Dalam arahannya, pemerintah menegaskan bahwa peran Himbara tidak lagi sebatas lembaga keuangan yang berorientasi pada keuntungan. Bank-bank pelat merah tersebut diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperluas akses ekonomi dan keuangan bagi masyarakat di berbagai lapisan.

CEO Danantara Indonesia yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan besarnya peran Himbara tercermin dari nilai kapitalisasi pasar gabungan yang mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total kapitalisasi pasar perusahaan yang tercatat di Indonesia.

“Dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar Rp1.100 triliun, Himbara memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah,” kata Rosan dikutip dalam keterangan tertulis Senin (22/06)

Menurut Rosan, nilai kapitalisasi tersebut menunjukkan posisi strategis Himbara dalam sistem keuangan nasional. Presiden Prabowo, lanjutnya, berharap Himbara dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Melalui penguatan peran tersebut, pemerintah ingin manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Peran Himbara tidak hanya diukur dari pencapaian laba, tetapi juga dari sejauh mana kehadirannya mampu membuka akses dan kesempatan yang setara bagi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM hingga sektor usaha yang lebih besar,” kata Rosan.

Sinergi Kian Kuat Bersama Danantara

Pada kesempatan terpisah, pengamat perbankan Moch. Amin Nurdin menilai transformasi peran Himbara semakin menguat setelah hadirnya Danantara sebagai pengelola BUMN. Menurutnya, koordinasi yang lebih terintegrasi akan membuat pelaksanaan program-program pemerintah menjadi lebih efektif.

“Di bawah koordinasi Danantara dan arahan Presiden, terdapat penguatan sinergi antarlembaga perbankan negara sehingga fungsi intermediasi Himbara semakin selaras dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, Amin mengingatkan bahwa penguatan peran Himbara harus tetap diimbangi dengan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Ia menilai perluasan mandat dapat menciptakan peluang pertumbuhan bisnis sekaligus memperbesar basis nasabah, namun harus tetap diarahkan pada pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

“Tantangan terbesar Himbara ke depan bukan semata mengejar pertumbuhan kredit, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut tetap berkualitas, didukung manajemen risiko yang kuat, serta mampu menjaga profitabilitas secara berkelanjutan,” kata Amin.

Artikel Danantara Perkuat Sinergi Himbara untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Rosan menjelaskan, strategi investasi yang dijalankan pemerintah saat ini menitikberatkan pada percepatan realisasi proyek, penciptaan nilai tambah, dan penguatan struktur ekonomi di berbagai wilayah.

“Strategi investasi kami tidak hanya semata-mata mengejar besar nominasi atau nominal, tetapi juga menargetkan bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkualitas, di saat bersamaan juga realisasi atau akselerasi implementasi, serta kontribusi terhadap penguatan ekonomi baik di daerah maupun di nasional,” kata Rosan dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6).

Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menetapkan sasaran investasi periode 2025-2029 mencapai Rp13.032,8 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar 143 persen dibandingkan total realisasi investasi selama satu dekade terakhir.

Meski target investasi naik secara signifikan, Rosan menegaskan pemerintah tetap mengedepankan kualitas investasi. Langkah ini dinilai penting agar proyek-proyek yang masuk dapat segera direalisasikan dan memberikan efek berganda yang lebih besar bagi perekonomian.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, BKPM mencatat realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan telah memenuhi 24,4 persen dari target investasi tahun 2026.

Capaian tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, investasi yang terealisasi berhasil menciptakan sekitar 700 ribu lapangan kerja langsung, meningkat 18,9 persen dibandingkan triwulan I 2025.

Dari sisi sumber pendanaan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp248,8 triliun atau sekitar 49,9 persen dari total investasi. Nilai itu tumbuh sekitar 6 persen secara tahunan. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp250 triliun atau setara 50,1 persen dari total realisasi investasi.

Adapun sektor yang menjadi tujuan utama investasi meliputi industri logam dasar, sektor jasa, pertambangan, perumahan dan kawasan industri, serta transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi.

Rosan juga mengungkapkan adanya peningkatan investasi yang berbasis sumber daya alam. Pada triwulan I 2026, investasi di sektor tersebut mencapai Rp147,5 triliun atau sekitar 30 persen dari total realisasi investasi nasional.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong masuknya investasi pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi. Beberapa di antaranya adalah industri semikonduktor, pengembangan bioetanol, produk turunan kelapa, hingga program hilirisasi berbasis rumput laut.

Artikel Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Pemerintah Pasang Target Investasi Fantastis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Dony, skema tersebut dibuat agar kegiatan investasi yang dilakukan Danantara tidak berdampak langsung terhadap kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi fondasi utama lembaga tersebut. Pemisahan fungsi itu juga telah menjadi bagian dari desain kelembagaan sejak Danantara dibentuk.

Ia menjelaskan, Danantara memiliki dua unit yang menjalankan peran berbeda namun saling melengkapi. Unit pertama bertugas mengelola dan mengonsolidasikan aset BUMN, sedangkan unit lainnya fokus pada aktivitas investasi.

“Dari awal kita sudah mendesain, kita pecah. Di Danantara itu ada dua. Danantara Asset Management sebagai konsolidator BUMN, dan Danantara Investment Management sebagai investment arms-nya,” kata Dony saat berbincang dalam podcast Bukan Kaleng Kaleng baru-baru ini.

Dony menuturkan, pemisahan tersebut penting untuk memastikan risiko investasi tidak secara langsung memengaruhi aset-aset BUMN yang berada dalam pengelolaan Danantara. Karena itu, keberlanjutan lembaga tersebut sangat bergantung pada kinerja dan kesehatan perusahaan-perusahaan negara yang menjadi bagian dari portofolionya.

Lebih lanjut, Dony menegaskan bahwa dana investasi yang dikelola Danantara tidak berasal dari aset utama BUMN. Sumber dana investasi tersebut berasal dari dividen yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara yang dikelola secara sehat dan produktif.

“(Aset) yang diinvestasikan adalah dividen. Dividen yang dihasilkan oleh Danantara Asset Management itu selanjutnya diinvestasikan untuk hal yang produktif seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.

Perkuat Tata Kelola dan Transparansi

Di tengah tingginya perhatian publik terhadap pengelolaan aset negara dan BUMN, Dony menilai penting untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai mekanisme kerja Danantara, termasuk alasan di balik pemisahan fungsi antara pengelolaan aset dan investasi.

Menurutnya, pemahaman publik terhadap struktur dan tujuan Danantara diperlukan agar masyarakat mengetahui arah kebijakan pemerintah dalam mengelola aset negara secara berkelanjutan.

Dony juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan atau governance yang baik di seluruh BUMN yang berada dalam portofolio Danantara. Dengan tata kelola yang kuat, Danantara diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai instrumen strategis pengelolaan aset negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dan pemisahan fungsi akan terus menjadi landasan utama dalam operasional Danantara guna menjaga keberlanjutan investasi dan kesehatan perusahaan-perusahaan negara yang dikelolanya.

Artikel Terungkap, Dana Investasi Danantara Bukan Berasal dari Aset Utama BUMN pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam The 2026 Asia Grassroots Forum yang diselenggarakan Amartha Financial bersama International Finance Corporation (IFC), Accion, dan Women’s World Banking di Jakarta.

Mengusung tema “Enabling Growth, Elevating Financial Health”, forum tahunan ini dihadiri lebih dari 500 delegasi dari berbagai sektor. Acara tersebut juga menghadirkan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla.

Dalam paparannya, SBY menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki peran penting dalam menjaga arah pembangunan dan ketahanan bangsa, terutama di tengah kondisi global yang semakin tidak menentu.

“Ketika guncangan ekonomi, geopolitik, maupun perubahan global terjadi, komunitas akar rumput sering kali menjadi kelompok yang paling cepat beradaptasi dan bangkit. Karena itu, pemberdayaan UMKM bukan sekadar agenda sosial, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi, memperluas partisipasi masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial,” ujar SBY.

Menurut SBY, terdapat empat prinsip kepemimpinan yang perlu diterapkan untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Prinsip pertama adalah tetap tenang di tengah ketidakpastian. Pemimpin, kata dia, harus mampu bersikap tenang, jujur, serta memberikan arah yang jelas kepada masyarakat karena rasa takut dan kepanikan dapat dengan cepat menyebar dan melemahkan institusi.

Prinsip kedua adalah menyeimbangkan pragmatisme dengan prinsip. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan harus tetap berpijak pada nilai-nilai perdamaian, keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab.

Prinsip ketiga ialah berpikir jangka panjang. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia, reformasi institusi, penguatan ketahanan iklim, hingga pengembangan inovasi memerlukan konsistensi dan keberanian untuk melampaui kepentingan jangka pendek.

Sementara prinsip keempat adalah memastikan pertumbuhan yang inklusif. SBY mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati sebagian kecil kelompok masyarakat berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakstabilan.

“Pembangunan harus mampu memberikan kesempatan yang setara dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,”ujar SBY

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan perpaduan antara kepemimpinan yang mampu menciptakan arah dan stabilitas dengan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk membangun peluang ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, Jusuf Kalla menegaskan bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Peran masyarakat dalam menciptakan usaha, membuka lapangan kerja, dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian juga sangat menentukan.

“Karena itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak pencipta lapangan kerja yang mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui kreativitas, inovasi, dan keberanian dalam mengambil risiko,” ujar Jusuf Kalla.

Ia menambahkan bahwa kepercayaan merupakan modal penting yang harus dimiliki pelaku usaha agar dapat tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang.

“Kita semua menyeimbangkan antara peran pemerintah yang adil dengan usaha-usaha swasta yang kreatif. Harus selalu bersama, di mana pun, negara apa pun harus begitu,” imbuhnya.

Pesan yang disampaikan kedua tokoh nasional tersebut sejalan dengan tujuan utama The 2026 Asia Grassroots Forum, yakni memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kesehatan finansial, produktivitas, dan ketahanan ekonomi masyarakat.

Artikel Forum Asia Grassroots: SBY dan Jusuf Kalla Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (01/6).

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai warisan sejarah atau sekadar semboyan yang diucapkan dalam acara seremonial. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara mengakui bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam beberapa dekade terakhir. Namun, ia menilai pertumbuhan tersebut masih perlu diupayakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Selama beberapa dasarwarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi, apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang,” imbuh Kepala Negara.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian global.

“Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel. Komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting, dan sekarang kita sudah swasembada pangan di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap,” ungkap Presiden Prabowo.

Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, Presiden mengakui bahwa selama bertahun-tahun manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai sebagian besar nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia masih mengalir ke luar negeri, sementara rakyat belum menjadi pelaku utama dalam pengelolaannya.

Karena itu, Presiden menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Transformasi tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari amanat yang diberikan rakyat kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandasan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” pungkas Kepala Negara.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan ideologi negara tersebut sebagai pedoman dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berkeadilan, sejahtera, dan berdaulat.

Menurut Presiden, ekonomi Pancasila bukan sekadar gagasan atau konsep teoritis, melainkan strategi nyata agar kekayaan bangsa dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Artikel Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila Jadi Fondasi Pembangunan Nasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sepanjang 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 15,39 juta kunjungan. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara menunjukkan tren yang terus meningkat dengan total mencapai 1,2 miliar perjalanan.

Memasuki awal 2026, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 3,44 juta, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara mencapai 319 juta perjalanan. Angka tersebut mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat sekaligus kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata di Indonesia.

Peningkatan tersebut juga memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nah untuk target pertumbuhan ekonomi 8%, target kontribusi daripada sektor parwisata adalah 5% terhadap GDP nasional dengan perolehan devisa diharapkan USD39,4 miliar. Kalau angkanya ini setara dengan ekspor utama Indonesia yaitu batubara dan sawit. Maka ini adalah domestic engine of growth yang harus kita pacu,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026, Rabu (20/05).

Langkah lainnya yakni memperkuat peran Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata dan BUPP KEK, serta mendorong pembentukan Indonesia Quality Tourism Fund sebagai alternatif pendanaan di luar APBN reguler.

Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, pemerintah telah menetapkan 11 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata guna menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Selain itu, sebanyak 37 bandara internasional baru disiapkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan akses wisatawan mancanegara.

Menko Airlangga menilai kawasan ASEAN memiliki peluang besar dalam menopang pertumbuhan sektor pariwisata. Hal itu terlihat dari keberhasilan Thailand dan Malaysia yang mampu menarik lebih dari 35 juta wisatawan asing.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata serta memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wisatawan mancanegara.

Melalui kebijakan bebas visa kunjungan, pemerintah menargetkan tambahan hingga 2,5 juta wisatawan asing. Pada tahap awal, kebijakan tersebut menyasar wisatawan dari Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Selandia Baru, Kazakhstan, Belarus, dan Makau.

Pemerintah juga mendorong peningkatan kunjungan permanent resident di Singapura, khususnya menuju kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang menjadi salah satu pintu utama wisata regional.

Selain pengembangan destinasi unggulan, pemerintah mempercepat penerapan single platform perizinan penyelenggaraan event guna memudahkan pelaksanaan kegiatan internasional di Indonesia.

Promosi pariwisata berbasis film destinasi juga terus didorong untuk memperkuat daya tarik wisata nasional di pasar global.

“Saya berharap dengan kolaborasi seluruh pihak kita bisa sama-sama meningkatkan standard keamanan destinasi, memperkuat konektivitas dan aktifitas destinasi wisata, integrasi perencanaan dari tujuan pariwisata, promosi dan branding dari destinasi pariwisata dan terkait dengan pelatihan dan sertifikasi,” pungkas Menko Airlangga.

Artikel Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Pariwisata Jadi Mesin Baru Penggerak Nasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Kantor Perwakilan BI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,59 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen yoy.

“Pada triwulan I 2026, perekonomian Jakarta tetap tumbuh kuat sebesar 5,59% yoy, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61% yoy,” kata Iwan di Jakarta, Rabu (6/5).

Menurut Iwan, capaian tersebut memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia.

“Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59% tersebut menyumbangkan pangsa sebesar 16,67% terhadap perekonomian nasional,” ujarnya dikutip dari laman berita satu.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Jakarta ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, investasi yang tetap tumbuh, serta kinerja positif sejumlah sektor utama seperti perdagangan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Sementara dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 5,72 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,51 persen yoy. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong momentum long festive season Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Ramadan, Idulfitri, Imlek, dan Nyepi, serta berbagai penyelenggaraan acara berskala besar di Jakarta.

Selain itu, daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga berkat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta, penyaluran tunjangan hari raya (THR), dan sejumlah insentif pemerintah.

Di sisi investasi, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh positif sebesar 4,71 persen yoy, didukung keberlanjutan proyek strategis pemerintah maupun swasta yang bersifat multiyears. Konsumsi pemerintah tumbuh 4,22 persen yoy, meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 8,60 persen yoy.

Dari sisi eksternal, ekspor barang dan jasa Jakarta tumbuh 8,98 persen yoy, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,62 persen yoy. Berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan pertumbuhan sebesar 6,71 persen yoy.

Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan kuat sebesar 10,84 persen yoy, sedangkan sektor informasi dan komunikasi tumbuh 6,33 persen yoy.

Pertumbuhan sektor digital dan komunikasi mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap layanan berbasis aplikasi dan aktivitas bisnis di Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional. BI Jakarta juga akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta dan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global.

Artikel BI Ungkap Jakarta Masih Jadi Mesin Utama Ekonomi Nasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (04/05) telah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 berada di kisaran 5,5 hingga 5,7 persen.

Menurut Purbaya, kemampuan Indonesia mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global—yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia beserta efek domino lainnya—merupakan sebuah prestasi, karena tidak mudah.

“Kalau bisa kita tumbuh dalam keadaan seperti itu, walaupun let’s say lambat sedikit atau lebih tinggi sedikit, mengingat kondisi global yang seperti ini, itu sudah prestasi yang luar biasa,” kata Purbaya.

Saat melihat-lihat kondisi ekonomi sambil berjalan-jalan, Purbaya mengaku masih melihat kondisi yang bagus. Ia menyebut masih banyak orang yang berbelanja.

“Harusnya kalau saya lihat kondisi ekonomi sepertinya bagus ya, kalau jalan-jalan keluar kemarin Senayan City penuh. Mall-mall yang lain juga saya lihat penuh pada belanja, pada ini,” ujar Menkeu Purbaya.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen di era Purbaya ini belum pernah dicapai oleh menteri keuangan sebelumnya. Kontribusi ekonomi dari sektor energi dan pertanian memberikan penguatan sektoral yang tinggi.

BPS juga mencatat bahwa capaian pertumbuhan kuartal I-2026 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan pada kuartal IV-2025 yang sebesar 5,39 persen.

Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2026 tersebut juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni kuartal I-2025 yang tercatat sebesar 4,87 persen (y-o-y). Kondisi ini menandakan adanya penguatan aktivitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Artikel Mall Penuh dan Orang Banyak Belanja, Menkeu Purbaya: Ekonomi Bagus Banget pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa satgas tersebut bertugas mengakselerasi berbagai program strategis pemerintah, mulai dari paket ekonomi, stimulus, hingga program prioritas lintas kementerian dan lembaga.

“Tugas Satgas ini adalah untuk mengakselerasi program pertumbuhan ekonomi, seperti paket ekonomi, stimulus ekonomi, program prioritas Pemerintah, dan program utama beberapa Kementerian/Lembaga berdasarkan arahan Bapak Presiden. Kemudian dengan langkah yang strategis dan terintegrasi, juga dilakukan monitoring evaluasi serta melakukan terobosan-terobosan untuk mengambil langkah cepat dan strategis,” tutur Airlangga dalam keterangan pers usai rapat perdana satgas di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/04).

Dalam implementasinya, Satgas tersebut dibagi ke dalam lima kelompok kerja (pokja), meliputi perumusan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi, percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking), dukungan regulasi dan kelembagaan, kerja sama perdagangan internasional, serta monitoring dan evaluasi program dan anggaran.

Pada rapat perdana, sejumlah isu strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional turut dibahas. Salah satunya adalah pemberian insentif untuk LPG, khususnya bagi industri petrokimia, berupa penurunan bea masuk impor menjadi 0 persen. Kebijakan ini diharapkan menjadi alternatif bahan baku pengganti nafta yang saat ini mengalami keterbatasan pasokan akibat dinamika global, termasuk konflik di Selat Hormuz.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif untuk bahan baku plastik dengan menurunkan bea masuk impor menjadi 0 persen selama enam bulan.

Pemerintah turut mendorong reformasi perizinan impor melalui penyederhanaan dan peningkatan transparansi proses. Langkah ini mencakup penyesuaian regulasi terkait pertimbangan teknis oleh Kementerian Perindustrian serta revisi kebijakan oleh Kementerian Perdagangan. Di sisi lain, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) juga akan ditinjau ulang, khususnya terkait transparansi layanan sertifikasi melalui sistem SIINas dan penerapan Service Level Agreement (SLA) yang lebih terukur.

“Kemudian, untuk perizinan dasar PBG dan SLF, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi, ini dari Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan standarisasi biaya dan sekaligus melakukan kemudahan terutama untuk UMKM dan untuk program-program prioritas Pemerintah. Terkait dengan perizinan lahan, ini kemudahan untuk pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital untuk diintegrasikan dalam OSS,” pungkas Airlangga.

Artikel Ekonomi Digenjot, Bea Masuk LPG dan Plastik Dipangkas Jadi Nol Persen pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2026 dapat menembus angka 6 persen. Hal tersebut diharapkan dapat tercapai melalui optimalisasi anggaran yang dimiliki pemerintah daerah maupun kabupaten/kota.

Harapan tersebut disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY 1447 H/2026 M yang digelar di Pendopo Parasamya, Kabupaten Bantul, Jumat (10/04). Acara ini dihadiri oleh jajaran kepala OPD Pemda DIY, pimpinan daerah Kabupaten Bantul, serta para ASN setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas di kalangan aparatur sipil negara. Ia berharap momentum Idulfitri dapat menjadi inspirasi untuk melahirkan ide-ide baru dalam pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat nilai sosial dan kerukunan.

“Dengan menyadari betapa rumitnya tantangan yang kerap yang membelit bangsa ini, Idulfitri adalah momentum tepat untuk introspeksi diri bagi segenap anak bangsa. Kewajiban kita adalah bagaimana untuk memilin benang-benang spiritualitas, agar menjadi penguat semangat kebangsaan, dan terajut sebagai perekat rasa kemanusiaan. Kewajiban ini berarti, kita telah ikut menguatkan prinsip ajaran Islam sebagai rahmatan ‘lil alamin,” ujar Sri Sultan.

Ia juga mengingatkan bahwa nilai moral dalam pemerintahan telah lama diwariskan melalui ajaran budaya, salah satunya dalam Serat Piwulang yang menjadi pedoman etika pengabdian.

“Konca iku sadulur, kancuhane nglakoni kardi, mati urip tan pisah, dulur siyang dalu, badan siji kuwat”.

Makna tersebut menegaskan bahwa sesama dalam pengabdian adalah saudara yang disatukan oleh tanggung jawab dan tujuan bersama.

Sri Sultan turut mengutip ajaran lain, “Kang utama tansah ulah ing sih,” yang menekankan bahwa pengabdian sejati lahir dari empati, tanggung jawab, dan keluhuran budi.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah jabatan, “Lan aja lupa tibaning kang sih, wit sang radya pracaya ing sira”, yang berarti kepercayaan publik harus dijaga dengan penuh kesungguhan dan integritas.

Melalui momentum Idulfitri, Sri Sultan mengajak seluruh pihak untuk memperkuat semangat pengabdian, kepedulian, serta solidaritas sosial dalam bingkai refleksi diri.

“Selamat Idulfitri 1447 Hijriyah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Tuhan Sang Kuasa Cipta, senantiasa membimbing kita di jalan lurus-Nya, dalam setiap upaya mewujudkan tatanan peradaban Bantul ProjoTamansari dan Jogja Istimewa yang sejahtera, ‘kalis ing rubeda nir ing sambikala’,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur DIY menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi jajaran pemerintah daerah.

Menurutnya, semangat “Manunggal Jati Selaras” menjadi landasan dalam pembangunan Kabupaten Bantul agar sejalan dengan visi pembangunan DIY yang menitikberatkan pada keluhuran budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan selama setahun terakhir masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, momentum Syawalan dimanfaatkan untuk melakukan introspeksi serta memperkuat sinergi antarpihak.

Pemerintah Kabupaten Bantul pun berkomitmen meningkatkan integritas dan pengabdian dengan mengedepankan semangat Satriya guna mendukung pembangunan DIY yang berkelanjutan.

“Semoga upaya sinergis dan kolaboratif ini akan membawa kemajuan berkah dan kesejahteraan masyarakat Bantul pada khususnya, dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.”

Artikel Sri Sultan Optimis DIY Tumbuh 6 Persen, Ini Kuncinya pertama kali tampil pada Katafoto.id.