Kenaikan ini dinilai sebagai tanda positif karena menunjukkan keberanian masyarakat yang semakin besar untuk melapor, seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap berbagai kanal pengaduan.

Berdasarkan data yang dihimpun, total laporan mencapai 2.024 kasus di seluruh wilayah Jakarta. Jakarta Timur menjadi penyumbang laporan terbanyak, diikuti Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan kecamatan lain. Jumlah tersebut bahkan hampir menyamai total kasus sepanjang 2024, meskipun tahun 2025 belum berakhir.

Jenis kekerasan yang dilaporkan pun beragam—mulai dari kekerasan seksual, fisik, psikis, KDRT, perdagangan orang, hingga kejahatan berbasis online. PPAPP menegaskan bahwa data bersifat dinamis karena terus diperbarui sesuai laporan masyarakat.

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah, menyebut bahwa lebih dari separuh korban merupakan anak-anak di bawah usia 18 tahun, baik perempuan maupun laki-laki.

“Kenaikan angka ini tidak selalu menandakan situasi memburuk. Justru terlihat bahwa masyarakat kini lebih berani melapor berkat kemudahan akses kanal pengaduan,” ujar Iin dikutip dari laman berita jakarta pada Senin (24/11).

Pemprov DKI Jakarta saat ini menyediakan berbagai jalur pelaporan, baik secara langsung maupun digital. Layanan tersebut meliputi UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA), layanan konseling keliling, Pusat Pelayanan Keluarga (Puspa), serta 44 titik pos pengaduan di kantor kecamatan dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Setiap pos telah dilengkapi konselor dan paralegal untuk memastikan penanganan kasus berlangsung sesuai prosedur.

“Semakin lengkapnya kanal pengaduan membuat masyarakat lebih berani speak up, dan ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran publik mengenai isu kekerasan,” tambahnya.

Iin menegaskan bahwa setiap laporan tetap diverifikasi dengan ketat agar penanganannya akurat. Identitas pelapor maupun korban harus jelas, mengingat laporan berbasis pengaduan rawan terjadi kesalahan jika data kurang lengkap.

Meski begitu, PPAPP DKI Jakarta menjalankan langkah pencegahan seperti sosialisasi, kampanye antikekerasan, serta edukasi langsung ke sekolah-sekolah dan masyarakat.

“Karena isu kekerasan merupakan cross-cutting issue, penanganannya harus melibatkan kerja sama lintas dinas—mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga PPAPP,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI Jakarta kini tengah merampungkan revisi Perda 8/2011 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Revisi tersebut akan menghasilkan dua regulasi baru pada 2026: Perda Perlindungan Perempuan serta Perda Penyelenggaraan Kota dan Kabupaten Layak Anak.

“Peraturan baru akan memuat substansi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) 2022, sehingga kerangka hukum daerah dapat lebih relevan dan responsif terhadap dinamika kasus kekerasan di masyarakat,” tutupnya.

Artikel Kekerasan Perempuan dan Anak di Jakarta Naik, Ini Penyebabnya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kampanye tersebut digelar sebagai pengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian serius dan aksi nyata untuk menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender.

Rangkaian kegiatan kick off tahun ini berlangsung melalui kolaborasi dengan Komnas Perempuan, menghadirkan pameran, pertunjukan musik, healing space, stand up comedy, kegiatan olahraga, hingga talkshow yang diselenggarakan di Plaza Selatan Monas dan Balai Agung. Program kampanye juga akan dilanjutkan di Kepulauan Seribu pada 27 November 2025.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, turut berdialog dengan Perwakilan Anak Jakarta guna mendengarkan langsung aspirasi terkait isu kekerasan dan perlindungan anak. Dalam kesempatan tersebut, Rano menyoroti kasus kekerasan dan perundungan yang baru-baru ini terjadi di lingkungan sekolah serta menekankan pentingnya memastikan suara anak-anak didengar.

Ia menegaskan bahwa masih banyak kasus bullying yang memerlukan ketegasan dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. “Apa yang terjadi harus menjadi pelajaran agar kita lebih waspada. Saya telah meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terulang,” ujarnya.

Rano juga memaparkan berbagai langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak, mulai dari pemutihan lebih dari 6.000 ijazah yang sempat tertahan di sekolah hingga peningkatan jumlah penerima KJP dari sekitar 200 ribu menjadi 715 ribu.

Ia turut menyoroti perlunya dukungan lebih besar bagi anak perempuan yang ingin berpartisipasi dalam olahraga, termasuk sepak bola, serta pentingnya regulasi yang membatasi paparan rokok terhadap anak—salah satunya melalui rencana perda pelarangan merokok di area tertentu.

“Tidak ada cara lain selain bekerja sama melakukan perbaikan. Pemerintah menjadi fasilitator, namun gerakan ini harus tumbuh dari masyarakat yang merasakan langsung dampaknya,” kata Rano.

Sebagai informasi, Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan dan Anak akan berlanjut dengan pemasangan stiker Anti Kekerasan di armada Transjakarta pada 26 November, serta roadshow kampanye di empat wilayah kota administrasi pada 1–4 Desember 2025. Puncak kampanye akan digelar pada 21 Desember 2025 melalui acara Jakarta Penuh Warna.

Upaya sosialisasi juga diperkuat melalui penyebaran infografis, videotron, serta bingkai foto digital agar pesan perlindungan perempuan dan anak dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara berkelanjutan.

Artikel Rano Karno Ungkap Langkah DKI Perkuat Perlindungan Anak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan sekaligus Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes, Setiaji menjelaskan bahwa fitur ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memberikan dukungan kepada korban kekerasan berbasis gender.

“Fitur ini menjadikan SATUSEHAT Mobile sebagai aplikasi yang lebih inklusif, tidak hanya melayani kebutuhan kesehatan tetapi juga sebagai platform untuk akses bantuan cepat terhadap masalah mendesak seperti KDRT,” ujar Setiaji dikutip dari keterangan tertulis kemenkes pada Kamis (19/12).

Untuk menggunakan fitur tersebut, pengguna cukup membuka aplikasi SATUSEHAT Mobile dan memilih opsi “Darurat KDRT.” Fitur ini akan langsung terhubung dengan hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Selain itu, tersedia pula layanan “Darurat Medis” yang dapat menghubungkan pengguna dengan hotline 119.

Peluncuran fitur ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Wakil Menteri (Wamen) PPPA, Veronica Tan, ke DTO Space pada 30 Oktober lalu.

“Ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan layanan mudah diakses dan efisien, sehingga dapat melindungi dan memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” ungkap Veronica.

Selain itu, Veronica juga menyoroti manfaat lain dari aplikasi SATUSEHAT Mobile bagi perempuan dan anak, seperti fitur pemantauan kehamilan, sertifikat digital imunisasi, serta pencatatan pertumbuhan anak.

“Kami mendorong seluruh perempuan dan anak untuk segera mengunduh SATUSEHAT Mobile, karena aplikasi ini menyediakan berbagai fitur penting untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka,” imbuh Veronica.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, juga menegaskan dukungan Kemenkes terhadap upaya KemenPPPA dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pemanfaatan teknologi.

“Dengan SATUSEHAT Mobile, masyarakat tidak hanya dapat mengakses layanan SAPA 129, tetapi juga memanfaatkan fitur skrining kesehatan mental dan mendapatkan rekomendasi layanan kesehatan dengan mudah,” ujar Dante.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mengunduh SATUSEHAT Mobile agar dapat mendukung terciptanya kehidupan yang lebih sehat dan aman melalui berbagai fitur inovatif yang tersedia.

Artikel Fitur KDRT di SATUSEHAT Mobile Bantu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak pertama kali tampil pada Katafoto.id.