Melansir dari laman infpublik dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (26/12), disebutkan bahwa seluruh WNI tersebut dipulangkan menggunakan penerbangan komersial dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, pada Jumat malam.

Proses pemulangan dilakukan melalui koordinasi antara Direktorat Pelindungan WNI Kemlu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, serta Bareskrim Polri. Sebelum kembali ke Tanah Air, para WNI telah menyelesaikan seluruh prosedur keimigrasian setempat, termasuk proses deportasi dan penerbitan izin keluar.

KBRI Phnom Penh juga memberikan fasilitasi berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) kepada enam WNI yang dipulangkan dalam rombongan tersebut.

Kemlu RI menyampaikan bahwa para WNI tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Sumatra Utara, Lampung, dan Sulawesi Utara.

Seiring dengan kasus ini, Kemlu kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui jalur resmi. Tawaran semacam itu berpotensi menjerumuskan calon pekerja ke dalam praktik eksploitasi, kejahatan lintas negara, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Data Kemlu mencatat, sejak 2020 terdapat lebih dari 10.000 kasus penipuan daring yang melibatkan WNI. Namun demikian, Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha sebelumnya menegaskan bahwa tidak semua kasus tersebut berkaitan dengan TPPO, karena sebagian WNI diketahui secara sadar bekerja untuk sindikat penipuan daring.

Pada bulan ini, Kemlu juga bekerja sama dengan KBRI Yangon memulangkan ratusan WNI dari Myanmar yang terjaring operasi pemberantasan penipuan daring. Pemulangan dilakukan dalam setidaknya dua tahap, yakni pada 9 Desember dengan 56 WNI dan pada 13 Desember yang membawa pulang 54 WNI.

Artikel Terjerat Sindikat Online Scam, 9 WNI Dipulangkan dari Kamboja pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dikutip dalam keterangan tertulis pada Selasa (18/03), Kemlu RI menyebut bahwa ratusan WNI tersebut telah diseberangkan dari Myawaddy ke Kota Maesot, Thailand, melalui 2nd Friendship Bridge yang menghubungkan kedua negara. Proses evakuasi dilakukan pada Senin (17/03).

Kelompok WNI yang berhasil dikeluarkan terdiri dari 313 laki-laki dan 87 perempuan, dengan kondisi kesehatan yang dipastikan baik. Selain itu, terdapat lima perempuan di antara mereka yang diketahui sedang hamil.

Para korban ini berasal dari 21 provinsi di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara.

Tahapan Evakuasi dan Proses Pemulangan

Setibanya di Thailand, para WNI menjalani pemeriksaan kesehatan serta melalui proses identifikasi dalam mekanisme National Referral Mechanism untuk mengkategorikan mereka sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Setelah pemeriksaan di Maesot, mereka diberangkatkan ke Bangkok menggunakan sembilan bus dalam perjalanan darat selama sembilan jam. Dari Bangkok, mereka dipulangkan ke Indonesia melalui Bandar Udara Don Mueang menggunakan pesawat sewaan yang telah disiapkan oleh Kemlu RI.

Tim pelindungan WNI dari Kemlu RI, bekerja sama dengan KBRI Bangkok, KBRI Yangon, serta Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri, turut mengawal proses evakuasi ini mulai dari Myawaddy hingga kepulangan ke Indonesia.

Kemlu RI juga berkoordinasi secara intensif dengan otoritas Thailand dan Myanmar guna memastikan kelancaran proses penyeberangan para WNI dari Myawaddy ke Maesot hingga kepulangan mereka ke tanah air.

Diperkirakan seluruh WNI ini akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa pagi. Proses pemulangan mereka dipimpin langsung oleh Duta Besar RI untuk Thailand, Rachmat Budiman.

Masih Ada 154 WNI yang Menunggu Evakuasi

Kemlu RI juga mengonfirmasi bahwa masih terdapat 154 WNI lainnya yang masih menunggu proses evakuasi dari Myawaddy ke Maesot. Mereka dijadwalkan untuk diseberangkan pada Selasa dan diperkirakan tiba di Indonesia pada Rabu (19/03).

Sebelumnya, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa total jumlah WNI yang terjebak dalam skema penipuan daring di Myawaddy mencapai 525 orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan data sebelumnya yang dimiliki Kemlu RI.

“Ketika kami berada di Maesot (Thailand), kami mendapatkan informasi dari otoritas Myanmar bahwa awalnya tercatat ada 366 WNI. Namun, berdasarkan nota resmi terbaru dari Myanmar, jumlahnya meningkat menjadi 525 orang, angka yang cukup besar,” ujar Judha dalam konferensi pers pada Kamis (6/3).

Saat ini, pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Thailand untuk mempercepat proses evakuasi sisa WNI yang masih tertahan di Myanmar. Thailand sebelumnya telah berperan sebagai negara transit dalam pemulangan WNI yang menjadi korban sindikat penipuan daring dari Myawaddy.

Artikel Evakuasi WNI Korban Penipuan Online di Myanmar: 400 Pulang, 154 Menyusul pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Para awak kapal ini merupakan pekerja di kapal ilegal berbendera Rusia, Run Zeng 05. Setelah diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Port Moresby di Jayapura, mereka diterbangkan ke Jakarta untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asal masing-masing, yaitu Kepulauan Riau (1 orang), Jawa Barat (15 orang), Jawa Timur (1 orang), dan Nusa Tenggara Timur (2 orang).

Tim dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mendampingi awak kapal sejak dari Jayapura hingga Jakarta.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, termasuk Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu, KBRI Port Moresby, Konsulat RI Vanimo, serta International Organization for Migration (IOM) Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada IOM atas dukungannya dalam penanganan dan pemberdayaan para awak kapal WNI eks Run Zeng 03 dan Run Zeng 05. Ini merupakan bentuk kerja sama yang sangat berarti,” ujar Lotharia dikutip dari keterangan tertulis KKP pada Kamis (5/12)

KM Run Zeng 05 menjadi perhatian aparat penegak hukum Indonesia karena terlibat dalam aktivitas pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718. Kapal ini sempat melarikan diri ke wilayah Daru, Papua Nugini, sebelum akhirnya ditangkap oleh otoritas setempat pada Juni 2024.

Pemulangan awak kapal sempat tertunda karena proses hukum terhadap operator kapal ilegal tersebut di Papua Nugini. Setelah penyelesaian kasus, barulah 19 awak kapal dapat dipulangkan ke Indonesia dalam kondisi sehat.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Mochamad Idnillah, mengingatkan pentingnya kehati-hatian bagi para calon awak kapal dalam memilih pekerjaan.

“Ini menjadi pelajaran berharga. Jangan mudah tergiur bujuk rayu calo atau agen ilegal yang menjerumuskan ke kapal-kapal perikanan ilegal,” ujarnya.

Sebelumnya, kapal ilegal lainnya yang dioperasikan oleh operator yang sama, Run Zeng 03, telah ditangkap di wilayah Maluku pada Mei 2024. Operator kapal tersebut dijatuhi hukuman atas tindak pidana perikanan (illegal fishing). Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait pempekerjaan awak kapal WNI secara ilegal masih dalam proses di Bareskrim Polri.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaku illegal fishing dan perdagangan orang di kapal perikanan.

“Kami bekerja sama dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding untuk meningkatkan keahlian awak kapal yang akan bekerja di luar negeri. Ini bertujuan melindungi mereka dari praktik ilegal,” tutup Menteri Trenggono.

Artikel KKP dan Kemenlu Pulangkan 19 ABK Kapal Ilegal dari Papua Nugini pertama kali tampil pada Katafoto.id.