Menurut Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Lovely Daisy, hingga kini sebanyak 7.300 siswa telah menjalani pemeriksaan. Dari hasil sementara di tiga sekolah dengan total 355 siswa—yang terdiri atas 175 siswa tingkat SMP dan 180 siswa SMA—sekitar 52,11 persen membutuhkan pemeriksaan lanjutan.

“Bila hasil screening mengarah pada kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, siswa harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan untuk bisa ditangani di Puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan lainnya,” jelas Daisy dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta, Rabu (16/07).

Temuan paling umum dalam pemeriksaan ini adalah karies gigi, yang dialami oleh 42,8 persen siswa. Disusul gangguan penglihatan (21,9 persen), gizi kurang (13,8 persen), prahipertensi (11,5 persen), anemia (10 persen), hipertensi (9,8 persen), serta pradiabetes (5,6 persen). Bahkan, teridentifikasi pula risiko gangguan kesehatan jiwa pada 1,9 persen siswa.

Daisy menegaskan, seluruh pemeriksaan dilakukan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya penyaringan awal atau screening kondisi kesehatan peserta didik. Beberapa temuan seperti anemia, gangguan gula darah, hingga indikasi penyakit jantung perlu ditindaklanjuti di fasilitas kesehatan, apalagi jika ada riwayat penyakit dalam keluarga.

“Pemeriksaan ini juga membantu mendeteksi potensi penyakit genetik seperti talasemia,” tambahnya.

Jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan relatif seragam untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, mencakup status gizi, kebiasaan merokok, kebugaran jasmani, tekanan darah, pemeriksaan TBC, telinga, mata, gigi, kesehatan jiwa, hepatitis B dan C, serta kesehatan reproduksi.

Ada pula pemeriksaan khusus seperti kesehatan reproduksi untuk siswi kelas 4–6 SD, riwayat imunisasi untuk kelas 1 SD, tes gula darah di kelas 7 SMP, imunisasi HPV bagi siswi kelas 9, pemeriksaan anemia pada remaja putri kelas 10, dan skrining talasemia untuk siswa SMP dan SMA.

Menanggapi keluhan masyarakat soal perbedaan jenis layanan di beberapa Puskesmas, Kemenkes telah mengedarkan petunjuk teknis (juknis) yang merinci prosedur pemeriksaan. “Kami juga sudah menyosialisasikan standar pemeriksaan, baik untuk sekolah maupun Puskesmas, dan terus melakukan pemantauan,” ujar Daisy.

Program CKG merupakan bagian dari inisiatif Quick Win Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan sejak 10 Februari 2025 melalui layanan Puskesmas dan klinik kesehatan.

Sampai pertengahan Juli 2025, lebih dari 12 juta masyarakat telah menerima manfaat program ini. Sementara untuk pelajar, Kemenkes menargetkan program CKG menyasar 53,8 juta siswa dari 282 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Artikel Cek Kesehatan Gratis Temukan 52,11 persen Masalah Serius Siswa Sekolah Rakyat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Per kemarin, sudah ada 7,8 juta warga yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Jumlah harian mencapai 2,2 juta orang, jadi dalam sebulan bisa tembus 5 juta,” jelas Budi.

Tak berhenti di situ, Menkes menyampaikan bahwa mulai Juli 2025, program ini akan diperluas ke lingkungan sekolah, dengan target total mencapai 50 juta warga yang mendapatkan layanan ini.

“Bulan depan kita mulai program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Targetnya, semoga 50 juta penduduk bisa ikut skrining ini,” ujarnya.

Program ini telah membantu mendeteksi berbagai penyakit sesuai kelompok usia. Misalnya, pada bayi ditemukan kasus cacat jantung bawaan cukup tinggi, sementara pada balita permasalahan utama justru ada di kesehatan gigi. Untuk kelompok dewasa dan lanjut usia, tekanan darah tinggi serta diabetes masih mendominasi.

“Presiden sempat bertanya apa saja masalah yang paling banyak ditemukan. Saya jelaskan, pada bayi ada kelainan jantung bawaan, balita masalah gigi, dan untuk dewasa serta lansia lebih ke hipertensi dan diabetes,” terang Budi.

Selain laporan terkait program cek kesehatan, Budi juga melaporkan progres pembangunan rumah sakit baru yang masuk dalam daftar prioritas nasional. Tahun ini, pemerintah menargetkan membangun 32 rumah sakit, dengan 16 di antaranya sudah memulai proses pembangunan (groundbreaking). Sisanya akan segera menyusul.

“Total tahun ini ada 32 RS, tahun depan tambah 34 lagi. Dari yang tahun ini, 16 sudah mulai dibangun dan sisanya akan segera menyusul,” ucapnya.

Budi menegaskan bahwa proyek ini tidak membutuhkan anggaran tambahan, melainkan hanya dilakukan penyesuaian atau realokasi dana. “Hanya ada pergeseran anggaran, tidak ada penambahan. Tadi sudah disetujui oleh Presiden sebagai langkah percepatan untuk hasil cepat,” tutupnya.

Artikel Menkes: Pemeriksaan Kesehatan Gratis Capai 7,8 Juta Orang, Akan Diperluas pertama kali tampil pada Katafoto.id.