Pelaksana Tugas Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Ratna Susianawati, menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam jaringan terorisme merupakan persoalan lintas sektor yang memerlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan.

“Melalui Layanan SAPA 129 dan jejaring UPTD PPA di seluruh daerah, kami siap memberikan respons cepat terhadap kasus anak korban jaringan terorisme. Kami juga terus memperkuat koordinasi serta kapasitas layanan di daerah, termasuk pendampingan dalam proses reintegrasi sosial bagi anak-anak yang direpatriasi,” ujar Ratna dalam Rapat Koordinasi dan Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Anak dari Jaringan Terorisme di kantor Kemen PPPA, Rabu (8/10).

Ratna menambahkan, perlindungan anak dari paparan radikalisme dan jaringan terorisme tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. “Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat harus bergotong royong untuk memastikan anak-anak terlindungi dari ideologi ekstrem dan kekerasan berbasis agama maupun politik,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Kemen PPPA telah menyiapkan dua dokumen utama yang menjadi lampiran Rancangan Peraturan Menteri (Permen), yaitu Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme dan Pedoman Teknis Perlindungan Anak dari Jaringan Terorisme.

Kedua pedoman ini akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi bagi anak korban jaringan terorisme.

“Dokumen ini sekaligus memperbarui Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. Saat ini, dokumen tersebut telah memasuki tahap akhir dan segera melalui proses harmonisasi agar bisa dijadikan pedoman koordinasi nasional,” tambah Ratna.

Sinergi Kemen PPPA dan BNPT

Kolaborasi antara Kemen PPPA dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah terjalin sejak 2022 melalui nota kesepahaman mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanggulangan terorisme. Komitmen ini diperkuat pada 2024 lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme bagi Perempuan dan Anak.

Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono, menyampaikan dukungannya terhadap penyusunan Rancangan Permen PPPA tersebut. “BNPT menilai pedoman ini penting untuk memperjelas peran serta tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan adanya aturan ini, penanganan anak korban jaringan terorisme bisa lebih terarah dan sesuai prinsip perlindungan anak,” ujarnya.

Bangbang menambahkan, pedoman yang disusun Kemen PPPA juga sejalan dengan kebijakan nasional BNPT, termasuk implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE).

Artikel Strategi Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak dari Jaringan Terorisme  pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pos pengaduan ini berlokasi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersebar di lima wilayah kota administrasi serta Kepulauan Seribu. Dengan adanya tambahan ini, total pos pengaduan kini mencapai 44, yang tersebar di setiap kecamatan di DKI Jakarta.

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPPA Provinsi DKI Jakarta, sepanjang tahun 2024 tercatat 2.041 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 1.682 kasus. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen memperkuat pencegahan dan menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui penambahan pos pengaduan bagi korban.

“Penambahan sembilan pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada 2025 bertujuan untuk meningkatkan akses bagi korban dalam melaporkan kasus mereka melalui Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Provinsi DKI Jakarta,” ujar Miftah pada Selasa (25/2).

Miftah menambahkan bahwa pos pengaduan ini menyediakan berbagai layanan gratis, termasuk penerimaan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan layanan penjangkauan yang diberikan oleh tenaga profesional sesuai bidangnya.

Setiap pos pengaduan dilengkapi dengan dua petugas layanan, yaitu Konselor dan Paralegal, yang bertugas menerima laporan kekerasan serta melakukan asesmen awal terhadap korban perempuan dan anak.

“Asesmen ini bertujuan tidak hanya untuk mengungkap kejadian yang dialami korban, tetapi juga mengidentifikasi harapan serta kebutuhan mereka. Proses ini sangat penting agar korban memperoleh layanan yang sesuai,” jelas Miftah dikutip dalam laman berita jakarta. 

Miftah berharap bahwa penambahan pos pengaduan ini dapat meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, dengan terus melakukan berbagai upaya, mulai dari tahap pencegahan hingga penanganan,” tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2025, terdapat sembilan Pos Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang baru resmi beroperasi di Jakarta pada 2025.

Selain itu, dua pos pengaduan yang telah ada sebelumnya dialihkan ke lokasi baru. RPTRA Madusela di Sawah Besar dipindahkan ke RPTRA Jaya Molek di Tanah Tinggi, Johar Baru, sedangkan RPTRA Rusunawa Pulogebang dipindahkan ke RPTRA Jaka Berseri di Jatinegara Kaum, Pulogadung.

Berikut adalah lokasi sembilan pos pengaduan tambahan yang akan melayani perempuan dan anak korban kekerasan pada 2025:

Jakarta Pusat: RPTRA Matahari, Cempaka Putih Timur, RPTRA Melati Duri Pulo, Gambir dan  RPTRA Borobudur, Pegangsaan, Menteng

Jakarta Utara: RPTRA H Oyar, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading.

Jakarta Selatan: RPTRA Tiga Durian, Duren Tiga, Pancoran dan RPTRA Taman Batu, Menteng Atas, Setiabudi.

Jakarta Timur: RPTRA Rawajaya, Pondok Kopi, Duren Sawit dan RPTRA Garuda, Cilangkap, Cipayung.

Kepulauan Seribu: RPTRA Tidung Ceria, Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan

Artikel Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat, Pemprov DKI Tambah 9 Pos Pengaduan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.