“Berdasarkan data per 29 November pukul 00.00 WIB, tercatat enam petugas KPPS meninggal dunia,” ujar Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Selain itu, KPU mencatat sebanyak 115 petugas KPPS mengalami kecelakaan kerja atau sakit selama bertugas. Afifuddin memastikan bahwa seluruh petugas KPPS yang meninggal dunia akan menerima besaran santunan untuk keluarga korban adalah Rp36 juta, ditambah biaya pemakaman sebesar Rp10 juta.

“Kami ingin menyampaikan bahwa santunan bagi korban meninggal dunia telah ditetapkan sesuai ketentuan, yaitu Rp36 juta, dengan tambahan bantuan pemakaman Rp10 juta,” jelas Afifuddin.

Petugas KPPS yang mengalami cacat permanen akan menerima santunan sebesar Rp30,8 juta. Sementara itu, petugas dengan luka berat berhak atas santunan sebesar Rp16,5 juta, dan untuk luka sedang, santunannya mencapai Rp8,25 juta.

Ketentuan besaran santunan ini telah diatur dalam Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 melalui mekanisme Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada.

Santunan bagi petugas KPPS juga mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 serta Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023, yang menetapkan hak-hak petugas pemilu selama pelaksanaan tahapan pemilihan.

Afifuddin menekankan pentingnya perlindungan bagi petugas KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilu. Ia juga menyampaikan duka mendalam atas insiden yang menimpa para petugas.

“Kami sangat menghargai dedikasi para petugas KPPS yang bekerja keras demi kelancaran Pilkada Serentak 2024. KPU berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada mereka, termasuk melalui santunan ini,” kata Afifuddin.

Dengan kejadian ini, KPU mengingatkan semua pihak untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas pemilu, mengingat kompleksitas dan tantangan yang dihadapi para petugas di lapangan.

Artikel KPU Mencatat, 6 Petugas KPPS Meninggal Dunia dalam Pilkada Serentak 2024 pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Real count KPU adalah perhitungan suara berbasis formulir C1 yang dikumpulkan langsung dari TPS. Data ini diunggah secara bertahap ke sistem KPU dan dapat dipantau oleh masyarakat melalui portal resmi. Proses penghitungan dilakukan petugas KPPS dan saksi di TPS dengan dukungan alat dokumentasi.

Meski real count menggunakan data langsung dari TPS, hasil ini bersifat sementara hingga diverifikasi dalam rekapitulasi manual berjenjang. Real count menjadi sarana transparansi yang memungkinkan publik memantau hasil pemilu secara real-time melalui situs resmi KPU.

Masyarakat dapat memantau hasil penghitungan suara Pilkada melalui situs resmi KPU dengan langkah berikut:

1. Akses Situs KPU, buka laman resmi KPU di https://pilkada2024.kpu.go.id/.
2. Pilih Jenis Pemilihan, pilih kategori pemilihan, seperti Pemilihan Gubernur atau Pemilihan Bupati/Wali Kota.
3.  Pilih Provinsi, tentukan wilayah pemilihan, misalnya “Jawa Timur,” untuk melihat hasil suara di provinsi tersebut.
4. Lihat Laporan Hasil, setelah memilih provinsi, Anda dapat melihat laporan detail hasil penghitungan suara.
5. Akses Data per Wilayah, data dapat diperinci berdasarkan kabupaten/kota untuk melihat hasil suara di wilayah tertentu.

Proses dan Jadwal Penghitungan Suara

Penghitungan suara dilakukan pada hari yang sama dengan pemungutan suara, yaitu 27 November 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023.

• Penghitungan dimulai setelah pemungutan suara selesai dan harus selesai pada hari yang sama.
• KPU memberikan tambahan waktu hingga 12 jam jika penghitungan belum tuntas (Pasal 49 ayat 2).

Keunggulan Real Count KPU

1. Transparansi: Data yang ditampilkan bersumber langsung dari dokumen hasil TPS.
2. Aksesibilitas: Masyarakat dapat dengan mudah memantau hasil melalui portal resmi KPU.
3. Real-Time: Perkembangan perolehan suara dapat dipantau secara langsung.

KPU mengimbau masyarakat untuk:

• Selalu memantau hasil penghitungan suara dari sumber resmi KPU.
• Mengabaikan informasi yang tidak jelas sumbernya atau hoaks terkait hasil pemilu.
• Melaporkan kendala atau kecurigaan terkait penghitungan suara kepada petugas atau melalui kanal resmi KPU.

Dengan transparansi melalui real count, KPU berharap proses Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan hasilnya diterima oleh seluruh pihak, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap demokrasi di Indonesia.

Artikel Real Count Pilkada 2024, Begini Akses Hasil Suara Langsung di Portal Resmi KPU pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Brigpol Iyan Apriana dan Brigpol I Gede Aryaddi Oka turut serta mengawal kotak suara dan surat suara Pilkada 2024 bersama petugas Panwas, KPPS, PPS, sekretariat, serta Linmas menuju TPS di Desa Dolom, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Kapolsek Pagimana, AKP Laata, mengungkapkan bahwa akses menuju Desa Dolom biasanya hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki selama berjam-jam melalui medan terjal dan harus menerobos arus anak sungai.

“Jalan yang sulit ini menjadi tantangan tersendiri, tetapi semangat para petugas tetap tinggi,” ujar AKP Laata, dikutip dalam keterangan tertulis Humas Mabes Polri, Senin (25/11)

Para petugas Pilkada hanya membawa bekal makanan dan minuman seadanya selama perjalanan. Mereka memastikan logistik Pilkada sampai ke tujuan tepat waktu.

“Semua upaya ini dilakukan agar warga di desa terpencil bisa menyalurkan hak pilihnya pada 27 November 2024 mendatang,” jelas AKP Laata.

Sebagai bagian dari pengawal demokrasi, Polri memiliki tanggung jawab besar untuk menyukseskan seluruh tahapan Pilkada serentak agar berjalan dengan aman, damai, dan lancar hingga selesai.

“Semoga perjalanan menuju TPS terpencil hingga kembali ke PPK dapat berjalan lancar dan seluruh petugas, termasuk anggota Polres Banggai, selalu dalam lindungan Allah SWT,” tutupnya.

Artikel Polisi dan Petugas Pilkada Taklukan Arus Sungai Demi Hak Pilih Warga Desa Dolom pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Jika terbukti melanggar berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu, kepala desa juga dapat dikenakan pasal tertentu,” ujar Bima Arya dikutip dalam keteranga tertulis pada Sabtu (23/11).

Bima menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat edaran yang meminta ASN untuk tetap netral selama proses Pilkada. Hukuman terberat bagi pelanggaran netralitas adalah pemberhentian dari jabatan.

“Kemendagri juga telah menginstruksikan penghentian sementara distribusi bantuan sosial hingga 27 November 2024 untuk menghindari potensi penyalahgunaan menjelang pemilihan,” jelasnya.

Selain itu, Bima mengungkapkan adanya larangan melakukan rotasi, mutasi, atau promosi pegawai yang tidak sesuai dengan aturan kepegawaian. “Setiap tindakan tersebut harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri,” tegasnya.

Distribusi bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan kembali berjalan setelah Pilkada selesai.

Tahapan Pilkada Serentak 2024

Pilkada serentak 2024 memiliki jadwal dan tahapan sebagai berikut:

1. 27 Februari–16 November 2024: Pendaftaran pemantau pemilihan
2. 24 April–31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
3. 5 Mei–19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan
4. 31 Mei–23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
5. 24–26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon
6. 27–29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon
7. 27 Agustus–21 September 2024: Penelitian persyaratan calon
8. 22 September 2024: Penetapan pasangan calon
9. 25 September–23 November 2024: Pelaksanaan kampanye
10. 27 November 2024: Pemungutan suara
11. 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan dan rekapitulasi suara.

Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan di 545 daerah, yang mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota

Bima berharap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kepala desa, dapat menjaga netralitas dan integritas demi keberhasilan pelaksanaan Pilkada serentak.

Artikel Wamendagri Ingatkan Kepala Desa jika Langgar Netralitas Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan pada penyerahan rekomendasi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (katafoto/Ali)

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan pada penyerahan rekomendasi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (katafoto/Ali)

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat mengumumkan nama-nama bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (katafoto/Ali)

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai mengumumkan nama-nama bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (katafoto/Ali)

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri foto bersama usai mengumumkan nama-nama bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (katafoto/Ali)

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri foto bersama usai mengumumkan nama-nama bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (katafoto/Ali)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi mengumumkan 305 bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari 13 bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur dan 293 bakal calon Kepala Daerah tingkat Kabupaten dan Kota untuk Pilkada Serentak 2024.

Pengumuman nama-nama bakal calon kepala daerah ini merupakan yang pertama dari PDIP dalam gelaran Pilkada 2024. Rencana, ada dua gelombang pengumuman bakal calon kepala daerah lagi dari partai banteng sebelum pendaftaran peserta Pilkada pada 27-29 Agustus 2024.

Artikel PDIP Umumkan Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2024 pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pasal 69 huruf i UU Pilkada menyatakan, “Dalam Kampanye dilarang: i. menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan.”

Sandy Yudha Pratama Hulu (Pemohon I) merasa dirugikan Pasal 69 huruf i UU Pilkada yang membatasi Pemohon untuk mendengar dan menguji secara kritis gagasan calon pemimpin daerah di tempat Pemohon menempuh Pendidikan tinggi saat ini.

Sementara Stefanie Gloria (Pemohon II) yang juga mahasiswa merasa dirugikan dengan pasal tersebut karena potensi tertutupnya informasi mengenai gagasan antara calon pemimpin dalam  ruang dialog akademis yang berpengaruh terhadap pilihan Pemohon II sebagai pemilih pemula dalam Pilkada 2024.

Pada sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Arsul sani, Sandy mengatakan dalam Pemilu 2024 yang lalu banyak ditemukan pelaksanaan diskusi publik, forum akademis serta debat calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden serta antar caleg di perguruan tinggi.

“Bahkan penyelenggaraan kegiatan tersebut mendapat atensi besar dari pihak pengelola kampus serta animo dari para mahasiswa,” ujar Sandy seperti dikutip dari laman MK.

Menurutnya, apabila ketentuan dalam Pasal 69 huruf i UU Pilkada tetap dijalankan dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, maka mahasiswa dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat lagi turut serta dalam menguji ketajaman para calon kepala daerah mengenai visi dan misi serta gagasan yang mendalam, kritis, dan akademis di dalam perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Para Pemohon, ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada sejatinya bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Sebab, dengan keberlakuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada, para civitas akademika termasuk para mahasiswa tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan menguji calon kepala daerah yang akan memimpin daerah asal dan tempat berkuliah para Pemohon saat ini.

Mahasiwa juga akan kehilangan satu cara yang paling baik dalam menentukan pilihan dalam pilkada mendatang. Sebab, dengan menguji secara langsung para calon kepala daerah dalam forum akademis, mahasiswa juga akan kehilangan satu cara yang paling baik dalam menentukan pilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah mendatang.

Menurut para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 69 huruf i UU Pilkada sejatinya bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, berdasarkan perkembangan hukum dan penafsiran Mahkamah mengenai tidak adanya perbedaan rezim pemilu dengan pilkada, maka sudah selayaknya ada koherensi dalam pengaturan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi dalam rezim pengaturan pemilu untuk diberlakukan sama di rezim pengaturan pilkada.

“Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 69 huruf i UU Pilkada membawa ketidakpastian hukum dalam upaya koherensi pengaturan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah,” ujarnya.

Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 69 huruf i UU Pilkada sepanjang frasa “tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan perguruan tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.”

Menanggapi permohonan Para Pemohon, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyarankan para Pemohon agar menambahkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. “Barangkali itu nanti bisa ditambahkan sedikit meskipun ini sudah cukup jelas,” kata Arsul.

Sementara Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan permohonan Para Pemohon sudah baik. Akan tetapi Saldi menyarankan pada bagian kewenangan MK perlu mengutip UU MK. Sebelum menutup persidangan, Saldi mengatakan para pemohon diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonannya.

Artikel Dua Mahasiswa Uji UU Pilkada Larangan Kampanye di Kampus pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.