Arifah menegaskan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan berkembang, bukan menjadi lokasi terjadinya tindak kekerasan.

“Kami sangat prihatin atas dugaan kekerasan seksual yang dialami anak-anak di lingkungan pendidikan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terlebih jika dilakukan oleh pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan melindungi anak,” ujar Arifah Fauzi dalam keterangannya, Minggu (14/6).

Kasus ini terungkap setelah para korban yang masih duduk di bangku kelas II sekolah dasar dan berusia delapan tahun saling menceritakan pengalaman mereka saat bermain bersama. Dari percakapan tersebut, muncul dugaan adanya perbuatan cabul yang dilakukan terlapor ketika para korban berada di lingkungan sekolah.

Informasi itu kemudian disampaikan kepada keluarga masing-masing korban dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Saat ini, terduga pelaku telah diamankan, sementara proses penyelidikan masih berlangsung.

Melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Palu serta UPTD PPA Kota Palu guna memastikan penanganan kasus dilakukan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Para korban telah memperoleh pendampingan selama menjalani pemeriksaan di kepolisian, mendapatkan layanan psikologis awal, serta akan menjalani asesmen lanjutan sebagai bagian dari proses pemulihan.

“Pemulihan korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan kasus kekerasan seksual. Karena itu, kami memastikan layanan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan layanan lainnya dapat diakses oleh korban sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak,” kata Menteri PPPA.

Selain memastikan pemulihan korban, Arifah juga menekankan pentingnya asesmen dan skrining untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya korban lain sehingga seluruh anak yang terdampak dapat memperoleh perlindungan dan penanganan yang sesuai.

Dari sisi hukum, perkara ini tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palu. Terduga pelaku dapat dijerat dengan Pasal 418 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Karena dugaan tindak pidana dilakukan oleh seorang pendidik terhadap anak, ancaman hukuman terhadap pelaku dapat diperberat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain penegakan hukum, Kementerian PPPA mendorong penguatan langkah pencegahan melalui edukasi perlindungan anak, kesehatan reproduksi yang sesuai dengan usia, serta pemahaman mengenai batasan tubuh yang aman di lingkungan sekolah.

“Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak pada masa depan anak. Kami mengajak seluruh masyarakat, keluarga, tenaga pendidik, dan lingkungan sekitar untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar korban dapat segera memperoleh perlindungan dan penanganan yang diperlukan,” tegasnya.

Arifah berharap Dinas P3A Kota Palu dapat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi perlindungan anak di sekolah. Edukasi tersebut penting agar anak memahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, mampu melindungi diri, serta berani melapor jika mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Call Center SAPA 129 atau layanan WhatsApp SAPA 129 di nomor 08-111-129-129 agar korban dapat segera memperoleh layanan pengaduan, pendampingan, dan rujukan penanganan secara cepat.

Artikel Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Sekolah, Menteri PPPA: Tak Ada Toleransi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Temuan tersebut merujuk pada riset Evident Institute terkait kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang mulai berlaku sejak 28 Maret 2026. Dalam regulasi itu, platform digital diwajibkan membatasi akses anak, dengan tenggat evaluasi mandiri hingga 6 Juni 2026.

Direktur Eksekutif Evident Institute, Rinatania Anggraeni Fajriani, menilai kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam aspek tata kelola publik untuk melindungi anak. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis agar implementasi berjalan optimal.

“Regulasi yang sudah diterapkan harus didukung kemampuan teknis yang memadai agar benar-benar mampu melindungi anak dari konten negatif di ruang digital,” ujar Anggraeni dalam keterangan tertulis, Senin (4/5).

Dilansir dari laman berita satu, survei yang melibatkan 1.050 responden dari wilayah urban, mayoritas Jakarta, menunjukkan bahwa orang tua telah melakukan pengawasan aktif, meski masih merasa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Sebanyak 91 persen responden mengaku membatasi durasi penggunaan gawai anak, sementara 83,6 persen rutin memantau aktivitas digital mereka.

Meski demikian, 59,3 persen responden menilai sistem verifikasi usia saat ini belum efektif. Bahkan, 38 persen menyebut platform digital belum menyediakan mekanisme verifikasi yang jelas.

“Kondisi ini mengindikasikan perlindungan berbasis platform masih lemah dan belum sepenuhnya dirasakan pengguna. Akibatnya, beban pengawasan lebih banyak bertumpu pada orang tua, sementara fitur pengamanan dari platform belum berjalan optimal,” lanjut Anggraeni.

Evident Institute menilai PP Tunas berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Namun, implementasi kebijakan ini dinilai memerlukan langkah lanjutan yang konsisten agar tidak berhenti pada aspek administratif semata.

Tanpa dukungan standar teknis yang jelas, penegakan sanksi terhadap platform, serta peningkatan literasi publik, kebijakan ini berisiko tidak berjalan maksimal. Hal tersebut tercermin dari 24,2 persen responden yang belum mengetahui waktu mulai berlakunya aturan.

Tim peneliti juga mengidentifikasi sejumlah celah dalam implementasi PP Tunas. Pertama, dari sisi teknis, yakni keterbatasan fitur verifikasi usia di platform media sosial yang dinilai belum memadai dan sulit diakses. Kedua, rendahnya tingkat pemahaman publik terhadap detail kebijakan, di mana sebagian besar responden hanya mengetahui secara umum tanpa memahami implementasi secara rinci.

Ketiga, peran institusi pendidikan dinilai belum optimal dalam menyosialisasikan pembatasan usia penggunaan media sosial, meskipun edukasi terkait risiko digital mulai diberikan.

Dalam konteks ini, keterlibatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dinilai krusial untuk memperluas jangkauan edukasi sekaligus memastikan konsistensi penerapan kebijakan.

“Ketiga celah tersebut saling berkaitan dan berpotensi memperlebar jarak antara tujuan regulasi dan praktik di lapangan,” katanya.

Survei ini melibatkan responden dengan mayoritas berdomisili di Jakarta (59,6 persen), didominasi perempuan (67,4 persen), serta kelompok usia 21–30 tahun (40,1 persen). Temuan ini merefleksikan perspektif masyarakat urban yang dekat dengan teknologi digital dan tidak dimaksudkan sebagai gambaran nasional secara keseluruhan.

Artikel Orang Tua Mulai Rasakan Dampak PP Tunas, Tapi Masih Ada Celah Serius pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penegasan ini muncul setelah mencuatnya sejumlah kasus kekerasan terhadap anak di daycare, termasuk di Yogyakartadan Banda Aceh, yang memicu perhatian publik terhadap kualitas pengasuhan anak.

Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati, mengatakan bahwa penerapan standar menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin keamanan dan kualitas layanan, khususnya bagi anak usia dini.

“Melalui SNI Taman Asuh Ramah Anak, kami ingin memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan fisik serta psikologisnya,” ujar Nur Hidayati dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/4).

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dapodik, terdapat 2.593 unit daycare di Indonesia. Namun, sebagian besar masih dikelola oleh pihak swasta dan menghadapi tantangan terkait legalitas serta standar operasional.

Sementara itu, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan sekitar 44 persen daycare belum memiliki izin, dan hanya 39,7 persen yang telah mengantongi izin operasional. Selain itu, sekitar 66,7 persen tenaga pengelola belum tersertifikasi, serta 20 persen belum memiliki standar operasional prosedur (SOP).

Sebagai respons atas situasi tersebut, BSN menetapkan SNI 9255:2025 tentang Taman Asuh Ramah Anak sebagai pedoman penyelenggaraan daycare yang aman dan berkualitas. Standar ini mengatur berbagai aspek secara menyeluruh, mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, hingga sistem pengawasan dan evaluasi.

Dalam aturan tersebut, ditetapkan pula rasio tenaga pengasuh dan anak, yakni 1:4 untuk usia 0–2 tahun, 1:8 untuk usia 2–4 tahun, dan 1:15 untuk usia 4–6 tahun. Selain itu, penggunaan kamera pengawas (CCTV) di area strategis juga diwajibkan guna meningkatkan transparansi, dengan tetap memperhatikan aspek privasi.

Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian BSN, Heru Suseno, menambahkan bahwa penerapan standar bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.

“Standardisasi daycare menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi unggul sekaligus mendukung peningkatan partisipasi angkatan kerja, khususnya perempuan,” ujarnya.

Selain aspek keamanan, SNI TARA juga menekankan pentingnya lingkungan pengasuhan yang inklusif, ramah anak, serta mampu mendukung tumbuh kembang melalui deteksi dini perkembangan sosial, emosional, bahasa, motorik, hingga kognitif.

BSN pun mendorong pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mempercepat implementasi standar ini melalui penguatan regulasi, kemudahan perizinan, serta peningkatan kapasitas pengelola daycare.

Artikel Kekerasan Daycare Meningkat BSN Keluarkan Standar Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP Tunas.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/4), Meutya menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini sangat relevan dengan regulasi, mengingat dominasi pengguna anak di platform tersebut. Dari total 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, sekitar 23 juta di antaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 16 tahun.

“Roblox telah menghilangkan fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal untuk anak dengan usia kurang dari 16 tahun dan 13 tahun. Langkah ini sejalan dengan aspek utama dalam aturan pemerintah, yakni pembatasan komunikasi dengan orang tak dikenal serta pengendalian konten,” ujar Meutya.

Tak hanya itu, Roblox juga menghadirkan fitur pengaturan waktu layar (screen time) yang bisa dikontrol orang tua untuk membantu membatasi durasi bermain anak dan menekan potensi kecanduan gim.

Meutya mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah mengantongi komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas dari sejumlah platform digital besar, seperti Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, YouTube, dan TikTok.

Upaya perlindungan anak ini juga diperkuat oleh dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. “Kami sangat terbantu dengan aturan jika anak-anak sekolah tidak membawa gawai ke sekolah,” imbuhnya.

Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, turut mengapresiasi langkah tegas Kemkomdigi dalam mengimplementasikan PP Tunas. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi benteng penting untuk melindungi generasi muda dari paparan radikalisme dan propaganda terorisme di ruang digital.

“Kami sudah melakukan pencegahan terhadap 112 anak-anak yang terpapar terorisme melalui media sosial,” ungkap Komjen Eddy.

Ia menambahkan, BNPT akan terus melakukan langkah mitigasi secara berkelanjutan agar anak-anak tidak menjadi target jaringan teroris yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan paham radikal.

Artikel Roblox Terapkan Verifikasi Usia dan Pembatasan Fitur untuk Anak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Harapan saya, itu (kekerasan anak di Daycare Little Aresha) yang pertama dan terakhir. Karena di Jogja itu kita tidak senang dengan kekerasan,” tegas Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (27/04).

Sri Sultan mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendalami latar belakang kejadian tersebut. Ia juga telah menjadwalkan pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY pada Selasa (28/04) untuk memperoleh laporan lengkap terkait penanganan kasus.

Terkait penetapan 13 tersangka oleh kepolisian, Sri Sultan menyatakan dukungannya terhadap langkah aparat penegak hukum. Ia mengimbau masyarakat untuk menghormati proses yang sedang berjalan.

“Mereka kan sudah tersangka, polisi sudah melakukan penelitiannya. Kita tunggu saja, jangan mendahului. Kita hormati proses hukum yang berlaku saja,” tuturnya.

Meski masih menunggu laporan resmi, Pemerintah Daerah DIY disebut telah bergerak cepat sejak awal untuk memberikan perlindungan kepada para korban, termasuk memastikan keamanan anak-anak yang terdampak.

Sri Sultan menekankan bahwa upaya pendampingan tidak hanya berfokus pada perlindungan, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban. “Otomatis itu (perlindungan) kita lakukan untuk anaknya. Kita juga perlu pengobatan dari si anak, jadi kita sudah mengambil langkah dari awal,” jelasnya.

Ia pun kembali mengingatkan pentingnya mencegah kejadian serupa agar tidak terulang di masa depan, demi menjaga lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak di Yogyakarta.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, menegaskan bahwa operasional daycare harus berlandaskan tanggung jawab moral dan kepercayaan, bukan semata-mata orientasi bisnis.

“Ini menjadi perhatian penuh, bukan sekadar komersialisasi. Bagaimana kemudian tanggung jawab dan kepercayaan terhadap usaha-usaha seperti itu harus dijaga, karena yang kita bicarakan ini adalah anak-anak,” ujar Ni Made.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemda DIY mendukung penuh langkah kepolisian dalam mengusut kasus tersebut secara tuntas. Ni Made mengaku prihatin atas kejadian tersebut, terutama dampak trauma yang dialami para korban.

“Karena ini sudah berproses di wilayah hukum, kita ikuti hukum yang berlaku saja. Terkait korban, baik dari sisi anak maupun keluarga, saya kira memang perlu pendampingan. Kami sudah berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penanganannya melalui unit pendampingan perlindungan perempuan dan anak,” jelasnya.

Ke depan, Pemda DIY akan memperkuat koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas Pendidikan, DP3AP2, hingga Dinas Perizinan. Evaluasi akan difokuskan pada aspek perizinan serta kompetensi tenaga pengasuh.

Selain itu, pengawasan di tingkat kabupaten/kota juga akan diperkuat. Pemerintah akan meninjau efektivitas instrumen pengawasan yang ada, termasuk kemungkinan pembentukan unit khusus untuk pengawasan rutin.

“Mestinya pengawasan dilakukan lebih mendalam lagi, terlebih setelah ada kejadian seperti ini. Kita perlu koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk melihat instrumen pengawasannya. Harapannya, ini menjadi kasus yang pertama dan terakhir di DIY,” pungkas Ni Made.

Artikel Kasus Daycare Menggemparkan, Sri Sultan Tegaskan Tak Ada Toleransi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Situasi ini menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan, mengingat imunisasi merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh negara, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga keluarga.

Ketua Tim Kerja Imunisasi Bayi dan Anak Direktorat Imunisasi Ditjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Gertrudis Tandy, menegaskan bahwa pelaksanaan imunisasi harus dilakukan secara optimal tanpa kompromi.

“Imunisasi adalah hak anak yang harus dilindungi. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan melalui imunisasi,” ujarnya dalam webinar nasional yang dikutip di Jakarta, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan, komitmen tersebut selaras dengan amanat UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Hampir 1 Juta Anak Masih Zero Dose

Dilansir dari laman infopublik, kondisi serupa juga terjadi pada imunisasi anak usia sekolah, di mana cakupan nasional masih berada di bawah target 88 persen pada 2025. Sorotan lain adalah tingginya jumlah anak zero dose DPT-HB-Hib, yakni anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar sama sekali. Pada 2025, jumlahnya mencapai 991.022 anak.

Angka ini menunjukkan masih banyak anak yang berisiko terkena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin, seperti difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan infeksi Hib. “Kalau anak tidak diimunisasi lengkap atau terlambat, maka ia menjadi rentan tertular penyakit dan juga bisa menjadi sumber penularan bagi orang lain,” kata dr. Gertrudis.

Meski demikian, sejumlah indikator program imunisasi sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Data capaian mencatat imunisasi bayi lengkap berhasil melampaui target nasional, yakni mencapai 80,2 persen dari target 80 persen.

Beberapa indikator lain juga melampaui target, di antaranya cakupan kekebalan kelompok sebesar 44,5 persen (target 30 persen), imunisasi antigen baru 72,9 persen (target 65 persen), imunisasi lengkap baduta 78,9 persen (target 70 persen), cakupan HPV 91,1 persen (target 90 persen), serta wanita usia subur dengan status imunisasi T2+ sebesar 72,1 persen (target 65 persen).

Namun, masih terdapat indikator penting yang belum memenuhi target, seperti cakupan MR1 pada bayi yang baru mencapai 82,6 persen (target 85 persen), serta imunisasi anak usia sekolah dasar sebesar 82,1 persen (target 88 persen). Hal ini menjadi peringatan bagi daerah untuk meningkatkan jangkauan layanan, khususnya di wilayah dengan cakupan rendah.

Imunisasi Bukan Sekadar Angka

Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa capaian imunisasi bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi perlindungan nyata bagi setiap anak. Anak yang mendapatkan imunisasi akan memiliki antibodi spesifik untuk melawan penyakit tertentu.

Jika cakupan imunisasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity) yang mampu melindungi masyarakat luas, termasuk kelompok rentan seperti bayi baru lahir dan lansia. “Jangan ada satu anak pun yang tertinggal. Semua anak berhak mendapatkan imunisasi,” tegas dr. Gertrudis.

Memasuki tahun 2026, pemerintah meningkatkan target nasional sebagai upaya percepatan perlindungan anak. Cakupan imunisasi bayi lengkap ditargetkan mencapai 85 persen, sementara imunisasi usia sekolah ditargetkan mencapai 90 persen.

“Ini baru April, perjalanan masih panjang. Dengan kerja keras dan semangat bersama, target 2026 harus bisa kita capai,” pungkasnya.

Artikel Target Belum Tercapai, Hampir 1 Juta Anak Indonesia Belum Imunisasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan Kemen PPPA, Ratna Oeni Cholifah, menyampaikan bahwa pihaknya turun langsung bersama UPTD PPA Provinsi Jawa Barat dan Polda Jawa Barat untuk memberikan pendampingan kepada para korban.

“Kemen PPPA bersama UPTD PPA Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat untuk mendampingi sekaligus memberikan bantuan spesifik berupa kebutuhan dasar bagi perempuan korban TPPO di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, kemarin,” ujar Ratna dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2).

Ia berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas, profesional, dan transparan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

“Kemen PPPA mendorong agar penanganan kasus ini dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemulihan fisik dan psikologis korban, pendampingan hukum, hingga pemenuhan hak-hak korban secara berkelanjutan dengan pendekatan berperspektif korban,” tegasnya.

Selanjutnya, para korban akan ditempatkan di rumah aman milik UPTD PPA Provinsi Jawa Barat untuk menjalani asesmen kebutuhan layanan. Fasilitas yang diberikan mencakup layanan kesehatan, dukungan psikososial, pendampingan hukum, hingga program pemulihan dan reintegrasi sosial.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan mendorong pemerintah daerah meningkatkan upaya pencegahan, penguatan kapasitas layanan, serta perlindungan bagi kelompok rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang,” kata Ratna.

Masyarakat yang menemukan dugaan TPPO atau bentuk kekerasan lainnya dapat melapor melalui layanan SAPA 129 atau WhatsApp 08111-129-129, serta melalui laman resmi Kemen PPPA.

“Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mencegah dan memutus praktik perdagangan orang di Indonesia,” pungkas Ratna.

Artikel Belasan Perempuan Diduga Jadi Korban TPPO Dipulangkan ke Jabar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Psikolog anak dan remaja, Ferlita Sari, menjelaskan bahwa child grooming tidak semata-mata ditentukan oleh perbedaan usia, melainkan berkaitan erat dengan ketimpangan kuasa serta kontrol emosional yang dibangun secara sistematis.

“Pelaku biasanya memposisikan diri sebagai sosok yang dianggap paling memahami, mendukung, dan memberikan rasa aman bagi anak atau remaja,” ujarnya dalam Kelas Orang Tua Bersahaja Kemendukbangga di Jakarta, Rabu (28/1).

Ferlita menekankan pentingnya kewaspadaan orang tua terhadap zona abu-abu. Relasi semacam ini kerap terlihat suportif dan penuh perhatian, namun sebenarnya memunculkan rasa tidak nyaman yang sulit diungkapkan anak.
“Dalam banyak kasus, sinyal awal tersebut sering diabaikan karena dianggap sebagai bentuk kedekatan yang normal,” jelasnya.

Hubungan yang tampak baik tidak selalu berarti aman. Ferlita mencontohkan, relasi mentor dan siswa yang terlalu eksklusif, pujian berlebihan dari figur guru favorit, hingga komunikasi privat antara tokoh publik dan penggemar dapat menjadi celah terjadinya child grooming. Bahkan, hubungan romantis dengan perbedaan usia yang sah secara hukum tetap berpotensi berisiko apabila terdapat ketimpangan pengalaman dan kendali emosional.

Dampak child grooming juga kerap berlanjut meski relasi tersebut telah berakhir. Anak yang menjadi korban dapat mengalami trauma relasional jangka panjang, seperti kebingungan memahami hubungan yang sehat, rasa bersalah, hingga kesulitan membangun kepercayaan terhadap orang lain di kemudian hari.

“Orang tua pun dapat terdampak secara psikologis. Trauma sekunder sering muncul dalam bentuk perasaan gagal melindungi anak, kemarahan pada diri sendiri, bahkan konflik dalam rumah tangga. Pada kondisi ini, pendampingan profesional seperti psikolog atau psikiater sangat dianjurkan untuk membantu proses pemulihan keluarga,” saran Ferlita.

Kewaspadaan bagi Orang Tua dan Remaja

Orang tua perlu lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, seperti menjadi lebih tertutup, defensif secara berlebihan, atau sangat menjaga privasi gawai karena adanya rahasia tertentu. Sementara itu, remaja juga perlu mengevaluasi relasi yang dijalani, apakah masih memiliki kebebasan untuk berkata “tidak”, atau justru merasa tertekan, takut, dan bergantung secara emosional.

Upaya pencegahan child grooming tidak cukup dilakukan melalui larangan yang kaku, melainkan dengan membangun ikatan emosional yang kuat sejak dini. Orang tua perlu menciptakan ruang yang aman agar anak berani bercerita tanpa rasa takut atau dihakimi.

Dialog terbuka mengenai seksualitas juga penting agar anak memahami batasan tubuh serta konsep relasi yang sehat. Pendampingan digital pun perlu dilakukan secara bijak dengan menyeimbangkan kepercayaan, privasi, dan edukasi mengenai risiko di dunia maya.

Kedekatan emosional yang terjaga akan membantu orang tua mengenali tanda-tanda bahaya sejak dini, sebelum manipulasi berkembang lebih jauh.
“Relasi yang hangat, aman, dan terbuka menjadi kunci utama untuk melindungi anak dari praktik manipulasi psikologis child grooming yang dapat mengancam masa depan mereka,” pungkas Ferlita.

Artikel Bukan Soal Usia, Ini Bahaya Child Grooming yang Sering Tak Disadari pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri PPPA menegaskan bahwa MBG merupakan hak anak yang tidak dapat ditiadakan dalam situasi apa pun. “Setiap anak memiliki hak dasar atas pemenuhan gizi dan kesehatan tanpa diskriminasi. Hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/1).

Ia menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penghentian atau penahanan layanan MBG kepada anak dinilai tidak dapat dibenarkan, baik secara etika maupun hukum.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menekankan bahwa lingkungan pendidikan semestinya menjadi ruang yang aman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Praktik membiarkan seorang anak tidak memperoleh MBG sementara siswa lainnya tetap menerima makanan berpotensi menimbulkan dampak psikologis, seperti rasa malu, trauma, hingga tekanan sosial. 

“Tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai perlakuan salah secara psikologis serta bentuk intimidasi terselubung di lingkungan pendidikan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip Sekolah Ramah Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh ekosistem sekolah, termasuk pihak pendukung pelaksanaan program seperti penyedia MBG, memiliki kewajiban untuk mengedepankan prinsip layanan yang ramah anak. Kritik dari masyarakat, termasuk orang tua murid, disebut sebagai bagian penting dari proses evaluasi dan peningkatan kualitas layanan publik. 

“Kritik seharusnya disikapi secara bijak dan konstruktif, bukan dibalas dengan tindakan represif yang justru menyasar anak dan menghambat partisipasi publik dalam mengawal program pemerintah agar berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” tegas Menteri PPPA.

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian PPPA melalui Tim Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 akan berkoordinasi dengan Dinas PPPA setempat serta pihak sekolah guna memastikan hak anak kembali terpenuhi tanpa diskriminasi. Pendampingan psikologis juga akan diberikan apabila ditemukan indikasi dampak psikologis, serta dilakukan evaluasi terhadap pihak yang menetapkan kebijakan sanksi agar kejadian serupa tidak terulang.

Menteri PPPA menegaskan MBG adalah hak anak yang tak boleh dicabut meski ada kritik orang tua terhadap pengelolaan program.

Artikel Sanksi MBG Tuai Sorotan, Menteri PPPA Ingatkan Hak Anak Dilindungi UU pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Sylvana, pemenuhan hak sipil anak di daerah tertinggal masih menghadapi tantangan serius, terutama di Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dianalisis KPAI, tingkat kepemilikan akta kelahiran anak di wilayah tersebut baru mencapai 45,19 persen. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers Laporan Akhir Tahun KPAI 2025 di Jakarta, Kamis (15/1).

Ia menegaskan, keterbatasan kepemilikan dokumen kependudukan berdampak langsung pada akses anak terhadap berbagai layanan dasar. Tanpa identitas resmi, anak berisiko mengalami hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, sehingga diperlukan langkah kebijakan yang lebih terpadu dan percepatan lintas sektor.

Selain hak sipil, KPAI juga menyoroti aspek partisipasi anak yang aman. Dalam rangkaian aksi unjuk rasa pada akhir Agustus hingga awal September 2025 yang sempat berujung kericuhan, KPAI mencatat masih adanya anak yang terlibat dalam proses penanganan aparat keamanan.

Hasil pendalaman melalui wawancara langsung terhadap hampir 50 anak menunjukkan adanya pengalaman perlakuan yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan anak, baik saat penangkapan maupun pemeriksaan. Temuan tersebut memperkuat urgensi penguatan mekanisme perlindungan anak di setiap tahapan proses hukum.

Sepanjang 2025, KPAI juga mencatat tantangan pemenuhan hak anak dari kelompok minoritas. Terdapat empat kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak minoritas agama dengan jumlah korban mencapai 225 anak. Salah satu kasus terjadi di Garut, Jawa Barat, di mana sekitar 198 siswa SMP dan SMA negeri belum mendapatkan layanan pendidikan agama sesuai keyakinannya, kondisi yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan jaminan konstitusional atas kebebasan beribadah.

Di sisi lain, KPAI masih menemukan hambatan struktural dan kultural di sejumlah wilayah terpencil, seperti Kabupaten Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara), Luwuk Banggai (Sulawesi Tengah), serta kawasan Wamena dan Papua Pegunungan. Laporan yang masuk didominasi kasus perundungan, termasuk di ruang digital yang berkaitan dengan identitas seksual dan warna kulit, serta kekerasan seksual oleh orang terdekat yang berdampak pada kehamilan anak dan putus sekolah.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, KPAI menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah. Di antaranya percepatan layanan penerbitan akta kelahiran melalui fasilitas kesehatan dan satuan pendidikan, penyusunan standar operasional pengamanan aksi publik oleh Polri dan Satpol PP yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan terhadap pihak-pihak yang merugikan anak, termasuk pelibatan anak dalam aksi anarkis.

KPAI juga mendorong penguatan literasi digital dan perlindungan bagi anak minoritas melalui edukasi publik dan jaminan keamanan dari praktik intoleransi, serta peningkatan pengawasan lintas sektor dengan peran lembaga kepresidenan guna mempercepat peningkatan Indeks Perlindungan Anak, terutama di wilayah tertinggal.

“Laporan ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi demi memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak dasarnya secara adil dan tanpa diskriminasi,” tutup Sylvana Maria.

Artikel Hak Anak Terancam, KPAI Soroti Identitas Anak dan Keamanan Saat Aksi Unjuk Rasa pertama kali tampil pada Katafoto.id.