Selang beberapa waktu, korban kemudian dihubungi oleh pihak lain yang mengaku sebagai petugas ekspedisi. Oknum tersebut menyampaikan bahwa paket kiriman tertahan di Bea Cukai dan hanya bisa dikeluarkan jika korban membayar sejumlah biaya.

Korban pun diminta mentransfer uang secara bertahap. Dari total permintaan sebesar Rp120 juta, korban telah mengirimkan Rp16 juta sebagai “uang awal”. Bahkan karena tidak mampu melunasi seluruh permintaan, korban sampai menyerahkan dokumen penting berupa akta tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) asli sebagai jaminan agar paket bisa dikirim.

Pengiriman dokumen tersebut justru menjadi titik awal terbongkarnya kasus ini. Berbekal alamat pengirim paket, petugas Bea Cukai mendatangi rumah korban dan melakukan klarifikasi. Dari hasil wawancara, petugas menemukan adanya indikasi kuat penipuan yang mencatut nama Bea Cukai dan perusahaan jasa pengiriman.

Ciri-Ciri Umum Penipuan Modus Romansa

Modus romansa sebenarnya bukan hal baru, namun terus berulang dengan pola serupa. Pelaku memanfaatkan kedekatan emosional untuk menurunkan kewaspadaan korban. Beberapa ciri yang perlu diwaspadai antara lain:

• Pelaku memulai pendekatan melalui media sosial untuk membangun hubungan dengan korban
• Mengaku mengirim barang bernilai tinggi dari luar negeri, seperti hadiah mewah atau uang
• Muncul pihak lain yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai atau ekspedisi dan meminta biaya tebusan
• Korban diminta mentransfer uang ke rekening pribadi dengan nominal besar yang terus meningkat, disertai tekanan psikologis

Langkah Saat Menemukan Indikasi Penipuan

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengimbau masyarakat agar tetap tenang jika menemukan indikasi penipuan. Ia menyarankan masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan melaporkannya melalui platform #AmanBersama.

Ia juga mengingatkan prinsip sederhana yang bisa dilakukan, yaitu Stop, Cek, dan Lapor. Stop, hentikan komunikasi dan tenangkan diri saat menerima pesan mencurigakan. Cek, verifikasi informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Lapor, segera adukan jika terindikasi penipuan agar dapat ditindaklanjuti.

Budi menegaskan bahwa kewaspadaan dan pemahaman terhadap pola penipuan sangat penting untuk menghindari kerugian. Masyarakat juga dapat mengakses informasi atau melaporkan kasus melalui situs resmi Bea Cukai.

“Perkembangan teknologi memang memudahkan diri untuk saling berkomunikasi, tetapi hal ini perlu disertai dengan literasi digital yang cukup agar tidak terjerat sebagai korban penipuan. Tetaplah waspada dalam bermedia sosial agar diri tetap aman,” pungkas Budi.

Artikel Modus Baru Korban Rugi Puluhan Juta, Penipuan Romansa Catut Bea Cukai pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pramono meminta aparat terkait segera melakukan penyisiran dan pengecekan terhadap stiker-stiker tersebut. Jika terbukti mengarah pada platform ilegal, ia menegaskan agar segera dilakukan penindakan.

“Saya akan minta untuk kepada OPD terkait, Satpol PP untuk men-screening itu, kalau memang betul tentunya segera diambil tindakan,” ujar Pramono di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mendukung langkah pemerintah pusat dalam memberantas praktik judi online.

“Jakarta termasuk yang mendukung pemerintah pusat untuk melakukan perang terhadap judol,” kata dia.

Menurut Pramono, maraknya praktik judi online saat ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak warga yang akhirnya terjerat hingga berdampak buruk terhadap kehidupan mereka.

“Karena judol inilah yang kemudian membuat banyak warga di mana saja, termasuk di Jakarta ini, yang kemudian begitu terjerat hidupnya pasti tidak menjadi baik. Dan itu sudah ada di mana-mana,” tandasnya.

Artikel Gubernur Pramono Minta Satpol PP Sisir Stiker QR Diduga Terkait Judol pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan bahwa satu-satunya situs resmi Skillhub hanya menggunakan domain skillhub.kemnaker.go.id.

“Kami meminta masyarakat agar berhati-hati dalam mengakses informasi terkait pelatihan vokasi nasional dan memastikan alamat domain yang dikunjungi adalah kanal resmi Kemnaker,” ujar Faried dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2).

Ia menjelaskan, kemunculan situs tiruan yang menyerupai layanan pemerintah berpotensi menimbulkan kesalahpahaman sekaligus menjadi modus penipuan. Salah satu contoh domain yang mencatut nama Skillhub adalah skillhub.kemnakerri.com, yang dipastikan bukan bagian dari situs resmi Kemnaker.

Menurut Faried, ancaman dari situs palsu tidak hanya sebatas kekeliruan informasi, tetapi juga berisiko lebih luas.

“Website palsu berpotensi menjadi sarana phishing, penipuan, maupun penyalahgunaan data yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Kemnaker memastikan seluruh tahapan pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional dilakukan terpusat melalui laman resmi skillhub.kemnaker.go.id dan tidak tersedia di platform atau tautan lain di luar domain pemerintah tersebut.

“Pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional hanya dapat dilakukan melalui skillhub.kemnaker.go.id. Kami tidak membuka pendaftaran melalui jalur atau situs web lain di luar domain resmi tersebut,” tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau selalu memeriksa alamat situs sebelum mengisi data pribadi, memastikan domain berakhiran kemnaker.go.id, serta tidak sembarangan mengklik tautan dari sumber yang tidak jelas. Apabila menemukan situs atau link mencurigakan, masyarakat diminta menghentikan proses pendaftaran dan melaporkannya melalui media sosial resmi Kemnaker atau mengakses bantuan.kemnaker.go.id.

Sebagai informasi, Skillhub merupakan fitur dalam platform layanan ketenagakerjaan digital SIAPkerja yang menjadi gerbang terpadu berbagai program pelatihan vokasi di Indonesia. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses informasi, mendaftar, hingga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun mitra lembaga pelatihan. Sistem tersebut juga mendukung proses pembelajaran, pemantauan perkembangan peserta, serta pencatatan hasil pelatihan secara transparan dan akuntabel. Layanan Skillhub dapat diakses secara daring melalui laman resmi skillhub.kemnaker.go.id.

Artikel Data Pribadi Terancam, Kemnaker Minta Warga Waspadai Skillhub Palsu pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Dalam beberapa tahun terakhir, penipuan digital serta penyalahgunaan nomor anonim menjadi keluhan yang kerap disampaikan masyarakat. Tidak sedikit kejahatan siber bermula dari penggunaan nomor seluler yang identitas pemiliknya tidak terverifikasi secara jelas.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan bahwa skema registrasi biometrik dirancang untuk memastikan setiap nomor seluler terhubung dengan identitas yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagian besar penipuan online berawal dari nomor yang identitasnya tidak jelas. Registrasi biometrik memastikan setiap nomor terhubung dengan identitas yang valid,” ujar Meutya saat peluncuran program Senyum Nyaman dengan Biometrik (SEMANTIK) di Jakarta Selasa (27/1).

Melalui aturan ini, proses pendaftaran kartu SIM dilakukan dengan verifikasi wajah yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mekanisme tersebut diharapkan mampu menutup celah penggunaan nomor sekali pakai yang kerap dimanfaatkan untuk penipuan, phishing, maupun penyalahgunaan kode OTP.

Meutya menegaskan, penerapan registrasi biometrik bukan bertujuan membatasi masyarakat, melainkan memberikan perlindungan sejak awal penggunaan layanan telekomunikasi.

“Registrasi biometrik tidak membatasi warga. Kebijakan ini melindungi masyarakat sejak awal,” tegasnya.

Selain penerapan verifikasi biometrik, pemerintah juga membatasi jumlah kepemilikan nomor seluler dalam satu identitas serta mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pelanggan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan ini melanjutkan penataan registrasi kartu SIM yang telah berjalan sejak 2014. Namun, seiring berkembangnya pola kejahatan digital, pemerintah menilai perlu adanya sistem validasi identitas yang lebih kuat dan adaptif.

Artikel Pemerintah Kunci Celah Penipuan, Nomor HP Kini Terhubung Biometrik dan NIK pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Masyarakat Jawa Barat dan Banten pun turut merasakan dampaknya, mulai dari akun yang disalahgunakan untuk menipu kerabat hingga permintaan transfer untuk donasi atau crowdfunding palsu. Menyikapi kondisi ini, DANA meluncurkan Posko Bantuan Keliling di sejumlah titik strategis, seperti Bogor (Parkiran Grand Central Bogor), Bekasi (Taman Hutan Kota), Bandung (Taman Musik), Cirebon (Alun-alun Kejaksaan Cirebon), serta Tangerang (Taman Kota 1 BSD). Program ini berlangsung sepanjang September 2025.

Mengusung semangat “DANA Datang, Bukan Cuma Bawa Bantuan. Tapi Juga Bawa Rasa Aman”, layanan ini tidak hanya membantu pelaporan kendala transaksi, tetapi juga memberikan edukasi agar masyarakat lebih waspada dan nyaman dalam bertransaksi digital.

Lima Modus Penipuan Digital yang Harus Diwaspadai

1. Pengambilalihan Akun
   Penipu menguasai akun digital korban, baik media sosial maupun dompet digital, melalui phishing, malware, atau kebocoran data. Setelah itu, kata sandi diganti dan akun sepenuhnya dikuasai. Hindari jebakan ini dengan tidak sembarangan mengklik tautan, selalu cek keaslian situs, gunakan kata sandi berbeda untuk tiap akun, serta aktifkan keamanan berlapis.
   
2. Transaksi Palsu dengan Bukti Transfer Bodong
   Pelaku mengirim resi atau bukti transfer palsu untuk mendesak pembayaran. Solusinya, gunakan kanal pembayaran resmi, cek ulasan penjual, verifikasi informasi kontak, dan jangan tergesa-gesa mengirim barang atau uang sebelum memastikan keaslian transaksi.
   
3. Penipuan Hadiah Menggiurkan
   Modus berupa notifikasi hadiah palsu, lengkap dengan tautan atau pesan yang mengatasnamakan pihak resmi. Penipu lalu meminta biaya administrasi atau pajak hadiah. Ingat, perusahaan resmi tidak pernah meminta pembayaran di muka atau data pribadi berisiko.
   
4. Jasa Instan Palsu
   Tawaran pinjaman cepat, pekerjaan online bergaji tinggi, atau jasa isi ulang seringkali hanya kedok untuk menipu. Pastikan selalu memeriksa legalitas penyedia layanan, gunakan platform resmi, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
   
5. Customer Service Palsu
   Penipu menyamar sebagai agen layanan pelanggan untuk membuat korban panik, lalu meminta PIN, OTP, atau data sensitif lainnya. Untuk mencegah hal ini, selalu gunakan kanal resmi perusahaan dan jangan pernah membagikan informasi pribadi, apa pun alasannya.

DANA Dorong Kesadaran Keamanan Digital

Chief Technology Officer DANA Indonesia, Norman Sasono, menegaskan bahwa keamanan pengguna adalah prioritas utama.

“Teknologi yang aman bukan hanya soal sistem, tetapi juga kesadaran masyarakat. Karena itu, kami hadir langsung di lapangan lewat Posko Bantuan Keliling agar masyarakat lebih melek digital dan nyaman bertransaksi. Kami juga mengimbau pengguna untuk selalu memperbarui aplikasi DANA agar mendapat fitur keamanan terbaru,” ujarnya.

Artikel OJK Catat 800 Kasus Penipuan Online per Hari, DANA Buka Posko Keliling pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Informasi ini disampaikan oleh Hudiyanto, perwakilan dari Sekretariat Satgas PASTI, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (19/6).

Selain itu, Satgas juga menindak 74 entitas investasi ilegal yang menjalankan modus penipuan dengan cara menyamar menggunakan identitas atau merek entitas resmi. Modus yang digunakan meliputi impersonasi produk dan media sosial milik lembaga legal, tawaran kerja paruh waktu palsu, hingga penipuan investasi dalam berbagai bentuk.

Langkah ini semakin diperkuat sejak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) resmi bergabung dengan Satgas PASTI pada awal 2025. Kini, patroli siber Satgas PASTI dilakukan secara terintegrasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta Kepolisian RI.

Sejak berdiri pada 2017 hingga 31 Mei 2025, Satgas PASTI telah menutup total 13.228 entitas keuangan ilegal. Rinciannya mencakup 11.166 layanan pinjol dan pinpri ilegal, 1.811 investasi ilegal, serta 251 lembaga gadai ilegal.

IASC: Tanggapan Cepat Terhadap Laporan Penipuan Keuangan

Sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen di sektor keuangan, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) resmi beroperasi sejak 22 November 2024. Lembaga ini dibentuk oleh OJK bersama Satgas PASTI, dan didukung oleh pelaku industri perbankan, sistem pembayaran, serta e-commerce.

Hingga 31 Mei 2025, IASC telah menerima 135.397 laporan terkait kasus penipuan keuangan. Dari total tersebut, sebanyak 219.168 rekening yang diduga terlibat telah dilaporkan, dan 49.316 rekening (atau sekitar 22,5%) berhasil diblokir. Nilai kerugian yang dilaporkan oleh para korban mencapai Rp2,6 triliun, dengan dana yang berhasil diamankan sebesar Rp163,3 miliar (sekitar 6,28%).

Tak hanya itu, Satgas PASTI juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait debt collector pinjol ilegal yang melakukan intimidasi dan ancaman. Mereka telah mencatat 22.993 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban, dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir nomor-nomor tersebut.

Masyarakat Diminta Waspada Modus Penipuan Digital

Melihat tren peningkatan laporan penipuan ke IASC, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap berbagai modus baru yang berkembang pesat, khususnya melalui platform digital seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, SMS, email, dan situs web. Bahkan, penipuan yang melibatkan teknologi artificial intelligence (AI) kini mulai marak digunakan.

IASC mencatat bahwa dana korban sering kali hilang hanya dalam hitungan menit. Oleh karena itu, kecepatan korban dalam melaporkan kejadian sangat krusial untuk menyelamatkan dana yang masih mungkin diblokir.

Para pelaku penipuan umumnya memanfaatkan kondisi psikologis korban dengan berbagai pendekatan:

• Ketidaktahuan: Korban tergiur oleh produk investasi atau pinjaman yang ternyata tidak terdaftar atau diawasi.
  
• Kekhawatiran: Penipuan yang memanfaatkan kabar darurat palsu seperti kecelakaan keluarga, tagihan pajak, atau transaksi kartu kredit fiktif.
  
• Kesepian: Love scam, di mana pelaku memanipulasi perasaan korban demi keuntungan finansial.
  
• Keserakahan: Skema ponzi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko.
  
• Kesedihan: Penipuan dengan modus donasi untuk korban bencana atau orang sakit.
  
• Kebosanan: Penawaran palsu tiket konser, liburan, atau acara hiburan lainnya.
  

Satgas PASTI mengimbau seluruh masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan untuk segera melapor melalui situs resmi IASC di http://iasc.ojk.go.id. Pastikan untuk menyertakan bukti-bukti yang relevan agar proses verifikasi dan penanganan dapat segera dilakukan.

Artikel Penipuan Digital Kian Marak, Satgas PASTI Blokir 427 Pinjol dan Investasi ilegal pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Peluncuran perdana dilakukan serentak pada 5–6 Juni 2025 di empat lokasi berbeda di Jakarta, yakni Taman Banjir Kanal Timur (Jakarta Timur), Taman Waduk Pluit (Jakarta Utara), Taman Catleya (Jakarta Barat), dan Taman Puring (Jakarta Selatan).

“Program ini kami hadirkan karena masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham bagaimana melindungi diri di dunia digital,” ujar Cary Piantono, Chief Risk Officer DANA Indonesia.

Hal sederhana seperti memperbarui aplikasi dompet digital secara berkala sangat penting untuk keamanan data.

“Melalui posko ini, kami ingin mendorong kesadaran dan kebiasaan itu,” imbuhnya

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa hingga 23 Mei 2025 telah terjadi lebih dari 128 ribu kasus penipuan online, dengan kerugian mencapai Rp2,6 triliun. Melihat kenyataan tersebut, DANA membawa semangat “DANA Datang, Bukan Cuma Bawa Bantuan, Tapi Juga Rasa Aman” dengan target menjangkau 50.000 pengguna secara langsung dan satu juta lainnya melalui kanal daring.

Selain mengedukasi soal pentingnya menjaga PIN dan OTP, DANA juga mengajak pengguna memanfaatkan fitur Scam Checker sebagai alat bantu mendeteksi potensi penipuan sejak awal.

Program ini menyasar berbagai kalangan, termasuk kelompok rentan seperti pelaku UMKM, lansia, dan masyarakat dengan akses digital terbatas. Melalui Posko Bantuan Keliling, mereka bisa langsung berkonsultasi, melaporkan kendala, memperoleh panduan pencegahan penipuan, serta dibantu melakukan pembaruan aplikasi.

Selama enam bulan ke depan, mobil posko akan berkeliling ke 16 kota di Indonesia, termasuk wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Layanan ini dibuka setiap Kamis dan Jumat, mulai pukul 09.00 hingga 15.00, dan tersedia gratis untuk umum.

“Keamanan digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kehadiran nyata yang bisa dirasakan pengguna,” ungkap Norman Sasono, Chief Technology Officer DANA Indonesia. “Melalui program ini, kami tidak hanya memberi bantuan teknis, tetapi juga menciptakan rasa aman. Ini adalah bagian dari komitmen kami membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan terpercaya.”

Bank Indonesia turut mendukung langkah DANA ini. Arif Waluyo Birowo dari Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta mengatakan bahwa keterlibatan langsung pelaku industri dalam edukasi digital sangat penting, terutama di tengah meningkatnya ancaman siber yang menyasar masyarakat luas.

Bagi warga yang tidak bisa hadir langsung ke posko, DANA juga menyediakan layanan live stream edukatif setiap Kamis pukul 17.00–18.00 WIB melalui Instagram, TikTok, dan aplikasi DANA. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan solusi cepat melalui jalur prioritas.

Secara keseluruhan, Posko Bantuan Keliling tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat agar semakin tangguh menghadapi risiko digital dan semakin percaya menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi.

Artikel Hadir di 16 Kota, Begini Cara DANA Lindungi Pengguna dari Penipuan Online pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Dikutip dalam keterangan tertulis pada Selasa (18/03), Kemlu RI menyebut bahwa ratusan WNI tersebut telah diseberangkan dari Myawaddy ke Kota Maesot, Thailand, melalui 2nd Friendship Bridge yang menghubungkan kedua negara. Proses evakuasi dilakukan pada Senin (17/03).

Kelompok WNI yang berhasil dikeluarkan terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, dengan kondisi kesehatan yang dipastikan baik. Selain itu, terdapat lima perempuan di antara mereka yang diketahui sedang hamil.

Para korban ini berasal dari 21 provinsi di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara.

Tahapan Evakuasi dan Proses Pemulangan

Setibanya di Thailand, para WNI menjalani pemeriksaan kesehatan serta melalui proses identifikasi dalam mekanisme National Referral Mechanism untuk mengkategorikan mereka sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Setelah pemeriksaan di Maesot, mereka diberangkatkan ke Bangkok menggunakan sembilan bus dalam perjalanan darat selama sembilan jam. Dari Bangkok, mereka dipulangkan ke Indonesia melalui Bandar Udara Don Mueang menggunakan pesawat sewaan yang telah disiapkan oleh Kemlu RI.

Tim pelindungan WNI dari Kemlu RI, bekerja sama dengan KBRI Bangkok, KBRI Yangon, serta Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri, turut mengawal proses evakuasi ini mulai dari Myawaddy hingga kepulangan ke Indonesia.

Kemlu RI juga berkoordinasi secara intensif dengan otoritas Thailand dan Myanmar guna memastikan kelancaran proses penyeberangan para WNI dari Myawaddy ke Maesot hingga kepulangan mereka ke tanah air.

Diperkirakan seluruh WNI ini akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa pagi. Proses pemulangan mereka dipimpin langsung oleh Duta Besar RI untuk Thailand, Rachmat Budiman.

Masih Ada 154 WNI yang Menunggu Evakuasi

Kemlu RI juga mengonfirmasi bahwa masih terdapat 154 WNI lainnya yang masih menunggu proses evakuasi dari Myawaddy ke Maesot. Mereka dijadwalkan untuk diseberangkan pada Selasa dan diperkirakan tiba di Indonesia pada Rabu (19/03).

Sebelumnya, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa total jumlah WNI yang terjebak dalam skema penipuan daring di Myawaddy mencapai 525 orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan data sebelumnya yang dimiliki Kemlu RI.

“Ketika kami berada di Maesot (Thailand), kami mendapatkan informasi dari otoritas Myanmar bahwa awalnya tercatat ada 366 WNI. Namun, berdasarkan nota resmi terbaru dari Myanmar, jumlahnya meningkat menjadi 525 orang, angka yang cukup besar,” ujar Judha dalam konferensi pers pada Kamis (6/3).

Saat ini, pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Thailand untuk mempercepat proses evakuasi sisa WNI yang masih tertahan di Myanmar. Thailand sebelumnya telah berperan sebagai negara transit dalam pemulangan WNI yang menjadi korban sindikat penipuan daring dari Myawaddy.

Artikel Evakuasi WNI Korban Penipuan Online di Myanmar: 400 Pulang, 154 Menyusul pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.