Keputusan itu diumumkan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers usai Sidang Isbat penetapan awal Zulhijah 1447 H yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (17/5).

Penetapan awal Zulhijah dilakukan melalui metode hisab dan rukyatul hilal yang dipantau di sejumlah wilayah di Indonesia. Sidang Isbat dipimpin langsung oleh Menteri Agama dan dihadiri perwakilan organisasi masyarakat Islam, Komisi VIII DPR RI, BMKG, BRIN, para ahli astronomi, hingga instansi terkait lainnya.

Menteri Agama menjelaskan bahwa posisi hilal saat pemantauan berada pada ketinggian antara 3 derajat 17 menit 33 detik hingga 6 derajat 56 menit 58 detik. Sementara sudut elongasi tercatat berada di kisaran 8 derajat 54 menit 49 detik hingga 10 derajat 37 menit 7 detik.

Kementerian Agama juga menggelar rukyatul hilal di 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia. Dari hasil laporan yang diterima, hilal dinyatakan terlihat oleh dua perukyat, yakni KH S Azka dan Zarkasi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Keduanya telah diambil sumpah oleh hakim Pengadilan Agama setempat.

“Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan rukyatul hilal yang memenuhi ketentuan, Sidang Isbat secara mufakat menetapkan bahwa 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2026 Masehi,” ujar Menteri Agama.

Menteri Agama berharap keputusan tersebut dapat menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam menjalankan rangkaian ibadah di bulan Zulhijah, mulai dari puasa Tarwiyah, puasa Arafah, salat Iduladha, hingga ibadah kurban.

“Semoga momentum Iduladha ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa,” tuturnya.

Ia juga mengajak umat Islam untuk memaksimalkan ibadah menjelang Hari Raya Iduladha.

“Kami juga mengimbau kepada umat muslim untuk memanfaatkan dan memaksimalkan ibadah-ibadah pra Iduladha,” jelasnya.

Selain itu, Menteri Agama turut mendoakan seluruh jemaah haji Indonesia yang saat ini tengah menjalankan ibadah haji di Arab Saudi agar diberikan kelancaran dan kembali ke Tanah Air dengan predikat haji mabrur dan mabrurah.

Artikel Iduladha Jatuh pada 27 Mei 2026, Ini Pesan Menag untuk Umat Muslim pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Saya juga melaporkan persiapan menjelang Hari Raya Idulfitri. Pada 19 Maret nanti ada Hari Nyepi. Kita mengetahui bahwa saat Hari Nyepi tidak diperkenankan ada suara berisik maupun aktivitas kendaraan,” ujar Menag kepada awak media.

Menag menjelaskan, melalui Kementerian Agama, pemerintah telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat di Bali agar kedua perayaan keagamaan tersebut tetap dapat berlangsung dengan lancar dan penuh toleransi.

“Alhamdulillah, kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat di Bali. Sudah ada kesepakatan bahwa takbiran tetap dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan Nyepi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan takbiran akan dilakukan dengan sejumlah penyesuaian teknis. “Dengan catatan, Nyepi tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan takbiran juga berjalan dengan penyesuaian. Takbiran tidak menggunakan sound system dan dibatasi waktunya, yaitu dari pukul 18.00 sampai 21.00 waktu setempat,” tambahnya.

Menurut Menag, kesepakatan tersebut menunjukkan kematangan dan kearifan masyarakat Indonesia dalam merawat harmoni di tengah keberagaman. Ia pun mengapresiasi sikap saling menghormati antarumat beragama, khususnya di Bali.

“Inilah wajah Indonesia. Ketika dua momentum keagamaan besar bertemu, kita tidak mempertentangkan, tetapi mencari titik temu dengan dialog dan musyawarah. Semangat toleransi dan saling menghargai harus terus kita rawat,” tuturnya.

Terkait kemungkinan adanya perbedaan waktu penetapan Idulfitri, Menag menyebut hal tersebut sebagai dinamika yang wajar dalam kehidupan beragama di Indonesia.

“Terkait potensi perbedaan waktu penetapan Idulfitri, hal tersebut kita terima sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan beragama di Indonesia. Penetapan resmi akan kita tunggu sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan tetap mengikuti mekanisme sidang isbat sebagai prosedur resmi penentuan awal Syawal. Masyarakat diimbau menanti pengumuman resmi serta menjaga situasi tetap kondusif.

“Kita harapkan seluruh umat beragama dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang, khusyuk, dan penuh rasa saling menghormati. Kita akan memastikan semua dapat berjalan dengan baik dan juga membutuhkan dukungan masyarakat Indonesia dalam menjaga keharmonisan sosial,” pungkas Menag.

Artikel Tanpa Sound System, Menag Pastikan Takbiran Tetap Jalan Meski Bertepatan dengan Nyepi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penentuan awal Ramadan merujuk pada paparan data hisab dan hasil rukyat dari 96 lokasi pemantauan di berbagai wilayah Indonesia. Secara astronomi, posisi hilal di seluruh Indonesia masih berada di bawah ufuk sehingga belum memenuhi syarat visibilitas.

Berdasarkan data hisab, ketinggian hilal tercatat antara -2° 24‘ 43“ (-2,41°) hingga -0° 55‘ 41“ (-0,93°). Adapun elongasi hilal berkisar 0° 56‘ 23“ (0,94°) sampai 1° 53‘ 36“ (1,89°). Angka tersebut belum sesuai dengan kriteria imkanur rukyat yang disepakati negara anggota MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Karena parameter tersebut belum terpenuhi dan tidak ada laporan rukyat yang berhasil melihat hilal, pemerintah menetapkan awal Ramadan 1447 H dimulai pada 19 Februari 2026.

Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap keputusan ini menjadi momen kebersamaan umat Islam dalam menyambut bulan suci. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga harmoni apabila terdapat perbedaan dalam memulai puasa. “Apabila umat Islam ada yang memulai puasa berbeda, tolong jaga kerukunan. Indonesia memiliki keberagaman yang indah. Jika ada perbedaan, mari kita terima sebagai kekayaan khazanah keberagaman Indonesia,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Iskandar, yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan teknis penentuan awal puasa. “Perbedaan itu sifatnya teknis, bisa kita pahami dan maklumi. Tetapi yang paling penting adalah keutuhan sebagai umat Islam,” katanya.

Ia menambahkan, perbedaan dalam penetapan awal Ramadan tidak seharusnya memicu perpecahan selama tidak menyentuh aspek akidah. Menurutnya, keberagaman justru dapat menjadi modal untuk memperkuat persatuan nasional dan stabilitas sosial.

Dengan keputusan ini, umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menyambut Ramadan 1447 H dengan kesiapan rohani sekaligus menjaga persaudaraan di tengah keberagaman.

Artikel Sah! Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa kehadiran PMA tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola sidang isbat yang selama ini telah berjalan, namun kini memiliki landasan regulasi yang lebih menyeluruh.

“PMA ini menjadi panduan resmi agar penyelenggaraan sidang isbat berlangsung tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi umat dalam menjalankan ibadah,” ujarnya dalam Rapat Persiapan Penyelenggaraan Sidang Isbat, Kamis (29/1).

Ia menjelaskan, regulasi ini menegaskan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan melalui sidang isbat yang melibatkan unsur pemerintah, ulama, akademisi, pakar falak, serta lembaga terkait lainnya. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting untuk menjaga kesatuan penentuan waktu ibadah secara nasional. “Sidang isbat merupakan forum musyawarah yang menghadirkan otoritas keagamaan dan keilmuan dalam satu keputusan bersama,” katanya dilansir dari laman kemenag.

Abu Rokhmad menambahkan, PMA secara jelas menetapkan penggunaan metode hisab dan rukyat secara terintegrasi. Hisab digunakan sebagai dasar perhitungan ilmiah posisi hilal, sementara rukyat berfungsi sebagai verifikasi faktual di lapangan. “Kementerian Agama tidak memilih satu metode saja, tetapi mengombinasikan hisab dan rukyat agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi ilmiah dan keagamaan,” jelasnya.

Dalam regulasi tersebut juga diatur bahwa pelaksanaan hisab dan rukyat dilakukan oleh tim yang ditetapkan Menteri, yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, kementerian/lembaga terkait, akademisi, serta praktisi atau ahli falak. Sinergi lintas sektor ini dipandang penting untuk menjaga akurasi data astronomi dan akuntabilitas proses penetapan awal bulan hijriah. “Dengan demikian, prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut, PMA ini mempertegas penggunaan kriteria imkanur rukyat yang mengacu pada kesepakatan negara-negara MABIMS. Kriteria visibilitas hilal ditetapkan pada tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. “Kriteria ini menjadi standar bersama di kawasan agar penentuan kalender hijriah lebih selaras,” katanya.

Apabila posisi hilal belum memenuhi kriteria tersebut, maka bulan berjalan disempurnakan menjadi 30 hari. Ketentuan ini dinilai penting untuk memberikan kepastian waktu ibadah bagi masyarakat. “Kepastian ini memungkinkan umat menjalankan ibadah dengan tenang dan terencana,” lanjutnya.

PMA Nomor 1 Tahun 2026 juga mengatur secara rinci mekanisme penyelenggaraan sidang isbat, mulai dari jadwal pelaksanaan, unsur peserta, hingga tata cara pengambilan keputusan. Sidang isbat dijadwalkan berlangsung setiap tanggal 29 Syakban, 29 Ramadan, dan 29 Zulkaidah.

Menurut Abu Rokhmad, sidang isbat dilaksanakan secara tertutup guna menjaga objektivitas pembahasan, sementara hasilnya diumumkan secara terbuka melalui konferensi pers. “Mekanisme ini menjaga keseimbangan antara kehati-hatian ilmiah dan keterbukaan informasi kepada publik,” jelasnya.

Selain itu, PMA ini juga mengatur evaluasi penyelenggaraan sidang isbat. Direktur Jenderal bertanggung jawab melakukan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Menteri sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan di masa mendatang. “Evaluasi diperlukan agar penyelenggaraan sidang isbat terus mengalami perbaikan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penerbitan PMA ini merupakan bagian dari penguatan layanan keagamaan berbasis data dan tata kelola yang akuntabel. Regulasi tersebut sekaligus menegaskan peran negara dalam memastikan pelayanan ibadah umat berjalan optimal. “Ini bukan semata soal penetapan awal bulan, tetapi bagian dari pelayanan keagamaan yang harus dikelola secara profesional,” katanya.

Dengan berlakunya PMA Nomor 1 Tahun 2026, Abu Rokhmad berharap proses penetapan awal bulan hijriah semakin kuat dari sisi regulasi, keilmuan, dan sosial. “Kami berharap regulasi ini memperkuat persatuan umat, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penetapan awal bulan hijriah nasional,” pungkasnya.

Kementerian Agama dijadwalkan menggelar Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 H pada 29 Syakban 1447 H yang bertepatan dengan 17 Februari 2026. Sidang akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, dan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Berdasarkan perhitungan hisab, posisi hilal saat matahari terbenam pada 17 Februari 2026 di seluruh wilayah Indonesia berada pada kisaran -2° 24,71′ hingga 0° 58,08′, dengan sudut elongasi antara 0° 56,39′ hingga 1° 53,60′. Data tersebut menunjukkan bahwa posisi hilal belum memenuhi kriteria visibilitas MABIMS. Hasil hisab ini selanjutnya akan dikonfirmasi melalui rukyatul hilal dan dibahas dalam sidang isbat sebagai dasar pengambilan keputusan resmi penetapan awal Ramadan.

Artikel Penentuan Ramadan Kini Punya Payung Hukum Baru, Apa Isinya? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sidang isbat dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i. Acara tersebut turut dihadiri oleh perwakilan organisasi masyarakat Islam, Komisi VIII DPR RI, serta para ahli falak dan astronomi.

“Hilal berhasil terlihat di sejumlah lokasi pengamatan, salah satunya di Aceh Jaya oleh Bapak Nabil yang telah disumpah secara resmi. Berdasarkan hasil ini, pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada tanggal 28 Mei 2025,” ujar Menag dalam konferensi pers.

Ia menjelaskan, ijtimak atau konjungsi bulan telah terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Secara hisab, posisi hilal telah memenuhi kriteria visibilitas menurut standar Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), baik dari segi ketinggian maupun elongasi. Maka, syarat imkan rukyat telah terpenuhi.

Dengan penetapan ini, Hari Raya Iduladha 1446 H yang jatuh pada 10 Zulhijah akan dirayakan pada Jumat, 6 Juni 2025.

Menag pun mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menyambut momen ini dengan meningkatkan ibadah, mempererat tali persaudaraan, dan menyiapkan diri menyongsong hari raya kurban.

“Kita berharap keputusan ini bisa menjadi landasan bersama dalam merayakan Iduladha secara serempak. Kalaupun ada perbedaan, mari kita sikapi dengan bijak dan penuh kebersamaan,” imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi kerja keras para ahli dan tim rukyat di seluruh penjuru tanah air yang telah berkontribusi dalam proses penentuan awal bulan ini, sehingga akhirnya seluruh pihak bisa mencapai kesepakatan tanpa perbedaan.

“Alhamdulillah, kita bersyukur karena puasa kemarin seragam, Idulfitri dirayakan bersama, dan InsyaAllah Iduladha tahun ini juga serentak,” tutup Menteri Agama.

Artikel Sidang Isbat: Iduladha 2025 Serentak pada 6 Juni, Ini Penetapannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Pemantauan hilal akan dilakukan di 114 titik yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, dalam keterangan resminya pada Senin (26/5).

Menurut Arsad, berdasarkan perhitungan Tim Hisab Rukyat Kemenag, saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Tinggi hilal berkisar antara 0° 44,15’ hingga 3° 12,29’, sementara sudut elongasi berada di rentang 5° 50,64’ sampai 7° 6,27’. Kondisi ini telah memenuhi kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura) yang menjadi acuan regional Asia Tenggara.

Apa yang Dibahas dalam Sidang Isbat?

Sidang isbat diawali dengan seminar yang membahas posisi hilal dan menghadirkan para pakar astronomi serta ahli falak dari berbagai organisasi Islam. Setelah magrib, sidang akan dilangsungkan secara tertutup, di mana Kemenag akan menerima laporan hasil rukyatul hilal dari semua titik pemantauan.

Dalam sidang tersebut, Menteri Agama akan mendengarkan tanggapan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta perwakilan peserta sidang lainnya sebelum menetapkan tanggal resmi 1 Zulhijah 1446 H. Hasil sidang akan diumumkan kepada masyarakat dan disiarkan secara langsung melalui media massa.

“Sidang akan mempertimbangkan laporan rukyatul hilal di berbagai daerah serta data hisab posisi hilal. Keputusan yang diambil akan menjadi dasar penetapan 1 Zulhijah 1446 H sekaligus menentukan Hari Raya Iduladha 2025,” jelas Arsad.

Daftar 114 Titik Pemantauan Hilal

Pemantauan hilal dilakukan secara nasional di 114 lokasi:

Aceh
1. Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang, Lhoknga
2. Tugu 0 Km Kota Sabang
3. Bukit Blang Tiron Lhokseumawe
4. POB Suak Geudeubang Aceh Barat
5. Pantai Nancala Teupah Barat Simeulu

Sumatera Utara
6. Anjungan Lantai IX Kantor Gubernur Sumut Medan
7. Observatorium Ilmu Falak (OIF) UMSU

Sumatera Barat
8. Gedung Kebudayaan Sumbar 9 Lantai 2 Mamanda Coffee Puncak Laing, Kota Solok
10. Shelter Pantai Gondoriyah, Kota Pariaman
11. Jorong Sikaladi, Kec. Pariangan, Tanah Datar
12. Bukik Langkuik, Kec. Bonjol, Pasaman
13. Sapan Badak Desa Tumpuk Tengah Talawi, Kota Sawahlunto
14. Puncak Langkisau Painan Pesisir Selatan
15. Bukit Pemewa Sipora Utara, Kab, Kepulauan Mentawai
16. Halaman Kankemenag Kab. Solok Selatan
17. Batas Kota Solok Padang Panorama 1 Sitinjau Laut, Kab. Solok
18. Lantai 3 Gedung DPRD Kab. Pasaman Barat
19. Taeh Bukik, Kec. Payakumbuh, Kab. 50 Kota
20. Pasia Tiku, Kec. Tanjung Mutiara, Kab. Agam
21. Panorama Ampangan Kota Payakumbuh
22. Pantai Tiram Ulakan

Riau
23. Pantai Selat Baru

Kepulauan Riau
24. Pantai Tanjung Setumu Dompak, Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang

Jambi
25. Rooftop Laboratorium Terpadu MTs N 2 Kota Jambi

Bengkulu
26. Jalan Peristiwa No. 1 Kelurahan Lempuing, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu

Sumatera Selatan
27. Helipad Hotel Aryaduta Palembang

Kepulauan Bangka Belitung
28. Pantai Tanjung Raya, Desa Penagan, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka
29. Pantai Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat
30. Pantai Tanjung Pendam Belitung
31. Pantai Sebagin Permis Bangka Selatan
32. Rooftop Bank Sumsel Babel Pangkalpinang

Lampung
33. Pantai Labuhan Jukung, Pesisir Barat

Banten
34. Pantai Anyer
35. UIN SHMB Serang

Jawa Barat
36. POB Cibeas, Kab. Sukabumi
37. Bosscha Lembang, Kab. Bandung Barat
38. Tower Observatory BRIN
39. Pantai Cipatujah, Kab. Tasikmalaya
40. Pantai Baro Gebang, Kab. Cirebon
41. Pantai Pondok Bali, Kab. Subang
42. Pantai Pasirlasih, Kab. Pangandaran
43. Albiruni (UNISBA)
44. POB Gunung Putri Sukamanah, Kota Banjar
45. SMK Astha Hannas, Kab. Subang

Jakarta
46. Gedung Kanwil Kemenag DKI Jakarta
47. Masjid Hasim Asyari, Jakarta Barat
48. Ponpes Al Hidayah Basmol, Jakarta Barat
49. Pulau Karya Kepulauan Seribu

Jawa Tengah
50. Planetarium dan Observatorium UIN Walisongo Semarang
51. Pantai Binangun, Kabupaten Rembang
52. Pantai Jetis, Kec. Grabag, Kabupaten Purworejo
53. Rooftop Gedung Pusat Rifaiyah, Kecamatan Bandar, Batang
54. Pantai Kartini Jepara
55. Menara Pandang, Purwekorto Barat, Banyumas
56. POB PPMI Assalaam Pabelan
57. Gedung Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

Daerah Istimewa Yogyakarta
58. POB Syekh Bela Belu, Parangtritis, Bantul
59. Markaz JAC Depok, Sleman
60. Bukit Brambang Patuk, Gunungkidul
61. Lantai 3 Bandara YIA

Jawa Timur
62. RSI Siti Hajar Sidoarjo
63. Tanjung Kodok Paciran Lamongan
64. Masjid Agung Darussalam (MADASA) Gemekan Sooko, Mojokerto
65. Bukit Banyu Urip, Tuban
66. Ponpes Darullughoh Wadda’wah Raci Bangil Kab. Pasuruan
67. Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang
68. Mercusuar Pantai Puger Jember
69. Bukit Condrodipo Gresik
70. Ponpes Dalwa Bangil Kab Pasuruan
71. Ponpes Al-Islah Kab Ponorogo
72. Gedung Pemkab Malang
73. Hotel Santika Kota Blitar
74. Pantai Srau Pacitan
75. Bukit Wonotirto Kab Blitar
76. Pantai Kasap Desa Watukarung, Pringkuku, Pacitan
77. Pelabuhan Kalbut, Tanjung Pecinan, Situbondo
78. Pantai Pancur Alas Purwo, Banyuwangi
79. Pantai Gebang Bangkalan
80. Bukit Wonocolo Bojonegoro
81. Ds Dagangan Kec. Dagangan Kab Madiun
82. Pantai Watugalih, Lumajang
83. Pantai Kalisangka Kangean, Sumenep
84. Pantai Bawean, Gresik
85. Bukit Gumuk Klasi Indah, Banyuwangi
86. Pantai Taneros, Sumenep
87. Pantai Duta Ds Randutatah, Probolinggo
88. Ponpes Bayt al-Hikmah, Kec Bugul Kidul Kota Pasuruan
89. Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo
90. IAIN Madura Pamekasan
91. Desa Taddan, Kec Camplong, Sampang
92. Bukit Kerek Indah, Ngawi
93. Bukit Putuk, Desa Putuk, Kec Kandangan, Kediri

Bali
94. Pantai Patra Jasa, Kec Kuta Selatan, Badung

Nusa Tenggara Barat
95. Pantai Loang Baloq Mataram

Nusa Tenggara Timur
96. Rooftop Gedung Pelayanan BMKG Kota Kupang

Kalimantan Barat
97. Pantai Indah Kakap, Kubu Raya

Kalimantan Selatan
98. Rooftop Zuri Express Hotel Banjarmasin

Kalimantan Tengah
99. Masjid Raya Darussalam Palangka Raya

Kalimantan Timur
100. Menara Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda

Kalimantan Utara
101. Satuan Radar 225 TNI AU, Kota Tarakan
102. Gunung KNPI Tanjung Selor, Bulungan

Gorontalo
103. Pos Rukyat Kemenag, Gorontalo Utara

Sulawesi Selatan
104. Delft Apartement, Kec Tamalate, Kota Makassar

Sulawesi Tenggara
105. Pantai Bahari Kelurahan Anaiwoi, Kec Tanggetada, Kolaka

Sulawesi Tengah
106. Desa Marana, Kec Sindue, Donggala

Sulawesi Utara
107. MTC Mega Mas, Kota Manado

Sulawesi Barat
108. Bukit Tinggi Pantai Pasir Putih Soreang, Majene
109. Tanjung Mercusuar Pasangkayu

Maluku
110. Gereja Imanuel Karang Panjang, Kota Ambon

Maluku Utara
111. Pantai Ropu Tengah Balu, Kec Sahu, Halmahera Barat
112. Pantai Afe Taduma, Kec Pulau Ternate, Kota Ternate

Papua
113. Pantai Lampu Satu, Merauke
Papua Barat
114. Kemenag Kota Sorong

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Zulhijah 1446 H jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Dengan demikian, Hari Raya Iduladha versi Muhammadiyah akan dirayakan pada Jumat, 6 Juni 2025.

Artikel Penentuan Awal Zulhijah 2025, Kemenag Pantau Hilal di 114 Titik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengungkapkan bahwa sidang tersebut akan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kemenag, Jakarta Pusat.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan ormas Islam, MUI, BMKG, ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujarnya dikutip dalam laman kemenag, di Jakarta, Senin (10/2)

Tiga Tahapan Sidang Isbat

Menurut Abu Rokhmad, sidang isbat akan dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, pemaparan posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi (hisab). Kedua, verifikasi hasil pengamatan hilal (rukyatul hilal) yang dilakukan di berbagai titik pemantauan di Indonesia.

“Ketiga, hasil musyawarah akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang nantinya diumumkan secara resmi kepada masyarakat,” tambahnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil sidang dan keputusan pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Hal ini selaras dengan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

“Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,”  ujar Abu Rokhmad.

Posisi Hilal Berdasarkan Data Hisab

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak awal Ramadan 1446 H akan terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB.

“Pada hari itu, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk, berkisar antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dengan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’,” ungkap Arsad.

Dengan data tersebut, secara astronomis, ada kemungkinan besar hilal dapat teramati.

Sebagai langkah verifikasi, pemantauan hilal atau rukyatul hilal akan dilakukan di berbagai daerah di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag. Hasil perhitungan hisab dan rukyatul hilal akan dipresentasikan dalam sidang isbat sebelum diumumkan kepada publik.

Artikel Penetapan Awal Ramadan 1446 H: Kemenag Adakan Sidang Isbat 28 Februari 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.