Data tersebut merupakan hasil pemutakhiran Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 yang resmi dirilis di Jakarta pada Kamis (12/3).

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan sekitar 1,6 juta jiwa dibandingkan semester sebelumnya.

Dari total populasi tersebut, jumlah penduduk laki-laki tercatat lebih banyak dibandingkan perempuan. “Sudah 288.315.089 jiwa. Di mana laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuannya. Hati-hati itu yang laki-laki tuh ya, cukup satu, begitu kan,” ujar Teguh.

Berdasarkan data administratif Dukcapil, persebaran penduduk nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebanyak 55,81 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah tersebut.

Sementara itu, Pulau Sumatera menempati posisi kedua dengan proporsi 21,8 persen dari total populasi nasional.

Teguh menyebutkan bahwa dominasi jumlah penduduk di wilayah tersebut berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi nasional yang sebagian besar berpusat di Jawa. Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan konsekuensi dari pergerakan ekonomi yang selama ini lebih terkonsentrasi di pulau tersebut.

“Sudah wajar kalau memang perputaran ekonomi ada di Pulau Jawa. Lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa,” tuturnya.

Secara lebih rinci, Jawa Barat masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis, jumlah penduduk di provinsi tersebut mencapai sekitar 52,2 juta jiwa.

Artikel Penduduk Indonesia Tembus 288 Juta Jiwa, Jawa Barat Jadi Provinsi Terbanyak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Angka 42 juta tersebut merujuk pada Penduduk Fungsional (de facto), yaitu seluruh orang yang beraktivitas di Jakarta setiap hari, termasuk para komuter dari wilayah Bodetabek. Sementara itu, jumlah penduduk resmi Jakarta yang tercatat dalam administrasi kependudukan jauh lebih kecil.

Berdasarkan data Penduduk Administratif (de jure) Semester I 2025, Dinas Dukcapil mencatat penduduk DKI Jakarta sebanyak 11.010.514 jiwa, dihitung berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar resmi dan beralamat di Jakarta. Angka inilah yang digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan publik, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menjelaskan bahwa jutaan orang datang ke Jakarta setiap hari untuk bekerja, sekolah, kuliah, berobat, hingga mengurus berbagai layanan. Mereka berasal dari delapan wilayah penyangga, yakni Kota/Kabupaten Bogor, Depok, Kota/Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, serta Kota/Kabupaten Bekasi.

“Besarnya mobilitas inilah yang membuat Jakarta terasa jauh lebih padat dibanding jumlah penduduk resminya,” ujar Denny dikutip dari laman berita jakarta, Kamis (27/11).

Denny menambahkan bahwa data populasi memang memiliki dua pendekatan. Pendekatan PBB menggunakan metode de facto, menghitung seluruh orang yang berada di kawasan metropolitan Jakarta, sehingga menghasilkan estimasi sekitar 42 juta jiwa. Metode ini umum dipakai dalam laporan internasional dan proyeksi urbanisasi global.

Sebaliknya, Data Dukcapil menggunakan metode de jure, yakni hanya mencatat penduduk yang memiliki NIK Jakarta dan terdaftar resmi dalam administrasi negara.

Penjelasan ini juga merujuk pada laporan World Urbanization Prospects (WUP) dari PBB, yang sering dijadikan rujukan media internasional ketika menyebut kota-kota terpadat di dunia. Dalam laporan tersebut, Jakarta dihitung menggunakan dua cara:

• Jakarta Fungsional (de facto): sekitar 42 juta jiwa
  
• Jakarta Administratif (de jure): sekitar 11 juta jiwa
  

Angka 42 juta tersebut adalah proyeksi tahun 2025 yang mencerminkan intensitas mobilitas dan aktivitas di wilayah megapolitan, bukan jumlah penduduk ber-KTP Jakarta.

“Jakarta memang sangat sibuk, tetapi penduduk resminya hanya 11 juta jiwa sesuai data administrasi,” tegas Denny.

Artikel Ternyata Penduduk Resmi Jakarta Bukan 42 Juta, Dukcapil Ungkap Angka Sebenarnya pertama kali tampil pada Katafoto.id.