Anggota KPU RI, Idham Holik, menyampaikan usulan tersebut dalam keterangan resminya pada Kamis (27/2).

“Kami memilih hari Sabtu karena merupakan hari libur, sehingga tidak perlu ada kebijakan hari libur tambahan,” ujar Idham.

Ia menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat libur pada hari Sabtu, sehingga diharapkan partisipasi pemilih bisa lebih optimal.

“Dari perspektif sosiologis, hari Sabtu biasanya lebih banyak masyarakat berada di rumah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peluang pemilih menggunakan hak suaranya dan berkontribusi pada peningkatan partisipasi,” tambahnya dikutip dalam keterangan tertulis. 

Lebih lanjut, KPU telah merinci usulan tanggal pelaksanaan PSU berdasarkan lima kategori batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yakni 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, dan 180 hari sejak putusan dibacakan pada Senin (24/2/2025). Berikut daftar tanggal yang diusulkan:

1. PSU dengan batas waktu 30 hari: 22 Maret 2025
2. PSU dengan batas waktu 45 hari: 5 April 2025
3. PSU dengan batas waktu 60 hari: 19 April 2025
4. PSU dengan batas waktu 90 hari: 24 Mei 2025
5. PSU dengan batas waktu 180 hari: 9 Agustus 2025

Sebelumnya, KPU menjelaskan bahwa terdapat 26 perkara sengketa atau perselisihan hasil Pilkada yang gugatannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari jumlah tersebut, 24 kasus memerlukan pemungutan suara ulang (PSU), sementara satu kasus membutuhkan rekapitulasi suara ulang, dan satu lainnya memerlukan perbaikan keputusan KPU.

Artikel Mahkamah Konstitusi Kabulkan 24 PSU Pilkada, Ini Jadwal Usulan KPU pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Petugas KPPS menyiapkan surat suara dan dokumen untuk para tahanan sebelum menggelar pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/11/2024) (katafoto/HO/Humas Polri)

Para tahanan mendapat arahan sebelum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/11/2024) (katafoto/HO/Humas Polri)

Seorang tahanan menandatangani dokumen sebelum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/11/2024) (katafoto/HO/Humas Polri)

Seorang tahanan mencoblos menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/11/2024) (katafoto/HO/Humas Polri)

Seorang tahanan mencelupkan jari kelingking usai menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/11/2024) (katafoto/HO/Humas Polri)

Bareskrim Polri memastikan para tahanannya dapat menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2024 yang digelar pada Rabu (27/11). Pemungutan suara dilakukan di sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang disediakan di Mabes Polri. Sebanyak 17 tahanan Bareskrim tercatat menggunakan hak pilihnya, terdiri dari 16 tahanan pria dan 1 tahanan wanita.

Penyelenggaraan pemungutan suara ini dilakukan melalui kerja sama antara Bareskrim Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lembaga terkait lainnya. Prosesnya dirancang secara cermat untuk memastikan keamanan, kelancaran, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Mulai dari pendataan tahanan, penyiapan TPS khusus, hingga pengawasan jalannya pemungutan suara, seluruh prosedur dilakukan dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

Hak pilih, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, tetap diberikan kepada setiap warga negara, termasuk tahanan.

Kegiatan ini juga mencerminkan komitmen negara dalam menyelenggarakan pemilu yang inklusif dan adil. Dengan memberikan kesempatan kepada tahanan untuk menggunakan hak pilih, negara memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai penting dalam menciptakan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia.

Artikel Hak Pilih Tahanan Bareskrim Polri Diakomodir dalam Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Katafoto.id.