Kesepakatan tersebut sejalan dengan Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Indonesia 2022-2045. Melalui kerja sama ini, pemerintah dan Airbus akan menjajaki berbagai peluang kolaborasi, mulai dari penguatan kapasitas industri dalam negeri hingga pengembangan sektor maintenance, repair, and overhaul (MRO) untuk berbagai lini produk Airbus.

“Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Roadmap Industri Kedirgantaraan. Untuk itu, kami berkomitmen akan terus mengawal pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan secara berkelanjutan dan berharap Airbus menjadi mitra bisnis yang setara melalui upaya berbagi pengetahuan dan pengalaman,” ujar Rachmat Pambudy.

Kemitraan ini juga diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarpulau melalui pengembangan infrastruktur bandara dan layanan penerbangan nasional. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan lalu lintas udara Indonesia pada 2045 dapat meningkat hingga empat kali lipat dengan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Airbus berkomitmen untuk mengembangkan operasional globalnya di kawasan di mana produk dan layanan kami dapat memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional,” kata Anand Stanley.

Ia menambahkan, Indonesia merupakan mitra strategis bagi Airbus dalam pengembangan industri dirgantara kawasan Asia Pasifik.

“Kami memandang Indonesia sebagai mitra strategis dan siap menyelaraskan keahlian global kami dengan peta jalan kedirgantaraan Indonesia guna memberikan manfaat jangka panjang yang saling menguntungkan,” tambahnya.

Kerja sama ini selanjutnya akan difokuskan pada peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan standardisasi industri yang sesuai dengan kebutuhan sektor dirgantara nasional. Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari langkah strategis untuk mendukung visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Artikel Airbus Sepakat Dukung Pengembangan Industri Kedirgantaraan Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menjelaskan bahwa status “belum terverifikasi” yang tercantum dalam sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Perizinan Terpadu Angkutan Udara (SIPTAU) menunjukkan bahwa masih ada sejumlah persyaratan teknis yang belum dipenuhi, termasuk kewajiban menyerahkan dokumen Rencana Usaha.

“Status belum terverifikasi berarti proses perizinan belum selesai. Maskapai belum dapat beroperasi sebelum seluruh tahapan dipenuhi sesuai regulasi,” tegas Lukman dalam keterangan tertulis pada Jumat (18/7).

Menurut aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, setiap perusahaan angkutan udara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi secara menyeluruh sebagai syarat awal sebelum mengajukan Air Operator Certificate (AOC).

Lukman merinci, dalam proses verifikasi, pemohon izin usaha wajib menyerahkan rencana bisnis jangka menengah lima tahun yang mencakup kepemilikan atau penguasaan pesawat, rute penerbangan, sumber daya manusia, serta kondisi keuangan perusahaan.

“Untuk izin usaha niaga berjadwal, perusahaan wajib memiliki minimal satu pesawat milik sendiri dan menguasai dua pesawat lainnya. Jika mengajukan lebih dari satu jenis layanan, jumlah armada harus disesuaikan,” jelasnya.

Sertifikat Standar baru akan dianggap sah jika seluruh dokumen dan persyaratan diverifikasi lengkap. Setelah itu, perusahaan dapat melanjutkan ke tahap pengajuan AOC dan izin rute penerbangan serta standar pelayanan penumpang.

Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa proses perizinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dalam memastikan aspek keselamatan dan kesiapan operasional penerbangan. Oleh karena itu, informasi publik yang menyebut Indonesia Airlines telah beroperasi dinilai menyesatkan.

“Hingga hari ini, belum ada pengajuan izin resmi atas nama Indonesia Airlines Holding. Tidak ada dasar hukum yang bisa diverifikasi,” tegas Lukman lagi.

Meski demikian, Kemenhub tetap terbuka terhadap pendirian maskapai baru, selama proses perizinan dijalani secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Transparansi informasi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas iklim investasi di sektor penerbangan,” tutupnya.

Artikel Kemenhub: Belum Terverifikasi, Indonesia Airlines Tak Bisa Terbang pertama kali tampil pada Katafoto.id.