Dalam pendapat berbeda yang dibacakannya di persidangan pada Selasa (30/6), Andi menilai alat bukti yang diajukan jaksa belum cukup untuk membuktikan keterlibatan Nadiem secara sah dan meyakinkan.

Menurutnya, berbagai alat bukti yang dihadirkan selama persidangan tidak menunjukkan keterkaitan maupun hubungan sebab-akibat yang jelas untuk membuktikan unsur pidana yang didakwakan.

“Tidak terbukti adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang menjadi jembatan penghubung atau causal connection atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi,” katanya saat membacakan dissenting opinion, Selasa (30/6).

Andi juga menyoroti tiga peristiwa yang menjadi dasar dakwaan jaksa, yakni kebijakan pengadaan laptop Chromebook, dugaan kerugian negara, serta penambahan modal saham Google ke PT GoTo. Menurutnya, ketiga peristiwa tersebut tidak memiliki hubungan kausal yang kuat.

“Atau hubungan sebab-akibat setidak-tidaknya bukan karena adanya perbuatan jahat, konflik kepentingan, atau perdagangan pengaruh dari terdakwa,” ujarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Andi berpendapat Nadiem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, baik dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider.

“Menimbang oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum,” ucapnya.

Dalam dissenting opinion tersebut, Andi juga menyatakan bahwa Nadiem seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa. Selain itu, ia berpendapat hak, harkat, dan martabat Nadiem perlu dipulihkan seperti semula.

Artikel Perbedaan Pendapat Hakim Warnai Vonis Nadiem Makarim, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta, Selasa (30/6)

“Menjatuhkan pidana penjara 10 tahun, pidana denda Rp1 miliar,” ujar Purwanto saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim yang menangani perkara ini terdiri atas Ketua Majelis Purwanto S. Abdullah bersama empat hakim anggota, yakni Sunoto, Ni Kadek Susantiani, Mardiantos, dan Andi Saputra. Putusan dibacakan secara bergantian oleh seluruh anggota majelis.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara atas dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook beserta layanan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (13/5/2026). Jaksa menilai Nadiem terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama selama proses pengadaan perangkat pendidikan tersebut.

“Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar jaksa Roy Riady di ruang sidang.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Nadiem membayar denda sebesar Rp1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Tak hanya itu, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti senilai Rp5,68 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Rp809,5 miliar dan Rp4,87 triliun yang disebut berkaitan dengan kerugian negara dalam proyek pengadaan Chromebook beserta layanan pendukungnya.

“Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika masih tidak mencukupi, diganti pidana penjara selama 9 tahun,” kata jaksa.

Artikel Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Terdakwa dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis tiba untuk mendengarkan sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). (katafoto/Jeri)

Terdakwa dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis tiba untuk mendengarkan sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). (katafoto/Jeri)

Terdakwa dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis (kanan) bersama para terdakwa duduk untuk mendengarkan sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). (katafoto/Jeri)

Majelis hakim tiba untuk mendengarkan tuntutan Jaksa terhadap terdakwa dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). (katafoto/Jeri)

Terdakwa dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis (kanan) bersama para terdakwa duduk mendengarkan sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). (katafoto/Jeri)

Terdakwa dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis bersama para terdakwa usai mendengarkan sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). (katafoto/Jeri)

Terdakwa dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis bersama para terdakwa usai mendengarkan sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). (katafoto/Jeri)

Terdakwa dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis bersama para terdakwa kenakan baju tahanan usai mendengarkan sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). (katafoto/Jeri)

Terdakwa dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis bersama para terdakwa kenakan baju tahanan usai mendengarkan sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). (katafoto/Jeri)

Jakarta – Terdakwa dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis, dituntut dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 1 miliar, dengan ketentuan pidana kurungan 1 tahun jika denda tidak dibayar. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa Harvey Moeis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan kesatu primair.

Jaksa juga menuntut agar Harvey Moeis membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar, dikurangi nilai aset yang telah disita oleh penyidik. Apabila dalam waktu satu bulan setelah terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Harvey Moeis tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk negara. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pidana tambahan berupa kurungan penjara selama 6 tahun akan dikenakan.

Harvey Moeis, yang juga suami aktris Sandra Dewi, diduga terlibat dalam kegiatan pertambangan liar yang diakomodasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Harvey bekerja sama dengan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, eks Direktur Utama PT Timah Tbk, untuk mengakomodasi pertambangan liar tersebut. Mereka sepakat untuk menutupi kegiatan tersebut dengan menyewa peralatan processing peleburan timah.

Harvey kemudian menghubungi beberapa smelter seperti PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, dan PT Tinindo Internusa, untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan ini kemudian diserahkan kepada Harvey sebagai dana corporate social responsibility (CSR), yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim diduga memperkaya diri dengan uang negara sebesar Rp 420 miliar. “Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” ungkap jaksa. Atas tindakannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Artikel Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Timah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyapa awak media untuk menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/7/2024). (katafoto/Ali)

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba untuk menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/7/2024). (katafoto/Ali)

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersiap menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/7/2024). (katafoto/Ali)

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersiap menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/7/2024). (katafoto/Ali)

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersiap menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/7/2024). (katafoto/Ali)

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyapa awak media untuk menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/7/2024). (katafoto/Ali)

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyapa awak media untuk menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/7/2024). (katafoto/Ali)

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) selama 10 tahun penjara.

SYL terbukti bersalah atas pemerasan anak buahnya di Kementerian Pertanian (Kementan) sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun, membayar uang pengganti Rp14,1 miliar serta 30 ribu dolar AS subsider 2 tahun dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan penjara.

Majelis Hakim menilai, SYL dan anak buahnya telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Dalam sidang sebelumnya, SYL mengungkapkan bahwa dirinya merasa dituduh oleh anak buahnya bahwa ia memberi perintah untuk melakukan pemerasan di Kementan yang membuat dirinya menjadi terdakwa. Perintah yang diberikan kepada anak buahya selama ini hanya untuk kepentingan negara yang dikerjakan oleh Kementan.

Artikel Mantan Menteri Pertanian SYL Divonis 10 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Terdakwa Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat mengikuti jalannya sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian periode 2020-2023 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (28/6/2024). (katafoto/str)

Terdakwa Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berbincang dengan kuasa hukum saat mengikuti jalannya sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian periode 2020-2023 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (28/6/2024). (katafoto/str)

Terdakwa Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat mengikuti jalannya sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian periode 2020-2023 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (28/6/2024). (katafoto/str)

Terdakwa Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI tahun 2023 Muhammad Hatta berbincang dengan Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat mengikuti jalannya sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian periode 2020-2023 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (28/6/2024). (katafoto/str)

Terdakwa Sekretaris Jenderal Kementan RI periode 2021-2023 Kasdi Subagyono keluar ruangan saat mengikuti jalannya sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian periode 2020-2023 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (28/6/2024). (katafoto/str)

Terdakwa Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI tahun 2023 Muhammad Hatta keluar ruangan saat mengikuti jalannya sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian periode 2020-2023 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (28/6/2024). (katafoto/str)

Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider pidana kurungan enam bulan. Terdaksa SYL menyebut tuntutan tersebut oleh JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempertimbangkan posisinya sebagai menteri yang kala itu menghadapi berbagai situasi.

SYL mengatakan bahwa posisinya selaku Menteri Pertanian dalam periode 2020–2023 menghadapi pandemi dan krisis yang menjadikan melakukan langkah luar biasa (extraordinary).

SYL juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat (AS) serta dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas. Jaksa menyatakan bahwa SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Artikel Mantan Menteri Pertanian SYL Dituntut 12 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Terdakwa Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo saat tiba untuk mengikuti sidang perdana dakwaan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/8/2023). (katafoto/str)

Terdakwa Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (tengah) berbincang dengan pengacara sebelum sidang perdana dakwaan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/8/2023). (katafoto/str)

Terdakwa Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo saat tiba untuk mengikuti sidang perdana dakwaan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/8/2023). (katafoto/str)

Terdakwa Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo saat mengikuti sidang perdana dakwaan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/8/2023). (katafoto/str)

Terdakwa Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo saat mengikuti sidang perdana dakwaan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/8/2023). (katafoto/str)

Rafael tiba pada pukul 10.00 WIB berkemeja putih bersama dengan istirinya, Ernie Meike dan didampingi oleh kuasa hukumnya.

Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi Rp 16,6 miliar dari total 27,8 miliar melalui PT Artha Mega Ekadhana (Arme) dari sejumlah perusahaan sejak 2002 sampai dengan Maret 2013. Selain itu, Rafael Alun didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas gratifikasi senilai Rp 36,8 miliar pada periode 2002-2010 dan sebesar 11,5 miliar, S$ 2,09 juta, US$ 937.900 serta Rp 14 miliar pada periode 2011-2023.

Rafael Alun didakwa melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Artikel Berkemeja Putih, Terdakwa Rafael Alun Hadiri Sidang Perdana Gratifikasi dan TPPU pertama kali tampil pada Katafoto.id.