Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, setelah terjadi pergantian pimpinan di BGN, pemerintah memberikan waktu sekitar satu bulan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.

“Jadi setelah terjadi proses perubahan pimpinan di BGN waktu itu kan kami menyampaikan bahwa kita mohon waktu untuk melakukan proses pembenahan kurang lebih satu bulan,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7).

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk mengkaji kembali mekanisme penetapan penerima manfaat program tersebut.

Selain itu, Presiden juga menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk mengawal proses pembenahan sekaligus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan lebih optimal.

Prasetyo menjelaskan, salah satu arahan Presiden adalah agar pelaksanaan MBG disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Karena itu, pola pelaksanaan program di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tidak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki infrastruktur dan akses layanan yang lebih baik.

Menurutnya, pemerintah juga tengah menyusun skema penyaluran MBG yang paling efektif untuk wilayah 3T. Dengan kondisi geografis yang tersebar dan jumlah penerima yang relatif sedikit di setiap titik, mekanisme distribusi membutuhkan perencanaan yang lebih rinci.

“Karena satu berkaitan dengan masalah jumlah penerima manfaatnya, kedua juga titik-titik sebarannya. Seperti kita tahu di daerah-daerah 3T itu cukup jauh, menyebar dan kecil-kecil sehingga diminta untuk melakukan exercise lebih detail lagi,” jelasnya.

Ia menambahkan, tidak semua daerah nantinya harus bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan program MBG. Pemerintah masih mengkaji model distribusi yang paling sesuai agar layanan tetap efektif di setiap wilayah.

Prasetyo menegaskan, BGN bersama kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pembenahan tata kelola program hingga batas waktu yang telah ditetapkan Presiden. Perbaikan tersebut diharapkan mampu memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Artikel Wacana Pembatasan Penerima MBG Belum Diputuskan, Tunggu Hasil Evaluasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Prabowo, masyarakat dapat melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui media sosial, termasuk TikTok, dan akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa dan laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu, lapor langsung ke saya,” kata Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7).

Presiden mengatakan pemerintah akan mengirim tim untuk mengecek langsung dapur MBG yang dilaporkan bermasalah.

“Gampang, ngomong di TikTok, langsung saya kirim tim untuk selesaikan,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab. Ia menegaskan pemeriksaan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun mencari keuntungan dari pengelola dapur MBG.

“Silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau mengerjakan. Jangan,” tegasnya.

Prabowo juga menilai masyarakat kini semakin mudah memperoleh informasi melalui perangkat digital. Namun, ia mengimbau masyarakat tetap cermat dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial karena tidak semuanya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Rakyat sekarang tidak bodoh. Rakyat punya gawai. Namun, cerita di media sosial belum tentu cerita yang sebenarnya. Rakyat jangan tertipu,” katanya.

Presiden menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Menurutnya, pemenuhan gizi sejak usia dini sangat penting untuk mendukung perkembangan otak, pertumbuhan tulang, pembentukan otot, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Saya tidak ingin melihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan,” tegas Prabowo.

Ia menambahkan, anak-anak yang memperoleh makanan bergizi memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, berprestasi, dan berkontribusi di berbagai sektor, mulai dari pertanian, dunia kerja, ilmu pengetahuan, hingga layanan kesehatan.

Di sisi lain, Presiden mengingatkan bahwa potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program tetap harus diantisipasi. Karena itu, ia meminta masyarakat ikut mengawasi agar bantuan makanan benar-benar diterima anak-anak dengan kualitas dan porsi yang sesuai.

“Rakyat awasi,” pesannya.

Prabowo juga menekankan pentingnya kandungan protein hewani dalam setiap menu MBG. Ia meminta penyajian ayam dan telur dilakukan dengan porsi yang memadai serta diolah secara tepat agar kandungan protein yang diterima setiap anak tetap optimal.

Artikel Prabowo Minta Warga Awasi Dapur MBG, Keluhan Bisa Langsung ke TikTok pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan penurunan anggaran dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kebutuhan riil pelaksanaan program pada tahun depan.

“Kalau MBG pasti turun,” kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senin (6/7/2026).

Menurut Said, salah satu faktor yang memengaruhi penyesuaian anggaran adalah perubahan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika sebelumnya direncanakan mencapai 27.000 lokasi, hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan operasional diperkirakan hanya sekitar 21.000 lokasi.

“Yang pertama kita ingin melihat dahulu dari 27.000 lokasi SPPG, seharusnya itu 21.000 kebutuhannya. Oke, satu,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain jumlah SPPG, pemerintah juga akan mengubah fokus penerima manfaat program. Mulai 2027, MBG diprioritaskan untuk peserta didik, sedangkan program penanganan stunting dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil akan dibiayai melalui anggaran Kementerian Kesehatan.

Said menyebut penyesuaian sasaran penerima manfaat itu turut memengaruhi kebutuhan anggaran secara keseluruhan.

“Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita, sehingga (berdasarkan) hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” imbuhnya.

Menunggu Persetujuan RAPBN 2027

Said menegaskan angka Rp174 triliun masih berupa proyeksi. Besaran anggaran final baru akan diputuskan setelah pemerintah dan DPR menyelesaikan pembahasan RAPBN 2027 yang dijadwalkan rampung pada September 2026.

“Diketoknya nanti pada bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga tidak laku. Masa Banggar sendiri yang mengetok? Seharusnya sama pemerintah,” katanya.

Apabila nantinya disetujui dalam APBN 2027, anggaran Program Makan Bergizi Gratis akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan serta fokus penerima manfaat yang telah ditetapkan. DPR dan pemerintah masih akan membahas rincian alokasi anggaran tersebut dalam proses penyusunan RAPBN sebelum resmi ditetapkan menjadi APBN 2027.

Artikel Anggaran MBG 2027 Diproyeksi Turun, Banggar DPR Jelaskan Hitungan Terbarunya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Kepala BGN, Trenggono, menjelaskan bahwa keramaian yang sempat terjadi di lobi kantor BGN berasal dari sejumlah perwakilan daerah yang ingin memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan operasional program di wilayah masing-masing.

“Hanya beberapa orang. Sudah kami akomodir dengan mengundang pimpinannya untuk bertemu dan kami ajak ke atas. Mereka dari Sumba Barat, Nias, dan Sorong yang mempertanyakan kenapa operasional belum berlanjut, dan semuanya sudah dijelaskan serta mereka menerimanya,” ujar Trenggono dalam podcast Total Politik, Sabtu (13/6).

Menurut Trenggono, BGN memilih membuka ruang dialog secara langsung agar aspirasi dari daerah dapat tersampaikan sekaligus memberikan penjelasan terkait perkembangan program yang sedang berjalan.

“Kami hadapi semuanya, kami ajak ke atas dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan aspirasinya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa operasional SPPG tetap berlangsung meskipun lembaganya tengah melakukan penataan ulang sistem administrasi dan sinkronisasi data.

Agustina mengungkapkan, berdasarkan data terbaru terdapat 27.877 dapur SPPG yang telah memiliki virtual account sebagai sarana penyaluran dana operasional.

“Saat saya masuk, tata kelola tentu harus melihat data yang ada. Ada berbagai versi data, sehingga kami mengambil acuan yang paling akhir, yaitu jumlah virtual account karena itu menjadi dasar penyaluran dana operasional,” ujarnya.

Menurut dia, proses transisi kepemimpinan di BGN membuat sinkronisasi data menjadi langkah penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Karena masa peralihan, kami mengharapkan operasional tetap berjalan. Virtual account tetap diisi dan operasional tetap berlangsung,” katanya.

Agustina juga membantah kabar mengenai penghentian sementara seluruh operasional SPPG yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menegaskan bahwa proses penyaluran dana operasional masih terus dilakukan.

“Kalau ada yang menyuarakan seperti itu, kami yakin itu hoaks. Kami memantau proses top up dana operasional terus berjalan sehingga menjawab isu penghentian sementara SPPG,” tegasnya.

Meski demikian, BGN mengakui masih menemukan sejumlah kendala administratif yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah adanya perbedaan data internal serta sejumlah dapur SPPG yang belum memiliki virtual account.

“Kami akan menata ulang setelah mengetahui beberapa permasalahan. Data internal berbeda versi sehingga membuat kami harus melakukan pembenahan agar titik awal kebijakan menjadi jelas,” ungkapnya.

Untuk sementara, BGN melakukan penyesuaian terhadap unit-unit yang belum memiliki virtual account sambil menunggu proses verifikasi selesai dilakukan.

“Yang belum memiliki virtual account kami hentikan dahulu sambil melihat detail permasalahannya. Kami tidak bisa membuat kebijakan sebelum mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan,” tutupnya.

Artikel Ramai Kabar SPPG Dihentikan Sementara, BGN Buka Suara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Lodewyk Pusung, serta Wakil Kepala BGN Sonny Sondjaya. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup dalam proses penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas nasional yang dikelola BGN.

“Kasus ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 sebagai program prioritas nasional melalui BGN,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Rabu (3/6).

Program MBG sendiri memiliki alokasi anggaran yang besar, yakni Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp88 triliun pada 2026 yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejagung menduga terdapat sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meskipun tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penyidik menduga proses verifikasi mitra pada portal BGN telah diintervensi sehingga yayasan-yayasan tersebut tetap dapat lolos dan ditunjuk sebagai pelaksana program.

Menurut Syarief, yayasan yang terlibat diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka dan memperoleh keuntungan dalam jumlah besar dari program tersebut.

“Yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP,” ujar Syarief.

Selain dugaan pengaturan mitra, penyidik juga mendalami adanya dugaan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Intervensi tersebut diduga memengaruhi penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan berpotensi menyebabkan pembengkakan harga atau mark up.

Beberapa pengadaan yang sedang didalami penyidik antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Penyidik menduga pengadaan tersebut tidak sesuai ketentuan dan mengandung unsur mark up harga.

Kejaksaan Agung menyatakan dugaan perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun hingga saat ini, nilai pasti kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh pihak berwenang.

Saat ini ketiga tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan guna kepentingan penyidikan. Kejagung juga menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan perkara apabila ditemukan alat bukti baru dalam proses penyidikan selanjutnya.

Artikel Anggaran Puluhan Triliun Disorot, Ini Dugaan Korupsi yang Menjerat Eks Kepala BGN pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, ribuan SPPG telah dikenai sanksi penghentian sementara atau suspend.

“Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah di-suspend,” kata Nanik di Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026.

Di Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, terdapat 5.968 SPPG yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, 148 SPPG masih menjalani masa suspend. Sebanyak 10 SPPG dikenai sanksi karena kejadian menonjol, sementara 138 lainnya terkait persoalan infrastruktur, manajemen organisasi, dan mutu gizi.

Di sisi lain, sebanyak 610 SPPG yang sebelumnya dihentikan sementara telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan. Dengan demikian, total SPPG yang pernah di-suspend di Wilayah I mencapai 758 unit.

Sementara itu di Wilayah II yang meliputi Pulau Jawa, dari 16.594 SPPG yang beroperasi, sebanyak 1.666 SPPG masih berstatus suspend. Rinciannya, 61 SPPG dikenai sanksi akibat kejadian menonjol dan 1.605 SPPG karena masalah infrastruktur, tata kelola organisasi, serta kualitas gizi.

Sebanyak 1.800 SPPG yang sebelumnya di-suspend kini telah kembali beroperasi.

“Jadi dari wilayah II, total sebanyak 3.466 SPPG telah di-suspend,” kata Nanik.

Adapun di Wilayah III yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, terdapat 4.646 SPPG yang beroperasi. Saat ini, 399 SPPG masih menjalani masa suspend, terdiri atas 25 SPPG akibat kejadian menonjol dan 374 SPPG karena persoalan infrastruktur, manajemen organisasi, serta mutu gizi.

Sebanyak 3.559 SPPG yang sebelumnya terkena suspend telah kembali beroperasi. Dengan demikian, total SPPG yang pernah di-suspend di Wilayah III mencapai 3.959 unit.

Berdasarkan akumulasi data nasional, sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai sanksi suspend. Dari jumlah tersebut, 5.659 SPPG telah dicabut status suspend-nya dan kembali beroperasi karena dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

Sementara itu, masih ada 2.213 SPPG yang harus menjalani masa suspend lantaran belum memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis), baik dari aspek manajemen maupun kondisi bangunan.

Nanik menjelaskan, terdapat berbagai alasan yang dapat menyebabkan sebuah SPPG dikenai sanksi suspend. Di antaranya apabila makanan yang diproduksi menimbulkan kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan, diare, atau muntah-muntah.

Selain itu, sanksi juga dapat diberikan jika menu yang disajikan tidak sesuai dengan alokasi anggaran bahan baku sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, melakukan mark up harga bahan baku, atau memiliki tata letak bangunan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta tidak menyediakan mess bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan juga berpotensi dikenai suspend.

Sanksi serupa dapat diberikan kepada SPPG yang tidak memiliki peralatan dapur sesuai standar, menjalankan tata kelola yang buruk, mengalami konflik antara mitra dan yayasan, atau memiliki jumlah pemasok bahan baku kurang dari 15.

Menurut Nanik, jumlah SPPG yang dikenai suspend masih berpotensi bertambah. Pasalnya, BGN kini mewajibkan setiap SPPG mendistribusikan Program MBG kepada sedikitnya 300 penerima manfaat dari kelompok 3B, yakni ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita.

“Apabila sampai tanggal 2 Juni 2026 SPPG tidak bisa menunjukkan data pemberian MBG kepada kelompok 3B, maka SPPG itu akan di-suspend mayor (tanpa insentif) dan Kepala SPPG-nya akan mendapatkan peringatan keras,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu.

Artikel Mengejutkan, Ribuan SPPG Kena Suspend dari Masalah Gizi hingga Dugaan Mark Up pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan capaian penerima manfaat kelompok 3B saat ini masih jauh dari target nasional.

“Sekarang sampai dua minggu ke depan, seluruh SPPG harus punya penerima manfaat 3B. Saat ini capaian kita baru sekitar 9 juta, sedangkan data dari Kementerian Kesehatan mencapai 22 juta sampai 26 juta,” ujarnya, Senin (11/5).

Menurut Nanik, kondisi tersebut membuat BGN perlu melakukan refocusing program agar layanan pemenuhan gizi lebih difokuskan kepada kelompok prioritas yang membutuhkan penanganan cepat.

Karena itu, seluruh SPPG diminta aktif melakukan pendataan serta mengoptimalkan layanan di wilayah masing-masing agar jumlah penerima manfaat kategori 3B dapat meningkat dalam waktu singkat.

BGN menilai langkah tersebut penting untuk mempercepat pemerataan layanan gizi, terutama bagi kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi mengalami masalah gizi dan stunting.

Nanik menegaskan, SPPG yang belum mampu memenuhi target penerima manfaat kelompok 3B akan dikenakan penghentian operasional sementara atau suspend.

Kebijakan itu diterapkan agar seluruh pelaksana program tetap fokus pada tujuan utama program Makan Bergizi Gratis, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

“Kalau penerima manfaat 3B di SPPG masih sedikit, maka SPPG akan di-suspend,” tegasnya.

Artikel SPPG Terancam Disuspend Jika Penerima Manfaat 3B Masih Sedikit pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Suyono, berbagai unggahan tersebut tidak dianggap sepele. Dalam rapat terbaru bersama para mitra penyedia makanan, ia bahkan menampilkan langsung foto-foto menu yang sempat dikeluhkan masyarakat sebagai bahan evaluasi bersama.

Ia menegaskan bahwa seluruh mitra wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, khususnya terkait kualitas dan nilai gizi makanan yang diberikan kepada para siswa.

“Sudah ada keuntungan, jangan mengurangi nilai. Yang Rp8 ribu ya Rp8 ribu. Jika SOP tidak dijalankan dengan disiplin, niat mulia pemerintah bisa tercoreng di mata publik,” katanya saat Rakor Yayasan dan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, dikutip dari laman infopublik Kamis (5/3).

Ia menambahkan, program pemberian makanan bergizi tersebut seharusnya dijalankan dengan komitmen dan kejujuran, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban semata.

“Kadang-kadang memenuhi, kadang-kadang enggak. Maka saya tekankan tadi itu harus sesuai SOP menjadi budaya, sehingga tidak merugikan penerima manfaat, bahkan tidak menjadi kritikan. Karena kalau kritik terus-menerus, kebijakan ini seakan-akan menjadi kebijakan yang tidak mulia,” tegasnya.

Ancaman Penutupan bagi Mitra yang Melanggar

Pengawasan terhadap program ini tidak hanya sebatas teguran. Suyono menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah tegas terhadap mitra penyedia atau SPPG yang tidak mematuhi aturan.

Ia menilai kualitas makanan yang diberikan kepada siswa sangat berpengaruh terhadap masa depan generasi muda di Kabupaten Batang. Karena itu, jika peringatan berulang tidak diindahkan, kerja sama dapat dihentikan.

“Jika tidak sesuai dan terus-menerus diingatkan tidak mau, MBG itu bisa kita tutup, kita rekomendasikan untuk ditutup,” jelasnya.

Sanksi yang disiapkan pun berjenjang, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi terberat berupa penghentian operasional SPPG.

Di sisi lain, Suyono juga mengakui bahwa pelaksanaan program MBG di Kabupaten Batang masih menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan. Saat ini, baru tersedia sekitar 61 unit dari total kebutuhan sebanyak 110 unit di seluruh wilayah kabupaten.

“Daerah-daerah yang masuk kategori Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) atau wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama yang belum tersentuh sepenuhnya. Di antaranya daerah 3T yang terpencil itu belum. Kalau daerah Kecamatan Bawang kan ya sudah ada, tapi belum semua, belum rata istilahnya,” ujar dia.

Di akhir pernyataannya, Suyono juga mengingatkan para mitra agar mengutamakan penggunaan bahan baku dari produk lokal—kecuali susu—agar program ini sekaligus mampu mendorong perekonomian masyarakat sekitar.

Artikel Menu MBG Dikeluhkan Orang Tua, Wabub Batang Ancam Tutup SPPG Nakal pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala BBPOM di Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Pemerintah Republik Indonesia.

“Dalam kegiatan ini, kami memberikan pembekalan mengenai pentingnya penerapan keamanan pangan serta Good Hygiene Practices (GHP) di setiap proses pengolahan hingga penyajian makanan,” ujar Sofiyani dalam keterangan tertulis via berita jakarta, Senin (20/10).

Ia berharap, pelatihan tersebut dapat meningkatkan kompetensi para penjamah makanan dalam menerapkan prinsip higiene dan sanitasi pangan, sehingga makanan yang disajikan kepada penerima manfaat tetap aman dan bernilai gizi.

“Kami ingin seluruh SPPG mampu mengolah pangan secara higienis dan terhindar dari cemaran yang berpotensi membahayakan kesehatan,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Jakarta Timur, Yaser Rabin Sinuan, menambahkan bahwa aspek keamanan pangan menjadi elemen kunci dalam mendukung keberhasilan program MBG.

“Dengan pemahaman yang tepat, para penjamah makanan diharapkan dapat menerapkan praktik pengolahan pangan yang benar sehingga masyarakat terlindungi dari risiko penyakit akibat pangan,” ujarnya.

Artikel BBPOM Latih Ribuan Penjamah Makanan dengan Ilmu Pangan Aman pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Nanik mengungkapkan, kebutuhan bahan baku MBG mulai menunjukkan tekanan di berbagai wilayah, terutama pada komoditas sayuran dan protein hewani yang menjadi bahan utama tenaga gizi SPPG.

“Ketersediaan bahan baku MBG berpotensi menimbulkan gejolak harga. Saat ini harga wortel melonjak ke Rp23–25 ribu per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp12–14 ribu. Harga telur dan ayam potong juga ikut terkerek,” ujarnya dikutip daalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, kenaikan harga tersebut dipicu penggunaan bahan baku yang kurang bervariasi. Tenaga gizi SPPG cenderung memakai jenis bahan yang sama setiap hari karena alasan keamanan pangan pasca sejumlah insiden di lapangan. “Pergantian bahan masih jarang dilakukan. SPPG memilih bahan yang paling aman dan itu yang dipakai terus, sehingga permintaan pada komoditas tertentu menumpuk,” kata Nanik.

Menurut BGN, diversifikasi menu perlu menjadi langkah utama agar permintaan tidak hanya terfokus pada beberapa komoditas saja. Dengan 15.211 SPPG terverifikasi dan 13.953 di antaranya sudah operasional untuk melayani sekitar 43 juta penerima manfaat, pemakaian bahan yang seragam dapat memengaruhi harga pangan secara luas.

Sebagai langkah cepat, Nanik meminta tenaga gizi SPPG memperluas pilihan bahan pangan dalam menu harian. Diversifikasi ini juga dinilai dapat membantu petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal. Ia mencontohkan kentang, yang produksinya sedang tinggi tetapi belum banyak terserap di beberapa daerah.

“Saya sudah meminta Waka Operasional agar menginstruksikan SPPG memakai kentang sebagai pengganti karbohidrat sementara waktu. Ini agar harga kentang naik dan serapan lokal meningkat,” jelasnya.

Nanik juga mencatat adanya tanda-tanda penurunan pasokan di pasar, termasuk minimnya ketersediaan buah di sejumlah pasar induk. Situasi ini mempertegas urgensi diversifikasi agar SPPG tidak bergantung pada satu atau dua komoditas. “Buncis, kacang panjang, wortel, dan pakcoy sudah mulai naik. Diversifikasi sangat penting untuk menyeimbangkan kembali permintaan,” tuturnya.

Ia memastikan bahwa kebijakan penggunaan bahan baku oleh SPPG akan terus menyesuaikan kondisi pasar secara dinamis.

“Komoditas yang harganya turun akan kita dorong untuk dipakai, sementara yang naik akan kita kurangi. Diversifikasi adalah kunci agar MBG tetap berjalan tanpa menambah tekanan pada pasar,” tutup Nanik.

Artikel Pasokan Pangan Mulai Seret, BGN Ungkap Solusi untuk Tekan Harga pertama kali tampil pada Katafoto.id.