Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan peluncuran Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7).

“Jadi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar Rp170 triliun. Sepuluh miliar dolar kita hemat,” ujar Presiden.

Potensi sumber daya alam dinilai sangat besar

Selain menyoroti keberhasilan program biodiesel, Presiden juga mengungkapkan kabar mengenai potensi sumber daya alam Indonesia yang dinilai sangat menjanjikan.

Menurut Prabowo, tim ekspedisi ilmiah yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sejumlah perguruan tinggi, serta didukung TNI baru saja menemukan cadangan emas dan berbagai mineral dalam jumlah besar di kawasan Pegunungan Papua.

Temuan tersebut, kata Presiden, menjadi modal penting untuk memperkuat perekonomian nasional di masa mendatang.

Ajak seluruh elemen bangsa menjaga Indonesia

Presiden menilai berbagai potensi yang dimiliki Indonesia harus diimbangi dengan komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga negara dari berbagai ancaman yang dapat menghambat pembangunan.

Ia menegaskan pentingnya memberantas korupsi, penyelundupan, peredaran narkotika, hingga praktik perjudian daring yang dinilai merugikan negara dan masyarakat.

“Masa depan kita sangat baik, sangat cerah. Tinggal kita sekarang merintis terus, meneruskan apa yang sudah dirintis pendahulu kita. Menjaga bangsa kita, menjaga republik kita. Kita harus hentikan korupsi, harus kita hentikan penyelundupan. Harus kita hentikan narkotika, harus kita hentikan judol,” tegas Presiden.

Kesejahteraan petani disebut terus meningkat

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti meningkatnya kesejahteraan petani sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, daya beli petani mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dari bertambahnya pembelian kendaraan hingga semakin banyak petani yang mampu menunaikan ibadah umrah.

“Ini tujuan pembangunan kita. Rakyat kita harus makmur dan kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh menerima bahwa rakyat kita harus miskin. Kita negara yang kaya, rakyat kita juga harus nikmati kekayaan itu,” ujar Presiden.

Pengembangan biodiesel diminta tidak berhenti di B50

Di hadapan para ilmuwan, akademisi, dan jajaran Pertamina, Presiden meminta riset serta pengembangan biodiesel terus dilanjutkan agar kandungan energi nabati dalam bahan bakar nasional semakin meningkat.

Prabowo berharap implementasi Biodiesel B50 menjadi pijakan menuju pengembangan B60 bahkan lebih tinggi di masa depan.

“Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus. Teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu. Teruskan, jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60,” katanya.

Tokoh pengembang biodiesel akan diberi penghargaan

Sebagai bentuk apresiasi, Presiden menginstruksikan agar seluruh pihak yang berkontribusi dalam pengembangan Biodiesel B50 didata untuk memperoleh tanda kehormatan.

Prabowo juga mengapresiasi perjalanan panjang pengembangan biodiesel nasional yang dimulai dari campuran B2,5 pada 2008 hingga kini mencapai B50 melalui delapan tahap pengembangan.

“Tadi saya diberi laporan dari B2,5 tahun 2008 sampai B50 tahun 2026 melalui delapan tahap. Dan tahap B50 adalah tahap ke-8 yang dilaunching oleh Presiden ke-8,” tutur Presiden.

Peluncuran Biodiesel B50 dinilai menjadi pencapaian penting dalam upaya mewujudkan kemandirian energi Indonesia. Pemerintah optimistis pemanfaatan energi nabati, didukung inovasi teknologi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, akan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Artikel Resmikan B50, Prabowo Sebut Indonesia Hemat Rp170 Triliun dari Impor Energi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sebelum tiba di lokasi, Presiden Prabowo dan PM Modi terlebih dahulu menikmati panorama Candi Prambanan dari udara. Helikopter yang membawa kedua pemimpin sempat mengitari kawasan situs warisan dunia UNESCO tersebut, sehingga keduanya dapat menyaksikan kemegahan kompleks candi dari ketinggian.

Setibanya di kawasan Prambanan, Presiden Prabowo dan PM Modi disambut dengan pertunjukan tari Ramashinta yang diiringi alunan gamelan khas Jawa.

Tarian klasik gaya Yogyakarta tersebut dibawakan oleh empat penari cilik dari Paguyuban Kesenian Suryo Kencono yang memerankan tokoh-tokoh dalam epos Ramayana, yakni Prabu Ramawijaya, Dewi Shinta, Raden Lesmana, dan Raden Wibisana.

Penyambutan ini dinilai memiliki makna simbolis karena kisah Ramayana juga terpahat pada relief Candi Prambanan. Epos yang berasal dari India tersebut dipadukan dengan seni budaya Jawa, mencerminkan hubungan budaya yang telah terjalin sejak lama antara Indonesia dan India.

Dalam kunjungan tersebut, PM Narendra Modi juga melaksanakan ibadah umat Hindu di Candi Siwa.

Secara bersamaan, sekitar 290 pandita dan umat Hindu mengikuti doa bersama di kawasan Candi Wisnu dan Candi Brahma. Mereka duduk bersila menghadap Candi Siwa, menciptakan suasana yang khidmat selama prosesi berlangsung.

Setelah meninjau kompleks candi dan mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan, Presiden Prabowo dan PM Modi melanjutkan agenda di Plataran Prambanan.

Di lokasi tersebut, kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan sekaligus penunjukan plakat kerja sama konservasi warisan budaya Indonesia-India untuk Candi Prambanan.

Kerja sama tersebut menjadi simbol komitmen kedua negara dalam memperkuat upaya pelestarian situs warisan budaya sekaligus mempererat hubungan bilateral melalui bidang kebudayaan.

Melalui kunjungan ini, Indonesia dan India kembali menegaskan bahwa kebudayaan merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat persahabatan, kerja sama, serta hubungan antarmasyarakat kedua negara.

Suasana Kompleks Candi Prambanan dari ketinggian di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres)

Suasana Kompleks Candi Prambanan dari ketinggian di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres)

Suasana Kompleks Candi Prambanan dari ketinggian di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres)

Anak-anak menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi pada kunjungan ke Kompleks Candi Prambanan, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres/Laily Rachev)

Iring-iringan kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi pada kunjungan ke Kompleks Candi Prambanan, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres/Laily Rachev)

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi memberi salam kepada para pandita dan umat Hindu di Candi Siwa, Kompleks Candi Prambanan, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres/Laily Rachev)

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi memberi salam kepada para pandita dan umat Hindu di Candi Siwa, Kompleks Candi Prambanan, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres/Laily Rachev)

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi memberi salam kepada para pandita dan umat Hindu di Candi Siwa, Kompleks Candi Prambanan, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres/Laily Rachev)

Presiden Prabowo Subianto mendampingi Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi usai melaksanakan ibadah umat Hindu di Candi Siwa, Kompleks Candi Prambanan, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres/Laily Rachev)

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi memberi sambutan pada kunjungannya ke Kompleks Candi Prambanan, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres/Laily Rachev)

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi berjabat tangan usai membuka plakat kerja sama konservasi warisan budaya Indonesia-India di Kompleks Candi Prambanan, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres/Laily Rachev)

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi memberi salam di Kompleks Candi Prambanan, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres/Laily Rachev)

Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi memberi salam usai membuka plakat kerja sama konservasi warisan budaya Indonesia-India di Kompleks Candi Prambanan, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (08/07/2026) (katafoto/HO/BPMI Setpres/Laily Rachev)

Artikel Momen Prabowo Dampingi PM Modi Menikmati Kemegahan Candi Prambanan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Peraturan tersebut ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2025 dan diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Regulasi itu kemudian dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 173.

Dalam lampiran Perpres dijelaskan bahwa ancaman terhadap pertahanan negara dibagi menjadi tiga kategori, yakni ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Pemerintah mendefinisikan ancaman nonmiliter sebagai berbagai bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan tanpa menggunakan senjata, namun dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh bangsa Indonesia.

Pada bagian analisis ancaman, pemerintah menguraikan bahwa ancaman nonmiliter dapat muncul dalam berbagai dimensi, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, keselamatan umum, hingga legislasi.

“Ancaman tersebut berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, teknologi, keselamatan umum, dan legislasi antara lain penyebaran ideologi terlarang, lunturnya nilai nasionalisme dan penyebaran paham ateisme, separatisme, terorisme, radikalisme, perang informasi, krisis ekonomi, judi daring, pinjaman daring ilegal, perdagangan ilegal (illegal trafficking), perompakan, pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang, dan penyebaran budaya lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ),” demikian bunyi lampiran Perpres tersebut.

Selain daftar tersebut, regulasi juga memasukkan serangan siber, ancaman terhadap objek vital nasional, dampak pemanasan global, kebocoran instalasi nuklir, ancaman biologis, kimia, radioaktif, bencana alam, hingga wabah penyakit sebagai bagian dari ancaman nonmiliter yang perlu diantisipasi.

Meski memasukkan penyebaran budaya LGBTQ dalam daftar ancaman nonmiliter, Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai dasar atau alasan pengelompokan tersebut.

Pada bagian pendahuluan, pemerintah hanya menjelaskan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global, telah menghadirkan berbagai tantangan baru. Tantangan itu antara lain polarisasi politik, penyebaran disinformasi, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta infiltrasi budaya melalui teknologi informasi yang dinilai berpotensi memengaruhi kepentingan nasional.

Dokumen kebijakan tersebut juga menegaskan pentingnya pembangunan karakter bangsa melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, ajaran agama, semangat Bhinneka Tunggal Ika, persatuan nasional, serta moralitas sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan negara.

Artikel Pemerintah Tetapkan Penyebaran Budaya LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan perhatian Presiden terhadap penguatan sektor pertanian dan perikanan nasional, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Lencana kehormatan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Panitia PENAS XVII sekaligus Ketua Umum KTNA Nasional, Muhammad Yadi Sofyan Noor, di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari petani dan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia.

Dalam sambutannya, Yadi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Presiden Prabowo yang dinilai memiliki keberpihakan kuat terhadap pembangunan sektor pangan nasional.

“Atas nama keluarga besar Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian beliau, kepedulian beliau, dukungan beliau, serta keberpihakan kepada petani dan nelayan,” ujar Yadi.

Menurutnya, PENAS menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak, mulai dari petani, nelayan, penyuluh, akademisi, pelaku usaha, pemerintah hingga sektor swasta untuk bersama-sama memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Yadi juga menilai kehadiran Presiden di tengah para pelaku sektor pangan memberikan dorongan moral yang besar untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas.

“Kehadiran Bapak Presiden menjadi kehormatan sekaligus penyemangat bagi kami untuk berkarya, berinovasi, berkontribusi dalam pembangunan pertanian,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan kepadanya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para petani dan nelayan yang selama ini berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Menurut Presiden, keberhasilan yang diraih sektor pangan saat ini tidak lepas dari kerja keras, dedikasi, dan semangat para petani serta nelayan yang terus memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia, terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh, saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat, sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik Indonesia,” ujar Presiden.

Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperkuat sektor pertanian dan perikanan melalui berbagai program strategis. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di masa mendatang.

Artikel Di Hadapan Ribuan Petani, Prabowo Terima Penghargaan Adi Bhakti Tani Nelayan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Bandar Lampung, Rabu (10/6). Dalam sambutannya, Presiden mengajak para pelaku usaha untuk menatap masa depan dan meninggalkan berbagai praktik yang bertentangan dengan hukum.

“Sudahlah, tidak apa-apa dosa kita tutup. Kita bangkit ke depan. Sekarang, jangan coba-coba melanggar hukum!” tegas Prabowo.

Menurutnya, kemajuan teknologi membuat peluang untuk menyembunyikan pelanggaran semakin kecil. Prabowo menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang kini mampu membantu mengungkap berbagai penyimpangan secara lebih cepat dan akurat.

Ia menjelaskan bahwa teknologi tersebut dapat memeriksa serta menganalisis dokumen dalam jumlah besar hanya dalam waktu singkat. Dengan kemampuan itu, berbagai bentuk manipulasi maupun pelanggaran hukum akan lebih mudah ditemukan.

Selain menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, Prabowo juga menyoroti peran strategis generasi pengusaha muda dalam menentukan masa depan perekonomian nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Karena itu, para anggota Hipmi yang saat ini tengah merintis dan mengembangkan usaha diperkirakan akan menjadi pelaku utama dunia bisnis pada masa mendatang.

Atas dasar itu, Presiden menegaskan dirinya akan terus mengawasi perjalanan para pengusaha agar tetap menjalankan usaha secara benar dan tidak mengkhianati kepentingan bangsa.

“Saya nanti di Hambalang monitor kalian di bawah kalau belum dipanggil Yang Maha Kuasa. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun cari kau. Jangan main-main kau, kau melanggar, khianati Merah Putih, aku turun, aku cari kau!” tegasnya.

Pernyataan tersebut disambut antusias oleh peserta Munas Hipmi XVIII yang hadir dalam acara tersebut.

Prabowo kembali menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan bisnis semata, tetapi juga harus didasarkan pada integritas, kepatuhan terhadap hukum, serta komitmen menjaga kepentingan nasional dan Merah Putih.

Artikel Prabowo ke Pengusaha: Jangan Khianati Merah Putih, Aku Cari Kau pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6).

“Semua penegak hukum harus kita perkuat,” tegas Prabowo.

Menurut Presiden, keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada sistem pengawasan yang kuat, akuntabel, dan transparan. Karena itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas lembaga pengawas agar mampu mengawal program prioritas nasional tersebut secara optimal.

Prabowo mengatakan pemerintah siap memberikan dukungan yang diperlukan, baik berupa tambahan personel maupun fasilitas operasional bagi institusi yang terlibat dalam pengawasan program.

Sejumlah lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan MBG antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung.

Menurutnya, penguatan terhadap lembaga-lembaga tersebut diperlukan agar pengawasan penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

“Jaksa Agung berapa yang kau perlu? Saya penuhi, kalau perlu (uang sitaan) yang sekian triliun kau pakai untuk memperkuat (Kejaksaan Agung),” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan tidak akan mentoleransi siapa pun yang berupaya menyalahgunakan atau mencuri uang negara. Ia menilai setiap rupiah yang berasal dari anggaran negara harus dipertanggungjawabkan, terutama ketika digunakan untuk program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi dan masa depan generasi muda Indonesia.

“Saya tidak mau NKRI dilecehkan! Saya tidak mau Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Tidak ada pengecualian,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.

Komitmen penguatan pengawasan itu disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program MBG.

Pada Selasa (2/6), Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Dalam waktu yang sama, dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga diberhentikan dari jabatannya.

Sehari setelah pencopotan tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, mereka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus tersebut menjadi sorotan publik mengingat Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.

Sebagai bagian dari langkah pembenahan organisasi, Presiden Prabowo juga menunjuk jajaran pimpinan baru di Badan Gizi Nasional. Posisi Kepala BGN kini dijabat Nanik S. Deyang, sementara jabatan Wakil Kepala BGN dipercayakan kepada Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Artikel Prabowo Murka Soal Korupsi MBG: Jangan Ada yang Curi Uang Rakyat! pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Salah satu poin utama dalam aturan baru ini adalah perubahan susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar menyesuaikan struktur kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan tugas komite dalam mengawal pengembangan proyek KCJB.

Berdasarkan Perpres yang dikutip pada Jumat (29/5/2026), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ditunjuk sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sementara jabatan Wakil Ketua dipegang oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Keanggotaan komite juga melibatkan sejumlah pejabat penting pemerintah, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Selain melakukan penyesuaian struktur organisasi, Perpres Nomor 29 Tahun 2026 juga memperjelas tugas dan kewenangan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dalam Perpres tersebut, komite diberi kewenangan untuk menyepakati dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi kenaikan biaya atau pembengkakan anggaran (cost overrun) dalam pelaksanaan proyek KCJB.

Kewenangan tersebut mencakup pembahasan mengenai perubahan porsi kepemilikan pada perusahaan patungan yang mengelola proyek, termasuk penyesuaian syarat maupun jumlah pinjaman yang diterima perusahaan tersebut.

Komite juga memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan guna membantu perusahaan patungan memenuhi kewajibannya apabila terjadi peningkatan biaya proyek.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di tengah berbagai tantangan pembiayaan maupun potensi kenaikan biaya pembangunan.

Dalam Perpres tersebut, pemerintah juga membuka peluang pemberian dukungan tambahan apabila diperlukan. Salah satunya melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada pimpinan konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek KCJB.

Selain PMN, pemerintah juga dapat memberikan jaminan atas kewajiban pimpinan konsorsium BUMN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan proyek apabila kondisi tersebut diperlukan.

Regulasi terbaru ini juga menegaskan peran Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai pihak yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2026, pemerintah berharap pengelolaan proyek KCJB dapat berjalan lebih efektif melalui penguatan koordinasi antarinstansi, penyesuaian struktur komite, serta tersedianya mekanisme yang lebih jelas dalam menghadapi potensi pembengkakan biaya pada masa mendatang.

Artikel Perpres Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terbit, Pemerintah Siapkan Antisipasi Cost Overrun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Corporate Secretary Taspen, Henra, mengatakan penyaluran gaji ke-13 beserta tunjangan pensiunan ASN akan dimulai pada Selasa, 2 Juni 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan para pensiunan ASN setelah memasuki masa purnatugas.

“Penyaluran dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026 mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (24/5).

Program tersebut selaras dengan langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi ASN yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Kebijakan itu juga dikaitkan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada penguatan ekonomi nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan optimalisasi pelayanan publik.

Henra menegaskan proses pencairan dilakukan langsung kepada penerima manfaat tanpa mekanisme tambahan.

“Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya,” ujar Henra.

Taspen menjelaskan bahwa besaran yang diterima pensiunan mengacu pada komponen penghasilan bulan Mei 2026 atau setara tunjangan satu bulan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, gaji ke-13 dipastikan bebas dari potongan iuran, kredit pensiun, maupun pajak penghasilan (PPh). Seluruh beban pajak akan ditanggung pemerintah. Untuk penerima yang memiliki lebih dari satu status manfaat, Taspen menetapkan gaji ke-13 hanya dibayarkan satu kali dengan nominal terbesar.

Namun, terdapat pengecualian bagi penerima yang memperoleh manfaat ganda, yakni sebagai penerima pensiun pribadi sekaligus penerima pensiun atau tunjangan janda maupun duda. Dalam kondisi tersebut, pembayaran tetap diberikan untuk kedua manfaat yang diterima.

Sementara itu, ASN dan pejabat negara yang mulai memasuki masa pensiun per 1 Juni 2026 dan seterusnya akan menerima pembayaran gaji ke-13 melalui instansi tempat bekerja terakhir.

Taspen juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Seluruh layanan Taspen ditegaskan tidak dipungut biaya apa pun. Masyarakat diimbau agar hanya mengakses informasi melalui kanal resmi perusahaan guna menghindari tindak penipuan.

Artikel Catat Tanggalnya, Gaji ke-13 Pensiunan ASN Mulai Masuk Awal Juni pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kita sudah masuk ke bond market bertahap, jadi harusnya sih ke depan, minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market. Saya minta masuk Rp 2 triliun tiap hari,” kata Purbaya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5).

Purbaya menjelaskan, dana yang digunakan bukan berasal dari tambahan anggaran baru. Pemerintah memanfaatkan pengelolaan kas negara, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya saat ini mencapai Rp420 triliun.

“Kita lihat seberapa jauh kita butuhkan masuk ke sana, kan saya punya Rp 420 triliun, cash yang SAL itu, saya bisa putar di sana. Bisa juga saya putar uang cash saya, jadi cukup bisa berkesinambungan,” ujarnya.

Menurut dia, langkah intervensi di pasar obligasi dilakukan untuk menciptakan sentimen positif di pasar keuangan. Stabilitas harga obligasi dinilai mampu menahan arus keluar modal asing sehingga tekanan terhadap rupiah dapat ditekan.

“Karena uangnya enggak keluar lagi, yang asing enggak jual bond dan enggak kabur keluar karena bond stabil harganya. Artinya kalau stabil, kita targetkan yield-nya turun, kalau yield turun harga bond naik, nanti ada potensi capital gain. Jadi pasar bond kita menarik,” tutur Purbaya.

Purbaya juga menyebut Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan menyampaikan strategi pemerintah menjaga kestabilan rupiah di hadapan DPR. Namun, ia belum memerinci jadwal pemaparan tersebut.

Artikel Pemerintah Gelontorkan Rp2 Triliun per Hari Demi Selamatkan Rupiah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan capaian signifikan berupa total penerimaan negara yang berhasil dihimpun sebesar Rp10.270.051.886.464.

Selain itu, Satgas PKH juga memaparkan hasil penguasaan kembali kawasan hutan yang telah dilakukan sejak dibentuk pada Februari 2025. Hingga saat ini, pemerintah telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 5.889.141,31 hektare, serta pada sektor pertambangan seluas 12.371,58 hektare.

Dari capaian tersebut, pada tahap ketujuh, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian dan lembaga terkait. Proses penyerahan dilakukan berjenjang, mulai dari Satgas PKH kepada Kementerian Keuangan, kemudian diteruskan kepada BPI Danantara, hingga akhirnya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara dengan total luas mencapai 2.373.171,75 hektare.

Presiden Prabowo mengapresiasi kepada seluruh jajaran Satgas PKH serta lembaga yang terlibat atas kerja dalam menyelamatkan aset negara. Ia menegaskan bahwa penyerahan denda dan lahan kawasan hutan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengamankan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat.

“Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara,” ujar Presiden.

Sejalan dengan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa kerja Satgas PKH merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam penegakan hukum serta pengembalian penguasaan kawasan hutan demi pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada kepentingan nasional.

“Tumpukan uang di depan ini bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kooperatif,” ujar Jaksa Agung.

Artikel Satgas PKH Tertibkan Kawasan Hutan, Hasilnya Mengejutkan Rp10 Triliun Lebih pertama kali tampil pada Katafoto.id.