut meningkat dari rencana awal yang hanya mencakup 53 lokasi, dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025. “Saat ini proses terus berjalan. Ada sekitar 35 lokasi tambahan yang sedang dikaji kelayakannya, dan lebih dari 30 kemungkinan akan disetujui,” ujar Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kementerian Sosial, Selasa (20/5/2025).

Menurut Gus Ipul, jika Kementerian PUPR menyatakan lokasi-lokasi tambahan tersebut layak, maka total siswa yang tertampung bisa mencapai 10.000 anak. “Setiap sekolah punya kapasitas berbeda, ada yang bisa menampung 100 siswa, ada juga yang masih 50. Mudah-mudahan jumlah sekolah bisa terus bertambah dari 65 yang sudah ada,” tambahnya.

Dukungan Lintas Kementerian dan Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap program ini dengan mendorong koordinasi aktif bersama pemerintah daerah. Tito menekankan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat erat kaitannya dengan kesiapan infrastruktur di daerah, mulai dari lahan, perizinan, akses jalan, air hingga listrik.

“Pemerintah daerah juga harus siap dari sisi SDM, seperti ketersediaan guru dan murid. Jadi sinergi dengan pemda sangat penting,” katanya.

Tito menyebut, hingga saat ini telah masuk 351 usulan lokasi dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun demikian, usulan tersebut masih akan diverifikasi kelayakannya. “Namanya usulan, tentu kita harus cek dulu apakah memenuhi kriteria atau tidak,” jelasnya.

Syarat utama lahan adalah bebas dari sengketa dan memiliki akses yang memadai. Pengecekan dilakukan oleh tim lintas kementerian, termasuk dari Kemensos, Kemendagri, dan Kementerian PUPR. “Banyak daerah yang mengusulkan, tapi lahan dan bangunannya belum memenuhi syarat. Jadi kami minta agar mereka mengajukan alternatif lokasi,” tambah Tito.

Pihak Kemendagri juga akan mengeluarkan surat edaran ke kepala daerah untuk mendukung program ini. Bila perlu, pemerintah daerah bisa menerbitkan peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum pengelolaan aset untuk sekolah rakyat. “Aset tetap milik pemda, tapi bisa dipinjampakaikan kepada Kemensos,” katanya.

Optimisme Pemerintah dan Dukungan Masyarakat

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyatakan bahwa pemerintah optimis program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada Juli 2025, berkat kerja sama semua pihak—baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Kami mohon dukungan dari semua elemen. Pemerintah bekerja keras, tapi keberhasilan program ini juga membutuhkan keterlibatan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Juri, Sekolah Rakyat adalah upaya nyata pemerintah untuk menghapus kemiskinan lewat pendidikan. “Mari kita bekali anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan pendidikan layak agar mereka bisa keluar dari rantai kemiskinan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menyampaikan rasa syukurnya atas dukungan luas yang diterima program ini. Ia menyebutkan bahwa ke depannya, Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem digital untuk mendukung operasionalnya—termasuk dalam pengelolaan manajemen, absensi, hingga kurikulum.

“Semua ini bisa terwujud karena semangat kolaborasi antar kementerian. Ini sejalan dengan visi Presiden untuk mengangkat harkat masyarakat miskin melalui akses pendidikan,” pungkasnya.

Artikel Program Sekolah Rakyat Diperluas, Pemerintah Targetkan 10.000 Siswa pertama kali tampil pada Katafoto.id.