Kasus ini terungkap setelah Tim Cyber Patrol Balai Gakkumhut Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menemukan unggahan di media sosial Facebook yang diduga menawarkan benda berbahan bagian tubuh satwa dilindungi untuk diperjualbelikan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, tim melakukan penelusuran ke wilayah Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Pada 14 April 2026, petugas melakukan pemeriksaan di sebuah toko kerajinan atau art shop yang diduga terkait dengan aktivitas perdagangan tersebut.

Operasi kemudian dilanjutkan sehari setelahnya, 15 April 2026, bersama Korwas PPNS Polda Bali. Dari dua lokasi berbeda di Gianyar, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa ukiran, kerajinan, dan benda koleksi yang diduga terbuat dari gading gajah.

Barang-barang tersebut menjadi bukti penting dalam proses penyidikan karena menunjukkan bahwa bagian tubuh satwa dilindungi masih diperjualbelikan dalam bentuk produk kerajinan maupun barang koleksi.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut, penyidik menetapkan IKS sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik juga telah memperoleh persetujuan penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Setelah melalui proses pemeriksaan saksi, analisis barang bukti, koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta pemenuhan petunjuk perkara, berkas kasus tersebut akhirnya dinyatakan lengkap. Selanjutnya, Balai Gakkumhut Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara akan melimpahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum berikutnya.

Dalam kasus ini, tersangka dijerat dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Regulasi tersebut melarang setiap orang menyimpan, memiliki, mengangkut, memperniagakan, maupun memperdagangkan spesimen atau bagian tubuh satwa yang dilindungi, termasuk produk yang dibuat dari bagian satwa tersebut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa perdagangan gading gajah dan bagian tubuh satwa dilindungi lainnya masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

“Karena itu, penegakan hukum konservasi tidak hanya memproses perkara, tetapi juga menutup ruang perdagangan dan membangun kesadaran publik bahwa satwa dilindungi bukan komoditas. Kekayaan hayati Indonesia harus dijaga sebagai warisan hidup bangsa, bukan diperdagangkan sebagai benda mati,” tegas Dwi Januanto.

Menurutnya, selama gading gajah dan bagian tubuh satwa dilindungi lainnya masih dianggap memiliki nilai ekonomi sebagai koleksi, hiasan, atau barang seni, maka praktik perburuan dan perdagangan ilegal akan terus berlangsung.

Sementara itu, Kepala Balai Gakkumhut Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Aswin Bangun, mengatakan penanganan perkara semacam ini memerlukan ketelitian tinggi karena barang bukti yang ditemukan umumnya sudah tidak lagi berbentuk bagian tubuh satwa secara utuh.

Sebaliknya, barang-barang tersebut telah diolah menjadi berbagai produk kerajinan sehingga penyidik harus memastikan jenis material, status perlindungan satwa, kepemilikan barang, hingga unsur perdagangan dapat dibuktikan secara hukum.

“Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, kami segera menyiapkan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Kami juga mengingatkan masyarakat bahwa bagian tubuh satwa dilindungi tetap tidak boleh diperdagangkan, meskipun sudah berubah bentuk menjadi ukiran, pajangan, atau barang koleksi,” ujar Aswin.

Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menyimpan, memesan, mengoleksi, maupun memperjualbelikan bagian tubuh satwa dilindungi dalam bentuk apa pun. Larangan tersebut berlaku termasuk terhadap gading gajah yang telah diolah menjadi ukiran, kerajinan tangan, maupun benda pajangan.

Artikel Terungkap dari Facebook, Gading Gajah Ilegal Disulap Jadi Ukiran dan Pajangan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Purbaya menilai, kebijakan ini tidak hanya sekadar upaya penertiban, tetapi juga langkah strategis untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik ilegal yang merugikan banyak pihak.
“Siapa yang menolak, saya tangkap duluan,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (27/10).

Menurutnya, penolakan terhadap kebijakan ini justru bisa menjadi indikasi keterlibatan pihak tertentu dalam jaringan impor ilegal.

“Kalau ada pelaku thrift yang keberatan, ya jelas mereka pelakunya. Malah bagus, jadi ketahuan siapa yang impor ilegal,” katanya.

Menkeu menegaskan bahwa penindakan akan difokuskan di jalur masuk, terutama pelabuhan, bukan di pasar-pasar tradisional. Pemerintah tidak berencana melakukan razia besar-besaran di tempat seperti Pasar Senen, tetapi akan memperketat pengawasan di titik-titik impor agar pasokan barang ilegal menurun secara alami.

Ia optimistis, dengan menurunnya pasokan pakaian bekas ilegal, penjualan produk tersebut di pasar lokal juga akan berkurang dengan sendirinya.

Lebih lanjut, Purbaya mendorong para pedagang pakaian bekas untuk beralih ke produk lokal. Ia menegaskan, melegalkan impor ilegal sama saja dengan merugikan produsen dalam negeri.
“Lebih baik jual pakaian produksi dalam negeri. Masa yang ilegal dilegalkan, sementara industri lokal mati?” tegasnya.

Sanksi Lebih Berat untuk Mafia Impor Pakaian Bekas

Pemerintah kini tengah menyiapkan sanksi tambahan bagi pelaku impor pakaian ilegal, bukan hanya berupa pemusnahan barang. Sanksi baru ini mencakup denda, hukuman penjara, hingga larangan impor seumur hidup untuk menciptakan efek jera.

Purbaya menyebut sistem penegakan hukum sebelumnya masih merugikan negara.
“Dulu, barang dimusnahkan, pelakunya dipenjara. Negara malah rugi karena harus keluarkan biaya untuk memusnahkan dan memberi makan tahanan,” ujarnya.

Ke depan, setiap pelaku akan dikenai kombinasi sanksi berat: barang disita dan dimusnahkan, pelaku didenda, dipenjara, serta di-blacklist dari seluruh aktivitas impor secara permanen.
“Barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara, dan dilarang impor seumur hidup,” tegasnya.

Artikel Menkeu Purbaya akan Tangkap Pelaku Thrift Nakal, Impor Ilegal Diberantas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kasus ini diungkap pada Jumat (29/8) sekitar pukul 14.45 WIB di kawasan Bengkong, Kota Batam, tepatnya di samping Laundry Mama SMP Negeri 4 Batam. Penindakan tersebut dipimpin langsung oleh tim Ditreskrimsus Polda Kepri.

Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Ruslaeni, mewakili Dirreskrimsus Kombes Pol. Silvester Mangombo Marusaha Simamora, menyampaikan bahwa barang bukti berupa sisik trenggiling tersebut termasuk satwa dilindungi yang tercantum dalam Appendix I CITES serta Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

“Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa sisik trenggiling ini memiliki nilai sekitar Rp60 juta per kilogram, dengan total perkiraan mencapai Rp1,2 miliar. Rencananya, barang haram tersebut akan diselundupkan ke Vietnam melalui Malaysia. Bahkan, di pasar gelap internasional, nilainya bisa mencapai tiga kali lipat lebih tinggi,” jelas Ruslaeni, Minggu (31/8).

Meski tidak ada tersangka yang diamankan dalam operasi ini, barang bukti tetap diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Polda Kepri memastikan akan menelusuri jaringan penyelundupan yang terlibat dalam kasus tersebut. Barang bukti ini juga menjadi dasar penegakan hukum sebagaimana diatur dalam:

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  
• Pasal 21 ayat (2) huruf c jo Pasal 40A ayat (1) huruf f, yang melarang penyimpanan, kepemilikan, pengangkutan, maupun perdagangan satwa dilindungi dalam bentuk hidup maupun bagian tubuhnya.
  

Polda Kepulauan Riau menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas kejahatan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perdagangan satwa liar, baik dengan membeli maupun memperjualbelikannya.

“Perlindungan satwa adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga kelestarian alam demi masa depan generasi mendatang,” tegas Ruslaeni.

Artikel Sisik Trenggiling Senilai Miliaran Rupiah Gagal Diselundupkan dari Batam pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan jaringan perdagangan barang elektronik ilegal yang melibatkan PT GIA, sebuah perusahaan yang beroperasi di Cikupa, Tangerang.

“Kami akan menyurati e-commerce agar segera menghapus produk yang diduga merupakan hasil penyelundupan,” ujar Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/2)

Dalam pengungkapan kasus ini, Bareskrim Polri menyita sebanyak 2.406 unit barang elektronik ilegal, termasuk smart TV, mesin cuci, LED TV, dan speaker yang diperjualbelikan melalui platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop. Total nilai barang selundupan ini diperkirakan mencapai Rp18,08 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp5,61 miliar akibat pelanggaran bea masuk dan pajak.

Brigjen Helfi menambahkan bahwa meskipun sebagian besar barang telah disita, masih terdapat produk ilegal yang beredar di e-commerce. Oleh karena itu, kepolisian menekan pihak platform digital agar segera menghapus produk-produk tersebut untuk mencegah dampak lebih lanjut.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan barang-barang ilegal ini tidak lagi beredar dan merugikan masyarakat maupun negara,” tegasnya.

Dalam kasus ini, PT GIA telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai sejumlah pasal terkait pelanggaran perdagangan barang tanpa sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta regulasi lainnya. Jika terbukti bersalah, perusahaan tersebut terancam hukuman pidana berat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perindustrian.

Kepolisian memastikan penyelidikan tidak berhenti di sini dan akan terus mengembangkan kasus guna mengungkap jaringan penyelundupan lain yang beroperasi di Indonesia.

Melalui langkah tegas ini, Polri berupaya melindungi konsumen dari produk ilegal yang berpotensi membahayakan serta memastikan seluruh barang yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.

Artikel Polri Minta Produk Elektronik Ilegal di E-Commerce Segera Ditakedown pertama kali tampil pada Katafoto.id.