“Perayaan tahun baru tetap ada, tetapi sesuai arahan Pak Gubernur, tahun ini tidak akan ada kembang api,” ujar Rano, Senin (22/12).

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk empati dan solidaritas kepada masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera yang tengah menghadapi dampak bencana banjir dan longsor.

“Pergantian tahun kali ini kami laksanakan dengan skala yang lebih sederhana sebagai wujud kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” tegasnya.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI, Wa Ode Harlina, menyambut baik keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meniadakan pesta kembang api pada malam tahun baru 2026.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan sikap empati dan solidaritas nasional di tengah duka akibat bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera.

“Kami di DPRD mengapresiasi keputusan Pak Gubernur. Jakarta sebagai barometer nasional perlu menunjukkan kepekaan dan tidak berlebihan saat daerah lain sedang berduka,” ujar Wa Ode dikutip dari laman berita jakarta, Selasa (23/12).

Ia menilai, kebijakan tersebut tidak sekadar membatasi euforia perayaan, tetapi juga menyampaikan pesan moral tentang pentingnya empati kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang masih dalam proses pemulihan pascabencana.

Selain itu, Wa Ode juga menyoroti manfaat kebijakan ini dari sisi efisiensi anggaran dan ketertiban umum. Dengan memusatkan perayaan di lokasi terbatas, potensi kerumunan berlebihan serta volume sampah pascaperayaan dinilai dapat ditekan.

Artikel Jakarta Rayakan Tahun Baru Tanpa Kembang Api, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Sebagai Ketua Dewan Pembina GSN, Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Umum GSN Rosan Perkasa Roeslani, menyatukan kekuatan, gagasan, dan sumber daya yang ada di Indonesia demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan maju dengan lebih cepat.

Rosan mengatakan bahwa GSN memiliki peran strategis yang serupa dengan kebebasan pers dalam demokrasi modern.

“Kebebasan pers yang dilindungi negara awalnya hadir sebagai antitesis dan kemudian melengkapi demokrasi Trias Politika. Oleh karena itu, media disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Kami berharap GSN bisa menjadi pilar kelima atau sintesis dari empat pilar demokrasi yang ada, tempat gagasan besar segera dimatangkan, diperjuangkan, dan diwujudkan dengan dukungan penuh negara serta partisipasi masyarakat,” ungkap Rosan dalam Konferensi Pers GSN di Plataran Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (29/10)

Rosan menambahkan bahwa kolaborasi antara GSN dan media massa sejak awal sangat penting untuk menyukseskan serta menyebarkan tujuan mulia Presiden Prabowo dalam menyatukan seluruh elemen bangsa.

“Visi GSN adalah menjadi organisasi yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, dengan cara menampung serta mewujudkan gagasan-gagasan besar menjadi solusi konkret bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa, baik di dalam negeri maupun diaspora di seluruh dunia,” ujar Rosan, yang menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kabinet Merah Putih.

Rosan mencontohkan gagasan “Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang berhasil diwujudkan dalam kebijakan nyata sejak Pilpres 2024, sebuah gebrakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Gagasan ini lahir dari dialog para ahli di Tim Kampanye Nasional (TKN). Begitu pula gagasan membebaskan jutaan petani dan nelayan dari utang bertahun-tahun.

“Kita bisa melihat bagaimana proses itu berjalan dengan cepat, dari gagasan menjadi dialog, hingga dituangkan dalam kebijakan pemerintah yang didukung penuh oleh sumber daya, kelembagaan, dan anggaran yang diperlukan,” tambah Rosan.

Saat ini, Badan Gizi Nasional telah berdiri kurang dari satu tahun sejak gagasan MBG diusulkan. Hal ini menginspirasi Presiden Prabowo untuk membentuk paguyuban GSN agar proses identifikasi dan realisasi gagasan besar bisa terus berkembang.

“Misi GSN adalah menciptakan resolusi serupa yang dapat diwujudkan oleh pemerintah atau melalui sumber daya GSN, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelas Rosan. Rosan menegaskan bahwa ada tiga keunggulan GSN yang akan mendukung pertumbuhannya serta dampak positifnya bagi masyarakat dan negara.

Pertama, GSN dirancang untuk memiliki kekuatan besar dalam mewujudkan gagasan dari putra-putri terbaik bangsa. Selain dibina langsung oleh Presiden, GSN juga mencakup seluruh elemen kekuatan bangsa.

“Melalui GSN, kekuasaan menjadi kekuatan besar bagi kemajuan masyarakat dan bangsa,” ungkap Rosan. Kedua, kekuatan utama GSN terletak pada kekuatan gagasan, sehingga membutuhkan lingkungan yang mendukung kebebasan berpikir dan bersuara.

“Karena prinsip utama GSN adalah kekuatan gagasan dan jaringan, kami berharap GSN bisa menjadi organisasi otonom yang menyuarakan serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” ujar Rosan.

Ketiga, GSN akan mengakar dan tersebar luas, gagasan yang diperjuangkan GSN berakar pada budaya, sejarah, dan tradisi lokal yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ini penting untuk memastikan bahwa gagasan dan inisiatif GSN didukung penuh oleh partisipasi masyarakat serta berdampak berkelanjutan,” tambah Rosan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) GSN, Bobby Gafur Umar, menjelaskan bahwa Gerakan Solidaritas Nasional bermakna untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

“GSN bukan sekadar memperjuangkan kerukunan, tetapi juga menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam tujuan yang sama, mendahulukan kepentingan orang banyak demi keutuhan dan kemajuan bangsa,” papar Bobby.

Bobby juga mengajak media massa untuk berperan aktif menyukseskan peluncuran GSN dan menjadikannya wadah bagi semua elemen masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. “Peluncuran GSN akan dilangsungkan pada 2 November 2024 di Indonesia Arena dengan perkiraan lebih dari 15 ribu peserta,” jelas Bobby Gafur Umar.

Artikel GSN Hadirkan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Bangsa pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.