Menurut Abdul Muhari, informasi terkait bencana besar seperti Megathrust sering kali dibanjiri oleh berita yang kurang berkualitas, sehingga dapat menimbulkan efek sebaliknya terhadap kesiapsiagaan masyarakat.

“Dalam penanggulangan bencana kita mengenal satu pernyataan yaitu, cry wolf effect, yaitu kita berkali-kali menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi. Ini kemudian akan menimbulkan sifat abai daripada menciptakan kesiapsiagaan masyarakat,” ujar Abdul Muhari dikutip dari laman berita satu.

BNPB menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur penyampaian peringatan bencana kepada masyarakat. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami.

Perpres ini membagi sistem peringatan dini ke dalam dua komponen utama:

1. Komponen Struktur: Meliputi sistem monitoring dan teknologi yang digunakan untuk memantau gempa bumi dan potensi tsunami.
2. Komponen Kultur: Mengacu pada peran masyarakat dan komunitas dalam merespons informasi bencana.

“Bencana adalah urusan bersama, tetapi kita harus melakukan sesuai dengan tugas fungsi kita masing-masing. Ada dua komponen. Komponen Hulu adalah Komponen Struktur, ini adalah komponen monitoring. Di hilirnya ada komponen kultur, yaitu komponen masyarakatnya, komponen komunitasnya,” tambah Abdul Muhari.

Abdul Muhari juga menyoroti dampak negatif dari informasi yang hanya berfokus pada ancaman bencana tanpa panduan jelas. Hal ini, menurutnya, dapat memicu kebingungan dan kepanikan, terutama di tingkat masyarakat bawah.

“Ini akan meningkatkan kebingungan publik dan kepanikan di level komunitas masyarakat bawah,” tutupnya.

BNPB mengajak masyarakat untuk tetap waspada tanpa panik, dengan mengutamakan pola hidup tanggap bencana, seperti mengenali jalur evakuasi, memahami prosedur penyelamatan, serta mengikuti arahan resmi dari pihak berwenang.

Artikel BNPB Imbau Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Isu Gempa Megathrust 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.