<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>politik Indonesia 2025 - Katafoto.id</title>
	<atom:link href="https://katafoto.id/tag/politik-indonesia-2025/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://katafoto.id/tag/politik-indonesia-2025/</link>
	<description>Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Sep 2025 23:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://katafoto.id/wp-content/uploads/2023/07/cropped-logo-katafoto-persegi-32x32.png</url>
	<title>politik Indonesia 2025 - Katafoto.id</title>
	<link>https://katafoto.id/tag/politik-indonesia-2025/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hadapi Gejolak Ekonomi dan Politik, Ini 5 Strategi Bisnis Agar Tetap Bertahan</title>
		<link>https://katafoto.id/2025/09/23/hadapi-gejolak-ekonomi-dan-politik-ini-5-strategi-bisnis-agar-tetap-bertahan/</link>
					<comments>https://katafoto.id/2025/09/23/hadapi-gejolak-ekonomi-dan-politik-ini-5-strategi-bisnis-agar-tetap-bertahan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 23:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KEUANGAN]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[DBS Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[ketidakpastian pasar]]></category>
		<category><![CDATA[peluang usaha 2025]]></category>
		<category><![CDATA[politik Indonesia 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Suku Bunga BI]]></category>
		<category><![CDATA[tips bisnis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katafoto.id/?p=12576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Menjelang tutup tahun 2025, Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi dan politik yang penuh dinamika. Mulai dari demonstrasi besar di sejumlah daerah, perombakan kabinet oleh pemerintah, hingga kebijakan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI). Rangkaian peristiwa ini memicu gejolak pasar keuangan, mengguncang sentimen investor, dan menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha lintas sektor. Dampaknya, banyak bisnis dihadapkan [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://katafoto.id/2025/09/23/hadapi-gejolak-ekonomi-dan-politik-ini-5-strategi-bisnis-agar-tetap-bertahan/">Hadapi Gejolak Ekonomi dan Politik, Ini 5 Strategi Bisnis Agar Tetap Bertahan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://katafoto.id">Katafoto.id</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">Menjelang tutup tahun 2025, Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi dan politik yang penuh dinamika. Mulai dari demonstrasi besar di sejumlah daerah, perombakan kabinet oleh pemerintah, hingga kebijakan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI). Rangkaian peristiwa ini memicu gejolak pasar keuangan, mengguncang sentimen investor, dan menambah ketidakpastian bagi pelaku usaha lintas sektor.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Dampaknya, banyak bisnis dihadapkan pada tantangan serius: fluktuasi permintaan, perubahan regulasi, hingga keraguan dalam investasi jangka panjang. Dalam kondisi seperti ini, dunia usaha dituntut tetap tenang, adaptif, dan gesit mengambil langkah strategis. Pasalnya, meski gejolak pasar tak bisa dihindari, peluang baru akan selalu tersedia bagi mereka yang jeli membaca arah perubahan.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Berikut beberapa strategi yang bisa menjadi inspirasi agar bisnis tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh di tengah ketidakpastian.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1"><b>1. Jaga Likuiditas &amp; Biaya Keuangan</b></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">DBS Group Research mencatat, paruh pertama 2025 ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5% yoy, ditopang jasa bernilai tinggi, impor barang modal, investasi, serta konsumsi saat hari raya. Di semester kedua, pertumbuhan diprediksi tetap positif berkat belanja pemerintah, stabilitas inflasi, penurunan suku bunga, dan masuknya FDI. Proyeksi sepanjang tahun 2025 berada di 4,9%, dan 2026 diperkirakan stabil di kisaran 4,9–5,0%.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Namun, potensi perlambatan tetap ada jika harga komoditas terkoreksi, belanja pemerintah melemah, atau gejolak global meningkat. Karena itu, menjaga likuiditas menjadi kunci. Keputusan BI memangkas suku bunga 25 bps ke level 4,75% membuka ruang pembiayaan ulang utang atau memperkuat modal kerja dengan biaya lebih ringan. Meski begitu, risiko pelemahan rupiah tetap perlu diantisipasi, terutama bagi perusahaan dengan eksposur dolar. Lindung nilai menjadi langkah bijak untuk menjaga stabilitas.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Cadangan kas yang sehat dan menghindari ekspansi berlebihan juga penting agar bisnis tetap fleksibel menghadapi ketidakpastian, sekaligus siap meraih peluang dari stimulus fiskal dan investasi asing.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1"><b>2. Diversifikasi ke Sektor Resilien</b></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ketidakpastian global dan fluktuasi harga komoditas membuat beberapa sektor sangat rentan. Namun, sektor jasa, kebutuhan pokok, dan ekonomi digital terbukti lebih tangguh. Menurut DBS Group Research, ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 95 miliar pada 2025, didorong e-commerce, fintech, dan penetrasi teknologi.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Selain itu, program pemerintah berupa kenaikan anggaran perlindungan sosial sebesar 9% pada 2026 serta makan bergizi gratis senilai Rp335 triliun diproyeksikan menjaga stabilitas permintaan kebutuhan pokok.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Bagi pengusaha besar, ini saat yang tepat untuk memperluas portofolio ke sektor yang lebih tahan banting. Investasi ke kebutuhan pokok, layanan digital, hingga infrastruktur teknologi dapat membantu menjaga arus pendapatan sekaligus membuka peluang pertumbuhan jangka panjang.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1"><b>3. Ikuti Arah Belanja Pemerintah</b></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">RAPBN 2026 memperlihatkan arah kebijakan fiskal yang jelas: fokus pada pembangunan manusia, ketahanan energi, kesejahteraan sosial, dan investasi jangka panjang. Pemerintah mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk pendidikan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk program makanan bergizi gratis, serta Rp530 triliun untuk investasi.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ini peluang besar bagi dunia usaha untuk menjadi mitra strategis pemerintah, misalnya di infrastruktur pendidikan, energi terbarukan, distribusi pangan, hingga layanan penunjang investasi. Mengikuti arah belanja negara akan memperkuat potensi pertumbuhan bisnis sekaligus mendapat dukungan stabil dari arus dana fiskal.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1"><b>4. Seimbangkan Modal Asing &amp; Domestik</b></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Pergerakan pasar modal Indonesia masih sangat dipengaruhi arus modal asing. Namun, peran investor domestik kini makin penting menjaga stabilitas. Strategi seperti buyback saham atau mendorong partisipasi investor lokal bisa membantu menjaga harga saham tetap solid meski terjadi capital outflow.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Rotasi ke saham dengan fundamental kuat juga diperkirakan lebih berkelanjutan. Menjaga keseimbangan antara ketergantungan pada modal asing dan dukungan domestik akan memperkuat kepercayaan pasar sekaligus daya tahan perusahaan.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1"><b>5. Antisipasi Fluktuasi Global &amp; Harga Komoditas</b></span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Harga energi dan komoditas yang bergejolak memberi dampak langsung pada biaya operasional. Misalnya, harga minyak Brent sempat turun ke USD 67,48 per barel, atau turun 12% sejak Juni 2025. Proyeksi 2026 menempatkan harga Brent di kisaran USD 65–70, sementara harga CPO diperkirakan Rp13.050/kg.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Di sisi lain, The Fed memangkas suku bunga 25 bps pada September 2025, menandai awal pelonggaran moneter. Namun, inflasi global masih berpotensi meningkat akibat stimulus fiskal, permintaan energi untuk AI, hingga pasar tenaga kerja yang ketat.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Untuk mengantisipasi, pelaku usaha dapat mengunci harga bahan baku dengan kontrak jangka panjang agar terhindar dari lonjakan mendadak. Dengan strategi ini, perusahaan bisa menjaga profitabilitas meski pasar global bergejolak.</span></p>
<p>Artikel <a href="https://katafoto.id/2025/09/23/hadapi-gejolak-ekonomi-dan-politik-ini-5-strategi-bisnis-agar-tetap-bertahan/">Hadapi Gejolak Ekonomi dan Politik, Ini 5 Strategi Bisnis Agar Tetap Bertahan</a> pertama kali tampil pada <a href="https://katafoto.id">Katafoto.id</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://katafoto.id/2025/09/23/hadapi-gejolak-ekonomi-dan-politik-ini-5-strategi-bisnis-agar-tetap-bertahan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat, DPR Potong Tunjangan dan Stop Fasilitas Mewah</title>
		<link>https://katafoto.id/2025/09/05/jawab-178-tuntutan-rakyat-dpr-potong-tunjangan-dan-stop-fasilitas-mewah/</link>
					<comments>https://katafoto.id/2025/09/05/jawab-178-tuntutan-rakyat-dpr-potong-tunjangan-dan-stop-fasilitas-mewah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 13:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[17+8 Tuntutan Rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Cucun Ahmad Syamsurijal]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[MKD]]></category>
		<category><![CDATA[moratorium kunker luar negeri]]></category>
		<category><![CDATA[pemangkasan tunjangan DPR]]></category>
		<category><![CDATA[politik Indonesia 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Saan Mustopa]]></category>
		<category><![CDATA[Sufmi Dasco Ahmad]]></category>
		<category><![CDATA[transparansi DPR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katafoto.id/?p=12278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta &#8211; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan keseriusannya dalam menindaklanjuti 17+8 Tuntutan Rakyat dengan mengambil sejumlah langkah nyata. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9), usai Rapat Konsultasi Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi yang rampung sehari sebelumnya. Menurut Dasco, keputusan ini [&#8230;]</p>
<p>Artikel <a href="https://katafoto.id/2025/09/05/jawab-178-tuntutan-rakyat-dpr-potong-tunjangan-dan-stop-fasilitas-mewah/">Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat, DPR Potong Tunjangan dan Stop Fasilitas Mewah</a> pertama kali tampil pada <a href="https://katafoto.id">Katafoto.id</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"><b>Jakarta</b> &#8211; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan keseriusannya dalam menindaklanjuti 17+8 Tuntutan Rakyat dengan mengambil sejumlah langkah nyata. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9), usai Rapat Konsultasi Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi yang rampung sehari sebelumnya.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Menurut Dasco, keputusan ini merupakan wujud respons DPR terhadap aspirasi publik yang menuntut penyelesaian hingga tenggat waktu 5 September 2025. Dalam kesempatan itu, ia didampingi Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“Mulai 31 Agustus 2025, DPR RI menyetujui penghentian pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dewan. Selain itu, sejak 1 September 2025 diberlakukan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali jika terkait undangan resmi kenegaraan,” ujar Dasco.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Ia menambahkan, rapat juga menyepakati adanya pemangkasan sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR, seperti biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi. “Evaluasi ini merupakan bukti nyata bahwa DPR mendengarkan suara rakyat,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">Lebih jauh, Dasco menyampaikan bahwa anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partainya tidak lagi berhak menerima fasilitas keuangan. Pimpinan DPR pun akan meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinasi bersama Mahkamah Kehormatan Partai Politik.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">“DPR RI berkomitmen memperkuat transparansi sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang lebih bermakna dalam setiap proses legislasi maupun kebijakan. Aspirasi rakyat adalah pijakan penting bagi DPR untuk melakukan perbaikan,” pungkasnya.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu Deadline: 5 September 2025 </span></p>
<p class="p3"><strong><span class="s1">Tugas Presiden Prabowo </span></strong></p>
<p class="p3"><span class="s1">1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran </span></p>
<p class="p3"><span class="s1">2. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan </span></p>
<p class="p3"><strong><span class="s1">Tugas Dewan Perwakilan Rakyat </span></strong></p>
<p class="p3"><span class="s1">3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun) </span></p>
<p class="p3"><span class="s1">4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) </span></p>
<p class="p3"><span class="s1">5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).</span></p>
<p class="p3"><strong><span class="s1">Tugas Ketua Umum Partai Politik </span></strong></p>
<p class="p3"><span class="s1">6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. </span></p>
<p class="p3"><span class="s1">8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. </span><span class="s1"> </span></p>
<p class="p3"><strong><span class="s1">Tugas Kepolisian Republik Indonesia </span></strong></p>
<p class="p3"><span class="s1">9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. </span></p>
<p class="p3"><span class="s1">10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. </span></p>
<p class="p3"><span class="s1">11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.</span></p>
<p class="p3"><strong><span class="s1">Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia) </span></strong></p>
<p class="p3"><span class="s1">12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. </span></p>
<p class="p3"><span class="s1">13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. </span></p>
<p class="p3"><span class="s1">14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. </span></p>
<p class="p3"><strong><span class="s1">Tugas Kementerian Sektor Ekonomi </span></strong></p>
<p class="p3"><span class="s1">15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas apda guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia. </span></p>
<p class="p3"><span class="s1">16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. </span></p>
<p class="p3"><span class="s1">17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing </span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Selain 17 tuntutan di atas, masih ada 8 tuntutan lainnya yang punya deadline setahun lagi yakni pada 31 Agustus 2026 mendatang.</span></p>
<p>Artikel <a href="https://katafoto.id/2025/09/05/jawab-178-tuntutan-rakyat-dpr-potong-tunjangan-dan-stop-fasilitas-mewah/">Jawab 17+8 Tuntutan Rakyat, DPR Potong Tunjangan dan Stop Fasilitas Mewah</a> pertama kali tampil pada <a href="https://katafoto.id">Katafoto.id</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://katafoto.id/2025/09/05/jawab-178-tuntutan-rakyat-dpr-potong-tunjangan-dan-stop-fasilitas-mewah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
