Menteri Komunikasi Malaysia, Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil, mengatakan kedua negara memiliki kesamaan kepentingan dalam menghadapi tantangan pengawasan perusahaan teknologi yang melayani ratusan juta hingga miliaran pengguna di berbagai negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Fahmi dalam rangkaian Bali Tech Week 2026 di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Selasa (20/10).

“Saya ingin menekankan kepada Anda semua bahwa kedua kementerian kami memiliki hubungan kerja yang baik, bahkan sangat baik, karena kami memiliki tantangan dan kepentingan bersama,” ujar Fahmi.

Menurutnya, pengawasan terhadap perusahaan teknologi global membutuhkan kerja sama lintas negara. Pasalnya, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki nilai pasar yang besar dan jangkauan layanan luas, sementara kehadiran fisik mereka di setiap negara tidak selalu sebanding dengan skala operasionalnya.

Fahmi menilai pemerintah tidak bisa menangani persoalan tersebut secara terpisah. Kolaborasi diperlukan untuk memperkuat komunikasi, dialog, dan penyusunan kebijakan agar platform digital lebih bertanggung jawab terhadap keselamatan penggunanya.

Ia juga menyinggung hubungan kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, serta Menteri Pengembangan Digital dan Informasi Singapura, Josephine Teo.

Ketiga negara, kata Fahmi, memiliki kepentingan yang sama dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman, meskipun masing-masing menerapkan pendekatan regulasi dan mekanisme perlindungan yang berbeda.

Malaysia Terapkan Batas Usia 16 Tahun untuk Media Sosial

Fahmi menjelaskan, Malaysia menerapkan batas usia minimum 16 tahun untuk kepemilikan akun media sosial. Pemerintah juga mendorong penguatan sistem verifikasi usia agar ketentuan tersebut dapat diterapkan secara efektif.

Salah satu mekanisme yang dibahas bersama perusahaan teknologi adalah electronic Know Your Customer (e-KYC), yakni proses verifikasi identitas secara elektronik. Sistem ini diharapkan membantu platform memastikan usia pengguna sebelum memberikan akses untuk membuat akun.

Menurut Fahmi, penetapan batas usia tersebut mempertimbangkan tahap perkembangan remaja dan kesiapan mereka dalam menjalankan tanggung jawab pribadi.

Ia mencontohkan aturan di Malaysia yang memperbolehkan seseorang memperoleh izin mengendarai sepeda motor mulai usia 16 tahun. Menurutnya, akses terhadap media sosial juga perlu mempertimbangkan kemampuan anak dalam menghadapi risiko dan bertanggung jawab di lingkungan digital.

Meski demikian, Fahmi menegaskan bahwa kebijakan pembatasan usia bukan berarti pemerintah mengabaikan manfaat internet. Ruang digital tetap memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan, komunikasi, dan pengembangan pengetahuan anak.

Tantangannya adalah memastikan anak dapat memanfaatkan teknologi secara aman sesuai usia dan tingkat kematangannya.

Indonesia Dorong Keamanan Digital Sejak Tahap Perancangan

Di Indonesia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menegaskan bahwa perlindungan masyarakat, terutama anak-anak, menjadi prioritas dalam membangun ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab.

Menurut Meutya, keberhasilan kebijakan perlindungan anak tidak cukup diukur dari jumlah akun yang dinonaktifkan. Pemerintah juga mendorong perusahaan teknologi menerapkan prinsip safety by design, yaitu memasukkan aspek keamanan sejak tahap perancangan produk dan layanan digital.

“Ujungnya kita bukan mengejar angka-angka deaktivasi saja, tapi bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi raksasa dunia ini mau kemudian menerapkan safety by design,” ujar Meutya saat membuka Bali Tech Week 2026 di Senin (19/10).

Prinsip tersebut mencakup pengaturan fitur, sistem rekomendasi konten, serta mekanisme perlindungan yang dirancang untuk mengurangi risiko terhadap anak dan pengguna secara umum.

Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.

Melalui aturan pelaksanaannya, pemerintah mulai menerapkan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi secara bertahap sejak 28 Maret 2026.

Sejumlah perusahaan teknologi telah melaporkan penyesuaian layanan, termasuk penonaktifan akun pengguna yang belum memenuhi persyaratan usia.

Meutya menyebut TikTok telah melaporkan penonaktifan sekitar sembilan juta akun pengguna anak. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya perlindungan tidak boleh berhenti pada penutupan akun, melainkan harus diikuti perbaikan sistem keamanan platform secara menyeluruh.

“Artinya, dari awal desain dari produk ini harus aman bagi anak-anak dan secara umum masyarakat Indonesia,” katanya.

Artikel Indonesia dan Malaysia Kompak Batasi Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebiasaan membagikan foto, video, informasi, maupun cerita mengenai anak di media sosial dikenal dengan istilah sharenting. Dalam perkembangannya, konten yang awalnya dibuat untuk berbagi pengalaman keluarga atau hiburan dapat memiliki nilai ekonomi ketika dikaitkan dengan berbagai bentuk monetisasi.

Fenomena tersebut menjadi perhatian lima mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam Tim Teman Tumbuh Program Kreativitas Mahasiswa Riset Humaniora (PKM-RSH).

Mereka mengkaji praktik tersebut melalui penelitian berjudul “Masa Kecil dalam Etalase Digital: Eksploitasi Digital melalui Praktik Monetisasi Konten Anak di Era Sharenting.”

Tim Teman Tumbuh terdiri atas Phedra Annabelle, Laurensius Yuniarta, Shallom Gracia, Giasinta Anra, dan Leonardo. Penelitian dilakukan dengan menganalisis sejumlah konten di TikTok serta mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan isu perlindungan anak.

Wawancara juga melibatkan pemangku kebijakan dan pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam melihat praktik sharenting. Penelitian tersebut mendapat pendampingan dari Mashita Phitaloka Fandia Purwaningtyas.

Ketua Tim Teman Tumbuh, Phedra Annabelle, mengatakan perkembangan platform digital membuat konten yang melibatkan anak tidak hanya menjadi sarana berbagi cerita, tetapi juga berpotensi menghasilkan pendapatan.

Menurutnya, anak dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembuatan konten yang memberikan keuntungan melalui sejumlah mekanisme monetisasi.

“Dalam situasi ini, anak tidak lagi sekadar menjadi sosok yang muncul di dalam video. Anak dapat berubah menjadi bagian dari strategi konten, bahkan menjadi ‘aset digital’ yang membantu menghasilkan keuntungan,” ujar Phedra dikutip dari laman ugm, Rabu (30/9).

Tiga Peran Anak dalam Konten yang Dimonetisasi

Dari penelitian tersebut, Tim Teman Tumbuh menemukan tiga peran anak yang paling banyak muncul dalam praktik hidden exploitation atau eksploitasi tersembunyi.

Pertama, anak berperan sebagai pengguna atau konsumen produk. Dalam posisi ini, anak menggunakan atau berinteraksi langsung dengan produk yang ditampilkan dalam konten.

Kedua, anak ditempatkan sebagai aktor cilik yang mengikuti alur maupun skenario tertentu sesuai kebutuhan konten.

Ketiga, anak berperan sebagai pemberi testimoni. Pengalaman, ucapan, hingga reaksi anak dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bahwa sebuah produk layak digunakan atau dibeli.

Phedra menilai orang tua memang mempunyai peran besar dalam pengasuhan serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak. Namun, hal tersebut tidak berarti anak kehilangan hak atas privasinya.

Teknologi digital juga membuat batas antara kehidupan pribadi dan konsumsi publik menjadi semakin sulit dipisahkan. Foto atau video yang semula hanya dimaksudkan untuk dibagikan kepada keluarga dapat menyebar lebih luas dan ditonton jutaan orang.

Informasi yang terlihat sederhana saat ini juga berpotensi menjadi bagian dari jejak digital anak dalam jangka panjang.

“Bagi kami, persoalannya bukan tentang melarang orang tua membagikan momen bersama anak, tetapi tentang memastikan apakah hak dan privasi anak tetap diperhatikan dalam prosesnya,” tegasnya.

Regulasi Dinilai Belum Spesifik Mengatur Sharenting

Phedra mengatakan, dari sisi regulasi di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) belum secara khusus menjelaskan praktik sharenting yang dilakukan orang tua.

Terlebih ketika anak menjadi bagian dari konten yang dibuat sekaligus dimonetisasi.

“Perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya membicarakan apa yang dilakukan oleh platform. Ada pula persoalan mengenai bagaimana orang tua sebagai pembuat dan pengendali konten menggunakan data, identitas, serta kehidupan pribadi anak,” tambahnya.

Karena itu, Tim Teman Tumbuh mendorong sejumlah langkah untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan literasi digital bagi orang tua dan anak, memperkuat regulasi, membangun kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan sistem platform yang lebih aman.

“Literasi digital itu bukan cuma soal bisa menggunakan media sosial atau gawai. Orang tua juga perlu paham soal privasi anak, risiko ketika membagikan informasi pribadi, dan bagaimana jejak digital itu bisa berdampak ke anak di kemudian hari,” katanya.

Menurut Phedra, peningkatan literasi saja belum cukup. Perlindungan anak juga membutuhkan regulasi yang lebih kuat, kolaborasi berbagai pihak, serta sistem perlindungan anak dari platform digital.

“Jadi, jangan hanya melihat platform sebagai pihak yang bertanggung jawab, tetapi keluarga juga harus menjadi bagian dari upaya perlindungan anak di ruang digital,” tuturnya.

Tim Teman Tumbuh menilai pembahasan mengenai persoalan ini perlu terus dilakukan. Tujuannya bukan untuk melarang orang tua membagikan cerita maupun momen bersama anak, melainkan mendorong mereka lebih bijak dalam menentukan informasi yang dibagikan, alasan membagikannya, serta pihak yang memperoleh manfaat dari konten tersebut.

Foto, video, maupun cerita yang dianggap biasa ketika anak masih kecil bisa memiliki makna berbeda ketika mereka beranjak dewasa.

“Karena itu, ruang digital juga perlu menjadi ruang yang aman bagi anak, termasuk dalam menjaga privasi dan kehidupan pribadinya,” imbuhnya.

Artikel Di Balik Konten Lucu Anak, Ada Potensi Eksploitasi Tersembunyi? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Besaran denda yang disiapkan berbeda berdasarkan skala platform. Untuk platform digital berskala besar atau global, denda dapat mencapai 6 persen dari pendapatan global.

Sementara itu, sanksi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat dalam negeri akan disesuaikan dengan skala usaha. Denda maksimal ditetapkan sebesar Rp1 miliar bagi usaha mikro, Rp5 miliar untuk usaha kecil, dan Rp10 miliar untuk usaha menengah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pemberian sanksi diperlukan agar kewajiban platform dalam melindungi anak tidak hanya bersifat aturan, tetapi juga memiliki konsekuensi apabila dilanggar.

“Untuk platform digital skala besar atau global, denda yang kami rumuskan sebesar 6 persen dari pendapatan global. Sementara untuk PSE privat dalam negeri, besaran dendanya disesuaikan dengan skala usaha,” ujar Meutya dalam Konferensi Pers Progres Implementasi PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Senin (14/9).

Besaran Denda Sudah Dikonsultasikan

Meutya menjelaskan, formulasi besaran denda tersebut tidak ditetapkan secara sepihak. Pemerintah telah melakukan konsultasi publik dan sosialisasi dengan PSE privat sebelum rumusan disusun.

Menurut dia, pembahasan juga telah melibatkan sejumlah platform yang masuk dalam kategori berisiko tinggi. Rumusan besaran sanksi kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk diproses lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Sebelum formulasi ditetapkan, ini sudah melalui konsultasi publik, sudah melalui penyampaian resmi kepada PSE terutama ke delapan platform (berisiko tinggi) dan juga sudah resmi diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dibahas dan ditetapkan dalam PP PNBP bersama kementerian terkait,” jelasnya.

Adapun delapan platform yang sejak awal dikategorikan memiliki profil risiko tinggi adalah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigolive, dan Roblox.

Denda PSE Dalam Negeri Disesuaikan Skala Usaha

Lebih lanjut, Meutya mengatakan pengelompokan skala usaha PSE privat dalam negeri dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PP Nomor 7 Tahun 2021.

Dengan skema tersebut, besaran sanksi tidak disamaratakan bagi seluruh PSE. Kemampuan dan skala usaha menjadi salah satu dasar dalam menentukan nilai denda yang dapat dikenakan.

Penerapan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan PP TUNAS. Kemkomdigi menyiapkan instrumen hukum agar setiap platform memiliki kepastian mengenai kewajiban mereka dalam memberikan perlindungan kepada anak di ruang digital.

Artikel Platform Digital Bisa Didenda 6 Persen Pendapatan Global Jika Langgar PP TUNAS pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Peluncuran buku saku tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Program ini digagas Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Kebudayaan serta sejumlah mitra.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan buku saku itu memuat sekitar 100 jenis permainan dan aktivitas yang dapat menjadi pilihan bagi orang tua untuk mengisi waktu anak setelah adanya pembatasan penggunaan gawai.

Menurut Meutya, panduan tersebut disusun agar keluarga memiliki lebih banyak alternatif kegiatan yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi tumbuh kembang anak.

“Ini merupakan pegangan bagi orang tua agar memiliki banyak pilihan aktivitas, baik permainan tradisional maupun permainan sederhana lainnya yang dapat mengurangi risiko anak terpapar kecanduan gawai, konten berbahaya, maupun komunikasi dengan orang yang tidak dikenal,” ujar Meutya dalam Festival Generasi Berani Exploring yang digelar dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 di Cibis Park, Sabtu (25/7).

Ia menambahkan, isi buku akan terus diperbarui seiring pendataan permainan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia sehingga koleksi aktivitas di dalamnya semakin beragam.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 2.500 permainan tradisional yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Namun, banyak di antaranya mulai ditinggalkan karena meningkatnya penggunaan perangkat digital oleh anak-anak.

Melalui implementasi PP Tunas, pemerintah ingin menghidupkan kembali permainan tradisional agar menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas.

“Kita ingin permainan tradisional kembali dimainkan di rumah, sekolah, maupun komunitas. Selain menyehatkan, permainan ini juga mengandung nilai budaya dan membangun karakter anak,” kata Fadli.

Ia menjelaskan, promosi permainan tradisional akan dilakukan secara lebih luas melalui museum, situs budaya, kawasan cagar budaya, hingga berbagai platform digital agar semakin dikenal generasi muda.

Meutya menegaskan, peluncuran Buku Saku Generasi Berani Exploring merupakan awal dari gerakan yang akan diperluas ke berbagai daerah melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta.

Distribusi buku akan dilakukan secara bertahap dalam bentuk cetak maupun digital sehingga dapat diakses lebih banyak keluarga di seluruh Indonesia.

“Gerakan ini akan terus berjalan. Kami akan menentukan daerah-daerah prioritas agar semakin banyak keluarga memperoleh alternatif aktivitas yang sehat bagi anak-anak,” ujarnya.

Menutup acara, Meutya mengajak anak-anak Indonesia untuk berani mencoba hal baru, tidak takut menghadapi kegagalan, serta terus melestarikan budaya bangsa melalui permainan tradisional.

“Belajar berani adalah bekal penting untuk menghadapi kehidupan. Jangan takut jatuh, karena setiap kali jatuh kita harus bangkit lagi. Terus maju dan cintai budaya Indonesia, termasuk permainan tradisional yang menjadi bagian dari jati diri bangsa,” tutupnya.

Artikel Kurangi Kecanduan Gawai, Pemerintah Luncurkan Buku Saku 100 Permainan Tradisional pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Temuan tersebut merujuk pada riset Evident Institute terkait kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang mulai berlaku sejak 28 Maret 2026. Dalam regulasi itu, platform digital diwajibkan membatasi akses anak, dengan tenggat evaluasi mandiri hingga 6 Juni 2026.

Direktur Eksekutif Evident Institute, Rinatania Anggraeni Fajriani, menilai kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam aspek tata kelola publik untuk melindungi anak. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis agar implementasi berjalan optimal.

“Regulasi yang sudah diterapkan harus didukung kemampuan teknis yang memadai agar benar-benar mampu melindungi anak dari konten negatif di ruang digital,” ujar Anggraeni dalam keterangan tertulis, Senin (4/5).

Dilansir dari laman berita satu, survei yang melibatkan 1.050 responden dari wilayah urban, mayoritas Jakarta, menunjukkan bahwa orang tua telah melakukan pengawasan aktif, meski masih merasa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Sebanyak 91 persen responden mengaku membatasi durasi penggunaan gawai anak, sementara 83,6 persen rutin memantau aktivitas digital mereka.

Meski demikian, 59,3 persen responden menilai sistem verifikasi usia saat ini belum efektif. Bahkan, 38 persen menyebut platform digital belum menyediakan mekanisme verifikasi yang jelas.

“Kondisi ini mengindikasikan perlindungan berbasis platform masih lemah dan belum sepenuhnya dirasakan pengguna. Akibatnya, beban pengawasan lebih banyak bertumpu pada orang tua, sementara fitur pengamanan dari platform belum berjalan optimal,” lanjut Anggraeni.

Evident Institute menilai PP Tunas berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Namun, implementasi kebijakan ini dinilai memerlukan langkah lanjutan yang konsisten agar tidak berhenti pada aspek administratif semata.

Tanpa dukungan standar teknis yang jelas, penegakan sanksi terhadap platform, serta peningkatan literasi publik, kebijakan ini berisiko tidak berjalan maksimal. Hal tersebut tercermin dari 24,2 persen responden yang belum mengetahui waktu mulai berlakunya aturan.

Tim peneliti juga mengidentifikasi sejumlah celah dalam implementasi PP Tunas. Pertama, dari sisi teknis, yakni keterbatasan fitur verifikasi usia di platform media sosial yang dinilai belum memadai dan sulit diakses. Kedua, rendahnya tingkat pemahaman publik terhadap detail kebijakan, di mana sebagian besar responden hanya mengetahui secara umum tanpa memahami implementasi secara rinci.

Ketiga, peran institusi pendidikan dinilai belum optimal dalam menyosialisasikan pembatasan usia penggunaan media sosial, meskipun edukasi terkait risiko digital mulai diberikan.

Dalam konteks ini, keterlibatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dinilai krusial untuk memperluas jangkauan edukasi sekaligus memastikan konsistensi penerapan kebijakan.

“Ketiga celah tersebut saling berkaitan dan berpotensi memperlebar jarak antara tujuan regulasi dan praktik di lapangan,” katanya.

Survei ini melibatkan responden dengan mayoritas berdomisili di Jakarta (59,6 persen), didominasi perempuan (67,4 persen), serta kelompok usia 21–30 tahun (40,1 persen). Temuan ini merefleksikan perspektif masyarakat urban yang dekat dengan teknologi digital dan tidak dimaksudkan sebagai gambaran nasional secara keseluruhan.

Artikel Orang Tua Mulai Rasakan Dampak PP Tunas, Tapi Masih Ada Celah Serius pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP Tunas.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/4), Meutya menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini sangat relevan dengan regulasi, mengingat dominasi pengguna anak di platform tersebut. Dari total 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, sekitar 23 juta di antaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 16 tahun.

“Roblox telah menghilangkan fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal untuk anak dengan usia kurang dari 16 tahun dan 13 tahun. Langkah ini sejalan dengan aspek utama dalam aturan pemerintah, yakni pembatasan komunikasi dengan orang tak dikenal serta pengendalian konten,” ujar Meutya.

Tak hanya itu, Roblox juga menghadirkan fitur pengaturan waktu layar (screen time) yang bisa dikontrol orang tua untuk membantu membatasi durasi bermain anak dan menekan potensi kecanduan gim.

Meutya mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah mengantongi komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas dari sejumlah platform digital besar, seperti Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, YouTube, dan TikTok.

Upaya perlindungan anak ini juga diperkuat oleh dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. “Kami sangat terbantu dengan aturan jika anak-anak sekolah tidak membawa gawai ke sekolah,” imbuhnya.

Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, turut mengapresiasi langkah tegas Kemkomdigi dalam mengimplementasikan PP Tunas. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi benteng penting untuk melindungi generasi muda dari paparan radikalisme dan propaganda terorisme di ruang digital.

“Kami sudah melakukan pencegahan terhadap 112 anak-anak yang terpapar terorisme melalui media sosial,” ungkap Komjen Eddy.

Ia menambahkan, BNPT akan terus melakukan langkah mitigasi secara berkelanjutan agar anak-anak tidak menjadi target jaringan teroris yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan paham radikal.

Artikel Roblox Terapkan Verifikasi Usia dan Pembatasan Fitur untuk Anak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai langkah tersebut mencerminkan komitmen nyata TikTok dalam menerapkan kebijakan pemerintah secara transparan.

“TikTok menjadi yang pertama melaporkan angka penonaktifan dan yang pertama menunjukkan bahwa komitmen dibarengi juga oleh langkah-langkah nyata yang secara transparan disampaikan kepada publik melalui Kemkomdigi,” ujar Meutya dalam konferensi pers usai pertemuan dengan perwakilan TikTok di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa (28/4)

Dalam kesempatan tersebut, Meutya didampingi sejumlah pejabat, antara lain Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya. Turut hadir pula perwakilan TikTok Indonesia, termasuk Head of Public Policy Hilmi Adrianto dan Public Policy Lead-UGC Richard Anggoro.

Ia menjelaskan, hingga 10 April 2026 jumlah akun anak yang telah dinonaktifkan mencapai 780 ribu. Angka tersebut kemudian meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

“Maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok sejak 28 Maret 2026,” jelasnya.

Selain penonaktifan akun, TikTok juga menyampaikan rencana aksi kepatuhan yang lebih terukur, termasuk penguatan penanganan kejahatan digital seperti judi online.

“Tadi kita juga tidak hanya membicarakan mengenai penonaktifan akun-akun anak, tapi dari bagaimana juga kejahatan-kejahatan digital seperti judi online bisa terus ditingkatkan penanganannya, khususnya yang ada di platform TikTok,” kata Meutya.

Menurutnya, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 pada 28 Maret 2026, Kemkomdigi melihat adanya upaya peningkatan pengawasan melalui sistem verifikasi usia yang lebih ketat. Meski demikian, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kendala teknis bagi sebagian pengguna.

“Sehingga jika ada gangguan-gangguan sedikit, tadi disampaikan oleh pihak TikTok bahwa kalau memang ada akun orang dewasa yang tidak sengaja ikut ternonaktifkan maka segera laporkan untuk normalisasi dan akan segera dilakukan penanganan dengan lebih cepat,” ujarnya.

Meutya menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi TikTok, tetapi juga untuk seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Ia pun mengimbau seluruh platform digital yang telah menyatakan komitmen kepatuhan untuk segera menyampaikan langkah konkret yang telah dilakukan kepada publik melalui Kemkomdigi.

Artikel Aturan Berlaku, TikTok Tutup 1,7 Juta Akun Anak di Bawah 16 Tahun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Program ini digagas oleh Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau dikenal dengan PP Tunas. Inisiatif ini bertujuan memperkuat literasi digital anak agar mampu menggunakan teknologi secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Direktur Jenderal KPM Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa literasi digital tidak sekadar kemampuan teknis menggunakan gawai atau internet.

“Melalui Sahabat Tunas, kami mengajak anak-anak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Peran orang tua juga sangat penting dalam mendampingi serta mengawasi aktivitas daring anak-anaknya,” ujarnya dalam kegiatan di Yogyakarta, Jumat (7/11).

Fifi menambahkan, pendampingan terhadap anak di dunia digital harus dilakukan secara seimbang. Anak perlu memahami batasan konten yang layak diakses, mampu mengatur waktu antara belajar dan bermain, serta tetap aktif berinteraksi di dunia nyata.

Pesan literasi digital tersebut disampaikan dengan pendekatan budaya yang menarik. Dalang cilik Adimas Alby Elsani Widyaputra menampilkan lakon wayang golek interaktif yang mengangkat tema etika di ruang digital. Melalui tokoh-tokoh pewayangan, Adimas menggambarkan bagaimana PP Tunas menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi anak-anak dari paparan konten berisiko dan perilaku negatif di internet.

Selain pertunjukan wayang, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 siswa SD dan MTs yang turut menampilkan seni silat, permainan tradisional, hingga pameran aplikasi dan gim karya santri. Beragam aktivitas tersebut menunjukkan bahwa Sahabat Tunas tidak hanya berfokus pada dunia digital, tetapi juga mendorong anak untuk tetap kreatif dan produktif di luar layar.

Artikel Ketika Para Santri Belajar Etika Digital Lewat Wayang Golek pertama kali tampil pada Katafoto.id.