Tak hanya itu, pada peringatan HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025, Presiden juga memberikan “kado kemerdekaan” berupa kesempatan sertifikasi halal gratis bagi pengusaha warung seperti Warteg, Warsun, dan Warung Padang, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, atau yang akrab disapa Babe Haikal, mengajak para pelaku usaha warung untuk tidak melewatkan kesempatan ini.

“Kepada seluruh pengusaha dan pemilik warteg, manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Program ini merupakan bagian dari upaya mempercepat akselerasi sertifikasi halal di Indonesia,” ujar Babe Haikal dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa BPJPH terus memperkuat ekosistem layanan sertifikasi halal untuk memperluas jangkauan program. Hingga saat ini, tercatat 9,6 juta produk telah bersertifikat halal, dengan 2,79 juta sertifikat halal yang telah diterbitkan.

Capaian tersebut, menurutnya, tak lepas dari berbagai terobosan BPJPH dalam mempermudah proses sertifikasi bagi pelaku UMK.

“Saat ini sudah ada 700 warteg yang memperoleh sertifikat halal gratis melalui skema Pendampingan atau Self Declare, dan 500 warteg lainnya sedang dalam proses fasilitasi. Angka ini akan terus bertambah,” jelasnya.

Untuk mendukung layanan ini, BPJPH kini bekerja sama dengan 328 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan 103.675 Pendamping PPH di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 108 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan 1.778 auditor halal terdaftar dari total 2.866 auditor terlatih.

BPJPH juga menyiapkan 2.866 penyelia halal untuk mendukung implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) serta 3.058 juru sembelih halal (Juleha) di rumah potong hewan dan unggas.

“Kami juga sedang memperkuat sektor hulu dengan memberikan pelatihan bagi para juru sembelih halal di seluruh daerah,” tambah Babe Haikal.

Lebih jauh, BPJPH kini tengah menginisiasi pembentukan pasar halal nasional, lengkap dengan regulasi dan strategi branding produk halal melalui platform digital dan media sosial pelaku usaha.

“Kami terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, asosiasi usaha, BUMN, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat,” ungkapnya.

Artikel Presiden Prabowo Bagikan 1 Juta Sertifikat Halal Gratis untuk UMK dan Warung Makan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Dokumen berita acara ditandatangani langsung oleh Menag Nasaruddin Umar bersama Kepala BPJPH, Haikal Hassan. Pemisahan ini merupakan bagian dari agenda transformasi kelembagaan dan penataan pemerintahan pascapembentukan Kabinet Merah Putih. Dengan status barunya, BPJPH kini menjadi lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Meski demikian, Menag menegaskan bahwa pemisahan ini bukan berarti kerja sama Kemenag dengan BPJPH berakhir. Sebaliknya, sinergi antara kedua institusi akan terus terjalin erat.

“Semakin hebat seorang anak, semakin melampaui orang tuanya, maka semakin bangga orang tuanya dan semakin bersyukur kita kepada Allah,” ujar Menag dikutip dari laman kemenag.

Ia juga mengapresiasi capaian BPJPH sejak masih berada di bawah Kemenag dan berharap kinerja lembaga tersebut semakin meningkat pasca berdiri mandiri. “Kita siap membantu kapan pun BPJPH membutuhkan. Bagi orang tua, kepuasan terbesar adalah ketika mampu mendukung anaknya, begitu pun sebaliknya,” tambahnya.

Senada dengan Menag, Kepala BPJPH Haikal Hassan menegaskan bahwa pemisahan ini tidak memutuskan hubungan erat dengan Kemenag.

“Meski kini berdiri sendiri, satu-satunya instansi yang akan selalu kami jalin hubungan erat adalah Kementerian Agama, karena hubungan ini sudah seperti keluarga,” tegasnya.

Haikal juga menyampaikan komitmen BPJPH untuk terus memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem internal dalam membangun ekosistem halal nasional.

“Kami akan berupaya menciptakan industri halal yang tumbuh dari Aceh hingga Papua. Komitmen kami adalah menjadikan ekosistem halal Indonesia lebih inklusif dan berdaya saing global,” ungkapnya.

Haikal mengibaratkan hubungan BPJPH dengan Kemenag layaknya hubungan anak dan orang tua. “Kami tidak akan pernah menjadi anak yang durhaka. Hubungan ini akan selalu terjalin erat,” pungkasnya.

Artikel BPJPH Resmi Berpisah dari Kemenag, Fokus Ekosistem Halal Nasional pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“BPJPH akan mengawal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kami akan melakukan pengawasan mulai 18 Oktober 2024,” ungkap Kepala BPJPH, Haikal Hasan, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/10)

BPJPH telah menyiapkan 1.032 personel Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) yang sudah memenuhi syarat dan lulus pelatihan. “Kami telah menyiapkan tenaga Pengawas JPH untuk memastikan pengawasan terhadap kewajiban sertifikasi halal berjalan lancar, sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Haikal.

Menurutnya, kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah dapat terlibat dalam pengawasan JPH setelah berkoordinasi dengan BPJPH. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menggantikan PP Nomor 39 Tahun 2021.

Mulai 18 Oktober 2024, personel Pengawas JPH akan mendata pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Mereka juga akan mengimbau pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikasi halal produk mereka.

“Setelah pendataan, BPJPH akan mengkaji dan memeriksa pelanggaran kewajiban sertifikasi halal. Pelaku usaha yang melanggar bisa dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, hingga penutupan usaha, terutama bagi restoran, hotel, dan kafe,” tegas Haikal.

Sebelumnya, BPJPH sudah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha melalui berbagai kegiatan, termasuk Kampanye Mandatori Halal pada Maret 2023 di 1.012 titik di 34 provinsi, yang mendapatkan Rekor MURI. Selain itu, pada Oktober 2024, Kampanye Wajib Halal juga digelar dengan layanan pendaftaran sertifikasi halal on the spot di pusat-pusat perbelanjaan, mall, pasar, dan desa-desa di seluruh Indonesia.

Haikal mengimbau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal untuk segera mendaftarkan produk mereka melalui aplikasi SIHALAL di ptsp.halal.go.id. Masyarakat juga bisa berperan dalam pengawasan JPH melalui laporan atau pengaduan ke BPJPH melalui situs resmi mereka di https://bpjph.halal.go.id.

Artikel Pengawasan Sertifikasi Halal BPJPH Dimulai, Pelaku Usaha Harus Siap! pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.