Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi utama, mulai dari mendorong investasi hingga menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi nasional dapat tumbuh lebih kuat.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sebelumnya, seluruh fraksi DPR RI telah memberikan sejumlah masukan dan catatan terhadap KEM-PPKF 2027 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (4/6/2026). Pemerintah menyatakan berbagai pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, serta Fraksi Partai Demokrat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

“Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya.

Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi akan ditempuh melalui penguatan investasi yang memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Langkah tersebut juga akan ditopang oleh sinergi yang lebih erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

“Mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor,” kata Purbaya.

Pemerintah juga menyoroti peran Danantara dalam mendorong investasi produktif pada berbagai sektor strategis. Melalui penguatan pemanfaatan aset negara, Danantara diharapkan mampu menarik minat investor global sekaligus mempercepat realisasi investasi yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Investasi tersebut diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus menciptakan lapangan kerja dengan tingkat keterampilan dan upah yang lebih baik.

Selain investasi, pemerintah menilai daya beli masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan akan difokuskan untuk memperkuat konsumsi rumah tangga melalui perlindungan sosial yang lebih efektif, stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, dan perluasan kesempatan kerja.

“Mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh kuat,” imbuhnya.

Pemerintah juga memastikan sejumlah program prioritas nasional akan terus diperkuat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” ujar Purbaya.

Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Untuk tahun 2027, tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Pemerintah optimistis kombinasi antara peningkatan investasi, kuatnya konsumsi rumah tangga, dan penguatan sektor riil akan mempercepat perputaran ekonomi nasional. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga momentum pertumbuhan dalam jangka panjang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Artikel Menuju Target 8 Persen, Pemerintah Siapkan Jurus Investasi dan Daya Beli pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pemerintah menegaskan proyek tersebut tidak akan mangkrak karena menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dirinya turun langsung ke sejumlah lokasi pembangunan guna memantau progres pekerjaan sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala teknis di lapangan.

“Saya harus berkeliling langsung untuk memantau. Tidak hanya memantau, tetapi juga memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan di lapangan yang kadang belum terpikirkan sebelumnya,” kata Menteri Dody.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki tantangan cukup kompleks karena dilaksanakan secara bersamaan di banyak daerah dengan karakteristik persoalan yang berbeda di setiap lokasi.

“Harus diakui memang pembangunan Sekolah Rakyat agak di luar perkiraan saya. Dengan komposisi profesional yang ada, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudahlah, sekarang tugas kita memastikan semuanya tetap selesai tepat waktu,” ujar Menteri Dody

Untuk mempercepat penyelesaian proyek, Kementerian PU membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan yang melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Selain itu, tenaga teknis tambahan dari pusat juga telah diterjunkan ke berbagai titik pembangunan guna memperkuat pengawasan dan mendukung percepatan pekerjaan konstruksi.

“Kita suntikkan personel teknis dari Jakarta di tiap titik agar benar-benar fokus menangani persoalan di lapangan dan memastikan progres berjalan,” ujar Menteri Dody.

Pada sejumlah lokasi yang menghadapi keterbatasan tenaga kerja maupun hambatan teknis lainnya, Kementerian PU juga membuka peluang dukungan lintas sektor. Salah satunya melalui keterlibatan tenaga tambahan seperti Zeni TNI AD untuk membantu percepatan konstruksi dan penanganan kendala di lapangan.

Saat ini, Kementerian PU tengah mengerjakan pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai daerah dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Hingga 20 Mei 2026, progres fisik rata-rata pembangunan telah mencapai 59 persen.

Meski pembangunan dipercepat, pemerintah memastikan kualitas konstruksi tetap menjadi prioritas utama. Menteri Dody menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini disiapkan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu kualitas bangunannya juga harus benar-benar dijaga,” ujarnya.

Kementerian PU memastikan seluruh tahapan pembangunan dilakukan sesuai standar mutu konstruksi, mulai dari pemilihan material, metode pelaksanaan, hingga pengawasan pekerjaan di lapangan.

Berbagai kendala teknis seperti distribusi material, akses menuju lokasi pembangunan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung terus diupayakan agar proyek dapat selesai tepat waktu.

Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Kawasan pendidikan tersebut dirancang sebagai pusat pembelajaran terpadu untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, hingga berbagai sarana penunjang lainnya.

Artikel Sekolah Rakyat Tak Boleh Mangkrak, Menteri PU Siapkan Langkah Ini pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf melalui keterangan resmi pada Kamis (23/4). Ia menegaskan bahwa kebutuhan tambahan tenaga pengajar menjadi krusial seiring lonjakan jumlah peserta didik yang ditargetkan dalam beberapa waktu ke depan.

“Kami sudah mengajukan ke Kementerian PAN-RB untuk menambah lebih dari 5.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya untuk sekolah rakyat ini,” kata Mensos, Saifullah Yusuf.

Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat tercatat hampir mencapai 16.000 orang. Pemerintah menargetkan penambahan lebih dari 30.000 siswa baru pada tahun ini, sehingga totalnya diproyeksikan melampaui 45.000 peserta didik.

Tak hanya itu, pada tahun depan jumlah siswa baru ditargetkan meningkat hingga lebih dari 60.000 orang, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. “Jadi, tahun depan target kita secara keseluruhan sudah bisa melayani lebih dari 100.000 siswa Sekolah Rakyat, untuk itu dibutuhkan tambahan guru,” tuturnya.

Untuk kebutuhan tenaga pengajar, Kementerian Sosial menyerahkan penentuan spesifikasi dan keahlian kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Namun demikian, para guru dan tenaga kependidikan yang nantinya direkrut tetap akan mengikuti pelatihan dan pembinaan khusus, termasuk program retreat, guna memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4), berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini mengusung pendekatan pengentasan kemiskinan terpadu, dengan mengintegrasikan berbagai layanan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, hingga saat ini telah beroperasi 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 38 provinsi sejak Juli 2025. Fasilitas tersebut telah menampung sekitar 15.900 siswa dari jenjang SD hingga SMA, dengan dukungan ribuan tenaga pendidik.

Selain itu, pemerintah juga tengah membangun 101 Sekolah Rakyat permanen pada tahun ini, sebagai bagian dari target jangka panjang pembangunan 500 sekolah permanen hingga tahun 2029.

Artikel Sekolah Rakyat Butuh 9.000 Tenaga Baru, Kesempatan Emas Jadi Guru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Acara peresmian diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana semakin semarak ketika para siswa Sekolah Rakyat menampilkan atraksi baris-berbaris dengan formasi rapi.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video bertajuk Manifesto Sekolah Rakyat yang menggambarkan nilai, semangat, serta visi pendidikan yang diusung program tersebut. Para siswa menampilkan pertunjukan teatrikal yang merefleksikan perjalanan hidup dan harapan peserta didik Sekolah Rakyat dalam meraih masa depan yang lebih baik.

Di sela pertunjukan, perwakilan siswa menyerahkan sebuah novel hasil karya bersama kepada Presiden Prabowo. Momen membanggakan juga terlihat saat empat siswa Sekolah Rakyat menyampaikan pidato dalam empat bahasa asing, yakni bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia menilai program tersebut sebagai langkah terobosan dan keputusan berani dalam upaya pemerataan pendidikan nasional.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur, baik kementerian, lembaga, maupun elemen masyarakat, yang telah bekerja keras mewujudkan langkah ini. Menurut saya, ini adalah terobosan dan keputusan yang berani. Terus terang saya merasa bangga dan terharu melihat dampak dari upaya yang kita lakukan bersama,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam laporannya menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Program tersebut mulai beroperasi sejak Juli tahun lalu di sejumlah wilayah.

“Secara keseluruhan terdapat 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia. Program ini menampung 15.954 siswa, didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan,” kata Mensos.

Artikel Ribuan Siswa Sambut 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok, Garibaldi Thohir, mengatakan bahwa setiap tahun akan ada 50 penerima beasiswa Dharma Bumiputera Indonesia yang diberangkatkan ke Tiongkok untuk menempuh pendidikan tinggi.

“Insya Allah, putra-putri terbaik dari Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto akan mendapat kesempatan belajar di Universitas Tianjin. Gus Ipul kini menjadi komandan di lapangan untuk memastikan program ini berjalan,” ujar Garibaldi dalam acara peluncuran Dharma Bhakti Bumiputera Indonesia di Jakarta, Kamis (30/10).

Garibaldi menuturkan, program ini menjadi upaya memperluas akses pendidikan dan membuka peluang bagi generasi muda Indonesia untuk berinovasi serta membawa kembali ilmu dan pengalaman dari luar negeri.

“Anak-anak dari keluarga kurang mampu kini bisa belajar di Sekolah Rakyat dan berkesempatan menempuh kuliah di luar negeri, bahkan hingga ke Tiongkok,” tambahnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik kerja sama ini. Ia berharap langkah tersebut menjadi inspirasi bagi kampus lain untuk turut memberi kesempatan bagi lulusan Sekolah Rakyat.

“Selain membantu anak-anak bersekolah, program ini juga dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya,” kata Gus Ipul.

Ia mengapresiasi Yayasan Warga Bumiputera Indonesia atas komitmen memberikan peluang pendidikan bagi generasi muda. Menurutnya, program beasiswa ini merupakan bagian dari hilirisasi pendidikan Sekolah Rakyat, agar para lulusannya dapat melanjutkan kuliah atau bekerja sesuai kemampuan dan minatnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan strategi Presiden Prabowo dalam mengatasi kemiskinan, dengan sasaran anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Saat ini, terdapat 166 titik Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi dan menampung hampir 16 ribu siswa di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 40 ribu siswa pada 2026, dan mencapai 500 ribu siswa pada 2030 di jenjang SD, SMP, dan SMA.

Sementara itu, Ketua Yayasan Warga Bumiputera Indonesia, Hendropriyono, menilai kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat masa depan pendidikan nasional sekaligus mempererat hubungan Indonesia dan Tiongkok.

“Inisiatif ini menunjukkan bagaimana diplomasi pengetahuan dan kebudayaan dapat memperkuat persaudaraan antarbangsa. Pendidikan menjadi jembatan yang membuat hubungan kedua negara semakin kokoh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Artikel Mimpi Jadi Nyata, Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Kuliah ke Tiongkok pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Mensos menegaskan, seluruh program itu merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan serta memastikan validasi data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

“Hasil evaluasi menunjukkan masih ada ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial hingga 45 persen. Program Indonesia Pintar misalnya, tercatat 55 persen tidak tepat sasaran, sementara subsidi gas LPG 3 kilogram mencapai 60 persen,” ujarnya saat menyampaikan arahan di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (22/10).

Menurutnya, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemeriksaan dan verifikasi lapangan. Dari tiga juta data yang diverifikasi, sekitar 1,9 juta data dinilai tidak tepat sasaran. Saat ini, seluruh proses pemutakhiran penerima bantuan wajib mengacu pada data BPS.

Untuk memperkuat ketepatan data, pemerintah menggunakan dua jalur verifikasi, yakni jalur formal melalui struktur pemerintahan mulai dari RT/RW hingga tingkat provinsi, serta jalur nonformal melalui aplikasi Cek Bansos.

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) bagi 35 juta keluarga penerima manfaat (Desil 1–4), yang mencakup sekitar 140 juta jiwa di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga menyoroti pentingnya peran Sekolah Rakyat sebagai implementasi dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, dan sekolah ke-53 telah berdiri di Pontianak. Sebanyak 100 gedung permanen ditargetkan rampung dibangun hingga akhir tahun, termasuk di wilayah Kalimantan Barat.

“Anak-anak dari keluarga Desil 1 dan 2 akan mendapatkan pendidikan holistik agar tumbuh menjadi generasi berkarakter dan siap menghadapi Indonesia Emas 2045,” tutur Saifullah Yusuf.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menilai keberadaan pilar sosial dan Sekolah Rakyat berperan penting dalam menekan angka kemiskinan serta memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi kelompok rentan.

“Program ini memiliki nilai strategis untuk memperkuat perlindungan sosial dan mengentaskan kemiskinan ekstrem. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” kata Harisson.

Ia juga melaporkan bahwa Sekolah Rakyat di Kalbar kini telah menampung 79 siswa dari jenjang SD hingga SMA, didukung oleh 19 tenaga pendidik serta berbagai fasilitas penunjang. Para siswa mendapatkan layanan menyeluruh, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pelatihan kedisiplinan, fasilitas asrama dan konsumsi harian, seragam lengkap, hingga laptop untuk siswa dan guru.

Harisson menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan juga wadah pembentukan karakter dan pemberdayaan keluarga miskin agar mampu keluar dari jerat kemiskinan struktural.

Secara terpisah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengapresiasi langkah konkret Kementerian Sosial dalam memperkuat perlindungan sosial di daerah.

“Program Sekolah Rakyat dan penguatan pilar sosial sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Norsan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keberlanjutan program, serta mengajak seluruh pihak berkolaborasi lintas sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Artikel Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran, Mensos Gerak Cepat Lakukan Verifikasi Ulang pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Guru Sejarah SR Terintegrasi 7 Kota Probolinggo, Iqbal Hastri Firmandani, menjelaskan bahwa metode ini membuat siswa lebih hidup dalam memahami kisah masa lalu. Dalam praktiknya, para siswa diminta memerankan tokoh-tokoh penting, seperti Raja Brawijaya, lengkap dengan gaya bicara dan tata krama khas masa itu.

“Mereka tidak hanya membaca atau menulis rangkuman, tapi benar-benar merasakan menjadi bagian dari sejarah. Misalnya, mereka harus memanggil raja dengan sebutan yang sopan, bukan ‘Rek’ seperti dalam bahasa sehari-hari,” tutur Iqbal dikutip dari laman infopublik pada Rabu (15/10).

Menurutnya, pendekatan ini mampu meningkatkan minat siswa terhadap sejarah. Iqbal juga memadukan penggunaan bahasa daerah seperti Jawa kasar dan Madura ketika membahas peristiwa penting, misalnya Pertempuran 10 November di Surabaya.
“Dengan begitu, anak-anak bisa memahami konteks budaya dan bahasa lokal dalam setiap peristiwa sejarah,” ujarnya.

Sekolah Rakyat, lanjut Iqbal, memberikan dukungan penuh terhadap ide-ide kreatif para guru. “Pihak sekolah sangat terbuka terhadap inovasi. Kalau kami punya gagasan baru untuk kegiatan pembelajaran, pasti langsung didukung,” jelasnya.

Selain di kelas, Iqbal juga mengajak siswa mengunjungi situs-situs bersejarah di sekitar mereka. Pendekatan kontekstual ini membuat siswa menyadari bahwa sejarah bukan sekadar cerita di buku, melainkan sesuatu yang nyata dan dekat dengan kehidupan mereka.

Iqbal menilai, dampak metode ini tidak hanya terlihat dari peningkatan hasil belajar, tetapi juga dari sikap dan semangat siswa. “Anak-anak jadi lebih antusias dan menikmati proses belajar,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya mengenal bahasa dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia agar siswa dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan yang beragam. “Negara kita punya banyak suku dan bahasa. Anak-anak harus paham bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang,” tambahnya.

Meski menggunakan kurikulum nasional, Sekolah Rakyat tetap menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter siswa. “Guru seharusnya yang menyesuaikan diri dengan siswa, bukan sebaliknya,” tegas Iqbal.

Ia juga menilai bahwa memahami sejarah lokal menjadi dasar penting sebelum mempelajari sejarah nasional. “Kalau siswa tidak tahu sejarah daerahnya sendiri, mereka bisa kehilangan rasa bangga terhadap budayanya,” katanya.

Motivasi Iqbal menjadi guru di Sekolah Rakyat berawal dari pengalaman pribadinya yang pernah kesulitan mengakses pendidikan. “Saya ingin anak-anak tidak merasakan kesulitan seperti yang saya alami dulu,” ungkapnya.

Iqbal mengapresiasi program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah sebagai langkah nyata pemerataan pendidikan. “Dulu banyak anak ingin sekolah tapi terkendala biaya. Sekarang, lewat Sekolah Rakyat, semua anak punya kesempatan belajar tanpa harus memikirkan biaya,” ujarnya.

Sebagai pendidik muda, Iqbal berupaya terus menumbuhkan semangat belajar siswanya melalui kisah inspiratif dari pengalaman pribadi maupun orang lain.
“Tantangan terbesar guru bukan hanya menyampaikan materi, tapi membangkitkan motivasi siswa agar mau belajar. Semangat itu yang harus tumbuh lebih dulu,” pungkasnya.

Artikel Belajar Sejarah Tak Lagi Membosankan, Guru Ini Ajak Siswa Berpetualang di Dunia Nyata pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Presiden tiba sekitar pukul 13.30 WIB dan disambut meriah oleh para siswa melalui yel-yel penuh semangat. Suasana semakin hangat ketika empat siswi membawakan tarian tradisional Betawi Kembang Jatoh. Antusiasme tersebut mencerminkan rasa bangga sekaligus kegembiraan atas kedatangan Kepala Negara.

Dalam kunjungannya, Presiden meninjau berbagai fasilitas penunjang pendidikan, mulai dari asrama siswa, sarana olahraga, hingga ruang kelas. Ia ingin memastikan para siswa dapat tinggal dan belajar di lingkungan yang layak dan nyaman.

Saat memasuki ruang kelas, Presiden turut menyaksikan kegiatan belajar mengajar, bahkan ikut berinteraksi dengan para siswa yang bernyanyi bersama. Momen tersebut menghadirkan suasana akrab dan penuh keceriaan.

Selain itu, Prabowo juga menyapa para guru serta memberikan arahan terkait peningkatan kualitas pembelajaran. Ia tampak menyalami satu per satu siswa, berbincang, dan berfoto bersama mereka.

Presiden mengapresiasi perkembangan sekolah rakyat yang jumlahnya terus bertambah di berbagai daerah. “Hari ini saya meninjau salah satu sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 100 sekolah yang beroperasi. Saya mendapat laporan, akhir September nanti jumlahnya akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga para guru serta pengelola sekolah.

Artikel Momen Akrab Presiden Prabowo Bersama Siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gus Ipul yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh, serta Tenaga Ahli Menteri Andy Kurniawan. Ia menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas gagasan Presiden Prabowo mengenai Sekolah Rakyat yang mulai dijalankan sejak 14 Juli 2024.

“Alhamdulillah, hari ini saya bersama tim inti Kementerian Sosial dapat menyampaikan laporan lengkap terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk progres dan tantangan yang dihadapi di lapangan,” ujar Gus Ipul dikutip dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan agar perencanaan program ke depan semakin matang. Menurut Gus Ipul, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan tahun ini, sekaligus menegaskan komitmennya untuk meluncurkan program ini secara resmi setelah seluruh aspek teknis dan kelembagaannya siap.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menekankan bahwa program ini kini sudah memasuki tahap implementasi nyata.

“Kalau sebelumnya masih sebatas perumusan ide, saat ini pelaksanaannya sudah berjalan. Kami melihat tim Kemensos bersama jejaringnya bekerja maksimal untuk merealisasikan program ini,” ujar Prof. Nuh.

Ia juga menegaskan pentingnya tiga prinsip utama dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Pertama, program harus terukur, yakni memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Kedua, terjangkau (achievable), di mana perencanaan program realistis dan bisa diakses oleh masyarakat luas, khususnya kelompok yang paling membutuhkan. Ketiga, akuntabel, yang berarti setiap hasil program wajib dievaluasi secara transparan dan dilaporkan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan sumber daya.

Prof. Nuh menyebut indikator keberhasilan awal akan terlihat dalam tiga bulan ke depan atau pada semester pertama pelaksanaan, dan hasilnya akan diumumkan secara terbuka.

“Intinya, Kemensos benar-benar serius memastikan Sekolah Rakyat berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Artikel Sekolah Rakyat Mulai Jalan, Gus Ipul Laporkan Progres ke Presiden Prabowo pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kegiatan edukasi yang dipadukan dengan praktik langsung ini diinisiasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PU. Program ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Materi yang diberikan mencakup enam langkah mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, hingga pentingnya kesadaran menjaga kesehatan sejak usia dini.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kebersihan memiliki peran penting dalam menciptakan kenyamanan belajar. “Jika lingkungan bersih, maka anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar,” ujarnya dalam keterangan pers via infopublik, Minggu (17/8).

Melalui kegiatan ini, Kementerian PU berharap para pelajar Sekolah Rakyat mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya. Mereka tidak hanya membawa semangat kemerdekaan dalam akses pendidikan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memerdekakan diri dan masyarakat dari berbagai penyakit lewat penerapan pola hidup bersih dan sehat.

Selain sosialisasi PHBS, Kementerian PU juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui percepatan renovasi sarana dan prasarana Sekolah Rakyat Tahap 1 yang tersebar di 159 lokasi. Dari jumlah tersebut, 100 sekolah — terdiri dari Tahap 1A (63 lokasi) dan 1B (37 lokasi) — telah rampung dan beroperasi penuh mendukung kegiatan belajar mengajar. Sementara 59 lokasi lainnya di Tahap 1C masih dalam tahap penyelesaian akhir, termasuk pemasangan meubeler, dengan target selesai pada akhir Agustus 2025.

Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah dengan konsep boarding school. Program ini dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem hingga miskin, agar mereka memperoleh pendidikan komprehensif sekaligus keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di masa mendatang.

Artikel Libatkan 3.215 Peserta, Kementerian PU Ajak Pelajar Jadi Agen Perubahan pertama kali tampil pada Katafoto.id.