Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Inggris dan jaringan C40 Cities atas kolaborasi yang telah terjalin erat dalam upaya penanganan perubahan iklim di Jakarta.

“Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Inggris dan C40 Cities atas kemitraan yang kuat dengan Jakarta sejak 2022,” ujar Pramono dikutip dari laman berita jakarta. 

Acara bertema “From Implementation to Integration: Securing Jakarta Climate Future” dinilai memiliki makna strategis bagi Jakarta sebagai salah satu kota besar dunia sekaligus kawasan aglomerasi dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 42 juta jiwa.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjawab berbagai tantangan, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim beserta dampaknya,” jelasnya.

Melalui program UCAP CAI, Jakarta disebut telah melangkah dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata. Pramono menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun sejumlah inisiatif penting, mulai dari studi kelayakan kebijakan, penyusunan standar bangunan gedung hijau, program pelatihan, peta jalan Jakarta menuju Net Zero Carbon Building, hingga pengarusutamaan isu perubahan iklim guna memastikan transisi hijau yang adil dan inklusif.

“Sebagai bagian dari komitmen tersebut, hari ini kami secara resmi meluncurkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang efisiensi energi dan air pada bangunan gedung,” kata Pramono.

Regulasi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong Jakarta menuju kota rendah karbon. Pergub tersebut menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen pada 2030, serta peningkatan efisiensi penggunaan energi dan air hingga 30 persen melalui penerapan standar bangunan gedung hijau.

Pramono menyoroti bahwa sektor bangunan saat ini menyumbang hingga 60 persen emisi gas rumah kaca di Jakarta, sekaligus menjadi konsumen utama energi dan air. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjadikan seluruh gedung pemerintah sebagai contoh penerapan efisiensi energi dan air.

Ia berharap kebijakan ini dapat menjadi pemicu bagi sektor lain untuk turut mengambil langkah serupa, mengingat dampak positif yang telah mulai terlihat.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program aksi iklim perkotaan C40 di Jakarta sebagai bagian dari percepatan transisi menuju nol emisi.

Menurutnya, penerbitan Pergub tentang efisiensi energi dan air mencerminkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menyiapkan masa depan kota yang berkelanjutan.

“Peraturan Gubernur mengenai efisiensi energi dan air pada bangunan yang diluncurkan hari ini menunjukkan kepemimpinan Jakarta dalam aksi iklim serta menghadirkan peta jalan yang jelas menuju masa depan perkotaan yang lebih berkelanjutan,” tegas Dominic.

Artikel Jakarta Serius Lawan Perubahan Iklim, Pergub Efisiensi Energi dan Air Mulai Berlaku pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Alhamdulillah, dalam waktu satu bulan Pergub Nomor 36 Tahun 2025 mengenai pelarangan jual-beli dan konsumsi daging HPR sudah bisa diberlakukan,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono, melalui akun media sosial resminya, @pramonoanungw, Selasa (25/11).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari dialog antara Gubernur Pramono dan komunitas pecinta hewan di Balai Kota Jakarta. Ia berharap regulasi tersebut mampu meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat.

“Saat bertemu para pencinta hewan, saya berjanji akan menerbitkan Pergub. Kini Pergub No. 36 Tahun 2025 telah saya tanda tangani,” katanya.

Dalam Pasal 27A, Pergub ini menegaskan larangan bagi individu maupun pelaku usaha untuk memperjualbelikan HPR sebagai bahan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup, daging mentah, hingga produk olahan.

Pasal 27B juga mengatur pelarangan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan konsumsi.

Adapun jenis HPR yang tercakup dalam aturan tersebut meliputi anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, dan hewan sejenisnya. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27A akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penyitaan hewan atau produk olahannya, penutupan lokasi usaha, hingga pencabutan izin.

Sementara itu, pelanggaran Pasal 27B terkait kegiatan penjagalan HPR untuk pangan juga memperoleh sanksi berupa teguran tertulis, penyitaan hewan atau produk HPR, serta penutupan tempat penjagalan.

Artikel Tok, Gubernur Pramono Teken Pergub Larangan Jual-Beli Daging Anjing dan Kucing pertama kali tampil pada Katafoto.id.