Head of Corporate Affairs PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash), Wildan Kesuma, menilai Surabaya sebagai salah satu pusat ekonomi dengan populasi generasi muda yang dinamis, namun juga rentan terhadap risiko finansial jika tidak dibekali pemahaman yang memadai.

“Kami melihat kecepatan adopsi layanan fintech belum sepenuhnya dibarengi dengan pemahaman yang mendalam. Di Surabaya, kami tidak hanya ingin memberikan akses, tetapi juga mendorong generasi muda untuk #JadiLebihPaham sehingga bijak dalam mengatur keuangan dengan sehat melalui pendekatan program edukasi keuangan yang lebih relevan,” ujar Wildan dalam edukasi bertajuk “Literasi Keuangan Generasi Muda di Era Digital” di Universitas Negeri Surabaya.

Inisiatif Literasi Keuangan Easycash

Sebagai bagian dari upaya edukasi, Easycash menghadirkan dua inisiatif, yakni Modul Bijak Keuangan (MOJANG) dan ChatPindar. MOJANG merupakan hasil kolaborasi Easycash dengan Asosiasi Fintech Indonesia dan IARFC Indonesia. Modul ini dikemas dalam format zine yang ringan, visual, dan kontekstual, sehingga lebih mudah dipahami oleh Gen Z dan milenial.

Materi dalam MOJANG mencakup berbagai topik relevan, seperti pengelolaan arus kas, cara membedakan platform legal dan ilegal, hingga pentingnya menjaga reputasi kredit.

Selain itu, Easycash juga memperkenalkan ChatPindar, teknologi berbasis AI yang dikembangkan bersama AFTECH. Platform ini dirancang sebagai “teman ngobrol” yang dapat diakses kapan saja untuk menjawab pertanyaan seputar pindar menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Melalui ChatPindar, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait produk pinjaman daring, tips mengelola keuangan, hingga pemahaman tentang risiko dan manfaat layanan keuangan digital, termasuk pentingnya menjaga credit scoring.

“Reputasi kredit adalah aset masa depan. Sekali seseorang mengalami gagal bayar (galbay) karena keputusan keuangan yang salah atau kurangnya pemahaman tentang aspek keuangan, maka rekam jejak tersebut akan tercatat dan berpotensi menghambat akses mereka ke layanan keuangan lainnya di masa depan. Oleh karena itu, kami berharap dengan mulai disebarkannya MOJANG dan ChatPindar, masyarakat memiliki panduan dan fasilitas tambahan yang dapat diakses dengan mudah untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen keuangan, manajemen utang, reputasi kredit, serta seluk beluk industri pindar,” tambah Wildan.

Membangun Masa Depan Finansial yang Sehat

Director of General Financial Planning Program IARFC Indonesia, Mirzan Hasan, turut mengulas tantangan pengelolaan keuangan dari perspektif profesional. Ia menilai era digital kerap menciptakan ilusi kemakmuran melalui media sosial yang mendorong perilaku konsumtif.

“Masalah keuangan yang dihadapi mahasiswa sering kali bukan tentang seberapa besar uang yang mereka miliki, tetapi tentang bagaimana mereka menentukan prioritas. Banyak Gen Z terjebak dalam lifestyle inflation. Melalui Modul MOJANG, kami ingin menanamkan disiplin bahwa setiap keputusan keuangan hari ini memiliki dampak jangka panjang pada reputasi kredit mereka. Kami mengajarkan mahasiswa untuk mulai mencatat arus kas dan memahami bahwa penghasilan kita harus dikelola dengan baik, memilah antara kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan pinjaman secara lebih produktif, bukan impulsif,” jelas Mirzan.

Ke depan, berbagai inisiatif literasi keuangan akan terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperluas akses edukasi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami berharap upaya peningkatan literasi keuangan ini dapat terus berkembang, sehingga teknologi finansial dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemberdayaan, bukan beban. Masa depan finansial yang sehat dimulai dari keputusan bijak yang diambil hari ini,” tutup Wildan.

Artikel Easycash Bongkar Masalah Finansial Gen Z di Era Digital pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Head of Corporate Affairs Easycash, Wildan Kesuma, mengatakan bahwa Easycash menghadirkan Modul Bijak Keuangan (MOJANG) sebagai upaya memperluas jangkauan edukasi keuangan yang relevan bagi generasi muda. Kehadiran MOJANG juga menjadi respons terhadap masih lebarnya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2025, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,43%, sementara inklusi keuangan sudah berada pada level 80,51%. Ini menandakan bahwa akses terhadap layanan keuangan tumbuh lebih cepat dibandingkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan risikonya.

“Masyarakat semakin cepat menggunakan layanan keuangan digital, tetapi pemahamannya belum sejalan. Karena itu Easycash menghadirkan MOJANG sebagai panduan praktis bagi generasi muda untuk mengelola keuangan dengan bijak dan membuat keputusan finansial yang bertanggung jawab,” ujar Wildan dalam talkshow Bijak Atur Keuangan di Era Digital di Jakarta, Rabu (10/12).

MOJANG disusun bersama AFTECH dan International Association of Registered Financial Consultants (IARFC) Indonesia, berisi materi dasar pengelolaan keuangan seperti pengaturan pendapatan, pengelolaan utang sehat, reputasi kredit, hingga cara membedakan pindar berizin dan pinjol ilegal. Modul ini hadir dalam dua format: modul lengkap untuk kelas literasi dan workshop, serta versi zine yang lebih ringkas dan visual untuk menarik minat Generasi Z, yang merupakan 28% populasi Indonesia.

Director of Marketing, Communication & Community Development AFTECH, Abynprima Rizki, menambahkan bahwa industri pindar berkembang pesat dan menjadi solusi pembiayaan penting bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang belum terlayani lembaga keuangan tradisional. Hingga September 2025, outstanding pendanaan pindar telah mencapai Rp90,99 triliun.

Namun, Abyn menekankan bahwa pemahaman mengenai bunga, tenor, kemampuan bayar, dan perlindungan data pribadi harus diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan secara aman. Karena itu, AFTECH mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperluas edukasi publik, termasuk melalui inisiatif bersama Easycash.

Financial Planner dan Executive Vice President IARFC Indonesia, Bareyn Mochaddin, turut menilai bahwa literasi keuangan harus disampaikan dengan pendekatan yang sederhana, aplikatif, dan relevan bagi generasi muda yang hidup di era digital. Menurutnya, efektivitas edukasi lebih ditentukan oleh cara penyampaiannya, bukan hanya materinya.

Sebagai asosiasi perencana keuangan, IARFC Indonesia telah berkolaborasi dengan OJK dalam memperkuat edukasi nasional, termasuk pengelolaan utang sehat dan pemahaman risiko gagal bayar. Bareyn optimistis literasi keuangan berkelanjutan dapat memberi dampak nyata bagi generasi muda sebagai penggerak masa depan.

Modul ini juga akan tersedia dalam format e-book di situs resmi Easycash dan dikemas dalam konten edukatif di kanal media sosial perusahaan.

“Melalui pemahaman dasar pengelolaan keuangan dan kehadiran MOJANG yang dekat dengan generasi muda, kami berharap semakin banyak anak muda mampu membuat keputusan finansial yang bijak dan memahami pentingnya reputasi kredit untuk masa depan yang lebih sehat,” tutup Wildan.

Artikel Generasi Z Wajib Tahu, Easycash Rilis Modul Mengelola Utang hingga Cegah Pinjol Ilegal pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Data ini bersumber dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Digital (PASTI) OJK, yang mencatat bahwa hingga akhir September 2025, jumlah aduan masyarakat mencapai 17.531 laporan. Dari total itu, 13.999 laporan berkaitan dengan pinjol ilegal, dan 3.532 laporan lainnya terkait investasi tanpa izin.

Kepala OJK Jawa Timur, Yunita Linda Sari, mengungkapkan bahwa berbagai modus keuangan ilegal masih marak, mulai dari investasi pertanian, usaha perjalanan (travel), hingga pinjol ilegal.

“Kerugian akibat praktik keuangan ilegal sejak 2017 hingga Agustus 2025 mencapai Rp142,13 triliun, dan hampir seluruh dana tersebut tidak dapat dikembalikan,” jelas Yunita dikutip dari laman berita satu.

Ia menambahkan, berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), terdapat 274.722 laporan penipuan keuangan, namun hanya 6,13% dana yang berhasil diblokir, karena sebagian besar laporan masuk setelah terlambat.

“Total kerugiannya sekitar Rp6,1 triliun, tapi dana yang bisa diblokir sangat kecil karena pelaporan biasanya sudah terjadi setelah kerugian besar terjadi,” tambahnya.

Di wilayah Jawa Timur, OJK mencatat 1.275 laporan keuangan ilegal hingga akhir September 2025. Dari angka tersebut, 1.036 laporan berasal dari kasus pinjol ilegal, sedangkan 239 laporan terkait investasi bodong.

Yunita juga menyoroti bahwa perempuan dan ibu rumah tangga menjadi kelompok paling rentan terjerat aktivitas keuangan ilegal.

“Lebih dari separuh pelapor di Jatim adalah perempuan, yakni sekitar 57%. Untuk kasus pinjol ilegal, kebanyakan berasal dari kalangan karyawan swasta dan ibu rumah tangga. Sedangkan pada investasi ilegal, pelapor terbanyak berasal dari kalangan ASN, guru, dan pelaku UMKM,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yunita mengungkapkan bahwa investasi berbasis trading forex dan aset kripto tanpa izin menjadi jenis penipuan yang paling banyak dilaporkan di Jawa Timur. Banyak masyarakat tergiur karena janji keuntungan cepat dan besar, padahal tidak memiliki izin resmi dari otoritas terkait.

“Masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi yang menjanjikan hasil tinggi dalam waktu singkat. Pastikan izin dan legalitasnya di OJK sebelum menaruh dana,” tegas Yunita.

Artikel OJK Catat Rp142 Triliun Raib Akibat Pinjol dan Investasi Bodong pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyebut bahwa aturan ini sudah lama diarahkan oleh OJK dan ditegaskan secara resmi melalui surat edaran dan ketentuan internal.

“Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (bunga) adalah hasil arahan OJK, bukan kesepakatan pelaku usaha. Ini tertuang dalam surat OJK No. S-408/NB.213/2019 serta diperkuat lewat SEOJK No.19/SEOJK.06/2023,” ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).

Lindungi Konsumen dan Bedakan Pinjol Legal dengan Ilegal

Menurut Agusman, seperti dilansir dari laman liputan6, kebijakan pembatasan bunga ini bertujuan melindungi masyarakat dari beban bunga yang mencekik, serta untuk membedakan penyelenggara pinjaman online legal yang terdaftar di OJK—dikenal dengan istilah Pindar—dengan pinjol ilegal yang tidak punya izin resmi.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat membedakan mana penyedia layanan yang diawasi OJK dan mana yang tidak. Ini juga bagian dari perlindungan konsumen agar tidak terjebak pinjaman dengan bunga tinggi dari pinjol ilegal,” lanjutnya.

OJK Hormati Proses Hukum KPPU

Terkait proses penyelidikan yang sedang dilakukan KPPU, OJK menyatakan bersikap terbuka dan siap berkoordinasi jika dibutuhkan. OJK menekankan pentingnya tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“OJK menghormati jalannya investigasi yang dilakukan KPPU dan siap berkoordinasi sesuai kebutuhan. Pengawasan terhadap industri Pindar tetap berjalan seperti biasa,” tegas Agusman.

Evaluasi Berkala dan Pengawasan Berkelanjutan

Agusman menambahkan bahwa OJK terus melakukan evaluasi terhadap batas manfaat ekonomi yang diterapkan pelaku fintech lending. Pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara juga dijalankan secara berkala untuk memastikan keamanan pengguna.

“Kami ingin memastikan layanan fintech lending tetap memberikan rasa aman dan dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara wajib mematuhi prinsip perlindungan konsumen,” pungkasnya.

Artikel OJK Tegaskan Bunga Pinjol Legal Bukan Kartel, Ini Penjelasannya pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa koperasi ini dirancang untuk memperkuat ekonomi desa serta memutus rantai kemiskinan yang masih menjadi permasalahan utama di banyak wilayah pedesaan.

“Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk kepentingan masyarakat desa. Tujuannya adalah meningkatkan penghasilan warga desa serta mengurangi angka kemiskinan,” ujar Budi Arie saat memberikan keterangan kepada media setelah rapat berlangsung.

Desa sebagai Pilar Ekonomi Nasional

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa desa memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Saat ini, sekitar 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Jika tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat, desa berisiko mengalami stagnasi ekonomi, seperti yang terjadi di beberapa negara maju.

“Di Jepang, sekitar 84 hingga 86 persen penduduknya sudah bermigrasi ke kota, menyebabkan desa-desa tertinggal. Padahal, desa bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Oleh karena itu, sebelum terlambat, kita perlu memperkuat peran desa dalam pembangunan ekonomi,” jelas Tito.

Selain itu, koperasi ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir, tengkulak, dan pinjaman online (pinjol) yang kerap membebani mereka dengan bunga tinggi. Menurut Budi Arie, koperasi ini akan menyediakan akses permodalan yang lebih aman dan berkeadilan.

“Presiden menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi solusi bagi masyarakat desa agar tidak lagi terjerat pinjaman ilegal yang menjadi penyebab utama kemiskinan,” tambahnya.

Dukungan Pemerintah untuk Koperasi Desa

Tito Karnavian menegaskan bahwa koperasi ini akan berfungsi sebagai representasi negara dalam melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman yang tidak memiliki perlindungan hukum.

“Koperasi ini hadir untuk memastikan negara melindungi rakyatnya. Kami ingin menghentikan ketergantungan masyarakat desa pada pinjaman ilegal yang sering kali merugikan,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Bank Himbara, dengan alokasi pinjaman sebesar Rp 5 miliar per koperasi desa. Dana ini akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung, seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.

Pemerintah juga akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait guna memastikan pemahaman yang seragam mengenai program ini.

“Kami akan berdialog dengan kepala desa, asosiasi perangkat desa, serta badan musyawarah desa agar semua pihak memahami visi Presiden dan melihat manfaat besar dari program ini,” kata Tito.

Dengan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat berkembang menjadi pusat ekonomi yang mandiri, tidak hanya dalam menjaga ketahanan pangan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program ini ditargetkan dapat segera diterapkan di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat.

Artikel Koperasi Desa Merah Putih: Strategi Pemerintah Atasi Kemiskinan di Desa pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, diktuip dalam keterangan tertulis pada Jumat (21/2)

Friderica mengungkapkan beberapa modus kejahatan keuangan yang perlu diwaspadai, antara lain:

1. Penawaran arisan sebagai persiapan Hari Raya Idul Fitri yang ternyata merupakan skema penipuan.
   
2. Investasi bodong dengan janji keuntungan tinggi yang tidak masuk akal.
   
3. Social engineering, yaitu upaya manipulasi psikologis untuk memperoleh data pribadi guna membobol akun keuangan korban.
   
4. Skimming dan phishing, yaitu pencurian data kartu ATM atau kartu kredit melalui alat skimming atau tautan palsu yang menyerupai situs resmi bank.
   
5. Card tapping, yakni pemasangan alat pada mesin ATM untuk menahan kartu nasabah agar dapat diambil alih oleh pelaku.
   
6. Sniffing, tindakan peretasan melalui jaringan internet dengan mengirim aplikasi berbahaya via WhatsApp atau email untuk mencuri informasi sensitif, seperti username, password m-banking, dan data kartu kredit.
   
7. Penawaran THR palsu, di mana pelaku mengirim pesan mengatasnamakan perusahaan atau instansi untuk menawarkan THR atau hadiah uang tunai.
   
8. Penipuan pinjaman online ilegal, di mana korban tiba-tiba menerima transfer dana dari pinjol yang tidak pernah diajukan.
   
9. Paket perjalanan wisata atau umrah dengan diskon tidak wajar, yang berujung pada penipuan.
   
10. Penipuan informasi pengiriman parcel Lebaran, dengan modus mengirimkan pesan berisi tautan atau aplikasi palsu yang mengklaim sebagai informasi pengiriman parcel.
    

Friderica menambahkan bahwa menjelang Ramadan, laporan dari konsumen dan masyarakat mengenai kasus fraud eksternal cenderung meningkat akibat tingginya penggunaan teknologi serta kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

Selain itu, menjelang Ramadan dan Idul Fitri, praktik pinjaman online ilegal semakin marak, begitu juga dengan investasi bodong yang menggunakan modus penipuan lowongan pekerjaan, impersonasi, serta manipulasi digital melalui media sosial dan platform daring.

“Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan memastikan aspek 2L (legal dan logis) dari setiap penawaran yang diterima. Masyarakat dapat memverifikasi informasi melalui Kontak Layanan Konsumen OJK di nomor telepon 157,” tutup Friderica.

Artikel Waspada! Modus Kejahatan Keuangan Marak Menjelang Ramadan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Meskipun pinjaman online legal memberikan kemudahan, pinjol ilegal sering menyalahgunakan situasi ini dengan menawarkan pinjaman cepat namun disertai bunga tinggi serta metode penagihan yang merugikan nasabah. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara menghindari jebakan pinjol ilegal demi melindungi keuangan dan data pribadi Anda.

Mengutip dari laman beritasatu, berikut delapan langkah bijak agar Anda terhindar dari pinjaman online ilegal:

1. Pilih Pinjol Resmi Terdaftar di OJK

Langkah pertama yang krusial adalah memastikan pinjaman online yang Anda pilih terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pinjol resmi akan mematuhi regulasi yang berlaku sehingga lebih aman dan terpercaya. Anda dapat mengecek daftar pinjol resmi melalui situs resmi OJK atau menghubungi call center OJK di nomor 157.

2. Teliti Ulasan dan Testimoni Pengguna

Sebelum memilih layanan pinjaman online, carilah ulasan atau testimoni dari pengguna lain. Jika banyak keluhan terkait bunga tinggi, biaya tersembunyi, atau cara penagihan yang kasar, maka itu bisa menjadi tanda bahaya. Pilihlah pinjol dengan reputasi baik untuk menghindari risiko dari layanan ilegal.

3. Periksa Syarat dan Ketentuan

Selalu baca syarat dan ketentuan pinjaman dengan teliti. Pinjol ilegal sering kali menyembunyikan biaya tambahan atau bunga tidak wajar dalam dokumen yang panjang dan sulit dipahami. Pastikan Anda mengetahui semua rincian biaya, termasuk bunga dan denda keterlambatan.

4. Lindungi Data Pribadi Anda

Pinjol ilegal cenderung meminta izin akses data pribadi yang tidak relevan, seperti kontak telepon atau akun media sosial. Jangan berikan informasi berlebihan dan pastikan untuk membatasi izin aplikasi melalui pengaturan ponsel Anda.

5. Waspada Janji yang Terlalu Menggiurkan

Hindari pinjaman online yang menawarkan janji-janji tidak masuk akal seperti bunga 0% atau tanpa syarat. Penawaran ini sering kali hanya digunakan untuk menjebak calon korban. Selalu berhati-hati terhadap tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

6. Laporkan Pinjol Ilegal

Jika Anda menemukan indikasi pinjol ilegal, segera laporkan ke OJK melalui WhatsApp di 081-157-157-157 atau melalui email Satgas Waspada Investasi di waspadainvestasi@ojk.go.id. Anda juga bisa melaporkan kejahatan digital melalui situs resmi patrolisiber.id.

7. Tingkatkan Pemahaman tentang Literasi Keuangan

Memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengelolaan keuangan dapat membantu Anda mengambil keputusan finansial dengan bijak. Pelajari cara menyusun anggaran, menabung, serta mengenali perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. Literasi keuangan yang baik akan menghindarkan Anda dari risiko yang tidak diinginkan.

8. Gunakan Pinjaman Online Secara Bijak

Pastikan Anda hanya menggunakan layanan pinjaman online untuk keperluan mendesak dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Sebelum memutuskan meminjam, pastikan Anda memiliki rencana untuk melunasi pinjaman sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, Anda bisa melindungi diri dari risiko pinjol ilegal. Selalu ingat untuk memilih pinjol yang terdaftar di OJK, teliti dalam memeriksa syarat, serta waspada terhadap penawaran yang mencurigakan. Keamanan finansial Anda bergantung pada kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Artikel Waspada Pinjol Ilegal, Ini 8 Cara Ampuh Agar Tak Terjebak pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pinjol merupakan layanan peminjaman uang online dari perusahaan keuangan tanpa memerlukan agunan. Mereka menawarkan proses transaksi yang cepat dan mudah, yang memungkinkan Anda mendapatkan uang dalam waktu singkat. Calon nasabah hanya perlu mengisi formulir pinjaman dengan informasi pribadi. Pemberi pinjaman akan memeriksanya dan jika memenuhi persyaratan, uang akan ditransfer sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan.

Penting untuk dipahami bahwa penyedia layanan pinjaman dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu legal dan ilegal.

Pinjol legal adalah penyedia layanan pinjaman yang terdaftar dan diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dilansir dari laman dolpheen, pinjol legal beroperasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan OJK, antara lain:

• Terdaftar dan berizin OJK, pinjol legal memiliki izin resmi dari OJK yang menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
• Proses seleksi ketat, pinjol legal akan melakukan proses seleksi sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah, termasuk memeriksa kelayakan kredit Anda.
• Bunga dan biaya transparan, semua biaya dan bunga pinjaman akan dijelaskan dengan detal kepada calon peminjam.
• Layanan pengaduan pelanggan, pinjol legal akan memberikan layanan pengaduan jika mengalami kendala atau pengaduan.
• Identitas dan alamat yang jelas, pinjol legal memiliki identitas administrator dan alamat kantor yang dapat diverifikasi.
• Sertifikasi penagihan, pihak penagihan yang digunakan memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Sementara, pinjol ilegal adalah penyedia jasa pinjol yang tidak memiliki izin atau tidak terdaftar di OJK, beroperasi di luar peraturan yang ada dan seringkali melanggar hak pelanggan. Beberapa tanda jika berhadapan dengan pinjol ilegal:

• Tidak mempunyai izin resmi dari OJK.
• Penawaran melalui pesan pribadi, pinjol ilegal seringkali menggunakan SMS atau WhatsApp untuk melakukan penawaran pinjaman.
• Pinjol ilegal sering memberikan pinjaman tanpa melakukan proses seleksi yang memadai.
• Biaya dan bunga pinjaman tidak dijelaskan secara jelas kepada nasabah.
• Ancaman dan Intimidasi, penagih pinjol ilegal sering kali mengancam, mengintimidasi atau melecehkan nasabah yang mengalami kesulitan membayar.

Mengapa banyak orang terjerat pinjaman online ilegal? Masyarakat pada umumnya  terjerat pinjol ilegal karena kebutuhan gaya hidup. Mereka menggunakan pinjol untuk melunasi utang-utang sebelumnya, yang pada akhirnya menimbulkan utang lebih banyak. Kebutuhan mendesak atau masalah keuangan, calon peminjam terburu-buru dan memilih opsi pinjaman tanpa melakukan survei terlebih dulu.

Pinjaman online dapat menjadi alternatif yang baik untuk mendukung kebutuhan keuangan. Namun, penting untuk memahami perbedaan pinjaman agar bisa melindungi diri dari risiko terjebak dalam utang sehingga bisa menggunakan pinjaman dengan aman dan bijaksana.

Artikel Wajib Tahu, Begini Tips Memilih Pinjol yang Aman pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.