Dorongan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara (Sekber-Gokesu) dan Pemkab Toba yang dipimpin langsung oleh Effendi Sintong P. Napitupulu pada Selasa (7/4).

Dalam pertemuan itu, Sekber-Gokesu mengajukan dua langkah utama, yakni penerbitan Surat Keputusan (SK) pengakuan masyarakat adat beserta wilayahnya, serta revisi kawasan hutan. Kedua pendekatan tersebut dinilai bisa dijalankan secara bersamaan untuk mempercepat penyelesaian konflik, khususnya setelah pencabutan izin PT Toba Pulp Lestari oleh pemerintah pusat.

Menanggapi usulan tersebut, Effendi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya secara kolaboratif bersama berbagai pihak terkait.

“Saya minta perwakilan BRWA, KSPPM, AMAN, Sekber, dan DPRD masuk dalam tim verifikasi dan identifikasi masyarakat hukum adat. SK akan diperbaharui agar kita bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan ini,” ujar Bupati Toba dikutip dari laman infopublik.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat tim identifikasi dan verifikasi dengan melibatkan unsur masyarakat sipil serta lembaga terkait, agar proses berjalan objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pemkab Toba turut mendorong percepatan revisi kawasan hutan dengan mengusulkan perubahan status sebagian wilayah eks konsesi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Saat ini, usulan seluas 580 hektare yang tersebar di tiga kecamatan tengah diproses di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Bupati juga meminta tim yang akan dibentuk segera melakukan studi banding ke daerah lain yang telah lebih dahulu menerbitkan pengakuan masyarakat adat, sebagai referensi untuk mempercepat implementasi kebijakan di Toba.

Di sisi lain, Sekber-Gokesu menyambut positif langkah yang diambil pemerintah daerah. Mereka menilai pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik lahan yang selama ini berlarut-larut.

Artikel Pemkab Toba Bergerak, Konflik Lahan Adat Segera Diselesaikan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Kementerian ATR/BPN, Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih, melainkan untuk melindungi.

“Pendaftaran tanah ulayat ini bertujuan menjaga hak-hak masyarakat adat agar tidak hilang, tidak diklaim pihak luar, dan tetap menjadi identitas budaya mereka. Negara hadir untuk memastikan warisan tanah leluhur tetap lestari,” jelas Rezka dikutip dalam keterangan resmi via InfoPublik, Senin (29/9).

Berdasarkan verifikasi awal, sedikitnya 822,3 hektare tanah ulayat di Desa Tandula Jangga telah dinyatakan clear and clean dan siap didaftarkan.

Bagi masyarakat adat, sertifikat tanah tidak hanya sebatas dokumen hukum, tetapi juga simbol jaminan bahwa tanah warisan turun-temurun akan tetap terjaga.

“Tanah ulayat adalah warisan. Sertifikat adalah bukti bahwa negara melindungi hak tersebut agar tetap bisa diwariskan dari generasi ke generasi,” tambah Rezka.

Program sertifikasi tanah ulayat ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang pada 2025 dilaksanakan di delapan provinsi, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di Sumba Timur, pendaftaran tanah ulayat dinilai penting, bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga sebagai upaya menjaga eksistensi adat di tengah perubahan zaman.

Rezka menekankan bahwa hukum adat dan hukum nasional kini dapat berjalan beriringan.

“Sertifikat tanah ulayat menjadi pengikat agar tanah tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga terlindungi secara sah di mata negara,” tegasnya.

Melalui program ini, negara ingin memastikan tanah adat tetap utuh sebagai identitas budaya sekaligus pondasi kehidupan sosial masyarakat.

“Sertifikat tanah ulayat adalah bukti sah bahwa negara hadir untuk menjaga adat, agar tetap diwariskan dari generasi ke generasi,” pungkas Rezka.

Artikel Tak Bisa Diklaim Pihak Luar! Tanah Ulayat Sumba Timur Sah Dilindungi Negara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Penerapan Sertifikat Elektronik tidak otomatis membuat sertifikat dalam bentuk fisik tidak berlaku. Sertifikat lama tetap memiliki kekuatan hukum dan tidak ada kewajiban atau sanksi bagi masyarakat untuk langsung mengubahnya ke bentuk elektronik. Jadi, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mempercayai informasi menyesatkan dari sumber yang tidak resmi,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, dalam keterangannya pada Kamis (10/7/2025).

Lebih lanjut, Shamy menjelaskan bahwa perubahan sertifikat tanah ke bentuk elektronik hanya terjadi saat masyarakat mengakses layanan pertanahan. Proses tersebut meliputi balik nama, pemecahan sertifikat, pengurusan hak tanggungan, roya, dan layanan lainnya.

“Contohnya, jika masyarakat melakukan transaksi jual beli tanah dengan sertifikat buku, maka saat proses balik nama, sertifikat yang baru akan diterbitkan dalam bentuk elektronik. Sertifikat Elektronik ini dicetak di atas secure paper dan dilengkapi QR code yang hanya bisa diakses oleh pemiliknya,” jelas Shamy.

Ia juga menanggapi beragam informasi keliru yang beredar di masyarakat terkait implementasi Sertifikat Elektronik. Salah satu isu yang mencuat adalah anggapan bahwa sertifikat lama akan ditarik atau bahwa perubahan ini merupakan upaya pemerintah merampas hak atas tanah milik masyarakat.

“Terdapat dua aspek dalam pendaftaran tanah, yaitu aspek fisik dan yuridis. Yang berubah menjadi elektronik hanyalah aspek yuridis—berkaitan dengan pengaturan status hukum tanah. Sementara aspek fisiknya, yakni tanah itu sendiri, tetap ada dan tidak berubah. Maka tidak benar jika ada anggapan bahwa Sertifikat Elektronik akan menyebabkan perampasan tanah atau membuat sertifikat lama menjadi tidak berlaku. Itu hoaks,” tegasnya.

Untuk mendapatkan informasi resmi terkait kebijakan pertanahan dan layanan pendaftaran tanah, masyarakat disarankan mengakses saluran informasi resmi milik Kementerian ATR/BPN. Informasi bisa diperoleh melalui situs web www.atrbpn.go.id, akun media sosial resmi kementerian, serta kanal pengaduan, termasuk Hotline Pengaduan di nomor 0811-1068-0000.

Artikel Sertifikat Elektronik Tanah Diterapkan Bertahap, Sertifikat Lama Tetap Berlaku pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Acara yang digelar di Kantor Lurah Parangtritis ini disambut dengan antusias oleh masyarakat setempat. Menteri Nusron dalam sambutannya, mengajak warga untuk memanfaatkan lahan bersertifikat secara optimal.

“Gunakan sebaik mungkin. Jangan tergesa menjual murah. Tanah ini bisa menjadi modal untuk usaha dan masa depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip InfoPublik.

Tanah yang telah diformalisasi ini tersebar di tujuh dusun, yaitu Sono, Duwuran, Kretek, Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, dan Grogol X. Lahan tersebut dulunya dikuasai oleh Jepang selama masa pendudukan tahun 1943–1945, dan baru kini berhasil diatur secara legal melalui program konsolidasi tanah.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

“Kami mengapresiasi kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, Gugus Tugas Reforma Agraria DIY, dan warga Parangtritis yang telah memungkinkan penyelesaian sertipikasi ini,” ujarnya.

Program konsolidasi tanah ini merupakan bagian dari agenda Reforma Agraria, yang bertujuan merombak struktur penguasaan tanah untuk menciptakan keadilan agraria dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Artikel Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Eks Tutupan Jepang di Bantul pertama kali tampil pada Katafoto.id.