Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menyampaikan bahwa laporan masyarakat akan segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian terdekat dari lokasi kejadian. Ia juga menegaskan bahwa identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

“Silakan laporkan langsung ke kantor polisi terdekat, atau melalui Call Center 110 secara gratis. Kami juga menyediakan kanal WhatsApp di nomor 0896-8233-3678 milik Divisi Humas Polri, yang siap melayani aduan masyarakat selama 24 jam,” ujar Irjen Sandi dikutip dalam keterangan tertulis pada Sabtu (17/5)

Menurutnya, premanisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan harus diberantas. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman premanisme.

Ia menambahkan bahwa Polri tidak bekerja sendiri. Penindakan aksi premanisme dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan TNI dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini bertujuan memperluas jangkauan dan efektivitas operasi pemberantasan premanisme di seluruh Indonesia.

“Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif,” jelas Irjen Sandi.

Hingga saat ini, Polri telah mengungkap ribuan kasus terkait aksi premanisme di berbagai daerah. Penindakan akan terus dilanjutkan secara tegas agar masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan tenteram.

“Polri akan selalu hadir melindungi warga negara. Sesuai arahan Bapak Kapolri, tidak boleh ada ruang bagi premanisme di negara hukum ini,” tegasnya.

Artikel Polri Ajak Masyarakat Laporkan Premanisme Lewat Hotline 110 dan WhatsApp pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta, Diana Dewi, mengungkapkan bahwa aksi premanisme telah menjadi momok bagi para pengusaha di berbagai wilayah. Ia menilai, pemda perlu mengambil langkah konkret melalui kebijakan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal.

“Pemerintah daerah seharusnya lebih aktif membangun sistem dan regulasi yang memberikan rasa aman bagi pengusaha, khususnya ketika mereka menghadapi ancaman premanisme,” ujar Diana dikutip dalam laman Beritasatu.com pada Senin (12/5).

Pengangguran Dinilai Jadi Akar Masalah

Lebih lanjut, Diana menyoroti bahwa tingginya angka pengangguran di berbagai daerah turut menjadi pemicu munculnya tindakan premanisme. Oleh karena itu, menciptakan lapangan kerja yang luas dinilai sebagai solusi strategis untuk mencegah tindakan kriminal dan menjaga stabilitas usaha.

“Premanisme kerap tumbuh karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah agar mampu membuka peluang kerja dan menjaga situasi bisnis tetap kondusif,” jelasnya.

Menurut Diana, meskipun premanisme masih menjadi ancaman, situasinya di Jakarta relatif lebih terkendali dibandingkan daerah lain. Hal ini karena ibu kota telah memiliki mekanisme regulasi dan sistem pemerintahan yang lebih mapan dalam menghadapi persoalan tersebut.

“Kalau dibandingkan dengan daerah lain, Jakarta sudah jauh lebih siap. Sistem dan regulasi yang ada di sini cukup efektif menekan aksi premanisme. Justru yang lebih rawan itu di daerah-daerah,” ujarnya.

Perlu Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Diana juga menyambut baik langkah pemerintah pusat bersama aparat penegak hukum yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah daerah.

“Biasanya aturan hanya terfokus di level nasional. Sayangnya, regulasi di daerah kurang terpantau secara intensif. Dengan adanya satgas ini, seharusnya pengawasan terhadap keamanan dunia usaha bisa lebih maksimal,” tutupnya.

Artikel Premanisme Ancam Dunia Usaha, Kadin Desak Pemda Harus Turun Tangan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman, menyampaikan kepada media bahwa Presiden sangat menekankan pentingnya peran ormas yang tertib dan berkontribusi secara positif di masyarakat.

“Presiden menegaskan bahwa ormas harus menjalankan perannya secara tertib dan tidak boleh mengganggu, apalagi sampai memalak. Hal itu ditekankan dengan sangat jelas,” ujar Dudung dikutip dalam laman berita satu.

Lebih lanjut, Dudung menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap kolaborasi dengan ormas, selama organisasi tersebut menunjukkan itikad baik dan mendukung program pembangunan nasional.

“Ormas dipersilakan bersinergi dengan pemerintah, memberikan saran, dan ikut serta dalam proses pembangunan. Justru itu yang sangat kita harapkan,” tambahnya.

Penegasan ini muncul di tengah kekhawatiran publik atas laporan gangguan dari oknum yang mengatasnamakan ormas terhadap pembangunan pabrik mobil listrik asal Tiongkok, Build Your Dream (BYD), di Subang, Jawa Barat.

Proyek investasi besar tersebut sempat dikabarkan mengalami hambatan akibat tindakan premanisme oleh sejumlah pihak yang diduga terafiliasi dengan ormas.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyerukan agar pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengatasi tindakan yang mengganggu stabilitas iklim investasi.

“Ada laporan tentang aksi premanisme yang mengganggu proses pembangunan pabrik BYD. Pemerintah perlu bertindak tegas dalam merespons situasi ini,” kata Eddy dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @eddysoeparno, pada Senin (21/4).

Eddy juga menyoroti pentingnya jaminan keamanan bagi para investor sebagai faktor kunci dalam menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap Indonesia.

“Investor harus merasa aman. Kita perlu memastikan perlindungan terhadap mereka,” tegasnya.

Pabrik BYD di Subang dipandang sebagai proyek strategis dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Fasilitas ini diperkirakan akan membuka hingga 18.000 lapangan kerja dan mempercepat transformasi industri otomotif di Tanah Air.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kemitraan dengan pemerintah Indonesia, BYD bahkan mempercepat target operasional pabriknya dari awal 2026 menjadi kuartal IV tahun 2025.

Dengan sikap tegas pemerintah terhadap gangguan ormas serta dukungan penuh terhadap investasi strategis seperti proyek BYD, diharapkan iklim usaha di Indonesia semakin kondusif, aman, dan kompetitif di tingkat global.

Artikel Prabowo Tegas: Ormas Dilarang Memalak, Harus Tertib dan Pro-Pembangunan pertama kali tampil pada Katafoto.id.