Hal itu disampaikan Supratman dalam audiensi terbuka bersama pelaku industri musik Indonesia di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (31/10).

“Kalau ada yang mengatakan tata kelola baru ini akan merugikan industri musik, itu tidak benar. Pemerintah tidak berniat mencampuri, justru kami berkewajiban melindungi semua pihak,” tegasnya.

Menurut Supratman, akar permasalahan royalti selama ini bukan pada pelaku industri, melainkan pada ekosistem pengelolaan yang belum transparan. Karena itu, ia menilai perlu ada pembenahan menyeluruh agar sistem pengumpulan dan distribusi royalti berjalan adil dan akuntabel.

“Prinsip yang kami dorong adalah transparansi. Karena itu, kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus dipisahkan dengan jelas,” ujarnya.

Dengan pemisahan tersebut, LMK kini tidak lagi memiliki wewenang memungut royalti, sementara LMKN juga tidak diperbolehkan menyalurkan langsung royalti kepada anggota LMK. Mekanisme baru ini, lanjutnya, diharapkan menciptakan sistem check and balance dalam tata kelola royalti musik di Indonesia.

“Dengan sistem ini, prosesnya akan jauh lebih transparan dan terukur. Semua pihak, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun label, bisa lebih percaya pada mekanisme pengelolaan,” tambahnya.

Sebagai payung hukum, Kementerian Hukum telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 27 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

Regulasi baru tersebut menegaskan bahwa kewajiban membayar royalti berada pada penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha, bukan konsumen. Selain itu, biaya operasional LMKN dan LMK kini dibatasi maksimal 8 persen dari total royalti yang dikumpulkan, turun dari batas sebelumnya yang mencapai 20 persen.

Dalam kesempatan itu, Supratman juga mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Saya sudah meminta Dirjen Kekayaan Intelektual dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait tata kelola royalti melalui lembaga manajemen kolektif,” jelasnya.

Menurutnya, perubahan regulasi ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menciptakan sistem royalti yang adil, transparan, dan berpihak pada pelaku industri musik nasional.

Artikel Tata Kelola Royalti Baru Tak Akan Rugikan Industri Musik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Hasil pertemuan tadi disepakati semua pihak akan menjaga suasana dunia musik agar tetap sejuk dan damai. Selama dua bulan ke depan, fokus utama adalah menyelesaikan revisi UU Hak Cipta. Delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN, sambil dilakukan audit untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan royalti selama ini,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (21/8).

Rapat Konsultasi dan Kesepakatan

Rapat konsultasi tersebut mempertemukan DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Komisioner LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta organisasi profesi musik seperti Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI). Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, serta Ketua Komisi XIII, Willy Aditya.

Dasco juga mengimbau masyarakat untuk tidak resah terhadap polemik royalti yang sempat mencuat.
“Masyarakat diharapkan tetap tenang, bisa kembali memutar lagu dan bernyanyi tanpa rasa takut. Dinamika yang ada sudah disepakati untuk diakhiri, dan kita semua menjaga suasana tetap kondusif,” tegasnya.

Target Revisi UU dalam Dua Bulan

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa revisi UU Hak Cipta sebenarnya telah direncanakan sejak tahun lalu melalui Badan Legislasi dan Badan Keahlian DPR, namun tertunda akibat tarik-menarik kepentingan. Dengan adanya komitmen bersama, ia optimistis revisi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

“Rencana revisi ini sudah dibahas sejak tahun lalu, namun selalu tertunda. Dengan pertemuan hari ini dan niat baik semua pihak yang bergabung dalam tim perumus, saya yakin dalam waktu kurang lebih dua bulan revisi bisa diselesaikan dengan baik,” pungkas Dasco.

Artikel Tak Perlu Takut Lagi, DPR Pastikan Polemik Royalti Musik Segera Berakhir pertama kali tampil pada Katafoto.id.