Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, menyampaikan hal tersebut dalam forum dialog bersama media di Jakarta, Jumat (19/9).

“Wajib belajar 13 tahun adalah upaya kolektif menghadirkan pendidikan bermutu bagi semua. Tambahan satu tahun prasekolah menjadi pondasi agar anak siap secara kognitif, sosial, dan emosional sebelum masuk SD,” jelasnya dikutip dari laman infopublik.

Dasar Hukum dan Desain Program

Program wajib belajar ini memiliki payung hukum kuat melalui MPJPM 2025–2045 dan masuk dalam RPJMN 2025–2029. Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan rancangan besar wajib belajar prasekolah yang telah dibahas lintas kementerian bersama sedikitnya 15 lembaga terkait.

Pemerintah merancang implementasi bertahap dengan fokus pada tiga aspek:

1. Akses – memperluas layanan pendidikan melalui sekolah PAUD–SD satu atap, pembangunan unit baru, penambahan ruang kelas, hingga penegerian PAUD khususnya di daerah 3T.
   
2. Mutu – memperkuat akreditasi, pemenuhan standar nasional PAUD, peningkatan kompetensi pendidik, kurikulum berbasis STEM, bahasa ibu, pendidikan karakter, dan literasi digital.
   
3. Tata Kelola – menyusun regulasi, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan dukungan anggaran yang terus bertambah.
   

“Kami memulai dari satu tahun prasekolah sebagai bagian wajib belajar. Fase ini sangat penting untuk memastikan transisi anak dari PAUD ke SD berjalan menyenangkan dan bermakna,” ujar Nia.

Gotong Royong untuk Pendidikan

Nia menegaskan, keberhasilan wajib belajar 13 tahun tidak bisa hanya ditopang pemerintah pusat, tetapi membutuhkan dukungan daerah, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga filantropi, hingga Bunda PAUD. “Bunda PAUD terbukti mampu menggerakkan perangkat daerah dan komunitas. Kami akan memberi apresiasi bagi mereka yang konsisten memperjuangkan PAUD di wilayahnya,” tambahnya.

Kemendikdasmen juga telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 75 organisasi untuk memperkuat implementasi PAUD di berbagai daerah.

Investasi Jangka Panjang SDM Indonesia

Program wajib belajar 13 tahun dipandang sebagai investasi besar dalam pembangunan manusia. Data menunjukkan, anak yang menempuh PAUD memiliki tingkat literasi, numerasi, serta motivasi belajar yang lebih tinggi dibanding yang tidak mengikuti.

“Kampanye pentingnya PAUD harus menjadi gerakan bersama. Dengan dukungan semua pihak, anak Indonesia akan tumbuh lebih cerdas, sehat, dan berkarakter,” tutup Nia.

Artikel Wajib Belajar 13 Tahun, Pemerintah Tegaskan 1 Tahun Prasekolah Jadi Kunci Transisi ke SD pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti praktik mark-up anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran aparat pemerintah dalam menjaga pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas dari penyimpangan.

“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta ya 100 juta, ya jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan penggunaan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, sebagai upaya untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi dalam birokrasi. Ia mengimbau seluruh jajaran pemerintah, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif, untuk berkolaborasi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menetukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyoroti pentingnya integritas dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia berharap Musrenbangnas menjadi momen refleksi bagi para pemimpin dan pejabat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan (Musrenbangnas) ini untuk membersihkan diri, membenahi diri, dan membangun pemerintahan yang lebih baik,” pesan Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan dengan adil dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Ia meminta agar vonis terhadap pelaku korupsi benar-benar memberikan efek jera.

“Kerugian negara yang mencapai ratusan triliun harus disikapi dengan penjatuhan vonis yang sesuai, agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat,” ungkapnya.

Dengan langkah-langkah ini, Presiden berharap reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas dapat mempercepat pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju.

Artikel Presiden Prabowo Tegaskan Stop Mark-Up dan Hentikan Kebocoran Anggaran pertama kali tampil pada Katafoto.id.