Program ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah untuk membantu pelaku UMK memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme pernyataan mandiri atau self declare, lengkap dengan pendampingan selama proses sertifikasi.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menjelaskan bahwa pembukaan kuota SEHATI 2026 menjadi wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memudahkan UMK dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal produknya.

“Mulai hari ini, pelaku usaha mikro dan kecil sudah dapat kembali mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis. Kami menyiapkan kuota 1,35 juta sertifikat halal bagi UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi self declare,” ujar Ahmad Haikal Hasan di Jakarta, Jumat (2/1).

Ia menambahkan, program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMK, baik di pasar domestik maupun internasional. Haikal juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keberlanjutan program SEHATI sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan sektor UMK yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Menurut Haikal, program SEHATI memberikan berbagai manfaat bagi pelaku UMK. Selain bebas biaya dari awal pengajuan hingga terbitnya sertifikat, pelaku usaha juga akan mendapatkan pendampingan dari lebih dari 111 ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sertifikat halal juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta mendorong peningkatan omzet.

“Dengan memiliki sertifikat halal, UMK akan semakin siap bersaing dan menjadi bagian penting dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” tegas Haikal.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program SEHATI 2026, BPJPH telah berkoordinasi dengan Balai dan Loka Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta Komite Fatwa Produk Halal agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Pelaku UMK yang berminat mengikuti program ini dapat mendaftarkan produknya melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) di laman ptsp.halal.go.id, dengan mengikuti persyaratan dan panduan yang telah ditetapkan BPJPH.

Artikel UMK Wajib Tahu, BPJPH Siapkan 1,35 Juta Sertifikat Halal Gratis pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kekuatan utama Indonesia terletak pada modest fashion, pariwisata ramah muslim, serta industri farmasi dan kosmetik halal. Meski demikian, potensi besar masih terbuka lebar di sektor makanan halal (halal food), keuangan syariah, dan media serta rekreasi halal.

“Untuk sektor busana misalnya, konsumsi pakaian muslim di Indonesia mencapai sekitar USD 20 miliar atau Rp289 triliun. Sementara di sektor makanan dan minuman, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan prinsip syariah full compliance karena seluruh produk halal wajib disertifikasi. Nilai ekonomi sektor ini mencapai USD 109 miliar atau sekitar Rp1.000 triliun. Jika kepatuhan terhadap prinsip syariah terus diperkuat, bukan mustahil Indonesia bisa naik dari peringkat tiga menjadi yang pertama di dunia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu (8/10).

Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Dalam Negeri

Kinerja ekonomi syariah nasional terus menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi usaha syariah terhadap PDB, lonjakan jumlah produk halal tersertifikasi, meningkatnya daya saing ekspor produk halal, serta pertumbuhan aset keuangan syariah yang telah melampaui Rp10 ribu triliun pada 2025.

“Pemerintah menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJPN 2025–2045. Fokusnya meliputi penguatan keuangan syariah, optimalisasi dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM halal, serta pembangunan regulasi dan kelembagaan yang solid,” jelas Airlangga.

Strategi Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah

Dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan pertumbuhan inklusif, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah dan industri halal nasional.

Pertama, memperluas akses pembiayaan syariah melalui skema inovatif seperti KUR Syariah dan Bullion Bank. Selama 2015–2025, penyaluran KUR Syariah telah mencapai Rp75 triliun bagi 1,3 juta debitur. Sementara Bank Bullion, sejak diluncurkan pada Februari 2025, telah merealisasikan transaksi emas hingga 45 ton, yang juga dikaitkan dengan instrumen sosial seperti wakaf produktif.

“Produksi emas nasional mencapai hampir 110 ton per tahun. Potensi ini dapat menjadi penopang ekonomi syariah, terutama jika lembaga pendidikan seperti pesantren mulai menabung emas. Emas memiliki nilai yang stabil dan tahan terhadap gejolak ekonomi global. Karena itu, instrumen ini penting untuk terus dikembangkan,” kata Airlangga.

Kedua, meningkatkan literasi dan edukasi keuangan syariah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) agar akses keuangan syariah menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, mempercepat digitalisasi sistem ekonomi syariah, antara lain melalui integrasi platform SIHALAL untuk percepatan sertifikasi halal—yang kini telah mencapai 5,9 juta sertifikat dari target 10 juta—serta pengembangan platform wakaf digital dan e-commerce halal untuk menghubungkan pelaku usaha lokal dengan pasar global.

“Dengan sinergi antara akses pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, kita dapat membangun ekosistem keuangan syariah dan industri halal yang kokoh, inklusif, serta berdaya saing global,” tegas Airlangga.

Pemerintah juga terus mendorong inovasi melalui kolaborasi lintas sektor. Beberapa di antaranya adalah pengembangan Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah, serta perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) bagi investor non-bank dan non-residen.

“Ekonomi syariah bukan hanya berbicara soal halal dan haram, tetapi juga tentang pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat optimis dan sinergi lintas sektor, mari kita jadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak menuju Visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Airlangga.

Artikel Ekonomi Syariah Jadi Pilar Indonesia Emas 2045, Airlangga Beberkan 3 Strategi Besar pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai terobosan yang difokuskan untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), termasuk warung Tegal (warteg), warung Sunda (warsun), warung Padang, dan jenis usaha sejenis lainnya.

“Sebagai kado istimewa 17 Agustus 2025 dari Presiden Prabowo Subianto, sertifikasi halal gratis kini diberikan bagi warteg, warsun, dan warung sejenis melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 8 Juli 2025,” ujar Ahmad Haikal Hasan, di Jakarta, Senin (6/10).

Menurutnya, kebijakan tersebut membuka peluang besar bagi pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis melalui skema self-declare atau pendampingan.

“Hingga kini, sudah ada 700 warteg yang tersertifikasi halal dan sekitar 500 lainnya masih dalam proses fasilitasi. Jumlah ini akan terus bertambah seiring percepatan sertifikasi halal yang kami dorong di berbagai daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Haikal—akrab disapa Babe Haikal—menyebutkan bahwa pelayanan sertifikasi halal kini didukung oleh 328 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dengan total 103.675 pendamping PPH di seluruh Indonesia. Sementara itu, untuk sertifikasi halal reguler, terdapat 108 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diperkuat oleh 1.778 auditor halal terdaftar dari 2.866 auditor terlatih.

Selain itu, tersedia 2.866 penyelia halal yang berperan memastikan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta 3.058 juru sembelih halal (Juleha) yang bertugas di berbagai Rumah Potong Hewan maupun Unggas (RPH/RPU).

“Untuk memperkuat sektor hulu, kami juga menyiapkan pelatihan bagi para Juleha di wilayah Jabodetabek agar semakin kompeten. Bahkan, BPJPH saat ini tengah menginisiasi pembentukan pasar halal nasional, sehingga regulasinya sedang disiapkan,” terang Babe Haikal.

Ia menambahkan, BPJPH juga gencar melakukan sosialisasi dan branding produk halal melalui media sosial pelaku usaha agar edukasi halal semakin meluas ke masyarakat.

Tak hanya itu, BPJPH terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, asosiasi usaha, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat.

“Sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tertib halal menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat dan berdaya saing. Langkah ini juga mempertegas posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” tegasnya.

Artikel Warteg dan UMKM Kini Bisa Dapat Sertifikasi Halal Gratis, Ini Penjelasan BPJPH pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.