Penilaian tersebut merupakan hasil kajian strategis yang dilakukan oleh Prognosa Research & Consulting. Temuan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “US–Indonesia Agreement on Reciprocal Tariff: Analisis Dampak Strategis Bagi Industri di Indonesia” di Jakarta, Kamis (5/3).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pembahas, antara lain peneliti senior INDEF Tauhid Ahmad, Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (API) sekaligus Director of Public Affairs Praxis Sofyan Herbowo, serta Director Prognosa Research & Consulting Garda Maharsi.

“Perjanjian ini menghadirkan peluang sekaligus risiko yang perlu diantisipasi secara cermat oleh pemerintah dan pelaku industri di Tanah Air,” kata Garda Maharsi saat memaparkan kajiannya di Jakarta.

Dalam kajian tersebut, Prognosa membahas berbagai implikasi kebijakan perdagangan antara Indonesia dan AS, termasuk potensi penurunan tingkat hilirisasi ekspor Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen. Di sisi lain, terdapat pula komitmen pembelian produk AS senilai USD 38,4 miliar. Kajian tersebut juga menyoroti penyesuaian kebijakan non-tarif serta dampaknya terhadap daya saing industri, ketergantungan impor, hingga agenda hilirisasi nasional.

Menurut Garda, kondisi tersebut dapat menciptakan ruang persaingan yang cukup besar bagi Indonesia, khususnya bagi sektor tekstil dan komoditas unggulan lainnya. Namun, kewajiban pembelian produk AS senilai USD 38,4 miliar—yang mencakup sektor energi, dirgantara, serta pertanian—juga berpotensi mengubah struktur perdagangan nasional jika tidak dikelola secara hati-hati.

“Penting untuk Pemerintah memastikan sektor terdampak didukung dengan komitmen transfer of knowledge & transfer of technology, sejalan dengan agenda penciptaan nilai tambah ekonomi,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis agar daya saing industri nasional tetap terjaga di tengah perubahan kebijakan perdagangan global tersebut.

“Untuk selamat, sebaiknya Pemerintah sinkronisasi standar luar, bangun industri logistik, dan pembiayaan berkelanjutan. Perjanjian semacam ini bisa jadi proses integrasi ke Global Value Chains, asalkan daya dukung sektoralnya dipenuhi,” ujar Garda.

Dalam penyusunan kajian ini, Prognosa menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM) serta analisis Impulse Response Function (IRF). Melalui metode tersebut, kajian ini memetakan dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap neraca perdagangan, ketahanan industri sektoral, serta kinerja pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, kajian Prognosa juga menyajikan analisis sektoral yang cukup komprehensif untuk memetakan posisi berbagai industri dalam menghadapi implementasi ART.

Dari sisi ketahanan industri, hasil kajian menunjukkan bahwa sektor crude palm oil (CPO) memiliki kemampuan adaptasi yang kuat. Bahkan sektor ini dinilai mampu melampaui kondisi awal dan menjadikan tekanan eksternal sebagai momentum ekspansi. Sebaliknya, sektor tekstil dinilai membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih aktif karena tidak sepenuhnya mampu pulih setelah mengalami guncangan ekonomi.

Garda juga menyebut kajian tersebut mengidentifikasi empat kemungkinan skenario masa depan industri nasional setelah penerapan ART, yakni Gemerlap, Pengap, Gagap, dan Gelap.

“Di sini bergantung pada seberapa kuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dalam merespons perubahan,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kebijakan tarif tersebut, Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat menegaskan bahwa International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tidak memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk menetapkan tarif perdagangan.

Menanggapi putusan MA AS yang membatalkan tekanan tarif dan menetapkan batas maksimal 10 persen, Sofyan menilai Indonesia tidak berada pada posisi untuk mengomentari keputusan tersebut.

“Itu mekanisme domestik mereka yang kita tidak boleh intervensi,” ujarnya.

Sofyan menambahkan bahwa dari sisi positioning, komunitas Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) ingin memastikan kebijakan tarif tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan nasional.

“Di sini menjadi penting bagi Indonesia bagaimana memanfaatkan peluang baru dan juga keuntungan yang bisa dimaksimalkan dari kebijakan ini,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, Prognosa merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Di antaranya renegosiasi klausul penting dalam ART, konsistensi penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), reformasi tata kelola kepabeanan, serta pembukaan pasar baru bagi komoditas strategis seperti CPO dan mineral kritis nikel.

Langkah-langkah tersebut dinilai penting agar implementasi ART 2026 dapat menjadi katalis bagi kemajuan ekonomi nasional, bukan justru menjadi beban jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.

Artikel Kajian Ungkap Dampak Tarif Resiprokal AS terhadap Ekonomi Indonesia pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa tim negosiasi yang ia pimpin telah mengajukan sejumlah proposal kepada pemerintah AS. Salah satu poin utama yang dibahas adalah kontribusi Indonesia melalui skema investasi bernilai besar.

Detail Tawaran Investasi dari Indonesia

Airlangga merinci bahwa Indonesia memiliki defisit perdagangan sebesar US$19 miliar terhadap AS. Indonesia membeli barang dari AS senilai US$34 miliar, terdiri dari produk energi senilai US$15 miliar dan komoditas pertanian sebesar US$4,5 miliar.

“Jadi kita defisit US$19 miliar, kita beli barang dari dia (AS) US$34 miliar. Barang dagang, energi, dan agrikultur semua tercakup,” ujar Airlangga dikutip dari laman berita satu pada Selasa (15/07) waktu setempat.

Selain itu, Indonesia juga menawarkan investasi sektor pupuk amonia melalui PT Indorama, serta rencana akuisisi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan difokuskan pada pengembangan kilang minyak senilai US$8 miliar. Secara keseluruhan, nilai investasi yang ditawarkan Indonesia dalam perjanjian ini mencapai sekitar US$34 miliar.

Airlangga juga menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam kelompok BRICS tidak menjadi hambatan dalam kerja sama ini. Menurutnya, Indonesia tetap menerapkan prinsip nonblok dan membuka diri untuk menjalin hubungan dagang dengan seluruh negara. “Mudah-mudahan hasil akhirnya positif,” tutupnya.

Trump Umumkan Kesepakatan Lewat Media Sosial

Presiden Donald Trump sebelumnya telah mengumumkan kesepakatan ini secara langsung melalui akun media sosial pribadinya, Truth Social. Ia menyebut telah melakukan negosiasi langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kesepakatan besar, untuk semua pihak. Saya baru saja menyepakati kerja sama dagang dengan Indonesia. Negosiasi dilakukan langsung dengan Presiden mereka yang sangat saya hormati. Detail menyusul,” tulis Trump pada Selasa (15/7/2025) malam waktu Indonesia.

Kesepakatan ini tercapai setelah Trump sebelumnya berencana memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap produk dari Indonesia, yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Namun, langkah cepat diplomatik yang diambil pemerintah Indonesia berhasil menunda pemberlakuan tarif tersebut dan membuka ruang negosiasi selama 90 hari, yang kini membuahkan hasil.

Artikel Presiden Trump dan Indonesia Sepakati Perjanjian Dagang Baru
 pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.