Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi layanan untuk mengakhiri pola lama yang kerap memicu penumpukan berkas.

“Selama ini, tahapan pengukuran tanah kerap menjadi hambatan utama (bottleneck) dalam proses pendaftaran tanah pertama kali. Keterbatasan jumlah surveyor, kesiapan pemohon yang belum optimal, serta sistem antrean yang belum tertata membuat durasi layanan sulit dipastikan,” ujar Virgo Eresta Jaya dikutip dalam keterangan tertulis via InfoPublik, Jumat (17/4)

Melalui skema baru ini, pengukuran dilakukan berdasarkan jadwal yang dipilih langsung oleh pemohon. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menghadirkan kepastian waktu layanan sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja petugas di lapangan.

ATR/BPN juga menetapkan target kinerja, yakni minimal satu berkas pengukuran dapat diselesaikan dalam satu hari hingga tahap pemetaan bidang. Target ini menandai perubahan standar layanan dari yang sebelumnya kurang terukur menjadi berbasis output harian.

Meski demikian, keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh petugas. Pemohon juga dituntut untuk lebih siap, mulai dari memastikan kejelasan batas tanah hingga hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tanpa kesiapan tersebut, potensi keterlambatan tetap bisa terjadi.

Uji coba telah berlangsung di 38 Kantor Pertanahan yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk wilayah dengan tingkat layanan tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Respons awal dinilai cukup positif, terutama karena masyarakat mulai merasakan kepastian waktu layanan.

Ke depan, implementasi sistem ini akan diperluas secara bertahap. ATR/BPN menargetkan seluruh Kantor Pertanahan di Pulau Jawa mulai menerapkannya pada Mei 2026, kemudian dilanjutkan secara nasional pada Juni 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi layanan pertanahan yang lebih luas, sejalan dengan program Asta Cita dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih transparan dan pasti.

Namun demikian, tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pelaksanaan di lapangan, termasuk pengawasan terhadap kinerja petugas serta integrasi dengan sistem digital lainnya. Tanpa hal tersebut, sistem terjadwal berpotensi hanya menjadi prosedur administratif tanpa dampak signifikan.

Jika mampu dijalankan secara efektif, layanan pengukuran terjadwal tidak hanya memangkas antrean, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam percepatan sertipikasi tanah.

Artikel Tak Perlu Antre Lama, Urus Pengukuran Tanah Kini Bisa Pilih Jadwal pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditujukan bagi ASN di instansi pusat maupun daerah sebagai bagian dari penyesuaian pola kerja.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan satu hari kerja dalam seminggu yaitu tiap hari Jumat,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers yang digelar di Seoul, Korea Selatan dan disiarkan secara virtual, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, kebijakan ini hanya berlaku untuk ASN dan sekaligus menjadi upaya mendorong transformasi layanan publik berbasis digital agar semakin efisien dan modern.

Selain itu, kebijakan WFH ini juga telah diatur melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta SE Menteri Dalam Negeri sebagai landasan pelaksanaannya di berbagai instansi.

Diketahui, penerapan WFH satu hari dalam sepekan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), menyusul dampak konflik di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Menko Airlangga juga telah menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah diputuskan dan akan segera diumumkan ke publik.

Kebijakan ini menjadi bagian dari respons pemerintah yang dinilai adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus memperkuat upaya menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Artikel WFH Resmi Diberlakukan, ASN Kerja dari Rumah Tiap Jumat pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Tunggu Polres Sumenep tersebut tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administrasi. Lebih dari itu, asistensi ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola organisasi melalui bimbingan teknis serta verifikasi langsung data LHKPN. Langkah ini dipandang penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus menjaga integritas aparatur penegak hukum di tingkat daerah.

Tim asistensi dipimpin oleh AKP Gigik Dwi Waluyo selaku Ketua Tim II Itwasda Polda Jatim, dengan dukungan Iptu Doyok Midarwanto, Ipda Samsul Hidayat, dan Bripka Sweste Cahya Rain Satwika. Kedatangan tim disambut jajaran pimpinan Polres Sumenep, termasuk para kepala satuan, kapolsek, serta bendahara satuan kerja.

Dilansir dari laman infopublik, Wakil Kepala Polres Sumenep, Kompol Masyhur Ade, menegaskan bahwa pelaporan LHKPN merupakan kewajiban hukum yang mencerminkan komitmen etis pejabat kepolisian dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Menurutnya, LHKPN tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sarana penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Asistensi yang diberikan dinilai membantu personel memahami mekanisme pengisian E-LHKPN secara tepat, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Tim Itwasda Polda Jatim melakukan pemeriksaan dokumen serta verifikasi data LHKPN personel wajib lapor. Selain itu, disampaikan pula arahan teknis untuk memastikan ketepatan waktu pelaporan, akurasi data, serta kesesuaian dengan regulasi.

Ketua Tim II Itwasda Polda Jatim, AKP Gigik Dwi Waluyo, memberikan apresiasi atas keterbukaan dan tingkat kepatuhan Polres Sumenep dalam pelaksanaan pelaporan LHKPN. Ia menilai komitmen tersebut mencerminkan keseriusan satuan kerja dalam menjaga integritas dan marwah institusi Polri.

Ia berharap konsistensi dalam pelaporan LHKPN dapat terus dipertahankan, mengingat instrumen ini memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan korupsi serta penguatan integritas aparatur negara.

Artikel Transparansi Polisi Diperkuat, Polres Sumenep Jalani Asistensi LHKPN pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menurut Pramono, dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI untuk mempercepat proses lelang APBD 2026 agar dapat dimulai lebih awal, bahkan sebelum tahun anggaran berjalan.

“Saya sudah sampaikan sejak awal di Balai Kota bahwa untuk APBD tahun 2026, proses lelangnya harus bisa dimulai sejak dini, bahkan sebelum tahun anggaran dimulai,” ujarnya di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/10).

Ia menambahkan, pola percepatan ini pernah diterapkan oleh pemerintah pusat, di mana proses tender dilakukan lebih awal untuk mendorong efektivitas belanja negara. Dengan langkah tersebut, diharapkan proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tidak mengganggu aktivitas warga di akhir tahun.

“Seperti dulu saat saya di pemerintahan pusat bersama Pak Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR, sistem percepatan lelang sudah terbukti efektif. Jadi saya ingin menerapkan hal serupa di DKI agar tidak ada lagi proyek yang menumpuk di akhir tahun,” jelasnya.

Pramono juga mengakui bahwa selama ini penyerapan APBD DKI sering menumpuk menjelang akhir tahun, sehingga banyak proyek fisik dan pekerjaan infrastruktur dikebut di penghujung waktu.

“Saya harus akui secara jujur, pola pemanfaatan APBD kita masih seperti kejar setoran di akhir tahun,” ucapnya.

Ia mencontohkan sejumlah proyek yang saat ini tengah berjalan, seperti pekerjaan penataan kawasan Fatmawati dan proyek infrastruktur lain di beberapa titik Jakarta. Menurutnya, proyek-proyek tersebut telah melalui proses perencanaan panjang dan bukan keputusan mendadak.

“Termasuk proyek cable trap di Fatmawati yang sekarang banyak dibicarakan publik, itu sudah direncanakan sejak lama, bukan proyek baru,” tegasnya.

Artikel Proyek Tak Lagi Numpuk, Pramono Ubah Strategi Pengelolaan APBD 2026 pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Erick Thohir menjelaskan, pencabutan aturan tersebut merupakan bagian dari langkah deregulasi sekaligus upaya introspeksi dalam memperbaiki tata kelola olahraga nasional. “Kami memutuskan mencabut Permenpora 14 Tahun 2024. Kemenpora melakukan introspeksi, dan kami berharap para pemangku kepentingan serta cabang olahraga juga melakukan hal serupa,” tegasnya.

Tak hanya mencabut aturan lama, Erick juga mengungkapkan rencana penyederhanaan regulasi besar-besaran. Dari total 191 Permenpora yang berlaku sejak 2009, hanya akan disederhanakan menjadi 20 aturan inti. “Kita ingin birokrasi di Kemenpora efisien, efektif, serta sesuai arahan Presiden: mengayomi, melayani, dan memastikan tujuan bisa tercapai. Deregulasi ini dilakukan untuk mempermudah kolaborasi dengan berbagai pihak di bidang olahraga dan kepemudaan,” jelas Erick.

Ia menambahkan, kebijakan deregulasi tersebut telah melalui konsultasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan disusun berdasarkan masukan dari banyak pihak. “Kami mendengar aspirasi stakeholder, melakukan diskusi lintas sektor, serta mempertimbangkan aspek hukum nasional maupun internasional. Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang ditekankan Presiden, demi menciptakan ekosistem olahraga yang lebih inklusif, dinamis, dan kompetitif,” ujarnya.

Erick menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penghapusan aturan administratif, tetapi juga komitmen menghadirkan tata kelola olahraga yang transparan dan terbuka. “Semoga ini menjadi jalan agar seluruh cabang olahraga, KONI, KOI, dan Kemenpora bisa bersatu meningkatkan prestasi tanpa saling berebut posisi terbaik,” tuturnya.

Artikel Menteri Erick Thohir Cabut Permenpora 14/2024, Siapkan Ekosistem Baru pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Selama ini kebijakan WFA belum ditopang oleh sistem asesmen dan pengawasan yang memadai. Padahal, hal ini sangat penting untuk memastikan hasil kerja para ASN tetap jelas dan terukur,” kata Bima dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (21/6).

Melansir dari laman berita satu, Bima menekankan bahwa setiap unit kerja perlu segera memiliki aturan teknis masing-masing untuk mengawal kebijakan WFA, sehingga tetap sinkron dengan target kinerja pemerintahan Ia juga mengungkapkan bahwa Kemendagri tengah menyusun surat edaran yang akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan serta evaluasi secara optimal.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa efektivitas WFA baru bisa dinilai ketika sistem pengawasan dan evaluasi sudah berjalan. Ia menambahkan, pengaturan kerja ASN tidak bisa disamaratakan karena setiap instansi memiliki karakteristik yang berbeda. “Kami sedang menyusun instrumen penilaian dan pengawasan yang objektif, agar kinerja ASN tetap dapat diukur meski bekerja dari lokasi yang berbeda,” tegasnya.

ASN Diminta Jaga Amanah di Tengah Fleksibilitas Kerja

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan kebijakan kerja fleksibel. Ia menegaskan bahwa fleksibilitas bukan berarti kelonggaran.

“ASN harus tetap menjaga kepercayaan pemerintah. Jangan sampai WFA disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak produktif,” ujarnya di Senayan.

Menurut Hidayat, kebijakan ini seharusnya menjadi pendorong bagi ASN untuk bekerja lebih efisien dan bertanggung jawab, bukan justru sebaliknya.

Sebagai informasi, kebijakan Work from Anywhere bagi ASN diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel. Regulasi ini memungkinkan ASN untuk bekerja dari kantor, rumah, tempat tertentu, atau bahkan dengan jam kerja yang menyesuaikan kebutuhan organisasi.

Kebijakan WFA ini merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika kerja modern yang makin fleksibel, namun tetap mengutamakan hasil, akuntabilitas, dan tanggung jawab aparatur negara.

Artikel Kemendagri: WFA ASN Harus Diikuti Pengawasan Ketat dan Evaluasi pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah. Melalui aturan ini, ASN diberikan keleluasaan untuk bekerja dari lokasi manapun dengan pengaturan waktu kerja yang tidak kaku seperti sebelumnya.

WFA atau work from anywhere memungkinkan pegawai menjalankan tugas kedinasan tidak hanya dari kantor, tetapi juga dari rumah atau lokasi lain yang mendukung pekerjaan. Konsep ini mulai populer saat pandemi COVID-19, ketika banyak pekerja diwajibkan menjalankan tugas dari rumah.

Kini, sistem kerja WFA resmi menjadi bagian dari pola kerja fleksibel bagi ASN. Melalui regulasi terbaru ini, pemerintah mendorong birokrasi agar lebih modern, responsif terhadap perkembangan zaman, dan mampu menjawab tantangan era digital.

Menurut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati, fleksibilitas ini diharapkan mampu menjaga motivasi dan produktivitas ASN tanpa mengabaikan profesionalisme.

Skema Jam Kerja Fleksibel ASN

Dalam PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025, fleksibilitas kerja ASN mencakup empat bentuk utama:

• Bekerja dari kantor seperti biasa.
  
• Bekerja dari rumah.
  
• Bekerja dari lokasi lain (WFA).
  
• Jam kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan jenis pekerjaan.
  

Meski memberikan keleluasaan, kebijakan ini tetap menekankan pentingnya akuntabilitas serta menjaga kualitas pelayanan publik. “Fleksibilitas bukan berarti menurunkan standar pelayanan. Justru sebaliknya, ASN dituntut semakin fokus, adaptif, dan mampu menjaga keseimbangan hidup,” ujar Nanik.

Tidak Seragam, Tergantung Kebijakan Instansi

Kebijakan ini tidak diterapkan secara seragam di seluruh instansi. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo, menjelaskan bahwa tiap instansi diberi ruang untuk menentukan model kerja fleksibel sesuai kebutuhan mereka. Yang penting, prinsip akuntabilitas dan capaian kinerja tetap menjadi prioritas.

Peraturan ini resmi diundangkan pada 16 April 2025 dan mulai berlaku sejak 21 April 2025. Isi aturan mencakup detail hari kerja, jam kerja total, waktu istirahat, serta mekanisme pelaksanaan FWA.

Selaras dengan Instruksi Presiden

Kebijakan ini juga mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi penggunaan APBN dan APBD. Menteri PANRB, Rini Widyantini, telah menyampaikan bahwa skema kerja fleksibel ini dirancang untuk menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Selain itu, fleksibilitas kerja bagi ASN sebelumnya juga telah disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN. Dalam Pasal 8 peraturan tersebut, tugas kedinasan bisa dijalankan secara fleksibel dari sisi lokasi maupun waktu, tergantung penetapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap ASN mampu merespons dinamika dunia kerja yang terus berubah, tetap optimal dalam melayani masyarakat, sekaligus memiliki waktu yang cukup untuk kehidupan pribadi. Fleksibilitas kerja bukan hanya tentang lokasi atau jam kerja, tapi soal membangun budaya kerja baru yang lebih sehat, produktif, dan berorientasi hasil.

Artikel ASN Kini Bisa WFA, Pemerintah Resmikan Aturan Kerja Fleksibel pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Dalam pelantikan tersebut, Menkeu juga memperkenalkan tiga unit strategis baru: Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), serta Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BTIIK).

“Sebanyak 139 pejabat saya lantik hari ini, mencakup 13 unit eselon I, unit non-eselon, serta badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan,” kata Menkeu dalam sambutannya.

Unit DJSEF dibentuk untuk menjadi pusat perumusan strategi fiskal makro yang fleksibel dan mampu menjawab dinamika global serta arah pembangunan nasional. Sedangkan DJSPSK akan bertugas memperkuat stabilitas serta memperdalam sektor keuangan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Adapun BTIIK hadir sebagai respons terhadap kebutuhan pengelolaan keuangan negara berbasis teknologi. Lembaga ini akan memanfaatkan kecanggihan digital dan analitik data untuk memetakan risiko, membaca tren, dan merumuskan kebijakan berbasis data secara akurat dan cepat.

“Segala tujuan besar membutuhkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, kompeten, dan menjunjung tinggi integritas,” tegas Menkeu.

Artikel Kemenkeu Bentuk Tiga Unit Strategis Hadapi Tantangan Ekonomi pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Untuk kesekian kalinya, dari tempat bersejarah ini, saya sampaikan kepada seluruh elemen pemerintahan: segera berbenah, bersihkan diri. Negara akan bertindak tegas. Kita bangsa yang kuat. Siapapun yang tidak setia pada negara akan disingkirkan tanpa ragu, tanpa pandang bulu, tanpa memedulikan asal-usul, partai, atau suku,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi agenda utama pemerintahannya. Ia menyampaikan keprihatinan atas masih maraknya pencurian uang rakyat dan menyatakan tekad untuk menindak para pelakunya.

“Kita memiliki kekayaan besar, namun masih terlalu banyak pencuri yang mengambil uang rakyat. Saya berkomitmen untuk menertibkan semua itu. Saya minta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden.

Tak hanya fokus pada penindakan, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda. Ia mengajak anak-anak muda untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat kontrol sosial.

“Jika melihat pelanggaran oleh pejabat, laporkan. Sekarang teknologi ada di tangan kita semua. Masyarakat di pelosok sekalipun bisa gunakan gadget. Kalau ada bukti, sebar luaskan. Jangan diam. Jangan biarkan pejabat bertindak semena-mena dan mengkhianati bangsa,” ujarnya.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap ideologi bangsa, tetapi juga menjadi momentum penegasan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menciptakan Indonesia yang bersih, adil, dan berintegritas.

Artikel Presiden Prabowo Peringatkan Pejabat: Bersihkan Diri atau Disingkirkan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo secara lugas menyatakan tidak akan ragu mengganti pejabat pemerintah yang dianggap menghambat investasi dengan tetap mempertahankan regulasi yang rumit.

“Saya minta semua lembaga sederhanakan aturan. Saya ulangi lagi: sederhanakan regulasi. Pejabat yang tidak mau, akan saya copot,” tegasnya di hadapan para pelaku industri migas.

Prabowo menilai, salah satu hambatan terbesar dalam menarik investasi di sektor energi adalah kompleksitas aturan yang justru menyulitkan pelaku usaha. Ia menyindir bahwa Indonesia seolah-olah ‘ahli’ dalam menciptakan aturan yang mempersulit dirinya sendiri.

“Kita harus ubah pola pikir seperti itu. Budaya membuat segalanya jadi sulit harus dihentikan. Tugas regulator adalah melayani dan memfasilitasi, bukan menghalangi orang yang ingin bekerja di negeri ini,” ujarnya dikutip dari laman berita satu. 

Presiden menekankan bahwa di tengah persaingan global yang makin cepat, Indonesia tidak bisa lagi terjebak dalam birokrasi lamban dan pola pikir lama. Ia bahkan menyinggung soal regenerasi dalam pemerintahan, menyatakan banyak anak muda yang siap menggantikan pejabat yang kinerjanya buruk.

“Yang lambat, malas, atau terlalu banyak teori perlu disingkirkan. Banyak anak muda yang siap dan menunggu kesempatan. Kita butuh hasil nyata dan cepat untuk rakyat,” lanjutnya.

Prabowo juga menyoroti besarnya potensi energi nasional, termasuk puluhan blok minyak dan gas bumi yang siap ditawarkan ke investor. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem usaha yang terbuka dan kompetitif, baik bagi investor domestik maupun asing.

Artikel Prabowo Tegas: Sederhanakan Regulasi atau Akan Saya Copot! pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.