Total 30 ton kurma tersebut tiba di Indonesia pada 23 Februari 2026 melalui Bandara Kargo Soekarno-Hatta. Setibanya di Tanah Air, bantuan itu langsung ditinjau Kepala Biro Umum Kementerian Agama, Aceng Abdul Aziz, guna memastikan kelengkapan serta kesiapan proses distribusinya kepada masyarakat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar berterima kasih atas perhatian dan komitmen persaudaraan yang terus diperlihatkan Pemerintah UEA kepada Indonesia, khususnya bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa.

“Bantuan ini bukan sekadar kurma, tetapi simbol persaudaraan yang sangat hangat antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Kita merasakan betul bahwa hubungan kedua negara ini dibangun di atas nilai kemanusiaan, solidaritas, dan toleransi,” ujar Menag di Jakarta pada Selasa (24/2).

Ia menekankan bahwa Ramadan menjadi momen penting untuk memperkuat kepedulian sosial. Oleh karena itu, 30 ton kurma tersebut akan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama para mustahik melalui jaringan Kementerian Agama dan para mitra.

“Ramadan adalah bulan berbagi. Semoga hadiah ini membawa keberkahan dan semakin mempererat hubungan persahabatan kedua bangsa,” lanjutnya.

Dubes UEA Abdulla Salem Obaid Al Dhaheri menjelaskan bahwa pemberian ini merupakan wujud ketulusan dan solidaritas Pemerintah UEA kepada rakyat Indonesia dalam menyambut bulan suci. “Hadiah ini yang terdiri dari 30 ton kurma premium diberikan secara cuma-cuma oleh Pemerintah Uni Emirat Arab melalui Emirates International Aid Agency. Ini adalah ekspresi niat baik, solidaritas, dan persaudaraan kepada rakyat Republik Indonesia pada bulan Ramadan yang penuh berkah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Ramadan identik dengan kasih sayang, solidaritas, serta kemurahan hati—nilai-nilai yang sama-sama mengakar kuat di masyarakat Emirat dan Indonesia. Inisiatif tersebut juga merefleksikan komitmen kemanusiaan jangka panjang UEA yang menempatkan aksi sosial sebagai bagian penting dari kebijakan luar negerinya, di bawah arahan Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Menurutnya, membantu masyarakat bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga fondasi utama dalam membangun kemitraan global dan mempererat persaudaraan antarbangsa.

Dubes UEA turut menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan UEA terjalin erat atas dasar saling menghormati, kesamaan nilai, serta kedekatan antar masyarakat. Kerja sama kedua negara terus berkembang di berbagai sektor, didorong kepemimpinan masing-masing dan visi bersama untuk mewujudkan kemakmuran, toleransi, serta pelayanan kemanusiaan.

“Hadiah Ramadan ini menjadi bukti kedalaman hubungan persaudaraan kita dan komitmen bersama untuk mempromosikan toleransi, hidup berdampingan, dan kemurahan hati,” tuturnya.

Artikel Ramadan Penuh Berkah, UEA Hadiahkan 30 Ton Kurma untuk Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penentuan awal Ramadan merujuk pada paparan data hisab dan hasil rukyat dari 96 lokasi pemantauan di berbagai wilayah Indonesia. Secara astronomi, posisi hilal di seluruh Indonesia masih berada di bawah ufuk sehingga belum memenuhi syarat visibilitas.

Berdasarkan data hisab, ketinggian hilal tercatat antara -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Adapun elongasi hilal berkisar 0° 56‘ 23“ (0,94°) sampai 1° 53‘ 36“ (1,89°). Angka tersebut belum sesuai dengan kriteria imkanur rukyat yang disepakati negara anggota MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Karena parameter tersebut belum terpenuhi dan tidak ada laporan rukyat yang berhasil melihat hilal, pemerintah menetapkan awal Ramadan 1447 H dimulai pada 19 Februari 2026.

Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap keputusan ini menjadi momen kebersamaan umat Islam dalam menyambut bulan suci. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga harmoni apabila terdapat perbedaan dalam memulai puasa. “Apabila umat Islam ada yang memulai puasa berbeda, tolong jaga kerukunan. Indonesia memiliki keberagaman yang indah. Jika ada perbedaan, mari kita terima sebagai kekayaan khazanah keberagaman Indonesia,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Iskandar, yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan teknis penentuan awal puasa. “Perbedaan itu sifatnya teknis, bisa kita pahami dan maklumi. Tetapi yang paling penting adalah keutuhan sebagai umat Islam,” katanya.

Ia menambahkan, perbedaan dalam penetapan awal Ramadan tidak seharusnya memicu perpecahan selama tidak menyentuh aspek akidah. Menurutnya, keberagaman justru dapat menjadi modal untuk memperkuat persatuan nasional dan stabilitas sosial.

Dengan keputusan ini, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menyambut Ramadan 1447 H dengan kesiapan rohani sekaligus menjaga persaudaraan di tengah keberagaman.

Artikel Sah! Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa kehadiran PMA tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola sidang isbat yang selama ini telah berjalan, namun kini memiliki landasan regulasi yang lebih menyeluruh.

“PMA ini menjadi panduan resmi agar penyelenggaraan sidang isbat berlangsung tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi umat dalam menjalankan ibadah,” ujarnya dalam Rapat Persiapan Penyelenggaraan Sidang Isbat, Kamis (29/1).

Ia menjelaskan, regulasi ini menegaskan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan melalui sidang isbat yang melibatkan unsur pemerintah, ulama, akademisi, pakar falak, serta lembaga terkait lainnya. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting untuk menjaga kesatuan penentuan waktu ibadah secara nasional. “Sidang isbat merupakan forum musyawarah yang menghadirkan otoritas keagamaan dan keilmuan dalam satu keputusan bersama,” katanya dilansir dari laman kemenag.

Abu Rokhmad menambahkan, PMA secara jelas menetapkan penggunaan metode hisab dan rukyat secara terintegrasi. Hisab digunakan sebagai dasar perhitungan ilmiah posisi hilal, sementara rukyat berfungsi sebagai verifikasi faktual di lapangan. “Kementerian Agama tidak memilih satu metode saja, tetapi mengombinasikan hisab dan rukyat agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi ilmiah dan keagamaan,” jelasnya.

Dalam regulasi tersebut juga diatur bahwa pelaksanaan hisab dan rukyat dilakukan oleh tim yang ditetapkan Menteri, yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, kementerian/lembaga terkait, akademisi, serta praktisi atau ahli falak. Sinergi lintas sektor ini dipandang penting untuk menjaga akurasi data astronomi dan akuntabilitas proses penetapan awal bulan hijriah. “Dengan demikian, prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut, PMA ini mempertegas penggunaan kriteria imkanur rukyat yang mengacu pada kesepakatan negara-negara MABIMS. Kriteria visibilitas hilal ditetapkan pada tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. “Kriteria ini menjadi standar bersama di kawasan agar penentuan kalender hijriah lebih selaras,” katanya.

Apabila posisi hilal belum memenuhi kriteria tersebut, maka bulan berjalan disempurnakan menjadi 30 hari. Ketentuan ini dinilai penting untuk memberikan kepastian waktu ibadah bagi masyarakat. “Kepastian ini memungkinkan umat menjalankan ibadah dengan tenang dan terencana,” lanjutnya.

PMA Nomor 1 Tahun 2026 juga mengatur secara rinci mekanisme penyelenggaraan sidang isbat, mulai dari jadwal pelaksanaan, unsur peserta, hingga tata cara pengambilan keputusan. Sidang isbat dijadwalkan berlangsung setiap tanggal 29 Syakban, 29 Ramadan, dan 29 Zulkaidah.

Menurut Abu Rokhmad, sidang isbat dilaksanakan secara tertutup guna menjaga objektivitas pembahasan, sementara hasilnya diumumkan secara terbuka melalui konferensi pers. “Mekanisme ini menjaga keseimbangan antara kehati-hatian ilmiah dan keterbukaan informasi kepada publik,” jelasnya.

Selain itu, PMA ini juga mengatur evaluasi penyelenggaraan sidang isbat. Direktur Jenderal bertanggung jawab melakukan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Menteri sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan di masa mendatang. “Evaluasi diperlukan agar penyelenggaraan sidang isbat terus mengalami perbaikan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penerbitan PMA ini merupakan bagian dari penguatan layanan keagamaan berbasis data dan tata kelola yang akuntabel. Regulasi tersebut sekaligus menegaskan peran negara dalam memastikan pelayanan ibadah umat berjalan optimal. “Ini bukan semata soal penetapan awal bulan, tetapi bagian dari pelayanan keagamaan yang harus dikelola secara profesional,” katanya.

Dengan berlakunya PMA Nomor 1 Tahun 2026, Abu Rokhmad berharap proses penetapan awal bulan hijriah semakin kuat dari sisi regulasi, keilmuan, dan sosial. “Kami berharap regulasi ini memperkuat persatuan umat, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penetapan awal bulan hijriah nasional,” pungkasnya.

Kementerian Agama dijadwalkan menggelar Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 H pada 29 Syakban 1447 H yang bertepatan dengan 17 Februari 2026. Sidang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, dan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Berdasarkan perhitungan hisab, posisi hilal saat matahari terbenam pada 17 Februari 2026 di seluruh wilayah Indonesia berada pada kisaran -2° 24,71′ hingga 0° 58,08′, dengan sudut elongasi antara 0° 56,39′ hingga 1° 53,60′. Data tersebut menunjukkan bahwa posisi hilal belum memenuhi kriteria visibilitas MABIMS. Hasil hisab ini selanjutnya akan dikonfirmasi melalui rukyatul hilal dan dibahas dalam sidang isbat sebagai dasar pengambilan keputusan resmi penetapan awal Ramadan.

Artikel Penentuan Ramadan Kini Punya Payung Hukum Baru, Apa Isinya? pertama kali tampil pada Katafoto.id.