Dukungan tersebut semakin kuat dengan diterbitkannya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025, yang menargetkan IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028, bersamaan dengan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan pembangunan infrastruktur penunjang.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi dihentikan. Menurutnya, arahan dan semangat dari Presiden Prabowo menjadi landasan utama seluruh tim dalam melaksanakan pembangunan.

“Kita sudah berada pada titik tanpa jalan kembali (point of no return). Tidak ada lagi keraguan untuk membangun IKN. Semua langkah kini difokuskan untuk mewujudkan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028, sesuai arahan presiden,” ujar Basuki dalam keterangan resminya via berita satu, Rabu (29/10).

Basuki menambahkan, pembangunan IKN bukan hanya sekadar proyek pembangunan kota baru, tetapi juga wujud visi besar menuju masa depan Indonesia yang maju dan berdaya saing global.

“Yang kita bangun bukan sekadar kota, tapi masa depan bangsa. Dan masa depan itu sedang kita wujudkan bersama,” tegasnya.

Dalam mendukung proyek strategis tersebut, Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025–2029. Selain bersumber dari APBN, pembangunan IKN juga melibatkan investasi domestik dan internasional.

Hingga kini, Otorita IKN mencatat total komitmen investasi mencapai Rp 225,02 triliun, terdiri atas Rp 66,3 triliun dari sektor swasta murni, serta Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mencakup pembangunan jalan, multi-utility tunnel, dan hunian bagi ASN.

Artikel Pembangunan IKN Tak Bisa Mundur, Siap Jadi Ibu Kota Politik 2028 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, Farchad Mahfud, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjajaki kemungkinan pengembangan jalur tersebut tanpa ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk jalur menuju Tangsel, kami terus mendorong inisiatif ini agar bisa segera dimulai. Kami berupaya mencari pola pembiayaan yang tidak mengandalkan dana pemerintah, atau paling tidak melalui skema KPBU,” ujar Farchad dikutip dari laman berita jakarta, Minggu (13/7) .

Menurutnya, pengembangan MRT lintas wilayah seperti ke Tangsel memerlukan kajian komprehensif, termasuk studi teknis, pendekatan sosial, hingga aspek fiskal dan regulasi yang berbeda dibandingkan wilayah DKI Jakarta.

“Kita akan memasuki wilayah provinsi lain, di mana kapasitas fiskalnya berbeda, begitu juga karakter sosialnya. Semua ini sedang kami telaah dalam waktu dekat,” jelasnya.

Farchad menambahkan, koordinasi antar pemerintah daerah telah dilakukan, dan studi awal direncanakan segera dimulai. Namun, proyek ini masih berada dalam tahap penjajakan, sehingga belum ada angka anggaran yang bisa diumumkan ke publik.

“Komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Tangsel sudah berjalan. Semoga dalam pertemuan berikutnya sudah bisa kami sampaikan perkembangan lebih lanjut,” katanya.

Sebagai informasi, rencana pengembangan MRT ke Tangerang Selatan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Ekspansi ini telah lama menjadi perhatian sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Jabodetabek. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan telah menyiapkan komitmen penyertaan modal awal sebagai bentuk keseriusan terhadap proyek ini.

Ke depan, jalur MRT ke Tangsel diharapkan dapat memperkuat konektivitas lintas wilayah dengan menghadirkan moda transportasi publik yang lebih efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Namun, hingga saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap awal dan belum memasuki fase penyusunan biaya maupun pelaksanaan teknis.

Artikel MRT Jakarta Ekspansi ke Tangsel Tanpa Bebani APBD, Studi Segera Dimulai pertama kali tampil pada Katafoto.id.