BMKG menyebut dampak musim kemarau mulai dirasakan di berbagai daerah, termasuk kekeringan di Jawa Tengah dan meningkatnya jumlah titik panas di sejumlah provinsi.

Berdasarkan hasil pemantauan pada 29 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.729 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Prakirawan BMKG, Yuni Maharani, mengatakan selain itu terdapat 117 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang perlu diwaspadai.

“Selain itu, terdapat 117 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sebagian besar berada di Papua dan Maluku sebanyak 85 titik, disusul Kalimantan 25 titik, Sulawesi empat titik, serta Nusa Tenggara tiga titik,” jelas Yuni Maharani di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

BMKG menjelaskan kondisi iklim global saat ini masih didominasi El Nino kuat. Hal itu tercermin dari nilai indeks Niño 3.4 sebesar +2,26 dan Southern Oscillation Index (SOI) sebesar -28,2.

Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43 persen wilayah Indonesia pada dasarian pertama Agustus 2026. Sementara itu, sekitar 8,57 persen wilayah lainnya diprakirakan masih mengalami curah hujan kategori menengah.

Meski demikian, BMKG mengingatkan hujan lebat masih berpotensi terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer regional. Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby, gelombang Kelvin, serta bibit Siklon Tropis 94W diperkirakan masih mampu memicu pembentukan awan hujan di sejumlah daerah.

Pada periode 27–29 Juli 2026, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih tercatat di beberapa wilayah. Curah hujan tertinggi terjadi di Sumatra Barat mencapai 126 milimeter per hari, diikuti Kepulauan Riau 97 milimeter per hari, Aceh 83,5 milimeter per hari, Jawa Barat 53,4 milimeter per hari, dan Sumatra Utara 52,6 milimeter per hari.

Untuk periode 31 Juli hingga 3 Agustus 2026, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan hingga hujan ringan akan mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia. Namun, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat dengan status peringatan dini siaga di Aceh, Sumatra Barat, dan Bengkulu.

Sementara pada periode 4–6 Agustus 2026, kondisi cuaca diprakirakan masih didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Meski begitu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Aceh, Sumatra Barat, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan Papua.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG mengimbau masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dengan menjaga kesehatan, menghemat penggunaan air bersih, serta menghindari pembakaran lahan maupun sampah yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Artikel Cuaca Ekstrem Mengintai, BMKG Prediksi Kekeringan Meluas Akibat El Nino pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar anggapan tersebut memang terbukti. Namun, para peneliti juga menemukan bahwa sejumlah manfaatnya tidak sesederhana yang selama ini dipromosikan.

Temuan tersebut menjadi penting mengingat lebih dari 25 juta keluarga petani kecil di berbagai negara tropis bergantung pada budidaya kopi sebagai sumber penghasilan. Di sisi lain, perubahan iklim membuat tanaman kopi semakin rentan akibat kenaikan suhu, pola hujan yang tidak menentu, dan musim kemarau yang lebih panjang.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko erosi tanah dan penurunan produktivitas, terutama bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk menghadapi gagal panen.

Agroforestri menjadi alternatif

Salah satu pendekatan yang semakin banyak diterapkan adalah sistem agroforestri, yakni menanam kopi di bawah naungan pepohonan dibandingkan di lahan terbuka yang terpapar sinar matahari langsung.

Dilansir dari laman earth, untuk mengetahui efektivitas sistem tersebut, tim peneliti yang dipimpin Altyeb Ali Abaker Omer dari Universitas Puer, China, menganalisis 46 penelitian lapangan yang dipublikasikan sepanjang 2006 hingga 2025.

Sebagian besar penelitian mengukur jumlah karbon yang tersimpan pada dua komponen utama, yaitu biomassa pohon dan semak di atas permukaan tanah serta karbon yang tersimpan di dalam tanah.

Tanah menjadi penyimpan karbon terbesar

Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar cadangan karbon justru berada di dalam tanah, bukan pada pepohonan.

Peneliti menemukan sekitar 60 hingga 90 persen karbon tersimpan di lapisan tanah, sementara pepohonan berfungsi sebagai pendukung yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem.

Meski demikian, pengukuran karbon di bawah permukaan tanah masih menjadi tantangan karena akar dan lapisan tanah yang lebih dalam sulit diukur secara langsung. Akibatnya, sebagian penelitian masih menggunakan metode estimasi.

Naungan pohon meningkatkan cadangan karbon

Penelitian juga menemukan bahwa kebun kopi yang menggunakan pohon peneduh mampu menyimpan karbon dua hingga empat kali lebih banyak dibandingkan perkebunan kopi yang ditanam di bawah sinar matahari penuh.

Setiap hektare lahan mampu menyimpan sekitar setengah hingga lebih dari tiga ton karbon setiap tahun. Menariknya, jumlah spesies pohon bukan faktor utama yang menentukan besarnya cadangan karbon. Justru ukuran pohon menjadi faktor yang lebih berpengaruh.

Beberapa pohon besar dan berumur panjang terbukti mampu menyimpan karbon lebih banyak dibandingkan sejumlah besar pohon berukuran kecil. Sebaliknya, praktik seperti mengurangi pohon peneduh atau mengubah kebun menjadi sistem monokultur secara konsisten menurunkan kemampuan lahan menyimpan karbon.

Namun, peneliti mengingatkan bahwa naungan yang terlalu rapat juga dapat menekan produktivitas kopi. Oleh karena itu, tingkat tutupan kanopi yang sedang dinilai menjadi pilihan paling ideal untuk menjaga keseimbangan antara hasil panen dan manfaat lingkungan.

Membantu menghadapi cuaca ekstrem

Selain menyimpan karbon, keberadaan pohon peneduh juga menciptakan iklim mikro yang lebih stabil di area perkebunan.

Kanopi pohon membantu menurunkan suhu udara, memperlambat penguapan, serta menjaga kelembapan tanah selama musim kemarau. Kondisi tersebut membuat produksi kopi cenderung lebih stabil. 

Di Puerto Rico, perkebunan kopi yang menggunakan sistem naungan pulih lebih cepat setelah diterpa badai dibandingkan kebun tanpa pohon peneduh. Sementara di Ethiopia, kebun yang memiliki tutupan pohon lebih rapat terbukti menyimpan karbon lebih besar sekaligus memiliki kondisi tanah yang lebih sehat.

Tanah yang kaya karbon juga memiliki struktur lebih baik dan kemampuan menyimpan air lebih tinggi, sehingga membantu tanaman bertahan saat kekeringan.

Masih diperlukan penelitian lanjutan

Meski hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara penyimpanan karbon dan ketahanan kebun kopi, peneliti menilai bukti ilmiahnya masih perlu diperkuat.

Sebagian besar studi sebelumnya hanya menggunakan indikator tidak langsung, seperti tutupan kanopi atau banyaknya serasah daun, tanpa mengukur secara langsung bagaimana tanaman bertahan saat menghadapi kekeringan maupun gelombang panas.

Selain itu, sebagian besar penelitian masih terkonsentrasi di Amerika Latin, Afrika Timur, dan sebagian wilayah Asia. Karena itu, hasilnya belum tentu berlaku di seluruh kawasan penghasil kopi yang memiliki kondisi tanah dan iklim berbeda.

Manfaat ekonomi bukan hanya dari kredit karbon

Bagi petani, keputusan mempertahankan pohon peneduh tidak hanya dipengaruhi manfaat lingkungan, tetapi juga aspek ekonomi.

Salah satu harapan yang berkembang adalah pendapatan tambahan melalui skema kredit karbon. Namun, penelitian menunjukkan kontribusi pembayaran karbon terhadap pendapatan petani masih sangat kecil, bahkan kurang dari satu persen dari total pendapatan usaha tani.

Sebaliknya, manfaat ekonomi justru lebih banyak berasal dari hasil sampingan pohon peneduh, seperti buah-buahan, kayu bakar, kayu bangunan, serta stabilitas hasil panen dari sistem pertanian campuran.

Karena itu, peneliti menilai sistem agroforestri lebih tepat dipromosikan sebagai strategi mengurangi risiko usaha tani daripada sekadar sebagai sumber pendapatan dari perdagangan karbon.

Penting menjaga pohon peneduh

Penelitian ini menjadi kajian pertama yang menggabungkan aspek penyimpanan karbon, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan kesejahteraan petani dalam satu analisis khusus mengenai budidaya kopi.

Hasil kajian memberikan dasar bagi petani untuk mempertahankan pohon peneduh yang telah dewasa serta menjaga tutupan kanopi pada tingkat yang ideal, daripada menebangnya demi meningkatkan produksi dalam jangka pendek.

Di sisi lain, para penyusun kebijakan juga diingatkan bahwa skema pembayaran karbon saja belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Peneliti menyebut studi lanjutan masih diperlukan guna mengukur secara langsung bagaimana kebun kopi yang kaya karbon mampu bertahan menghadapi kekeringan, suhu ekstrem, dan dampak perubahan iklim lainnya.

Apabila temuan tersebut terus diperkuat melalui penelitian berikutnya, pohon peneduh berpotensi menjadi salah satu benteng alami paling efektif dalam menjaga keberlanjutan produksi kopi di tengah perubahan iklim global.

Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal Frontiers in Forests and Global Change.

Artikel Peneliti Temukan Rahasia Kebun Kopi Lebih Sehat Ada pada Pohon Peneduh pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, menjelaskan bahwa kekuatan El Nino diklasifikasikan berdasarkan tingkat intensitas, mulai dari lemah, moderat, kuat, hingga sangat kuat.

“Untuk menggambarkan fenomena El Nino, kekuatannya, kami menggunakan intensitas, dari mulai El Nino lemah, El Nino moderat, dan El Nino kuat hingga sangat kuat. Jadi, tidak ada istilah El Nino lain selain itu,” jelasnya dalam Webinar Kesiapsiagaan Bidang Kesehatan Menghadapi El Nino di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurut Fachri, El Nino merupakan salah satu fenomena iklim global yang berpengaruh terhadap kondisi cuaca di Indonesia, selain fenomena Indian Ocean Dipole (IOD). Saat ini, El Nino telah aktif dan dampaknya dirasakan di berbagai kawasan dunia.

“Memang El Nino sudah aktif. Dampaknya bukan cuma di Indonesia, tetapi terjadi secara global di berbagai belahan bumi,” katanya.

Meski demikian, dampak El Nino tidak seragam di setiap wilayah. Fachri menjelaskan, sejumlah kawasan seperti Amerika Selatan, Amerika Tengah, Asia Timur, dan Afrika Barat justru berpotensi mengalami peningkatan curah hujan. Sebaliknya, sebagian besar kawasan Asia-Oseania, termasuk Indonesia, diprediksi mengalami kondisi yang lebih kering dibandingkan normal.

“Sebagian besar Asia-Oseania, termasuk Indonesia, menjadi lebih kering daripada kondisi normalnya. Jadi dampak El Nino tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan lain di muka bumi,” ujarnya.

BMKG memantau perkembangan El Nino melalui perubahan suhu permukaan laut di wilayah Niño 3.4 yang berada di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Berdasarkan hasil pemantauan hingga dasarian II Juni 2026, indeks ENSO telah mencapai angka positif 1,6 yang menandakan El Nino berada pada kategori kuat.

“Pada dasarian II Juni 2026, indeks ENSO sudah mencapai positif 1,6, artinya saat ini El Nino sudah terjadi atau berlangsung dengan kategori kuat. Kalau di atas 1,5 berarti sudah masuk kategori kuat,” jelas Fachri.

Sementara itu, kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) di Samudra Hindia bagian barat Indonesia masih berada pada fase netral, meskipun berpotensi berkembang menjadi fase positif dalam beberapa waktu ke depan.

Analisis BMKG menunjukkan curah hujan mulai mengalami penurunan di sebagian besar wilayah Sumatra dan Jawa sejak Mei 2026. Sebaliknya, wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua masih didominasi curah hujan dengan kategori menengah hingga tinggi.

BMKG juga mencatat peningkatan jumlah hari tanpa hujan di sejumlah daerah. Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bahkan telah mengalami lebih dari 30 hari berturut-turut tanpa hujan.

Berdasarkan data BMKG, rekor hari tanpa hujan terpanjang mencapai 52 hari yang tercatat di Pos Hujan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 263 dari 699 Zona Musim atau sekitar 37,6 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Waktu kedatangan musim kemarau bervariasi di setiap daerah. Sebagian wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT telah mengalaminya sejak Mei, sedangkan sejumlah wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua baru mulai memasuki musim kemarau pada periode Juni hingga Juli.

Jika dibandingkan dengan rata-rata klimatologis periode 1991–2020, sebanyak 308 Zona Musim atau sekitar 39,77 persen wilayah diperkirakan mengalami awal musim kemarau lebih cepat dari kondisi normal.

“Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dominan musim kemarau di Indonesia datangnya lebih dulu, lebih maju. Ini tentu akan mengakibatkan durasi musim kemaraunya berbeda,” kata Fachri.

BMKG memperkirakan sekitar 48,84 persen wilayah Indonesia akan mencapai puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Sementara itu, sekitar 12,26 persen wilayah diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada Juli, sedangkan 25,4 persen wilayah lainnya diperkirakan mengalaminya pada September.

Selain datang lebih awal, musim kemarau tahun ini juga diprediksi berlangsung lebih lama. Sebanyak 437 Zona Musim atau sekitar 48,7 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami durasi musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi klimatologis normal.

Artikel BMKG: El Nino Semakin Kuat Kemarau 2026 Bakal Panjang pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pesan tersebut disampaikan Pramono saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (22/6).

“Kepada seluruh warga Jakarta, saya berpesan jangan pernah kehilangan optimisme terhadap kota ini. Sebab sejarah telah mengajarkan kita bahwa Jakarta selalu bangkit tanpa meninggalkan warganya,” ujar Pramono.

Pramono mengakui kondisi global saat ini masih penuh tantangan. Ketegangan geopolitik dunia turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk di Jakarta. Namun, ia menilai ibu kota tetap menunjukkan kinerja yang positif.

Menurutnya, inflasi Jakarta sepanjang 2025 berhasil dijaga pada level 2,45 persen. Sementara itu, realisasi investasi pada triwulan pertama 2026 mencapai Rp270 triliun. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 5,59 persen dengan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional.

Optimisme yang disampaikan gubernur sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas.

Di sektor pendidikan, Pemprov DKI melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menjangkau 707.477 pelajar serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 15.825 mahasiswa. Pemerintah juga menjalankan program pemutihan ijazah dan memperluas kesempatan kerja melalui program padat karya.

Pada sektor kesehatan, layanan Pasukan Putih Jakarta tetap disiagakan untuk memberikan pelayanan kesehatan berbasis home service kepada warga yang sakit maupun memiliki keterbatasan mobilitas.

“Selain itu, penerima manfaat pemenuhan kebutuhan dasar untuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak juga diperluas,” katanya.

Untuk mendukung mobilitas warga, Pemprov DKI terus memperluas jaringan transportasi publik hingga kawasan Jabodetabek. Pemerintah juga memberikan fasilitas transportasi gratis kepada 15 kelompok masyarakat.

Selain itu, sejumlah proyek transportasi strategis terus dipersiapkan, mulai dari pengoperasian LRT Fase 1B Velodrome-Manggarai, pembangunan MRT Fase 2A, hingga pembangunan pedestrian deck terintegrasi di kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas.

Di bidang ekonomi dan pariwisata, Pemprov DKI melakukan penataan sejumlah kawasan seperti Kota Tua, Blok M, Pasar Baru, Glodok, dan Pecinan untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi wisata baru.

Pramono juga mengingatkan bahwa Jakarta menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim. Fenomena El Nino berpotensi memicu kemarau panjang yang dapat berdampak pada ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov DKI menyiapkan berbagai program, antara lain penambahan ruang terbuka hijau, perluasan akses air bersih, pembangunan daerah resapan, pengendalian banjir, serta pengembangan urban farming.

Selain isu perubahan iklim, persoalan sampah juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pramono menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah tangga guna mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan sehat.

Menurutnya, peringatan HUT ke-499 Jakarta bukan hanya seremoni tahunan, tetapi juga momentum bersama untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai budaya.

“Mari jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, menjaga persatuan, dan menumbuhkan optimisme menuju 500 tahun Kota Jakarta yang mendunia,” tandasnya.

Artikel Pramono Anung Beberkan Rencana Besar Jakarta Menuju Kota Global 500 Tahun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Berdasarkan data PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (PLN Disjaya), gerakan pemadaman lampu serentak yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Sabtu (13/6) pukul 20.30 hingga 21.30 WIB mampu mengurangi emisi karbon sebesar 60,14 ton CO2e. Selain itu, konsumsi listrik berhasil ditekan hingga 75,18 megawatt hour (MWh), dengan nilai penghematan biaya listrik mencapai Rp108.693.752.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membangun budaya hemat energi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca.

“Pemadaman lampu selama 60 menit bukan sekadar simbol. Ini adalah pengingat bahwa langkah sederhana yang dilakukan bersama-sama dapat memberikan dampak nyata bagi lingkungan. Dari kebiasaan kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk Jakarta yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujar Dudi dikutip dari laman berita jakarta, Senin (15/6).

Menurutnya, pelaksanaan aksi hemat energi tersebut mengacu pada Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon yang diterapkan secara berkala di Jakarta.

Dudi menilai hasil yang dicapai dalam kegiatan kali ini membuktikan bahwa perubahan perilaku dalam penggunaan energi dapat menghasilkan dampak yang terukur apabila dilakukan secara konsisten dan melibatkan banyak pihak.

“Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi bersama. Mulai dari pengelola gedung, pelaku usaha, komunitas, hingga warga yang ikut mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak digunakan selama aksi berlangsung,” katanya.

Menurut Dudi, langkah sederhana seperti mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, hingga mengonsumsi listrik secara bijak di rumah maupun tempat kerja dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon.

“Ketika jutaan warga melakukan langkah kecil yang sama secara konsisten, dampaknya akan sangat besar bagi kualitas lingkungan Jakarta. Karena menjaga bumi dan udara yang lebih bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama seluruh masyarakat,” tandasnya.

Aksi pemadaman lampu selama 60 menit dilakukan di berbagai ruas jalan protokol, gedung pemerintah, ikon kota, serta sejumlah titik strategis lainnya di Jakarta. Beberapa lokasi yang turut berpartisipasi antara lain Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta.

Artikel Hanya 60 Menit Padam, Jakarta Berhasil Pangkas Emisi Karbon hingga 60 Ton pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa puncak musim kemarau akan terjadi secara bertahap di berbagai daerah mulai Juli hingga September 2026.

Menurut Ardhasena, sebanyak 83 zona musim atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia diprediksi mencapai puncak kemarau pada Juli 2026.

“Pada Agustus, mayoritas sebanyak 369 zona musim, atau 48,84 persen dari luas daratan Indonesia. Dan September, yaitu sebanyak 169 zona musim, yang mencakup 25,41 persen luas daratan wilayah Indonesia,” ujar Ardhasena dalam konferensi pers pemaparan perkembangan musim kemarau 2026 di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

BMKG memperkirakan wilayah yang mengalami puncak kemarau pada Juli meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, wilayah selatan Nusa Tenggara Timur, bagian utara Sulawesi Barat, wilayah barat Sulawesi Tengah, sebagian Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, serta Papua bagian timur.

Sementara itu, pada Agustus, puncak musim kemarau diprediksi terjadi di Sumatra bagian tengah, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, mayoritas wilayah Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara.

Adapun pada September, puncak kemarau diperkirakan melanda sebagian Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sejumlah wilayah Maluku, serta kawasan Pegunungan Tengah Papua.

Selain memprediksi waktu puncak kemarau, BMKG juga memperkirakan durasi musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dibandingkan rata-rata klimatologis.

“Durasi musim kemarau 2026 ini kita prediksi lebih panjang, jadi masih konsisten dengan informasi yang kami sampaikan pada Maret yang lalu, yaitu sebanyak 437 zona musim yang mencakup 48,77 persen luas daratan wilayah Indonesia,” kata Ardhasena.

Data BMKG menunjukkan sebanyak 70 zona musim atau sekitar 8,32 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami durasi kemarau yang sama dengan kondisi normal. Sementara itu, hanya 79 zona musim atau sekitar 9,23 persen wilayah yang diperkirakan mengalami musim kemarau lebih singkat.

Secara umum, BMKG menilai musim kemarau 2026 datang lebih awal dibandingkan rata-rata klimatologis. Curah hujan selama periode kemarau juga diperkirakan berada di bawah normal, sehingga kondisi cuaca cenderung lebih kering dari biasanya.

“Puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada Agustus. Durasi musim kemarau diprediksi lebih panjang dari normal. Sehingga secara total kita melihat konsistensi pesan yang telah kami sampaikan sama dengan prediksi yang kami sampaikan pada Maret yang lalu,” ungkapnya.

Menghadapi kondisi tersebut, BMKG meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah antisipatif sejak dini.

Di sektor pertanian, BMKG merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam dengan memilih varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, membutuhkan lebih sedikit air, dan memiliki masa tanam yang lebih singkat.

Untuk sektor sumber daya air, pemerintah daerah didorong melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki sistem distribusi air, serta memastikan ketersediaan pasokan air bagi masyarakat.

Sementara di sektor energi, BMKG mengingatkan pentingnya menjaga cadangan air di bendungan guna mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Pada sektor lingkungan dan kesehatan, diperlukan sistem respons cepat untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara akibat meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

BMKG juga menekankan pentingnya kesiapan sektor kehutanan dan kebencanaan dalam menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan maupun potensi karhutla.

Meski demikian, musim kemarau tidak selalu berdampak negatif. BMKG menilai sektor perikanan dan produksi garam berpotensi memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Fenomena upwelling yang terjadi selama musim kemarau dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan sekaligus mendukung produktivitas tambak garam.

“BMKG juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa merujuk pada saluran resmi BMKG dalam memperoleh informasi cuaca, iklim, gempa bumi sehingga dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan tepat untuk bisa digunakan dalam aktivitas keseharian,” tutup Ardhasena.

Artikel BMKG Sebut Musim Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Panjang dari Biasanya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menjelaskan OMC bukan teknologi untuk menciptakan hujan, melainkan upaya mengatur distribusi curah hujan sesuai kebutuhan wilayah tertentu.

“Yang jelas masih banyak pemahaman masyarakat yang keliru yang menganggap kalau ada operasi modifikasi cuaca itu pasti terjadi hujan. Padahal yang kita lakukan itu tidak membuat hujan,” ujar Budi dalam InfoBMKG, Selasa (19/5).

Menurutnya, OMC merupakan teknologi pengelolaan air di atmosfer dengan memanfaatkan parameter cuaca dan rekayasa awan. Penerapannya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mengurangi risiko banjir dan kekeringan hingga menjaga cadangan air di wilayah strategis.

Budi mengatakan OMC kini menjadi bagian dari strategi nasional pengelolaan air secara terintegrasi. Salah satu penerapannya dilakukan di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara, yang memiliki keterkaitan dengan sektor energi, pangan, dan kebutuhan air masyarakat.

Air dari Danau Toba dimanfaatkan untuk mendukung pembangkit listrik tenaga air, termasuk kebutuhan industri seperti Inalum. Selain itu, aliran airnya juga digunakan untuk kebutuhan irigasi pertanian dan air baku di wilayah hilir.

“Kalau kita bicara nexus (keterkaitan) antara pangan, energi, dan air, pengelolaan melalui OMC ini menjadi satu paket yang saling terhubung dan memberi manfaat luas,” jelas Budi.

BMKG menjelaskan strategi pelaksanaan OMC berbeda-beda tergantung tujuan yang ingin dicapai. Untuk pengisian waduk atau danau, hujan diarahkan turun di daerah tangkapan air atau catchment area agar suplai air masuk maksimal ke sistem waduk.

Sementara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hujan diarahkan membasahi wilayah gambut dan area rawan kebakaran guna menjaga kelembapan tanah. Adapun dalam mitigasi banjir, hujan diupayakan bergeser ke laut atau wilayah nonkritis agar tidak menambah curah hujan di daratan.

“Untuk waduk lebih presisi, untuk karhutla fokus pada pembasahan lahan, sedangkan untuk banjir strateginya berbeda lagi,” kata Budi.

OMC disebut telah rutin diterapkan di sejumlah wilayah Indonesia seperti DAS Brantas di Jawa Timur serta DAS Citarum di Jawa Barat yang mencakup Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Teknologi tersebut juga rutin digunakan di kawasan Danau Toba.

Pada 2026, operasi modifikasi cuaca direncanakan berlangsung sekitar 50 hari dan dibagi dalam dua tahap menyesuaikan masa peralihan musim hujan ke kemarau.

Budi mengakui tantangan terbesar pelaksanaan OMC bukan hanya aspek teknis, tetapi juga persepsi masyarakat yang kerap mengaitkan kegiatan tersebut dengan dampak negatif, mulai dari isu kualitas air hingga gangguan kesehatan.

Namun, BMKG memastikan bahan semai yang digunakan aman bagi lingkungan.

“BMKG memastikan seluruh proses menggunakan bahan semai yang ramah lingkungan. Bahan semai yang kita gunakan adalah natrium klorida, tidak mengandung unsur berbahaya seperti nitrit atau fosfor,” jelasnya.

BMKG juga rutin melakukan pengujian kualitas air sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan OMC untuk memastikan tidak ada dampak signifikan terhadap lingkungan.

Terkait isu banjir, BMKG menegaskan seluruh kegiatan OMC dilakukan berdasarkan data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis arah angin, jalur awan, dan lokasi penyemaian.

Meski dinilai penting sebagai teknologi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, BMKG menekankan OMC bukan solusi utama dalam penanganan persoalan lingkungan.

“OMC adalah alat bantu mitigasi. Solusi jangka panjang tetap pada perbaikan lingkungan dan infrastruktur air di daratan,” pungkas Budi Harsoyo.

Artikel Bukan Sekadar Hujan Buatan, BMKG Bongkar Fakta Operasi Modifikasi Cuaca pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Mayoritas wilayah Indonesia puncak kemaraunya terjadi pada Agustus. Ada yang lebih awal di Juli, ada juga yang mundur ke September, tetapi sebagian besar berada di Agustus,” ujarnya dalam Podcast Temu Tamu BMKG di Jakarta, Selasa (5/5).

Ardhasena menambahkan, kondisi cuaca yang terasa lebih gerah belakangan ini merupakan bagian dari fase transisi musim. Meski suhu udara meningkat, karakter utama kemarau tahun ini bukan pada panas ekstrem, melainkan tingkat kekeringan yang cenderung lebih tinggi.

“Yang perlu diperhatikan adalah sifat kemaraunya yang lebih kering. Kenaikan suhu relatif masih dalam batas wajar, tidak ekstrem seperti di Eropa atau Asia Timur yang bisa mencapai di atas 45 derajat Celsius,” jelasnya.

Terkait potensi gelombang panas (heatwave), Ardhasena menilai kemungkinan terjadinya fenomena tersebut di Indonesia relatif kecil. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi perairan.

“Wilayah dengan gelombang panas ekstrem biasanya memiliki daratan luas seperti di Australia, Asia Timur, atau Afrika Utara. Di Indonesia, pergerakan udara cenderung naik sehingga sulit terjadi penumpukan panas ekstrem,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa sistem sirkulasi atmosfer di Indonesia turut menjaga kondisi tersebut. Dominasi pergerakan udara ke atas membuat potensi terbentuknya gelombang panas menjadi tidak signifikan. El Nino merupakan anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang terjadi secara periodik setiap 3 hingga 7 tahun.

“Tren kemunculan El Nino tahun ini cukup signifikan. Fenomena ini terjadi akibat perpindahan pusat panas laut dari Pasifik Barat ke Pasifik Tengah dan Timur,” jelasnya.

Perubahan tersebut menyebabkan pusat pembentukan awan dan hujan bergeser ke wilayah Pasifik Tengah hingga Amerika Latin. Dampaknya, Indonesia berpotensi mengalami penurunan curah hujan akibat dominasi pergerakan udara turun.

“Ketika awan dan hujan bergeser ke Pasifik Tengah, wilayah Indonesia justru mengalami penurunan hujan. Inilah yang memperkuat kondisi kemarau menjadi lebih kering,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena yang melibatkan interaksi antara laut dan atmosfer dalam skala global.

“Ini fenomena yang ter-couple antara laut dan atmosfer, dengan skala ribuan kilometer dan berdampak ke banyak wilayah dunia,” tambahnya.

Dampak El Nino pun berbeda di setiap kawasan. Di Indonesia dan Australia, fenomena ini cenderung memicu kondisi lebih kering, sementara di wilayah Amerika Latin justru meningkatkan curah hujan. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air dan sektor pertanian.

Artikel BMKG Ungkap Puncak Kemarau 2026 Diprediksi Terjadi Agustus pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Namun, Dosen Fakultas Geografi, Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin, menilai pembangunan tanggul laut di wilayah tersebut bukanlah kebutuhan mendesak jika dilihat dari kondisi geografis Pantura. Ia menjelaskan bahwa kawasan ini didominasi dataran aluvial yang relatif landai, berpasir, dan memiliki paparan gelombang yang tergolong terlindungi dengan ketinggian rata-rata kurang dari dua meter. Menurutnya, masih ada sejumlah alternatif yang lebih relevan untuk didahulukan.

“Masih banyak opsi lainnya yang lebih masuk akal dibandingkan giant sea walls, misalnya mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir, zonasi kepesisiran, atau restorasi lahan basah,” ujarnya, Kamis (23/4).

Bachtiar bahkan menyebut opsi pembangunan tanggul laut berpotensi menjadi efek plasebo. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut dianggap memberi kesan adanya solusi nyata, padahal belum tentu menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

“Opsi tersebut memang cenderung dipilih karena memberikan efek plasebo. Seolah-olah sudah ada wujudnya, meskipun belum tentu menyelesaikan masalah,” ungkapnya dikutip dari laman ugm.

Ia juga menyoroti persoalan penurunan muka tanah yang kerap terjadi di wilayah Pantura. Menurut Bachtiar, pembangunan tanggul laut tidak serta-merta menjadi solusi atas persoalan tersebut. Ia menekankan pentingnya penataan ruang wilayah, khususnya terhadap industri besar di kawasan pesisir yang masih bergantung pada penggunaan air tanah dalam jumlah besar.

“Jika kaitannya dengan penurunan muka tanah, yang lebih urgen adalah tata ruang wilayah, khususnya industri-industri besar yang berada di pesisir,” katanya.

Lebih lanjut, Bachtiar menjelaskan bahwa karakter tanah di sepanjang Pantura didominasi material aluvium muda seperti pasir dan kerikil yang belum padat secara geologis. Kondisi ini membuat tanah rentan mengalami penurunan jika dibebani bangunan besar, apalagi jika diperparah oleh eksploitasi air tanah secara masif.

“Apabila tanah yang didominasi material aluvium tersebut di atasnya dibangun bangunan besar dan berat, dapat menekan permukaan tanah sekitar. Hal ini diperparah dengan adanya penggunaan air tanah yang masif oleh industri-industri besar yang tentu saja mempercepat penurunan permukaan tanah,” imbuhnya.

Dari sisi dinamika pesisir, Bachtiar memperingatkan bahwa pembangunan tanggul laut dapat mengubah pola distribusi sedimen, arus, dan gelombang laut. Dampaknya, beberapa wilayah berpotensi mengalami erosi yang lebih parah.

“Tentu saja akan memengaruhi pola distribusi sedimen, arus, dan gelombang,” katanya.

Ia juga menilai bahwa proyek tanggul laut bukanlah solusi efektif untuk menghadapi kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Menurutnya, masih banyak pendekatan lain yang lebih tepat untuk mengatasi berbagai risiko yang ditimbulkan.

“Masih banyak opsi lain untuk mengatasi multibahaya dari perubahan iklim,” kata Bachtiar.

Selain itu, proyek berskala besar ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem pesisir, seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Perubahan arus laut dan distribusi sedimen dapat mengganggu habitat alami yang menjadi tempat hidup berbagai biota laut.

“Multibahaya akibat perubahan iklim, seperti degradasi ekosistem, inundasi bertahap, intrusi air laut, erosi pantai, dan banjir pasang,” sebutnya.

Ia menambahkan, perubahan faktor oseanografi dan sedimen dapat mengurangi kualitas substrat yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuh.

“Perubahan faktor oseanografi dan sedimen dapat memengaruhi berkurangnya substrat tempat mangrove tumbuh,” jelasnya.

Kerusakan ekosistem tersebut tentu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Ketika habitat ikan terganggu, hasil tangkapan pun menurun, sehingga memperberat kondisi ekonomi mereka.

“Nelayan tradisional yang tidak punya modal akan semakin kesulitan mencari ikan,” ujarnya.

Bachtiar juga mengingatkan bahwa penerapan konsep tanggul laut seperti di negara lain, misalnya Belanda, tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia. Setiap wilayah memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda, sehingga solusi yang diambil harus berbasis kondisi lokal.

“Tidak. Harus melihat konteks lokal dan kondisi geografisnya,” pungkasnya.

Artikel Giant Sea Wall Pantura Dipertanyakan, Pakar Ingatkan Risiko Besar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pakar Hidrometeorologi, Iklim Perkotaan, dan Klimatologi Lingkungan dari Fakultas Geografi UGM, Emilya Nurjani menjelaskan bahwa penyusutan gletser terjadi baik di belahan bumi utara maupun selatan, mencakup penurunan luas dan ketebalan. Ia menyoroti dua wilayah tropis yang mengalami degradasi signifikan, yakni puncak Gunung Kilimanjaro di Afrika dan Puncak Jaya di Indonesia.

“Mencairnya lapisan es berkaitan erat dengan radiasi matahari gelombang pendek yang menjadi sumber energi utama dalam sistem cuaca dan iklim bumi. Berbagai bentuk penggunaan dan penutupan lahan—mulai dari pertanian, permukiman, waduk, hingga infrastruktur beton—berperan dalam menyerap dan melepaskan energi tersebut. Bahkan, es dan salju di wilayah kutub juga termasuk dalam sistem ini,” ujar Emilya Nurjani dikutip dari laman ugm.   

Ia menambahkan, perbandingan antara energi matahari yang diserap dan dipantulkan oleh permukaan bumi dikenal sebagai albedo. Gletser memiliki nilai albedo tinggi karena mampu memantulkan sebagian besar radiasi matahari kembali ke atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan bentuknya.

“Penggunaan atau penutupan lahan di permukaan bumi yang masif membuat nilai albedo yang dikembalikan ke atmosfer menurun, sehingga terjadi penumpukan energi radiasi di atmosfer, kemudian terjadi pemanasan global, dan menyebabkan mencairnya gletser,” terangnya, Jumat (17/4).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pencairan gletser telah terjadi di berbagai wilayah, termasuk kawasan kutub dan pegunungan di Eropa. Dampaknya adalah meningkatnya volume air laut yang berujung pada kenaikan permukaan laut dan berkurangnya daratan rendah akibat terendam.

“Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah fenomena abrasi dan kenaikan muka air laut di daerah Semarang atau pesisir utara Jawa. Banyak pakar yang telah meneliti fenomena tersebut, meskipun kenaikan muka air tidak hanya disebabkan oleh peningkatan volume air laut,” jelasnya.

Emilya menekankan pentingnya upaya lintas sektor untuk menekan kenaikan suhu permukaan bumi guna memperlambat penyusutan gletser. Salah satu langkah utama adalah mendorong dekarbonisasi serta memperkuat regulasi pemanfaatan lahan agar lebih berkelanjutan.

“Di tingkat rumah tangga, kita bisa membantu dengan melakukan penghematan listrik, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, dan apabila mungkin, berpartisipasi dalam usaha pohon untuk membantu menurunkan suhu udara dalam jangka panjang,” tuturnya.

Artikel Gletser Puncak Jaya Menyusut, Dunia Masuk Krisis Iklim? pertama kali tampil pada Katafoto.id.