Secara umum, APBN 2026 masih berfungsi sebagai peredam gejolak (shock absorber) dan motor penggerak ekonomi. “Dengan dinamika yang terjadi defisit tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Februari 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (23/2/2026).

Hingga 31 Januari 2026, defisit APBN tercatat Rp54,6 triliun. Realisasi tersebut berasal dari pendapatan negara sebesar Rp172,7 triliun dan belanja negara Rp227,3 triliun. Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), rasio defisit berada di level 0,21 persen.

Pada periode yang sama, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp105,1 triliun. Sementara keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun. “Keseimbangan primer mengalami defisit Rp4,2 triliun ini menunjukan posisi fiskal yang tetap terkelola secara prudent. Lalu pembiayaan dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan,” kata Menkeu Purbaya.

Dari sisi penerimaan, total pendapatan negara Rp172,7 triliun terdiri atas penerimaan perpajakan Rp138,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp33,9 triliun. Komponen perpajakan meliputi pajak Rp116,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp22,6 triliun.

Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 9,5 persen. Penerimaan pajak melonjak 30,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 14 persen. “Pertumbuhan pajak di Januari tumbuh 30,7 persen, ini artinya ada perbaikan ekonomi dan perbaikan efisiensi pengumpulan pajak,” tutur Purbaya.

Di sisi belanja, hingga akhir Januari 2026 realisasi mencapai Rp227,3 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp131,9 triliun dan transfer ke daerah Rp95,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp55,8 triliun serta belanja non-K/L Rp76,1 triliun. “Belanja negara tumbuh tinggi 25,7 persen dari periode yang sama tahun 2025. Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun. Khususnya untuk mendukung program prioritas menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2026,” ujar Purbaya.

Selain realisasi netto, penerimaan pajak bruto pada Januari 2026 juga menunjukkan tren positif sebesar Rp170,3 triliun, naik 7 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp159,1 triliun. Peningkatan tersebut turut didukung pengelolaan restitusi pajak yang lebih terkendali. Nilai restitusi turun 23 persen dari Rp70,2 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp54,1 triliun pada Januari 2026.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa lonjakan penerimaan terutama berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang mencapai Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9 persen secara netto. “Kita ketahui kalau pajak pertambahan nilai yaitu dibayarkan selama ada transaksi. Jadi ini tandanya bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, sehingga ada pembayaran pajak pertambahan nilai serta PPnBM,” ucap Suahasil.

Selain itu, penerimaan PPh Badan tercatat Rp5,7 triliun atau tumbuh 37 persen. PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp13,1 triliun, meski masih terkoreksi 20,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 terealisasi Rp26 triliun atau turun 11 persen. Di sisi lain, kelompok pajak lainnya melonjak signifikan menjadi Rp16,1 triliun atau tumbuh 685,8 persen secara tahunan.

Artikel Pajak Januari Melonjak 30,7 Persen, Sinyal Ekonomi Makin Menguat pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menkeu menjelaskan bahwa pada penghujung 2025 perekonomian nasional sempat mengalami tekanan cukup besar, yang tercermin dari merosotnya indeks kepercayaan konsumen hingga September 2025. Situasi tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dengan menyalurkan tambahan likuiditas ke dalam perekonomian.

Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam mengangkat kembali aktivitas konsumsi masyarakat. Indeks kepercayaan konsumen menunjukkan tren peningkatan sejak Oktober hingga Desember 2025. Pada periode yang sama, penjualan mobil tumbuh sebesar 17,9 persen, sementara penjualan sepeda motor meningkat 14,5 persen menjelang akhir tahun. Selain itu, indeks penjualan ritel serta konsumsi bahan bakar minyak juga mengalami kenaikan setelah kebijakan tersebut diterapkan.

Menkeu menambahkan, langkah tersebut memiliki implikasi fiskal karena pemerintah memilih menahan kebijakan kenaikan pajak guna menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Yang terpenting, kita mampu membalikkan arah perekonomian secara cukup signifikan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kebijakan fiskal yang berkelanjutan,” ujar Menkeu.

Dari sisi produksi, kinerja sektor manufaktur turut menunjukkan perbaikan. Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur konsisten berada di zona ekspansif di atas angka 50, bahkan pada Januari 2026 tercatat mencapai 52,6. Hal ini mencerminkan meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap prospek permintaan ke depan.

“Dengan melihat perkembangan ini, momentum pertumbuhan yang mulai pulih pada triwulan IV tahun lalu tampaknya masih berlanjut, setidaknya hingga Januari 2026,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan realisasi belanja negara berjalan tepat waktu serta menjaga sinergi dengan bank sentral agar ketersediaan likuiditas di pasar tetap terjaga demi menopang pertumbuhan ekonomi.

“Secara keseluruhan, berbagai indikator menunjukkan bahwa perekonomian memasuki 2026 dalam kondisi yang jauh lebih solid. Konsumsi terus menguat, mobilitas masyarakat membaik, aktivitas industri berjalan aktif, dan optimisme publik berada pada level tinggi. Kombinasi ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil pada 2026 dan seterusnya,” pungkasnya.

Artikel Konsumsi Naik Industri Bergairah, Menkeu Purbaya Optimistis Hadapi 2026 pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Seluruh impor pakaian ilegal akan kami hentikan. Saya sudah minta rekan-rekan di Bea Cukai untuk memperketat pengawasan agar industri tekstil domestik bisa kembali bergairah,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Senin (3/11).

Purbaya mengakui, kebijakan tersebut menuai reaksi keras dari sebagian pedagang pakaian bekas impor. Ia bahkan memantau langsung berbagai tanggapan publik di media sosial.
“Saya pantau juga di TikTok, banyak pedagang thrifting yang marah-marah, merasa dirugikan dan menilai kebijakan ini tidak adil,” ungkapnya.

Namun, menurutnya, penertiban ini penting dilakukan demi kepentingan jangka panjang. Aktivitas jual beli pakaian bekas impor dinilai hanya menguntungkan sebagian kecil pihak, sementara dampaknya dapat mematikan industri tekstil nasional.
“Mereka mencari untung sesaat, tapi akibatnya industri dalam negeri yang rugi,” tegasnya.

Menkeu menilai, pedagang thrift tetap bisa beradaptasi dengan beralih menjual produk-produk lokal. Ia optimistis kebijakan ini akan memperkuat ekosistem industri tekstil serta mendorong terbukanya lebih banyak lapangan kerja.
“Kalau bisa beralih menjual produk dalam negeri dengan aturan yang tepat, bisnis thrift tetap bisa berjalan. Industri hidup, tenaga kerja terserap, dan daya beli masyarakat meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam upaya pemberantasan impor ilegal. Pengetatan juga akan diperluas ke sektor lain seperti baja dan sepatu.
“Kalau pasar kita terus dibanjiri barang ilegal dari luar negeri, yang untung justru produsen asing. Kita nanti yang rugi karena kehilangan kesempatan kerja,” ujarnya.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya memperkuat basis industri domestik agar produk tekstil dan garmen Indonesia mampu bersaing di pasar global.
“Kalau industri tekstil nasional kuat, daya saing kita juga akan meningkat. Dari situ, baru kita bisa menembus pasar ekspor,” pungkasnya.

Artikel Pedagang Thrifting Protes, Menkeu Purbaya Tegas Industri Tekstil Harus Diselamatkan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam kegiatan Jam Pimpinan bersama jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berlangsung di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, pada Senin (13/10). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bea Cukai ke-79, yang diikuti oleh seluruh pimpinan dan pegawai DJBC, baik secara langsung maupun daring.

Dalam arahannya, Menkeu mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan yang belum efektif di lapangan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DJBC, kementerian/lembaga terkait, dan aparat penegak hukum guna memperkuat pengawasan serta penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Selain itu, Purbaya juga menyoroti perlunya peningkatan sarana, prasarana, dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas DJBC secara lebih efektif dan profesional.

Dalam sesi dialog, sejumlah pegawai dari berbagai unit menyampaikan masukan mengenai tantangan pengawasan, kebutuhan peralatan, serta pengelolaan penugasan di daerah perbatasan dan wilayah terpencil. Menkeu menanggapi dengan meminta agar seluruh isu tersebut diinventarisasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing unit.

“Pengawasan sangat penting untuk menjaga integritas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” tegas Menkeu.

Menutup arahannya, Purbaya memberikan apresiasi kepada seluruh insan DJBC atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menjaga kelancaran arus barang, melindungi masyarakat dari praktik ilegal, serta mendukung penerimaan negara.

Artikel Menkeu Purbaya Dorong Penguatan Pengawasan dan Layanan Publik pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan ialah pembentukan Jakarta Collaboration Fund, sebuah skema pembiayaan alternatif untuk mendukung proyek-proyek pembangunan di Ibu Kota.

“Kami harus melakukan creative financing. Karena itu, kami mengajukan izin kepada Kementerian Keuangan agar Jakarta dapat menerapkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk pembentukan Jakarta Collaboration Fund atau bahkan penerbitan obligasi daerah,” ujar Pramono usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10).

Selain itu, Pemprov DKI juga berencana memanfaatkan dana Rp200 triliun yang dialokasikan Kementerian Keuangan melalui Bank Himbara untuk mendukung kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.

“Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Bank Himbara agar bisa digunakan untuk memperkuat BUMD di Jakarta,” jelasnya dikutip dari laman berita jakarta.

Pramono menambahkan, meskipun Pemprov DKI tetap mematuhi kebijakan fiskal nasional, termasuk penyesuaian DBH, penurunan APBD dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan baru.

“Jakarta akan terus menyesuaikan kebijakan fiskalnya dengan pemerintah pusat, khususnya terkait DBH. Namun, penurunan APBD memaksa kami untuk berinovasi dan melakukan refocusing program agar pembangunan tetap berjalan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD. Pramono meminta dukungan Kementerian Keuangan agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan.

“Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan persetujuan agar pembangunan pusat Bank Jakarta di SCBD bisa segera dimulai,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Jakarta Collaboration Fund.

“Konsepnya menarik karena tidak hanya bisa dimanfaatkan di Jakarta, tapi juga untuk proyek di daerah lain. Kami tentu akan mendukung strategi ini,” kata Purbaya.

Terkait permintaan pemanfaatan dana Rp200 triliun, Menkeu menegaskan bahwa mekanismenya bersifat business to business.

“Pada dasarnya, itu mekanisme bisnis. Kalau secara komersial menguntungkan, BUMD bisa langsung menjajaki kerja sama dengan Bank Himbara,” jelasnya.

Bahkan, Purbaya membuka peluang untuk menyuntikkan tambahan modal langsung ke Bank Jakarta guna memperluas penyaluran kredit bagi sektor UMKM dan industri lokal.

“Jakarta punya Bank Jakarta, jadi tidak menutup kemungkinan kami menambah dana beberapa puluh triliun agar bisa memperkuat pembiayaan UMKM dan sektor produktif,” ujarnya.

Menkeu juga menyambut positif rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di SCBD, karena dinilai dapat memperkuat aktivitas ekonomi nasional.

“Saya sangat mendukung pembangunan gedung Bank Jakarta di SCBD. Ini langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta maupun nasional,” tandasnya.

Artikel Gandeng Kemenkeu, Pemprov Jakarta Bentuk Collaboration Fund Imbas Pemotongan DBH pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Dengan komposisi ini, defisit anggaran 2026 diperkirakan mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin dalam penyusunan anggaran.

“Dengan rampungnya pembahasan APBN 2026 bersama Banggar DPR RI, atas nama Pemerintah saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Banggar, pimpinan Kementerian/Lembaga, perwakilan pemerintah, serta Bank Indonesia. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen kolektif menjaga APBN sebagai instrumen fiskal demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dari sisi penerimaan negara, target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp2.693,7 triliun, terdiri atas: pajak Rp2.357,7 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp336,0 triliun

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan mencapai Rp459,2 triliun. Untuk belanja negara, alokasinya terdiri dari:

• Belanja pemerintah pusat: Rp3.149,7 triliun mencakup belanja kementerian/lembaga: Rp1.510,5 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga: Rp1.639,2 triliun
  
• Transfer ke daerah: Rp693,0 triliun
  

Dengan struktur tersebut, keseimbangan primer diperkirakan defisit Rp89,7 triliun, yang akan ditutup melalui pembiayaan anggaran sebesar Rp689,1 triliun. Kesepakatan antara Banggar DPR RI dan Pemerintah terkait postur APBN 2026 ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025 untuk mendapatkan pengesahan resmi.

Artikel Inilah Postur APBN 2026 yang Disepakati DPR dan Pemerintah pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menurutnya, langkah ini menjadi strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui perluasan penyaluran kredit.

“Kalau kita asumsikan rasio pajak terhadap PDB tetap, setiap kenaikan 0,5% pertumbuhan ekonomi bisa menambah penerimaan pajak sekitar Rp100 triliun lebih,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (16/9).

Dilansir dari laman berita satu, ia menjelaskan, tambahan likuiditas yang ditempatkan di bank akan memberi ruang bagi perbankan menurunkan bunga pinjaman. Dengan begitu, dunia usaha akan lebih aktif mengajukan kredit, yang akhirnya menggerakkan roda ekonomi.

“Intinya, saya menaruh dana di bank sebagai ‘bibit uang’ agar ekonomi bergerak. Kalau ekonomi tumbuh lebih cepat, otomatis penerimaan pajak ikut meningkat. Jadi bukan lewat intensifikasi, tapi lewat ekstensifikasi,” tegasnya.

Penempatan dana jumbo tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang berlaku mulai 12 September 2025.

Dari skema itu, pemerintah juga memperoleh imbal hasil sebesar 80,476% dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Dengan BI Rate saat ini di level 5%, bunga yang diterima pemerintah sekitar 4% per tahun.

Adapun rincian distribusi dana Rp200 triliun ke lima bank Himbara adalah sebagai berikut:

• Bank Mandiri: Rp55 triliun
  
• BNI: Rp55 triliun
  
• BRI: Rp55 triliun
  
• BTN: Rp25 triliun
  
• Bank Syariah Indonesia (BSI): Rp10 triliun

Artikel Menkeu Beberkan Jurus Baru, Dana Rp200 Triliun Bisa Dongkrak Pajak pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024–2029. Nama-nama pejabat baru yang dilantik yaitu:

1. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan
   
2. Mukhtarudin – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI
   
3. Ferry Joko Yuliantono – Menteri Koperasi
   
4. Mochamad Irfan Yusuf – Menteri Haji dan Umrah
   
5. Dahnil Anzar Simanjuntak – Wakil Menteri Haji dan Umrah
   

Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh para menteri dan wakil menteri.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, disusul oleh para tamu undangan.

Artikel Reshuffle Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Lantik 4 Menteri dan 1 Wamen pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.