Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stabilitas harga hanya bisa dicapai melalui kolaborasi yang solid. Ia kembali mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menjual komoditas pangan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen.

“Ini adalah bentuk kolaborasi kita, kita bekerja. Tahun lalu kita melihat harga pangan cukup relatif stabil. Kalaupun pun terkadang ada kenaikan, (hanya) satu atau dua pangan komoditas strategis. Kami minta dengan segala kerendahan hati agar diturunkan harganya,” ujar Amran saat membuka GPM Serentak di Jakarta, Jumat (13/2).

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan, Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Thohir, Sekjen Kemendag Isy Karim, hingga Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri. Kehadiran mereka menandai penguatan pelaksanaan GPM secara masif.

Sepanjang Februari hingga hari ini, GPM yang dikoordinasikan Bapanas telah menjangkau 1.218 titik di 497 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Khusus pelaksanaan serentak hari ini, kegiatan digelar di 447 titik yang tersebar di sedikitnya 119 kabupaten/kota.

Melalui GPM, sebanyak 16,2 ribu kilogram komoditas pangan dilepas ke masyarakat dengan harga di bawah pasar. Komoditas tersebut meliputi beras 9,2 ribu kg, cabai rawit merah 460 kg, cabai merah keriting 510 kg, gula 1,2 ribu kg, bawang merah 480 kg, bawang putih 790 kg, daging sapi 1,15 ribu kg, daging ayam 965 kg, telur ayam ras 706 kg, daging kerbau 440 kg, terigu 380 kg, serta minyak goreng 5,6 ribu liter.

Sebelum pelaksanaan hari ini, sejak awal Februari GPM telah digelar di 490 titik dan diperkirakan bertambah 281 titik hingga akhir bulan. Dengan demikian, total GPM selama Februari 2026 diproyeksikan mencapai 1.218 titik.

Jika digabung dengan realisasi Januari 2026 sebanyak 328 titik, maka total GPM Januari–Februari 2026 mencapai 1.546 titik. Angka ini meningkat 69,15 persen dibanding periode yang sama pada 2025 yang tercatat 914 titik.

Amran menegaskan bahwa penguatan GPM merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar harga pangan tetap terkendali, terutama menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya.

“Tahun ini kalau ada yang melanggar, tolong seluruh Dirkrimsus Polri se-Indonesia yang hadir pada hari ini. Aku minta tolong, ini perintah panglima tertinggi, Bapak Presiden. Kemarin kami dipanggil, menghadap dan menanyakan kondisi pangan menghadapi bulan suci Ramadan, Hari Nyepi, Imlek, (itu) tidak boleh ada harga naik,” ungkap Amran.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan harga pangan.

“Tidak boleh lagi kita main-main. 286 juta penduduk Indonesia, (akan ada) hari raya. Ada Idulfitri, ada Ramadhan, ada Imlek, ada Nyepi. Tolong hargai saudara-saudara kita, karena larinya ke pemerintah. Ikuti aturan, kalau ada yang menjual di atas HET, cari produsennya. Sekali lagi, tolong seluruh perusahaan Indonesia, patuh pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan bahwa GPM bukan satu-satunya instrumen stabilisasi harga. Pemerintah juga menjalankan berbagai program intervensi lain yang dikawal oleh Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan.

“Gerakan Pangan Murah ini adalah salah satu solusi dari berbagai solusi. Solusi yang sering kita lakukan adalah Gerakan Pangan Murah memang. Kemudian SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras medium yang dilakukan oleh temen-temen Bulog. Kemudian kita juga melakukan FDP (Fasilitasi Distribusi Pangan),” jelas Ketut.

Menurutnya, berbagai intervensi tersebut bertujuan menjaga keseimbangan harga agar tetap wajar bagi konsumen, sekaligus memberikan keuntungan yang proporsional bagi pelaku usaha.

“Kemudian ini juga adalah salah satu solusi disambung juga pengawasan. Jadi kolaborasi semua strategi yang kita punya kita lakukan, sehingga harapan kita, sekali lagi stoknya bagus maka harganya kita harus wajar. Bukan tidak boleh untung tapi wajar mencari untungnya, supaya masyarakat nyaman dalam rangka melaksanakan ibadah puasa sampai hari raya,” kata Ketut.

Untuk 2026, Bapanas menargetkan sejumlah program intervensi, antara lain SPHP beras sebesar 828 ribu ton, SPHP jagung pakan 242 ribu ton untuk peternak, serta bantuan pangan beras dan minyak goreng pada Februari–Maret bagi lebih dari 33 juta keluarga.

Sepanjang 2026, GPM ditargetkan dapat digelar sebanyak 13.500 kali. Sebagai perbandingan, realisasi GPM sepanjang 2025 tercatat sebanyak 13.321 kali.

Artikel Mentan Amran Tegas Tidak Boleh Ada Harga Naik, GPM Serentak di 1.546 titik pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah kondisi harga pangan yang masih relatif terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen harga bergejolak (volatile food) secara bulanan mengalami deflasi sebesar 1,96 persen. Sementara secara tahunan tercatat inflasi sebesar 1,14 persen, yang menunjukkan stabilitas harga pangan masih terjaga.

Pemerintah telah menetapkan harga sapi siap potong dari feedloter maksimal Rp55.000 per kilogram, dengan harga terima di RPH tidak melebihi Rp56.000 per kilogram. Dengan ketentuan tersebut, para jagal diwajibkan menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging sapi di tingkat pasar tidak melampaui Rp130.000 per kilogram. “Seluruh RPH tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026,” tegas Mentan Amran dalam keterangan tertulis via infopublik, Selasa (3/2)

Mentan Amran menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi kenaikan harga yang tidak wajar, terlebih jika memanfaatkan meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Mentan Amran meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri bersama instansi terkait melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketat terhadap RPH yang diduga memainkan harga daging. “Satgas Pangan kami minta turun langsung memeriksa RPH yang memainkan harga. Jika ditemukan pelanggaran, akan dilakukan penindakan tegas,” ujarnya.

Sebagai langkah penertiban rantai pasok, Mentan Amran juga menginstruksikan para feedloter agar tidak menyalurkan sapi hidup kepada jagal atau RPH yang tidak mematuhi ketentuan harga karkas dan daging. “Feedloter jangan memasok sapi ke jagal atau pemotong di RPH yang tidak patuh. Ini bentuk penertiban agar stabilisasi harga berjalan efektif,” tambahnya.

Sebagai informasi, BPS mencatat deflasi pada Januari 2026, terutama pada komponen harga bergejolak yang dipicu oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti telur ayam ras dan cabai merah di beberapa wilayah. Sementara secara tahunan, komoditas seperti beras, daging ayam ras, dan bawang merah masih memberikan andil inflasi, namun dinilai tetap dalam batas wajar dan tidak mengganggu stabilitas pangan secara keseluruhan.

Mentan Amran menegaskan, dengan pasokan pangan strategis yang berada dalam kondisi aman, pemerintah berkomitmen menjaga harga tetap terkendali agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri 2026 tanpa tekanan lonjakan harga pangan.

Artikel Rumah Potong Hewan Dilarang Main Harga Daging, Mentan Siapkan Sanksi Tegas pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Pabrik itu sudah beroperasi lebih dari 10 tahun. Saat penggerebekan, petugas menemukan 94 karung beras oplosan dalam kemasan merek terkenal berukuran 25 kg serta sekitar 10 ton beras lainnya,” kata Condro, Minggu (7/9).

Modus Operandi

Pengungkapan praktik curang ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pengoplosan beras. Menindaklanjuti informasi itu, petugas gabungan langsung melakukan penggerebekan di lokasi penggilingan sekaligus gudang beras.

Condro menjelaskan, tersangka SU diduga mencampurkan beras tidak layak konsumsi dengan beras premium menggunakan mesin huller. Hasil oplosan kemudian dikemas dalam karung bermerek Ramos, KM, RL, Rojo Lele, dan Cap Kembang tanpa seizin pemilik merek dagang.

“Beras oplosan tersebut dipasarkan melalui toko milik tersangka di Kampung Ipik, Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang,” jelas Condro.

Raup Untung Besar

Kasat Reskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady, menambahkan bahwa beras oplosan yang dikemas dengan merek terkenal itu dijual seharga Rp200 ribu per karung 25 kg. Dari hasil penjualan, SU meraup keuntungan sekitar Rp98.200 per karung.

Dalam keterangannya, tersangka mengaku telah menjalankan bisnis haram ini selama lebih dari satu dekade. Beras yang digunakan sebagian besar merupakan beras sisa hajatan, dibeli dari masyarakat dengan harga Rp10 ribu per kilogram.

“Beras yang masih bisa dikonsumsi dijual langsung, sedangkan beras kotor dan berkutu dioplos dengan beras lain, lalu dikemas ulang menggunakan merek terkenal,” pungkas Andi.

Artikel Raup Ratusan Juta, Pabrik Beras Oplosan di Serang Digerebek Polisi pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Amran menjelaskan, setelah Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan mengumumkan tiga bentuk pelanggaran dalam distribusi beras, sebagian produsen mulai menyesuaikan harga jualnya agar kembali sesuai standar.

“Satgas Pangan bersama Kementerian Pertanian menemukan beberapa kejanggalan, mulai dari pengurangan volume, penurunan kualitas, hingga pelabelan yang menyesatkan. Misalnya, beras curah dijual sebagai premium atau medium,” jelas Amran usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (7/7).

Meski belum menyebut secara rinci merek-merek yang terlibat, Amran menyatakan bahwa pemeriksaan akan dilakukan bertahap. “Dari 212 merek itu, saat ini sudah ada 10 produsen yang dipanggil untuk dimintai keterangan, dan kami sedang melakukan cross-check langsung,” tegasnya.

Kerugian Konsumen Ditaksir Capai Rp99 Triliun

Melansir dari laman berita satu, Amran juga menyinggung besarnya kerugian yang dialami masyarakat akibat praktik nakal dalam tata niaga beras ini. Menurutnya, nilai kerugian akibat beras yang tidak sesuai mutu dan harga diperkirakan mencapai Rp99 triliun.

“Bayangkan saja, jika berlangsung selama 10 tahun, kerugiannya bisa menembus Rp1.000 triliun. Ini persoalan besar yang harus segera dibenahi,” ujarnya.

Sebagai upaya mitigasi, Kementerian Pertanian telah membuka posko pengaduan di kantor pusat untuk menampung laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan dalam penjualan beras. “Kami siap menerima pengaduan langsung dari masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, Amran juga telah mengungkap temuan anomali dalam penjualan beras. Berdasarkan hasil investigasi bersama Bapanas, Satgas Pangan, Kepolisian, dan Kejaksaan, diketahui bahwa meski produksi padi nasional tengah mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan cadangan 4,2 juta ton, harga dan mutu beras di pasar justru banyak menyimpang.

Dari 136 sampel beras premium yang diperiksa, ditemukan: 85,56% tidak sesuai mutu standar, 59,78% dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Sedangkan dari 76 merek beras medium, ditemukan: 88,24% tidak memenuhi standar mutu, 95,12% melebihi HET dan 9,38% beratnya tidak sesuai label. Temuan ini memperkuat dugaan adanya praktik tata niaga yang merugikan konsumen, sekaligus memicu langkah penindakan dari pemerintah.

Artikel Mentan Amran Kantongi 10 Produsen Beras Bermasalah Kerugian Capai Rp99 T pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Mentan Amran memaparkan bahwa dari total 268 merek beras yang diuji, sebanyak 212 di antaranya tidak memenuhi standar kualitas, berat, serta melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Ini hasil kerja bersama tim kami di lapangan bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Badan Pangan Nasional, dan lembaga pengawas lainnya. Dari 13 laboratorium di 10 provinsi, ditemukan 85,56 persen beras premium tak sesuai mutu, 59,78 persen dijual di atas HET, dan 21 persen beratnya tidak akurat. Masyarakat sangat dirugikan,” jelas Amran dalam rilis pers, Jumat (27/6).

Amran juga menyoroti lonjakan harga beras yang dinilai janggal, terutama di tengah peningkatan produksi dalam negeri. Berdasarkan data FAO, produksi beras Indonesia pada musim 2025/2026 diperkirakan mencapai 35,6 juta ton, melampaui target nasional sebesar 32 juta ton.

“Kalau dulu harga naik karena pasokan terbatas, sekarang produksi berlimpah tapi harga tetap tinggi. Ini sinyal kuat ada penyimpangan di lapangan,” ungkapnya.

Modus: Kemasan Ulang Beras Subsidi Jadi Premium

Amran menambahkan bahwa modus yang ditemukan antara lain adalah pengemasan ulang beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang seharusnya dijual murah, lalu dikemas kembali dan dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Potensi kerugian akibat praktik ini diperkirakan bisa mencapai Rp99 triliun.

“Kami sudah hubungi Kapolri dan Jaksa Agung, hari ini juga seluruh data dan bukti kami serahkan. Negara tak boleh kalah oleh mafia pangan,” tegasnya.

Kejaksaan: Ada Praktik Markup dan Penyimpangan Subsidi

Sesjam Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Andi Herman, yang turut hadir, menyatakan bahwa temuan ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap ketentuan mutu, harga, dan distribusi pangan bersubsidi.

“Ini jelas praktik markup yang merugikan negara dan rakyat. Beras subsidi seharusnya menjadi hak masyarakat, bukan dikomersialisasikan dengan cara curang. Penegakan hukum harus tegas agar memberi efek jera,” ujarnya.

Ultimatum Satgas Pangan: Dua Pekan untuk Berbenah

Sementara itu, perwakilan Satgas Pangan Mabes Polri, Brigjen Helfi Assegaf, menegaskan bahwa tindakan pengemasan dan pelabelan yang menyesatkan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika dalam dua minggu, hingga 10 Juli 2025, masih ditemukan pelanggaran, aparat akan menindak secara hukum.

“Sanksinya tidak main-main. Bisa kena pidana hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar,” tegas Helfi.

Pemerintah memberi batas waktu dua pekan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran dan menghentikan praktik curang.

Ajakan untuk Koreksi dan Etika Bisnis

Mentan Amran menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi beras yang dijual di atas HET, dengan mutu dan berat yang tidak sesuai. Ia juga mengajak para pelaku industri beras untuk menjalankan usaha secara etis dan bertanggung jawab.

“Kita semua punya tanggung jawab menjaga negara ini. Pangan bukan sekadar komoditas, tapi menyangkut hajat hidup rakyat. Kalau praktik curang dibiarkan, dampaknya bisa meluas—dari daya beli hingga stabilitas ekonomi nasional,” tutupnya.

Artikel Mentan Temukan Ratusan Merek Beras Bermasalah, Potensi Rugi Rp99 Triliun pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional pada 18 Juni 2025, seluruh pemangku kepentingan sepakat menetapkan harga acuan ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp18.000 per kilogram, berlaku secara nasional untuk semua ukuran bobot panen mulai 19 Juni 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga keberlangsungan usaha peternak kecil.

“Semua pihak telah menyepakati harga minimum ayam hidup di angka Rp18.000 per kilogram. Ini penting untuk memastikan usaha peternak kecil tetap bertahan. Kami harap seluruh pelaku usaha mematuhi keputusan ini, karena merupakan hasil konsensus demi industri perunggasan yang sehat dan adil,” ujar Agung dalam siaran pers yang diterima Jumat (20/6).

Agung menyebut, berdasarkan data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) per 16 Juni 2025, harga ayam hidup di pasar masih berfluktuasi antara Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Padahal, harga pokok produksi (HPP) peternak berada di kisaran Rp16.935–Rp17.646 per kilogram.

“Kalau harga jual lebih rendah dari HPP, jelas ini mengancam kelangsungan peternak mandiri,” tegasnya.

Menurut Agung, fluktuasi harga ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, tetapi juga karena faktor nonteknis seperti kondisi psikologis pasar dan praktik distribusi yang tidak efisien. Ia menyoroti panjangnya rantai pasok ayam hidup yang kerap dikuasai oleh para perantara atau broker, yang mengambil margin hingga lebih dari 67 persen.

Satgas Pangan Temukan Dugaan Manipulasi Harga

Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan di pusat penjualan ayam hidup milik perusahaan integrator di wilayah Banten dan Jawa Barat. Dari hasil investigasi, ditemukan dugaan adanya manipulasi harga, termasuk praktik kolusi antara oknum peternak dan broker yang sengaja membentuk harga di bawah HPP.

“Ini adalah penyimpangan pasar yang tidak bisa dibiarkan. Harga livebird harus mencerminkan biaya produksi yang wajar,” ujar Helfi.

Ia menegaskan bahwa Satgas Pangan Polri akan mengawasi ketat implementasi kesepakatan harga ini. Bila terbukti ada pelanggaran atau praktik yang merugikan, seperti pembentukan harga sepihak yang mengarah pada monopoli, maka akan dilakukan tindakan hukum, baik pidana maupun administratif.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dari Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menambahkan bahwa kestabilan harga livebird ini penting untuk mendukung program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kalau pasokan dan harga stabil, distribusi ayam bisa lebih merata, penyerapannya maksimal, dan kesejahteraan peternak ikut meningkat. Ini momen penting untuk menyinergikan kebijakan pangan dengan kepentingan peternak rakyat,” jelasnya.

Mentan: Peternak Kecil Tidak Boleh Dibiarkan Sendiri

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, turut menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tangan terhadap nasib peternak kecil. Ia meminta seluruh jajaran di Kementan turun langsung untuk memastikan peternak mandiri tidak berjalan sendiri.

“Itu komitmen kita. Peternak kecil tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian. Saya minta semua pejabat di kementerian turun tangan,” tegas Mentan Amran.

Kementan juga mendorong penerapan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 yang mengatur distribusi bibit ayam (DOC Final Stock). Peraturan ini mengamanatkan bahwa minimal 50 persen DOC harus disalurkan ke peternak eksternal atau mandiri, sementara sisanya untuk internal perusahaan dan mitra.

Artikel Harga Ayam Hidup Diatur Rp18.000/Kg, Pemerintah Tegas Hadapi Manipulasi Pasar pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Saat ini sementara diproses oleh Satgas Pangan. Kami minta jangan mempermainkan nasib petani dan konsumen. Sekarang beras kita banyak, tetapi ada yang mencoba-coba memainkan data sehingga kelihatannya beras kita kurang pasokannya. Ternyata setelah diperiksa, itu benar (ada yang memainkan data),” ujar Amran dikutip dari laman berita satu pada Jumat (06/06).

Amran mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ini telah mengakui perbuatannya. Namun, proses hukum tetap berjalan untuk memastikan keadilan ditegakkan dan petani tidak menjadi korban.

“Mereka sudah minta maaf ke Satgas Pangan. Tapi saya bilang, ini tidak bisa ditoleransi. Proses hukum harus tetap dilanjutkan. Kalau data stok dimanipulasi hingga terlihat defisit, maka solusinya pasti impor. Kalau impor dilakukan padahal stok dalam negeri cukup, siapa yang dirugikan? Petani kita. Mereka bisa kehilangan semangat untuk produksi,” tegasnya.

Amran menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian mendapat perhatian serius. Pemerintah memberikan dukungan melalui bantuan pupuk dan kebijakan harga yang berpihak kepada petani.

“Bapak Presiden telah memberi kemudahan bagi pertanian, bantuan pupuk, memberi harga yang baik. Jadi jangan dizalimi petani. Kalau negara mau kuat, ingat petani. Petani kita, baik pangan, perkebunan, maupun peternakan, jumlahnya mencapai 150 sampai 160 juta. Nah, kalau ini diperkuat, pasti Republik ini kuat,” tutupnya.

Artikel Mentan Amran Tegas: Jangan Permainkan Petani dengan Data Palsu pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.