Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan isu kebocoran data kerap mencuat dan perlu disikapi secara objektif berdasarkan hasil verifikasi, bukan sekadar asumsi.

Ia mencontohkan dugaan kebocoran ratusan juta data kependudukan yang sempat ramai diperbincangkan pada 2023. Menurutnya, saat itu Dukcapil langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem yang digunakan.

“Ketika muncul isu kebocoran data kependudukan pada 2023, kami tidak langsung menyatakan tidak ada kebocoran. Kami melaporkan dan melakukan audit bersama pihak terkait untuk memastikan kebenarannya. Hasilnya, tidak ditemukan kebocoran maupun anomali dalam pemadanan data kependudukan,” ujar Teguh dalam wawancara melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (3/7).

Ia menjelaskan, hasil audit tersebut menunjukkan bahwa setiap informasi mengenai dugaan kebocoran data harus terlebih dahulu diverifikasi sebelum ditarik kesimpulan. Dukcapil pun berharap tidak ada kebocoran data yang berasal dari sistem pengelolaan data kependudukan yang dikelolanya.

Dilansir dari lamam infopublik  sumber kebocoran data tidak selalu berasal dari pengelola data. Risiko juga dapat muncul dari lembaga pengguna data kependudukan maupun dari masyarakat yang kurang berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi.

Ia mengatakan Dukcapil telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pengguna data kependudukan, termasuk melalui penerapan standar keamanan informasi ISO 27001 serta ketentuan mengenai tata kelola data penduduk. Namun, kewenangan Dukcapil terhadap lembaga pengguna hanya sebatas pengelolaan akses data.

“Jika terdapat pelanggaran, Dukcapil dapat menonaktifkan akses data. Sementara sanksi perdata atau pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bukan menjadi kewenangan Dukcapil,” ujarnya.

Karena itu, Teguh menilai perlu adanya aturan pelaksana dan petunjuk teknis yang lebih rinci untuk memperjelas mekanisme perlindungan data pribadi, termasuk kewajiban lembaga pengguna serta tata cara penanganan jika terjadi pelanggaran.

Selain memperkuat sistem keamanan, Dukcapil juga mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan membagikan data pribadi di ruang digital, terutama mengunggah foto kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ke media sosial maupun internet.

Menurutnya, hingga kini masih banyak gambar e-KTP yang dapat ditemukan dengan mudah melalui mesin pencari sehingga berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Teguh juga berharap lembaga maupun perusahaan tidak lagi menjadikan swafoto sambil memegang e-KTP sebagai syarat pendaftaran keanggotaan atau layanan pelanggan. Ia menilai proses verifikasi identitas perlu menggunakan mekanisme yang lebih aman untuk melindungi data masyarakat.

“Keamanan data menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat perlu menjaga data pribadinya, sedangkan lembaga pengguna harus menerapkan persyaratan dan sistem yang aman,” kata Teguh.

Untuk memperkuat perlindungan data kependudukan, Dukcapil terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital, patroli siber Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pakar teknologi informasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Teknologi pemadanan data akan terus berkembang. Karena itu, pengamanan data juga harus terus ditingkatkan dan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri,” pungkasnya.

Artikel Dukcapil Ungkap Celah Kebocoran Data, Masyarakat Diminta Stop Unggah Foto e-KTP pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Meskipun pinjaman online legal memberikan kemudahan, pinjol ilegal sering menyalahgunakan situasi ini dengan menawarkan pinjaman cepat namun disertai bunga tinggi serta metode penagihan yang merugikan nasabah. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara menghindari jebakan pinjol ilegal demi melindungi keuangan dan data pribadi Anda.

Mengutip dari laman beritasatu, berikut delapan langkah bijak agar Anda terhindar dari pinjaman online ilegal:

1. Pilih Pinjol Resmi Terdaftar di OJK

Langkah pertama yang krusial adalah memastikan pinjaman online yang Anda pilih terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pinjol resmi akan mematuhi regulasi yang berlaku sehingga lebih aman dan terpercaya. Anda dapat mengecek daftar pinjol resmi melalui situs resmi OJK atau menghubungi call center OJK di nomor 157.

2. Teliti Ulasan dan Testimoni Pengguna

Sebelum memilih layanan pinjaman online, carilah ulasan atau testimoni dari pengguna lain. Jika banyak keluhan terkait bunga tinggi, biaya tersembunyi, atau cara penagihan yang kasar, maka itu bisa menjadi tanda bahaya. Pilihlah pinjol dengan reputasi baik untuk menghindari risiko dari layanan ilegal.

3. Periksa Syarat dan Ketentuan

Selalu baca syarat dan ketentuan pinjaman dengan teliti. Pinjol ilegal sering kali menyembunyikan biaya tambahan atau bunga tidak wajar dalam dokumen yang panjang dan sulit dipahami. Pastikan Anda mengetahui semua rincian biaya, termasuk bunga dan denda keterlambatan.

4. Lindungi Data Pribadi Anda

Pinjol ilegal cenderung meminta izin akses data pribadi yang tidak relevan, seperti kontak telepon atau akun media sosial. Jangan berikan informasi berlebihan dan pastikan untuk membatasi izin aplikasi melalui pengaturan ponsel Anda.

5. Waspada Janji yang Terlalu Menggiurkan

Hindari pinjaman online yang menawarkan janji-janji tidak masuk akal seperti bunga 0% atau tanpa syarat. Penawaran ini sering kali hanya digunakan untuk menjebak calon korban. Selalu berhati-hati terhadap tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

6. Laporkan Pinjol Ilegal

Jika Anda menemukan indikasi pinjol ilegal, segera laporkan ke OJK melalui WhatsApp di 081-157-157-157 atau melalui email Satgas Waspada Investasi di waspadainvestasi@ojk.go.id. Anda juga bisa melaporkan kejahatan digital melalui situs resmi patrolisiber.id.

7. Tingkatkan Pemahaman tentang Literasi Keuangan

Memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengelolaan keuangan dapat membantu Anda mengambil keputusan finansial dengan bijak. Pelajari cara menyusun anggaran, menabung, serta mengenali perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. Literasi keuangan yang baik akan menghindarkan Anda dari risiko yang tidak diinginkan.

8. Gunakan Pinjaman Online Secara Bijak

Pastikan Anda hanya menggunakan layanan pinjaman online untuk keperluan mendesak dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Sebelum memutuskan meminjam, pastikan Anda memiliki rencana untuk melunasi pinjaman sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, Anda bisa melindungi diri dari risiko pinjol ilegal. Selalu ingat untuk memilih pinjol yang terdaftar di OJK, teliti dalam memeriksa syarat, serta waspada terhadap penawaran yang mencurigakan. Keamanan finansial Anda bergantung pada kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Artikel Waspada Pinjol Ilegal, Ini 8 Cara Ampuh Agar Tak Terjebak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam siaran pers yang dirilis Rabu (16/10), BNI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan program edukasi literasi keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Direktur Network and Services BNI, Ronny Venir, menjelaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital menimbulkan tantangan baru dalam memerangi modus kejahatan finansial.

“Modus penipuan sangat beragam dan dapat menimpa siapa saja, mulai dari pejabat negara hingga ibu rumah tangga. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi seperti OTP, User ID, Password, PIN, dan CVC/CVV harus dijaga dengan baik,” ujar Ronny.

Ia juga mengingatkan pentingnya mengganti PIN secara berkala dan mengaktifkan notifikasi transaksi keuangan untuk mencegah kebocoran data.

Sivitas akademika diajak berkontribusi dalam memerangi kejahatan finansial dan tidak terjebak oleh tawaran investasi yang tidak wajar, terutama dari pihak yang tidak terdaftar di OJK. “Mahasiswa harus proaktif menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain,” tambah Ronny.

Melalui inisiatif Perlindungan Konsumen, BNI secara rutin memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat tentang ancaman berbagai modus penipuan. Ronny juga menekankan komitmen BNI terhadap penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022), yang akan berlaku penuh pada 17 Oktober 2024.

“Dengan adanya undang-undang ini, akses oknum terhadap data nasabah untuk menawarkan produk keuangan tanpa persetujuan tidak akan terjadi lagi,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, BNI juga memperkenalkan BNI Digital Banking Cafe di Universitas Trisakti Kampus A sebagai salah satu saluran edukasi dan ruang diskusi. Konsep Outlet Thematic ini menyediakan akses wifi gratis dan coffee shop, memungkinkan nasabah untuk bertransaksi perbankan dengan aman dan nyaman.

Ronny menambahkan bahwa keberadaan banking hall kini telah tergantikan oleh mesin, sehingga petugas di Outlet dapat lebih optimal dalam mendukung layanan bisnis lainnya. Dalam acara ini, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, juga hadir untuk meninjau langsung BNI Banking Cafe di Universitas Trisakti Kampus A.

Dengan berbagai inisiatif ini, BNI berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, agar terhindar dari ancaman kejahatan siber yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Artikel BNI Tingkatkan Literasi Keuangan dan Perlindungan Data Pribadi di Kalangan Mahasiswa pertama kali tampil pada Katafoto.id.