Arifah menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan berkembang, bukan menjadi lokasi terjadinya tindak kekerasan.

“Kami sangat prihatin atas dugaan kekerasan seksual yang dialami anak-anak di lingkungan pendidikan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terlebih jika dilakukan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan melindungi anak,” ujar Arifah Fauzi dalam keterangannya, Minggu (14/6).

Kasus ini terungkap setelah para korban yang masih duduk di bangku kelas II sekolah dasar dan berusia delapan tahun saling menceritakan pengalaman mereka saat bermain bersama. Dari percakapan tersebut, muncul dugaan adanya perbuatan cabul yang dilakukan terlapor ketika para korban berada di lingkungan sekolah.

Informasi itu kemudian disampaikan kepada keluarga masing-masing korban dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Saat ini, terduga pelaku telah diamankan, sementara proses penyelidikan masih berlangsung.

Melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Palu serta UPTD PPA Kota Palu guna memastikan penanganan kasus dilakukan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Para korban telah memperoleh pendampingan selama menjalani pemeriksaan di kepolisian, mendapatkan layanan psikologis awal, serta akan menjalani asesmen lanjutan sebagai bagian dari proses pemulihan.

“Pemulihan korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan kasus kekerasan seksual. Karena itu, kami memastikan layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan layanan lainnya dapat diakses oleh korban sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak,” kata Menteri PPPA.

Selain memastikan pemulihan korban, Arifah juga menekankan pentingnya asesmen dan skrining untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya korban lain sehingga seluruh anak yang terdampak dapat memperoleh perlindungan dan penanganan yang sesuai.

Dari sisi hukum, perkara ini tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palu. Terduga pelaku dapat dijerat dengan Pasal 418 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Karena dugaan tindak pidana dilakukan oleh seorang pendidik terhadap anak, ancaman hukuman terhadap pelaku dapat diperberat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain penegakan hukum, Kementerian PPPA mendorong penguatan langkah pencegahan melalui edukasi perlindungan anak, kesehatan reproduksi yang sesuai dengan usia, serta pemahaman mengenai batasan tubuh yang aman di lingkungan sekolah.

“Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak pada masa depan anak. Kami mengajak seluruh masyarakat, keluarga, tenaga pendidik, dan lingkungan sekitar untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar korban dapat segera memperoleh perlindungan dan penanganan yang diperlukan,” tegasnya.

Arifah berharap Dinas P3A Kota Palu dapat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi perlindungan anak di sekolah. Edukasi tersebut penting agar anak memahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, mampu melindungi diri, serta berani melapor jika mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Call Center SAPA 129 atau layanan WhatsApp SAPA 129 di nomor 08-111-129-129 agar korban dapat segera memperoleh layanan pengaduan, pendampingan, dan rujukan penanganan secara cepat.

Artikel Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Sekolah, Menteri PPPA: Tak Ada Toleransi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran bukan menjadi tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan nasional.

“Revitalisasi dan digitalisasi itu bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari usaha kita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kualitas layanan pendidikan itu kita harapkan dapat ditingkatkan mutu pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, cerdas, terampil, mandiri, berakhlak mulia, dan memiliki komitmen terhadap masa depan dan kemajuan bangsa dan negara,” ujar Mu’ti di SMK Negeri 1 Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (17/5).

Pemerintah pada 2025 mengalokasikan bantuan revitalisasi untuk 531 sekolah di NTB dengan total anggaran mencapai Rp527,5 miliar. Bantuan tersebut mencakup 69 PAUD, 227 SD, 107 SMP, 60 SMA, 37 SMK, 20 SLB, serta 11 PKBM/SKB.

Khusus di Kabupaten Lombok Timur, bantuan revitalisasi diberikan kepada 87 sekolah dengan total nilai Rp105,9 miliar. Rinciannya terdiri atas 7 PAUD, 36 SD, 19 SMP, 9 SMA, 12 SMK, dan 4 SLB.

Sementara itu, Kabupaten Sumbawa menerima bantuan revitalisasi untuk 37 sekolah dengan total anggaran Rp38,1 miliar yang mencakup 6 PAUD, 9 SD, 10 SMP, 7 SMA, 4 SMK, dan 1 SLB.

Selain revitalisasi fisik sekolah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menjalankan program digitalisasi pembelajaran di NTB melalui distribusi 7.080 perangkat Interactive Flat Panel (IFP) untuk 7.080 sekolah dengan total anggaran Rp236,1 miliar.

Untuk Kabupaten Lombok Timur, sebanyak 1.739 perangkat IFP telah disalurkan dengan nilai mencapai Rp47,1 miliar.

Adapun di Kabupaten Sumbawa, program digitalisasi pembelajaran 2025 mendapat alokasi anggaran Rp24,3 miliar untuk 730 sekolah. Sekolah penerima terdiri atas 182 PAUD, 378 SD, 43 SMP, 27 SMA, 17 SMK, 3 SLB, serta 7 PKBM/SKB.

Mu’ti mengatakan program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses pembelajaran berbasis teknologi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Ini merupakan wujud misi yang lurus bahwa setiap anak berhak belajar dengan teknologi modern. Visi Kemendikdasmen adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta. Kami berharap sarana prasarana yang sudah diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk perangkat digitalisasi pembelajaran yang telah diberikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, Nurul Wathoni, menyampaikan pihaknya terus mengawal pembaruan data sekolah melalui sistem Dapodik agar bantuan revitalisasi dapat tersalurkan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas program revitalisasi dan digitalisasi yang dilakukan pemerintah melalui Kemendikdasmen. Kami terus mengawal agar sekolah-sekolah dapat mengupdate data sesuai realitas yang ada di Dapodik sehingga ke depan bisa mendapatkan bantuan revitalisasi,” ujarnya.

Artikel Ratusan Sekolah di NTB Direvitalisasi, Pembelajaran Digital Mulai Diperluas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sekolah tersebut sebelumnya terdampak banjir besar pada akhir 2025. Kini, pemerintah meresmikan 26 Ruang Kelas Darurat (RKD) sebagai langkah cepat untuk memulihkan kegiatan belajar mengajar.

Pembangunan RKD menjadi solusi konkret agar proses pendidikan tetap berjalan di tengah keterbatasan pascabencana. Dengan anggaran sebesar Rp1,3 miliar, fasilitas ini memungkinkan siswa kembali belajar di ruang yang lebih aman dan layak. 

“RKD ini memang bersifat sementara, tetapi menjadi solusi cepat agar anak-anak bisa kembali belajar dengan nyaman sambil menunggu pembangunan sekolah permanen,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4).

Selain menghadirkan ruang kelas darurat, pemerintah juga mempercepat program revitalisasi sekolah di Sumatra Barat. Pada tahun 2026, sebanyak 322 satuan pendidikan ditargetkan direnovasi melalui skema swakelola serta kerja sama dengan TNI Angkatan Darat.

Jumlah tersebut mencakup 84 PAUD, 169 SD, 35 SMP, 26 SMA, 4 SMK, dan 4 SLB. Hingga saat ini, tahap awal pembangunan telah mencapai progres sekitar 70 persen dengan total anggaran Rp167,53 miliar.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemulihan pendidikan yang dilakukan secara cepat, terarah, dan berkelanjutan pascabencana. “Revitalisasi ini penting agar seluruh proses pembelajaran di Sumatra Barat kembali berjalan optimal,” kata Abdul Mu’ti.

Di SDN 5 Batang Anai, lima unit RKD bahkan berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 10 hari. Fasilitas tersebut telah dilengkapi berbagai sarana belajar seperti meja, kursi, papan tulis, hingga perangkat digital berupa Interactive Flat Panel untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

Kembalinya aktivitas belajar di ruang kelas membawa semangat baru bagi para siswa. Mutia, siswi kelas VI, mengaku senang bisa kembali belajar di ruang yang lebih layak setelah sebelumnya harus berada di tenda darurat. “Sekarang kami bisa belajar dengan meja, kursi, dan ruang yang beratap. Kami senang sekali,” ujarnya.

Kepala SDN 5 Batang Anai, Gusniarti, menyebut kehadiran RKD sebagai titik awal kebangkitan pendidikan di sekolahnya yang sempat terdampak parah akibat banjir. “RKD ini membuat murid kembali belajar di ruang kelas. Semoga layanan pendidikan kami segera pulih sepenuhnya,” katanya.

Pembangunan 26 RKD di Sumatra Barat—yang terdiri dari 21 unit di Kabupaten Agam dan 5 unit di Kabupaten Padang Pariaman—menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah kondisi darurat.

Lebih dari sekadar fasilitas sementara, RKD menjadi simbol bahwa proses pendidikan harus tetap berjalan dalam situasi apa pun, sekaligus memastikan tidak ada siswa yang tertinggal dalam kegiatan belajar.

Artikel Sempat Lumpuh karena Banjir, Kini 26 Ruang Kelas Darurat telah Berdiri pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketentuan tersebut tercantum dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, pada Kamis (22/1). Penerapan PJJ dilakukan sebagai langkah preventif di tengah potensi risiko yang ditimbulkan oleh kondisi cuaca ekstrem.

Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2026 mengenai pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel akibat cuaca ekstrem, serta mengacu pada informasi prakiraan cuaca yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

“Keputusan ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan peserta didik, mengingat kondisi cuaca yang berpotensi membahayakan,” ujar Nahdiana dikutip dari laman berita jakarta, Jumat (23/1).

Melalui edaran tersebut, seluruh sekolah diminta menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh selama cuaca ekstrem masih berlangsung. Kepala satuan pendidikan juga diminta melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PJJ, serta menyiapkan skema pembelajaran alternatif apabila terjadi kendala teknis, dengan berkoordinasi bersama Suku Dinas Pendidikan maupun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, Nahdiana menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara sekolah, orang tua atau wali murid, serta seluruh warga sekolah agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

“Peran serta orang tua sangat penting agar pembelajaran jarak jauh dapat berlangsung efektif meski tanpa tatap muka langsung,” katanya.

Penerapan kebijakan PJJ ini berlaku hingga 28 Januari 2026 dan akan dievaluasi lebih lanjut menyesuaikan perkembangan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta pun mengimbau seluruh lembaga pendidikan untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi pemerintah, serta mengutamakan aspek keselamatan dalam setiap aktivitas.

Artikel Cuaca Ekstrem, Sekolah di Jakarta Terapkan PJJ hingga 28 Januari pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul insiden kekerasan yang terjadi di SMK Negeri 3 Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pemerintah menilai, praktik kekerasan dalam bentuk apa pun tidak sejalan dengan upaya menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, inklusif, dan berkeadilan. “Sekolah semestinya menjadi ruang aman dan menyenangkan. Segala bentuk kekerasan tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan esensi pendidikan,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Jakarta, Rabu (21/1).

Menteri Mu’ti menekankan bahwa setiap persoalan di lingkungan sekolah harus diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah, pendekatan kekeluargaan, serta prinsip edukatif, bukan dengan tindakan represif.

Di sisi lain, negara memastikan kehadirannya melalui perlindungan hukum bagi para pendidik serta pendampingan psikologis bagi peserta didik, guna menjaga kesehatan mental dan keberlanjutan proses belajar-mengajar.

Sebagai wujud langkah nyata, Kemendikdasmen telah menerbitkan dua kebijakan penting, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengenai Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Menteri Mu’ti menyebut kedua regulasi tersebut sebagai landasan strategis untuk memperkuat posisi guru sebagai pendidik sekaligus pelindung peserta didik, sekaligus menjamin hak setiap anak Indonesia untuk belajar dalam suasana yang aman dan bermartabat. “Mutu pendidikan hanya dapat dicapai ketika murid merasa terlindungi, guru memperoleh kepastian hukum, dan sekolah menumbuhkan nilai kebersamaan serta saling menghargai,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan—mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga masyarakat—untuk menerapkan kedua regulasi tersebut secara konsisten di masing-masing wilayah.

Ia berharap peristiwa di SMK Negeri 3 Jabung Timur dapat menjadi bahan refleksi bersama dalam memperkuat budaya saling menghormati, membuka ruang dialog yang konstruktif, serta memastikan sekolah benar-benar menjadi tempat tumbuhnya karakter dan prestasi generasi masa depan bangsa.

Artikel Sekolah Harus Jadi Ruang Aman, Mendikdasmen Terbitkan Aturan Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang, Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan tersebut mencerminkan efektivitas berbagai program dan layanan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat, IPM Kota Tangerang tumbuh secara berkelanjutan dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, IPM berada di angka 80,08, kemudian meningkat menjadi 80,44 pada 2022, 80,98 pada 2023, naik lagi ke 81,53 pada 2024, hingga mencapai 82,41 pada 2025.

“Pertumbuhan IPM di 2025 mencapai 0,88 persen. Capaian ini menjadi indikator penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti sektor pendidikan dan kesehatan,” ujar Mulyani dikutip dari laman tangerang kota Jumat (2/1).

Ia menambahkan, IPM Kota Tangerang menempati posisi kedua tertinggi di Provinsi Banten, tepat di bawah Kota Tangerang Selatan yang mencatat IPM sebesar 84,81 pada 2025. Kedua daerah tersebut sama-sama berstatus sangat tinggi.

Pemkot Tangerang berharap tren positif ini dapat terus memperkuat pelaksanaan program pembangunan daerah, sekaligus mendorong kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Mulyani, pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga partisipasi aktif masyarakat. “Kami berharap IPM Kota Tangerang dapat terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga,” pungkasnya.

Artikel Kualitas Hidup Warga Meningkat, IPM Kota Tangerang Capai 82,41 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala BPS menyebutkan, seluruh indikator penyusun IPM mengalami perbaikan, mulai dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), hingga pengeluaran riil per kapita.

Kesehatan dan Pendidikan Terus Meningkat

Berdasarkan data yang dirilis Rabu (5/11/2025), UHH saat lahir mencapai 74,47 tahun, naik 0,32 tahun dibanding 2024. Sepanjang 2020–2025, angka ini tumbuh 1,10 tahun atau rata-rata 0,22 tahun setiap tahun—menunjukkan konsistensi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Di sektor pendidikan, HLS penduduk usia 7 tahun ke atas meningkat menjadi 13,30 tahun, sementara RLS penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,07 tahun, naik 0,22 tahun dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan dua indikator ini menandakan semakin banyak masyarakat yang menempuh pendidikan lebih lama serta meningkatnya akses pendidikan di berbagai daerah.

Daya Beli Masyarakat Semakin Kuat

Dari sisi ekonomi, pengeluaran riil per kapita per tahun tercatat sebesar Rp12,80 juta, meningkat Rp461 ribu dibandingkan 2024. Berdasarkan harga konstan tahun 2012 (dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan), angka ini mencerminkan daya beli masyarakat yang semakin baik.

Selama periode 2020–2025, rata-rata pengeluaran riil per kapita tumbuh Rp357.800 per tahun, memperlihatkan tren ekonomi nasional yang stabil dan inklusif.

DKI Jakarta Masih Tertinggi, Papua Pegunungan Terendah

Tingkat IPM provinsi di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang masih lebar, dari 54,91 di Papua Pegunungan hingga 85,05 di DKI Jakarta.
Dua daerah mencatat peningkatan status pembangunan manusia:

• Kepulauan Riau, naik dari kategori tinggi ke sangat tinggi dengan IPM 80,53.
  
• Papua Barat Daya, naik dari sedang ke tinggi dengan IPM 70,55.
  

Secara keseluruhan, kini terdapat:

• 3 provinsi berstatus sangat tinggi (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau)
  
• 30 provinsi berstatus tinggi
  
• 4 provinsi sedang
  
• 1 provinsi rendah
  

Pemerintah menilai peningkatan IPM ini sebagai bukti nyata keberhasilan pembangunan manusia di Indonesia. Dengan skor yang kian mendekati kategori “sangat tinggi”, pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar masyarakat Indonesia semakin sehat, cerdas, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Artikel Kualitas Hidup Meningkat, IPM Indonesia Catat Rekor Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Di bawah terpal sederhana yang berdiri di halaman sekolah, murid-murid duduk berjejer rapi mengikuti arahan guru. Sejak bangunan sekolah mengalami kerusakan parah akibat gempa, tenda darurat menjadi satu-satunya ruang kelas yang mereka miliki.

Dilansir dari laman berita satu, kondisi belajar jauh dari ideal: udara panas menyengat, lantai beralaskan tanah, dan ruang yang terbatas. Namun, antusiasme siswa untuk menerima pelajaran tetap tinggi. Guru bersama orang tua bergandeng tangan memastikan proses belajar tidak terhenti, sementara warga sekitar ikut bergotong royong menjaga agar anak-anak tetap mendapat hak pendidikan.

“Belajar di tenda darurat bukan penghalang. Justru di sinilah semangat anak-anak diuji,” tutur salah seorang guru setempat, Rabu (24/9).

Pemerintah daerah bersama sejumlah pihak kini menyiapkan langkah pemulihan fasilitas sekolah. Namun, sebelum pembangunan kembali terealisasi, tenda darurat masih menjadi ruang belajar utama bagi siswa SDN 1 Tangkura.

Kisah ini menjadi potret ketangguhan anak-anak Poso dalam meraih pendidikan, sekaligus pengingat pentingnya percepatan pemulihan pascabencana demi masa depan generasi penerus bangsa.

Artikel Gempa Hancurkan Sekolah, Anak-anak Poso Tetap Belajar di Tenda Darurat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Setibanya di lokasi, keduanya sempat berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama sebelum melanjutkan diskusi. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berjalan sangat positif. Ia menilai Bill Gates telah menunjukkan kepedulian besar terhadap Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan.

“Bantuan riset, pengembangan bibit unggul, hingga dukungan untuk obat-obatan dan vaksin, merupakan bentuk nyata perhatian beliau kepada Indonesia,” ungkap Prabowo.

Sebagai bentuk apresiasi, Presiden Prabowo menganugerahkan Order of Distinguished Stars – Bintang Jasa Utama kepada William Henry Gates III. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi luar biasa Bill Gates yang dinilai membawa manfaat besar bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa.

Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan Gates Foundation terkait berbagai proyek kemanusiaan. “Kami membahas program untuk membantu kelompok paling rentan, mengurangi kemiskinan dan kelaparan, serta mendorong peningkatan pendidikan. Pendidikan adalah kunci masa depan kita,” tegasnya.

Artikel Momen Bersejarah, Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Utama untuk Bill Gates pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa agenda pertama yang dibahas adalah perkembangan pembahasan RUU tentang Pelaporan dan Pelaksanaan APBN 2024 yang saat ini tengah digodok bersama Badan Anggaran DPR RI. Ia optimistis laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024 akan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan proyeksi fiskal tahun 2025, termasuk estimasi defisit anggaran yang diperkirakan sebesar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai mencerminkan keseimbangan antara potensi penerimaan negara dan kebutuhan belanja pemerintah.

“Saya melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan pembahasan APBN 2025 di DPR, khususnya setelah penyampaian laporan semester. Pemerintah menelaah capaian sejumlah program prioritas dengan cermat,” ujar Sri Mulyani.

Tak hanya itu, dalam rapat tersebut Menkeu juga menyampaikan persiapan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026. Dokumen tersebut direncanakan akan disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR pada Agustus 2025.

RAPBN 2026 dirancang untuk mengakomodasi berbagai program unggulan Presiden, mulai dari makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, penguatan koperasi Merah Putih, hingga ketahanan pangan nasional. Selain itu, anggaran juga difokuskan pada sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, revitalisasi madrasah, transformasi digital sekolah, serta pengembangan riset dan teknologi melalui Kemendikbudristek.

Artikel RAPBN 2026 Disiapkan, Program Makan Gratis hingga Sekolah Digital Masuk Prioritas pertama kali tampil pada Katafoto.id.