Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pergerakan cadangan devisa pada Mei dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain penerbitan obligasi global (global bond) pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Di sisi lain, terdapat kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang dijalankan BI.

Menurut Ramdan, langkah stabilisasi nilai tukar dilakukan sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global serta meningkatnya permintaan valuta asing dari dalam negeri yang bersifat musiman.

“Secara keseluruhan, posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 tetap kuat, setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” ujar dia dikutip dari laman BI, Senin (8/6/2026).

Bank Indonesia menilai besarnya cadangan devisa saat ini masih memadai untuk menopang ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik,” kata dia.

Ramdan menambahkan, BI akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah guna menjaga ketahanan eksternal serta mendukung stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Sebelumnya, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 juga tercatat mengalami penurunan menjadi US$146,2 miliar dari US$148,2 miliar pada akhir Maret 2026.

Penurunan pada periode tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah yang berlangsung di tengah kewajiban pembayaran utang luar negeri dan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Kebijakan stabilisasi tersebut sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Pada akhir April 2026, posisi cadangan devisa Indonesia setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut juga masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada di kisaran tiga bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” tambah dia.

BI optimistis kondisi sektor eksternal Indonesia tetap terjaga seiring ketersediaan cadangan devisa yang memadai dan berlanjutnya arus masuk modal asing. Optimisme tersebut didukung oleh pandangan positif investor terhadap prospek ekonomi nasional serta tingkat imbal hasil investasi yang dinilai masih kompetitif.

Bank Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Artikel Bank Indonesia: Cadangan Devisa Tetap Kuat di Tengah Gejolak Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Outlook ekonomi global masih melemah pada 2026 dan 2027 dengan lima karakter utama,” ujar Perry dalam Pidato Gubernur BI pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Kantor Pusat BI.

Perry kemudian memaparkan lima sumber tekanan tersebut.
Pertama, ketidakpastian meningkat akibat kebijakan tarif Amerika Serikat yang terus berlanjut dan menekan arus perdagangan internasional. Kondisi ini melemahkan multilateralisme dan mendorong pergeseran ke kerja sama bilateral maupun regional.

Kedua, pertumbuhan ekonomi global melambat. Perry menyebut ekonomi AS dan China sedang melemah, sementara Uni Eropa, India, dan Indonesia masih mencatat kinerja positif. Namun, inflasi global yang turun lebih lambat tetap menjadi tantangan bagi bank sentral dunia.

Ketiga, tingginya level utang dan suku bunga di negara-negara maju. “Defisit fiskal yang berlebihan memicu bunga yang tinggi dan menambah tekanan fiskal bagi negara berkembang,” kata Perry.

Keempat, meningkatnya kerentanan sistem keuangan global. Ia menyoroti lonjakan transaksi produk derivatif, khususnya oleh hedge fund berbasis algoritma, yang meningkatkan risiko pelarian modal dan tekanan nilai tukar di negara-negara berkembang.

Kelima, risiko yang muncul dari semakin luasnya penggunaan aset kripto dan stablecoin swasta yang belum memiliki payung regulasi memadai. Perry menilai situasi ini memperkuat urgensi pengembangan central bank digital currency (CBDC).
“Karena belum ada pengaturan dan pengawasan yang jelas, negara perlu menyiapkan central bank digital currency,” tegasnya.

Perry menambahkan bahwa seluruh dinamika global tersebut berpotensi memengaruhi perekonomian dalam negeri. “Indonesia tidak terkecuali. Kita membutuhkan respons kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan lebih kuat, dan meningkatkan ketahanan ekonomi,” ujarnya.

Artikel Gubernur BI Sebut 5 Tekanan Global yang Bisa Guncang Ekonomi Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pertemuan yang berlangsung di Milan, Italia, pada Minggu (4/5), juga membahas langkah strategis yang diambil ASEAN+3 dalam memperkuat sinergi antarnegara demi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Tenggara.

“Saya berharap ASEAN+3 dapat menjadi kawasan yang mampu meredam ketidakpastian global dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dunia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, @smindrawati, pada Senin (5/5).

Sri Mulyani menegaskan, Indonesia akan terus mengambil peran aktif dalam mendorong kesejahteraan di kawasan ASEAN+3 serta memperluas kerja sama dengan negara mitra seperti Amerika Serikat dan lembaga-lembaga multilateral.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap kelanjutan inisiatif Chiang Mai. “Saya optimistis berbagai langkah yang telah ditempuh oleh Indonesia dan Jepang selama kepemimpinannya di ASEAN+3 akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat jaring pengaman keuangan kawasan. Upaya ini harus terus dipercepat,” tegasnya.

Artikel Sri Mulyani Dorong ASEAN+3 Jadi Kekuatan Penyeimbang Dinamika Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam diskusi tersebut, Sri Mulyani menyoroti tantangan besar akibat fragmentasi global, yang berdampak tidak hanya pada negara-negara anggota tetapi juga pada lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Ia menegaskan pentingnya peran kedua lembaga tersebut dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia di tengah ketidakpastian global.

Menkeu juga mendorong agar IMF dan Bank Dunia melakukan transformasi kelembagaan agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Menurutnya, pembaruan ini penting untuk memastikan efektivitas peran mereka dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Lebih jauh, Sri Mulyani berharap gagasan yang dihasilkan dari pertemuan ini dapat memperkuat relevansi IMF dan Bank Dunia dalam mencapai tujuan utama mereka, yaitu menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Artikel Menkeu Tekankan Adaptasi IMF-World Bank untuk Hadapi Ketidakpastian Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam pidatonya, Menkeu menekankan bahwa APBN merupakan alat vital dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Menurutnya, APBN menjadi tumpuan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri.

“APBN adalah instrumen strategis dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ketika terjadi guncangan, baik dari pasar global maupun faktor domestik, APBN menjadi alat utama untuk menstabilkan,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menyoroti berbagai program subsidi yang saat ini tengah dijalankan, sebagai bentuk konkret perlindungan negara terhadap masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

“Subsidi untuk bahan bakar, gas LPG 3 kg, serta listrik mengalami kenaikan volume. Ini membuktikan bahwa negara hadir melalui APBN untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup,” jelasnya.

Hingga akhir Maret 2025, kinerja APBN menunjukkan tren positif. Penerimaan pajak mengalami pemulihan dengan pertumbuhan positif sebesar 9,1%. Pengeluaran pemerintah juga tetap terjaga sesuai rencana, sementara pembiayaan defisit tetap dalam batas aman sebagaimana tertuang dalam UU No. 62 Tahun 2024, yaitu sebesar 2,53% dari PDB.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa APBN menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Pengelolaannya dilakukan secara profesional dan transparan guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif serta menumbuhkan kepercayaan investor.

Sarasehan ini menjadi forum strategis bagi Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, serta pelaku ekonomi nasional untuk merumuskan strategi menghadapi tantangan global. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola APBN secara pruden dan berkelanjutan, guna menjaga ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Artikel Sri Mulyani: APBN Jadi Perisai Ekonomi Hadapi Perang Tarif Dagang pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Mengutip dalam keterangan tertulis pada Jumat (21/3), Moody’s menyebutkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia juga didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah serta bonus demografi yang menguntungkan. Faktor-faktor ini menjadi dasar bagi peringkat kredit sovereign Indonesia yang tetap bertahan di level Baa2 dengan prospek stabil.

Moody’s juga menyoroti bahwa permintaan domestik yang solid, khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 dan 2026. Selain itu, keberlanjutan kebijakan dalam meningkatkan daya saing sektor manufaktur dan industri berbasis komoditas dinilai turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan nasional secara berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan fleksibilitas fiskal, optimalisasi pendapatan negara, serta pendalaman pasar keuangan dipandang sebagai faktor kunci yang dapat membuka peluang bagi peningkatan peringkat kredit Indonesia di masa depan.

Kepercayaan Moody’s terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa penilaian Moody’s terhadap ketahanan ekonomi Indonesia mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi nasional yang tetap solid, meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi.

Dukungan terhadap stabilitas ekonomi ini diperkuat melalui komitmen otoritas dalam menjaga kredibilitas kebijakan dan memperkuat sinergi di berbagai sektor. Koordinasi kebijakan yang dilakukan mencakup beberapa aspek utama, seperti:

• Menstabilkan nilai tukar Rupiah guna meredam dampak ketidakpastian global.
• Meningkatkan pembiayaan ekonomi melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
• Mendorong percepatan transformasi digital pemerintah.
• Memperkuat sektor hilirisasi dan ketahanan pangan nasional.

Selain langkah-langkah tersebut, Bank Indonesia juga terus berkoordinasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga kestabilan sektor keuangan nasional.

Sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah guna memastikan stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan tetap berkelanjutan, sesuai dengan program Asta Cita Pemerintah.

Penilaian positif yang diberikan oleh Moody’s ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi telah berjalan efektif. Kepercayaan yang terus meningkat dari lembaga pemeringkat internasional ini diharapkan tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan peringkat kredit Indonesia di masa mendatang.

Artikel Moody’s: Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat, Peringkat Kredit Tetap Stabil pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers pada Rabu (19/3), mengungkapkan bahwa secara akumulatif, surplus perdagangan Indonesia dalam periode Januari–Februari 2025 mencapai USD6,61 miliar. Angka ini meningkat USD3,78 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Ekspor terus menunjukkan pertumbuhan positif, mencapai 9,16% secara tahunan (yoy) pada Februari. Sektor pertanian dan manufaktur mencatatkan kenaikan tertinggi secara berurutan,” ujar Sri Mulyani.

Dari sisi impor, pertumbuhan tetap stabil dengan fokus utama untuk mendukung sektor industri domestik. Meningkatnya impor barang modal dan bahan baku mencerminkan aktivitas produksi dan investasi yang masih kuat.

Sri Mulyani juga menyoroti bahwa kinerja ekonomi Indonesia yang solid tidak hanya terlihat dari neraca perdagangan, tetapi juga dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur. Pada Februari 2025, PMI manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansif dan menempati peringkat tertinggi kedua secara global setelah India, dengan capaian 53,6. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan baru yang mendorong aktivitas produksi nasional.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa berbagai indikator ini mencerminkan kestabilan serta ketahanan ekonomi Indonesia yang tetap solid.

“Tren positif ini menjadi landasan penting untuk terus memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” tutupnya.

Surplus perdagangan yang terus berlanjut menunjukkan peningkatan daya saing ekonomi nasional, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong investasi dan ekspor.

Artikel Ekspor Tumbuh, Neraca Perdagangan Indonesia Cetak Surplus 58 Bulan Berturut-turut pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Menkeu, ketidakpastian ekonomi global di tahun 2024 tetap tinggi, didorong oleh faktor seperti fenomena El Nino, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Meski begitu, ekonomi Indonesia terus menunjukkan daya tahan dengan pertumbuhan ekonomi stabil, inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, serta suku bunga dan nilai tukar yang lebih moderat dibandingkan banyak negara lain.

“Kita bersyukur dan optimis dengan pengalaman-pengalaman sejak dari Covid, geopolitik dan ketidakpastian, kita mampu merespon (melalui kebijakan dalam) APBN yang terus bisa mengurangi resiko bagi masyarakat,” ujar Sri Mulyani dikutip dalam keterangan tertulis kemenkeu.

Ekonomi Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5% secara konsisten. Angka pengangguran turun ke level 4,9%, dengan penciptaan 4,8 juta lapangan kerja baru. Tingkat kemiskinan umum menurun hingga 9%, sementara kemiskinan ekstrem berada di angka 0,8%. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga semakin berkurang, menegaskan arah kebijakan inklusif yang diterapkan pemerintah.

“APBN 2024 berfungsi sebagai instrumen proteksi yang kuat, melindungi masyarakat dari dampak ekonomi global sembari mendukung pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.

Beberapa pencapaian penting dari APBN 2024 meliputi:

• Defisit terkendali pada level aman sebesar 2,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
• Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 3,6%, didukung reformasi perpajakan yang efektif.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp579,57 triliun, melampaui target berkat kinerja positif BUMN dan inovasi layanan.
• Belanja negara tumbuh 7,3% dengan fokus pada program perlindungan sosial, subsidi pupuk, bantuan pangan, serta pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah.

Realisasi sementara menunjukkan pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4% dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun, menghasilkan defisit sebesar Rp507,8 triliun, setara dengan 2,29% dari PDB.

Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2024 tetap menjadi instrumen utama yang kredibel di tengah tantangan global. “APBN kita terus bekerja keras sebagai peredam shock dan pelindung masyarakat, baik untuk kelompok rentan maupun kelas menengah melalui berbagai subsidi dan kompensasi,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa kinerja solid APBN 2024 menjadi modal kuat untuk menyongsong 2025, meskipun dinamika global masih harus diantisipasi agar dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat Indonesia dapat diminimalkan.

APBN 2024 telah menunjukkan kinerja yang baik dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, dan mendukung pembangunan. Pemerintah optimis bahwa dengan landasan ini, APBN 2025 dapat terus mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul.

Artikel Sri Mulyani: APBN 2024 Dioptimalkan sebagai Shock Absorber pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo), Hokky Situngkir pada kegiatan Literasi Digital kepada Prajurit TNI bertajuk “Anti Judi Online dan Netralitas TNI mengatakan, berdasarkan data Kemenkominfo, 80% korban judi online adalah masyarakat menengah ke bawah.

“Judi online mirip dengan phishing, pelaku merasa diberi keberuntungan padahal sebetulnya sedang menyedot uang sebesar triliun rupiah,” ungkap Hokky Situngkir dikutip dari keterangan tertulis, Bogor, Senin (09/09)

Hal ini menjadi fokus bagi Kemenkominfo karena judi online tidak lagi menyangkut individu, tapi juga mengancam negara dan stabilitas ekonomi. Kominfo bersama lembaga keuangan dan otoritas terkait, berkomitmen mengentaskan masalah judi online.

Menurut Hokky, sejalan dengan itu, TNI memiliki peran penting sebagai garda terdepan prajurit negara pada pertempuran yang terjadi di ruang digital.

“Judi online mengancam stabilitas ekonomi bahkan berpotensi mengganggu keamanan nasional,” imbuhnya.

Sementara Dirjen Aptika, Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika, Slamet Santoso mengatakan darurat judi online. Berdasar data PPATK, dana yang telah tersedot dari aktivitas judi online mencapai angka Rp 327 triliun.

“Ini kalau dirata-rata transaksi pada setiap satu hari mencapai hampir 1 triliun rupiah. Inilah yang dinamakan kondisi darurat judi online,” tuturnya.

Masih mengacu pada PPATK, terdapat 3,7 juta pelaku di Indonesia, salah satunya berasal dari TNI.

“Pada kesempatan ini, kami mohon bantuan kepada para prajurit TNI untuk turut menggalakkan aksi melawan judi online,” tambahnya.

Terlebih lagi, 80% pelaku judi online berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Perlu disebarkan awareness bahwa judi online adalah penipuan.

“Mengapa penipuan? Karena tidak ada ceritanya pelaku bisa menjadi kaya, semuanya adalah rekayasa algoritma. Para pelaku dijanjikan untuk menang, padahal kemenangan di awal hanyalah iming-iming,” imbuhnya.

Slamet menyebut bahwa Kemenkominfo sudah masuk anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) untuk memberantas judi online.

Sementara pada sesi Digital Skills, Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI), Sofian Lusa memaparkan bahaya Illusion of Control pada permainan judi online.

“Illusion of control membuat seolah-olah kemenangan pada permainan judi online disebabkan oleh kepiawaian pemainnya, padahal itu algoritma,” jelas Sofian.

Algoritma itu memungkinkan para pemain mengulangi permainan tersebut, di saat pengulangan itu tidak ada kemenangan, tetapi mendatangkan kerugian. Tujuannya adalah membuat orang kecanduan.

Sofian menambahkan ada tiga komponen pendorong mengapa banyak yang kecanduan, yaitu withdraw dan pendaftaran yang mudah, membuat yang tidak tertarik menjadi eksplor, kemudahan sistem pembayaran, dan redeem number generation.

“Pada dasarnya, judi online adalah permainan yang tidak fair, dibuat untuk memaksimalkan keuntungan platform,” tutupnya.

Artikel Raup Rp 327 Triliun, Judi Online Berpotensi Ancam Stabilitas Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.