“Tujuh tahun kita PPDB, formatnya masih sama. Rasanya harus ada perubahan yang mendasar. Saya tawarkan tiga opsi, tiga opsi ini mudah-mudahan bisa dilihat nanti di dalam pemerintahan berikutnya,” ujarnya seperti dikutip dari laman dpr dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan jajaran Eselon I Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Opsi pertama yakni, membangun sekolah baru, yang akan memakan anggaran namun menurutnya bisa memanfaatkan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

“Apabila disisipkan saja mungkin Rp50 triliun tiap tahun, maka dalam 10 tahun itu (Pembangunan sekolah baru) akan selesai. Jadi untuk membangun sekolah-sekolah baru, itu opsi pertama. Tentu membutuhkan waktu, membutuhkan aset dan sebagainya,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat juga menyepakati opsi kedua, usulan anggota Komisi X lainnya mengenai pemberdayaan sekolah swasta dalam proses PPDB. Sehingga output lulusan sekolah dapat tertampung semua ke sekolah jenjang berikutnya.

“Intinya adalah output daripada SD semua tertampung di SMP, output daripada SMP semua tertampung di SMA. Mau itu sekolah negeri, mau itu sekolah swasta. Namun tentu butuh dukungan untuk swasta, ya gurunya, ya lab-nya, ya sarana-prasarana, ya biaya operasionalnya,” ujarnya.

Dorongan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung sekolah swasta juga diperlukan. Sehingga, Pemda dapat membantu anggaran sekolah swasta melalui transfer dana ke daerah juga. Pemberdayaan sekolah swasta ini juga dapat mengatasi masalah sekolahyang kekurangan siswa.

Kemudian opsi terakhir yakni merubah sistem PPDB. “Opsi ketiga, saya pahit-pahit saja, mengubah PPDB. Judulnya nanti mau kembali ke NEM kek, mau kembali ke apa, silahkan. Tapi kalau sampai tidak berubah, terlalu. Karena ini bagaimanapun pemerintah ke depan harus punya komitmen yang sama,” imbuhnya

Artikel PPDB Bermasalah Setiap Tahun, DPR Tawarkan Tiga Opsi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Praktik titipan ini sangat mencederai prinsip keadilan dan transparansi yang harus dijunjung tinggi dalam sistem pendidikan kita. Saya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat,” ujar Hetifah di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Lebih lanjut, Hetifah menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan mengawal proses ini hingga tuntas dan memastikan bahwa praktik-praktik curang seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam proses PPDB.

Selain itu, legislator dari Fraksi Golkar menilai perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem PPDB. Menurutnya, mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan terbuka harus segera diterapkan untuk mencegah celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk kecurangan.

“Kita harus belajar dari kejadian ini dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan tanpa ada diskriminasi atau kecurangan,” imbuh Hetifah dikutip dari laman dpr.

Sebagai langkah konkret, Hetifah mengusulkan untuk membentuk tim independen yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya PPDB. Tim ini diharapkan dapat memberikan laporan langsung dan rekomendasi untuk perbaikan sistem ke depan. Hetifah juga mendorong adanya sosialisasi yang lebih masif mengenai prosedur dan ketentuan PPDB kepada masyarakat.

“Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan memastikan proses PPDB berjalan sesuai aturan,” tuturnya

Lebih lanjut, Hetifah menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia bebas dari kecurangan dan diskriminasi,” tutupnya. (ria/rnm)

Artikel Tindak Tegas Siswa Titipan dari PPDB Jalur Siluman pertama kali tampil pada Katafoto.id.