Pada Jumat (27/3), Gursewak Singh (29), pemuda asal Punjab, India, duduk berdampingan dengan Iin Ambarwati dari Desa Tegalpingen. Perbedaan jarak, bahasa, dan latar budaya yang sebelumnya memisahkan, kini dipersatukan oleh tujuan yang sama: membangun kehidupan bersama.

Agar setiap makna dalam akad dapat dipahami dengan baik, Kepala KUA Pengadegan, Saroyo, memandu ijab kabul menggunakan bahasa Inggris. Pilihan tersebut bukan sekadar teknis, melainkan menjadi jembatan pemahaman, karena dalam pernikahan, yang utama bukan hanya diucapkan, tetapi juga dimengerti.

Di sisi lain, khutbah nikah yang disampaikan oleh Faishal Nur Adam dibawakan dalam tiga bahasa: Indonesia, Inggris, dan Arab. Hal ini dilakukan agar pesan tentang tanggung jawab, kesetiaan, serta makna pernikahan dapat diterima secara utuh oleh semua yang hadir.

Di tengah penerapan kebijakan work from anywhere (WFA), pelayanan di KUA tetap berjalan optimal. Bahkan, menurut Saroyo, hal tersebut menjadi bagian dari komitmen pelayanan kepada masyarakat.

“Kami memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan prima, termasuk dalam pelayanan pernikahan lintas negara seperti ini,” ujarnya dikutip dari laman kemenag. 

Dalam berbagai perubahan sistem kerja, satu hal yang tetap dijaga adalah kehadiran negara dalam momen penting kehidupan warganya.

Bagi Gursewak, pengalaman tersebut memberikan kesan mendalam. Ia merasa terbantu sejak awal hingga akhir proses pernikahan.

“I had a very good experience. All the staff were very helpful… everything went smoothly,” katanya, singkat namun menggambarkan kepuasannya.

Bagi sebagian orang, penggunaan tiga bahasa dalam satu akad mungkin terlihat sebagai detail kecil. Namun di ruangan itu, bahasa menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi—ia menjembatani dua individu, dua keluarga, bahkan dua budaya.

Artikel Bikin Haru, Akad Nikah Indonesia–India Ini Gunakan 3 Bahasa pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, menjelaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area yang sangat rentan terjadi penyimpangan jika tidak dikelola secara hati-hati. Karena itu, penguatan integritas aparatur, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menjadi hal yang sangat penting.

Ia menegaskan, PPK memegang peran kunci dalam memastikan setiap proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pengadaan di daerah.

“Integritas bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga komitmen moral untuk menolak segala bentuk penyimpangan. PPK harus berani berkata tidak pada praktik yang dapat merugikan negara,” ujar Herni dalam Sarasehan Penegakan Integritas bagi PPK di lingkungan Pemkab Purbalingga dikutip dalam laman jatengprov Selasa (9/12)

Sementara itu, Pranata Komputer Ahli Pertama dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP, Muhammad Arief Setiawan, menjelaskan bahwa e-Purchasing Versi 6 hadir untuk menjawab kebutuhan sistem pengadaan yang lebih transparan, cepat, dan aman dibandingkan versi sebelumnya.

Melalui platform ini, proses pemilihan penyedia, pencatatan transaksi, hingga pelacakan kegiatan pengadaan berlangsung secara terintegrasi.

“Katalog Elektronik V.6 dirancang untuk menutup celah kecurangan karena seluruh transaksi terekam digital dan bisa dipantau bersama. Ini langkah nyata menuju ekosistem pengadaan yang bersih,” jelas Arief.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Purbalingga, Ahmad Dice Novenra, menambahkan bahwa pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu objek perkara korupsi yang cukup menonjol. Ia mengingatkan para pejabat pengadaan agar tidak hanya memahami aturan secara administratif, tetapi juga memahami risiko hukum dari setiap keputusan yang mereka ambil.

Artikel Pengadaan Barang Jasa Diawasi Ketat, e-Purchasing V6 Resmi Dipakai di Purbalingga pertama kali tampil pada Katafoto.id.