Instruksi tersebut disampaikan Tito melalui keterangan resmi pada Senin (1/9). Ia menegaskan kebijakan ini penting untuk meredam keresahan publik sekaligus menjaga stabilitas sosial di daerah.

Selain itu, Tito juga mengingatkan agar para pejabat daerah lebih berhati-hati saat memberikan pernyataan kepada publik. Menurutnya, pejabat sebaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi memicu kegaduhan baru di masyarakat.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai langkah Mendagri tersebut tepat untuk menjaga ketenangan sosial. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan empati pemerintah kepada rakyat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.

“Ketika pejabat bersikap merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, potensi gejolak bisa diminimalisir,” kata Iwan dikutip dari laman infopublik.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pola komunikasi kepala daerah dalam membangun suasana kondusif. Seorang pemimpin, menurutnya, harus mampu membaca kondisi psikologis masyarakat sehingga pernyataan yang disampaikan tidak menyinggung atau memperkeruh keadaan.

“Komunikasi publik yang tepat dapat menumbuhkan rasa tenang. Kepala daerah seharusnya hadir sebagai penyejuk, bukan justru memancing kemarahan warga,” jelasnya.

Iwan juga mendukung strategi pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan empati dibanding hanya bertumpu pada aspek keamanan semata.

Artikel Pesan Mendagri Tito: Kepala Daerah Tahan Diri, Jangan Asal Bicara pertama kali tampil pada Katafoto.id.