Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin (13/7).

Sebelumnya, harga BBM nonsubsidi untuk sektor perikanan sempat mencapai sekitar Rp21.300 per liter. Di sisi lain, nelayan yang menggunakan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM dengan harga Rp6.800 per liter. Untuk menciptakan keseimbangan, pemerintah kini menetapkan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal berukuran 30–200 GT.

“Harga yang disepakati untuk pengusaha nelayan adalah Rp15.000 per liter,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan, berdasarkan rata-rata biaya produksi solar dalam negeri, harga BBM seharusnya berada di kisaran Rp18.600 per liter. Selisih sekitar Rp3.600 per liter akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Airlangga, kondisi keuangan BPDP saat ini dinilai cukup untuk mendukung program tersebut. Pemerintah juga menetapkan kuota penyaluran sebanyak 400.000 ton yang akan berlaku selama enam bulan ke depan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi pelaku usaha di sektor perikanan agar memiliki kepastian biaya operasional.

Menurutnya, penetapan harga BBM sebesar Rp15.000 per liter diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran nelayan yang mengoperasikan kapal berkapasitas 30 GT ke atas.

“Ini untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha sektor perikanan. Harga BBM saat ini cukup tinggi, sehingga dengan harga Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM akan segera menerbitkan surat keputusan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah juga akan memastikan distribusi BBM bersubsidi harga khusus dilakukan secara tepat sasaran.

Koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dilakukan untuk menentukan lokasi penyaluran, sekaligus memperkuat pengawasan agar program ini tidak disalahgunakan.

Artikel Nelayan Bernapas Lega, Prabowo Pangkas Harga BBM Khusus Kapal 30–200 GT pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Purbaya, kenaikan harga Pertamax sebelumnya dipicu lonjakan harga minyak global yang terjadi akibat meningkatnya ketidakpastian geopolitik dunia. Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tidak ikut terdampak.

“Salah satu tekanan yang kita alami adalah ketika harga minyak dunia naik, kita terpaksa menaikkan sebagian harga BBM yang tidak disubsidi walaupun yang subsidi kita pertahankan, tetapi tekanannya sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Senin (22/6).

Ia menjelaskan, peluang penurunan harga minyak dunia kini mulai terbuka seiring munculnya harapan meredanya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Jika harga energi global turun, maka harga BBM nonsubsidi di dalam negeri juga berpotensi ikut terkoreksi.

“Namun saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax pada Juni 2026 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Meski terjadi kenaikan, Purbaya menilai dampaknya terhadap inflasi nasional relatif terbatas. Pasalnya, Pertamax lebih banyak digunakan kendaraan pribadi dan bukan sebagai bahan bakar utama sektor logistik maupun angkutan barang.

“Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamax enggak dipakai angkutan barang,” kata Purbaya.

Di tengah tekanan harga energi dan ketidakpastian global, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi domestik. Sejumlah indikator pasar disebut mulai menunjukkan perbaikan, seperti penguatan nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, penurunan imbal hasil obligasi, serta masuknya kembali aliran modal asing.

Purbaya menilai kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, terutama jika ketegangan geopolitik global dapat mereda.

“Hal ini mengindikasikan market confidence meningkat dengan peluang perdamaian AS dan Iran yang terbuka, diharapkan akan semakin meningkatkan stabilitas nilai tukar, cost of fund semakin kompetitif, investasi semakin menguat dan pada akhirnya momentum pertumbuhan dapat terus diperkuat,” tutur Purbaya.

Ia menambahkan, data terbaru menunjukkan Indonesia mulai melewati fase tekanan berat akibat gejolak global. Ke depan, pemerintah akan fokus memperkuat fondasi ekonomi agar momentum pertumbuhan tetap terjaga pada paruh kedua tahun ini.

“Saya harap ke depan dengan adanya prospek membaiknya kondisi di perang Iran-Israel dan harga minyak yang mulai rendah, harusnya kita akan lebih baik di paruh kedua tahun ini. Mudah-mudahan hal ini terjadi terus,” imbuhnya.

Artikel Menkeu Purbaya Sebut BBM Bisa Lebih Murah Jika Kondisi Ini Terjadi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Faisal, kenaikan harga Pertamax yang cukup signifikan dapat mendorong sebagian konsumen untuk mencari alternatif bahan bakar yang lebih murah guna menekan pengeluaran.

“Sangat mungkin dengan kenaikan yang begitu besar, banyak pelaku atau konsumen yang beralih ke Pertalite,” ungkap Faisal kepada Beritasatu.com.

Meski demikian, ia menilai perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan secara bebas. Pasalnya, pemerintah telah menerapkan berbagai mekanisme pengendalian terhadap distribusi dan penggunaan BBM subsidi maupun BBM penugasan.

Faisal menjelaskan bahwa adanya pembatasan kuota dan pengawasan distribusi membuat peluang masyarakat untuk beralih ke jenis BBM yang lebih murah menjadi terbatas.

“Peralihan konsumen ke kelas BBM yang lebih rendah saat ini tidak mudah dilakukan karena ada kontrol penggunaan, kuota, dan pembatasan suplai,” ujarnya dikutip dari laman berita satu.

Kenaikan harga Pertamax yang melonjak dari kisaran Rp12.000 menjadi sekitar Rp16.000 per liter mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk para ekonom. Lonjakan harga dalam satu kali penyesuaian dinilai berpotensi menimbulkan tekanan bagi konsumen.

Menurut Faisal, besarnya kenaikan harga tersebut tidak terlepas dari tertundanya penyesuaian harga selama beberapa waktu terakhir. Akibat penundaan tersebut, koreksi harga yang dilakukan menjadi jauh lebih besar ketika akhirnya diterapkan.

“Mungkin karena juga ditunda, sehingga kenaikan harganya, lonjakannya cukup besar. Nah, itu yang mungkin saya sayangkan,” ungkap Faisal.

Ia berpendapat dampak terhadap masyarakat sebenarnya dapat diminimalkan apabila penyesuaian harga dilakukan secara bertahap sejak awal. Dengan kenaikan yang lebih terukur, masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan pola konsumsi dan pengeluarannya.

Faisal menambahkan, semakin lama penyesuaian harga ditunda, semakin besar pula selisih harga yang harus dikoreksi pada saat kebijakan diterapkan. Kondisi inilah yang kemudian memicu lonjakan harga Pertamax dalam jumlah signifikan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi lainnya. Meningkatnya biaya energi berpotensi mendorong kenaikan ongkos distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya berkontribusi terhadap inflasi.

“Itu dampaknya terhadap inflasi dan terhadap konsumen menjadi sangat besar karena menciptakan satu guncangan,” pungkasnya.

Artikel Pertamax Naik Tajam, Ekonom Sebut Konsumen Sangat Mungkin Pindah ke Pertalite pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Sebagian besar mitra ojol bekerja secara paruh waktu. Mereka lebih banyak menjadikan profesi ini sebagai sumber penghasilan tambahan, bukan pekerjaan utama,” ujar Maman dalam acara media briefing bersama Grab di Gedung Smesco, Selasa (17/6).

Maman menambahkan, jika seluruh mitra ojol dikategorikan sebagai tenaga kerja formal, maka hanya sekitar 15–20 persen saja yang bisa memenuhi persyaratan dan terakomodasi sesuai data Kementerian UMKM.

“Jadi kalau ditarik sebagai pekerja tetap, hanya sebagian kecil saja yang bisa masuk kriteria. Karena itu, pendekatan berbasis UMKM jauh lebih inklusif dan relevan,” jelasnya.

Dengan status sebagai pelaku UMKM, para mitra ojol berpotensi menerima berbagai bentuk dukungan dari pemerintah, seperti subsidi bahan bakar atau akses terhadap LPG murah. Ini juga akan mempermudah mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa harus terikat pada aturan ketenagakerjaan yang kaku.

Maman juga menyoroti kondisi latar belakang pendidikan para pengemudi ojol. Menurutnya, banyak dari mereka belum memenuhi standar pendidikan minimal yang biasa dipersyaratkan dalam dunia kerja formal.

“Masih banyak mitra ojol yang belum lulus SMP atau SMA. Kita harus realistis dan memberi ruang serta dukungan yang sesuai dengan kondisi mereka,” tambahnya.

Sementara itu, isu mengenai status kemitraan ojol kembali menjadi pembahasan publik. Sejumlah platform transportasi online seperti Gojek dan Grab menegaskan belum ada rencana mengubah status mitra ojol menjadi karyawan tetap.

Presiden Unit Bisnis On-Demand Services PT Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), Catherine Hindra Sutjahyo, menyampaikan bahwa skema kemitraan justru memberikan keuntungan dari sisi fleksibilitas waktu dan kesempatan kerja.

“Model ini sangat menarik. Fleksibilitasnya memungkinkan banyak orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus terikat penuh. Kami percaya pendekatan ini mampu membuka peluang bagi jutaan masyarakat,” kata Catherine, Senin (19/5).

Artikel Ojol Diusulkan Masuk Kategori UMKM demi Akses Subsidi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan resmi pada Jumat (29/11).  Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya masih menyusun formulasi subsidi energi, baik untuk BBM maupun listrik, agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Belum ada keputusan final.  Yang jelas, kita akan memastikan subsidi ini lebih adil bagi semua pihak,” ujar Bahlil dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta.

Tujuan utama kebijakan subsidi ini adalah memastikan energi dapat diakses secara merata oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk itu, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa data penerima subsidi tengah disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Datanya hampir selesai, kita tinggal menunggu finalisasi dari BPS,”ujarnya .

Sebelumnya, Menteri Bahlil sempat mengindikasikan bahwa pengemudi ojol kemungkinan tidak akan dimasukkan dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran. Alasan utamanya adalah kendaraan yang digunakan oleh pengemudi ojol dianggap lebih banyak dimanfaatkan untuk keperluan usaha daripada kebutuhan pokok sehari-hari.

“Pengemudi ojol menggunakan kendaraan untuk usaha, yang tentunya berbeda dengan penerima subsidi yang kita targetkan untuk kebutuhan pokok masyarakat. Keputusan ini masih dalam proses evaluasi,” jelas Bahlil.

Kementerian ESDM berkomitmen menyusun kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran dan adil. Rencana untuk tidak memasukkan pengemudi ojol sebagai penerima subsidi memang sempat diusulkan, tetapi keputusan akhir akan bergantung pada hasil evaluasi dan data yang sedang disiapkan.

“Dalam penyusunan subsidi energi, kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat yang paling rentan dan keberlanjutan energi nasional,” tutup Bahlil.

Artikel Subsidi BBM untuk Ojol Masih dalam Evaluasi, Ini Penjelasan Menteri ESDM pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan bahwa rencana pembatasan penerima subsidi masih dalam tahap penyempurnaan. Pemerintah juga berencana untuk membuka ruang diskusi publik guna mendapatkan masukan terkait aturan tersebut.

“Usulan pembatasan bagi angkutan umum dan kendaraan roda dua sedang didalami. Kami mencari formulasi yang tidak akan mengganggu konsumen, namun tetap memastikan kuota BBM bersubsidi tidak terlampaui,” ujar Agus dalam acara Coffee Morning Energy Edition bertema “Subsidi BBM Tepat Sasaran untuk Indonesia Maju” di Jakarta, Rabu (18/9) dikutip dari keterangan tertulis.

Usulan ini awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam diskusi yang sama. Menurut Sugeng, langkah ini penting agar subsidi BBM dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

“Sudah saatnya kita pertimbangkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Saya mengusulkan hanya kendaraan umum dan roda dua yang diperbolehkan mengakses Pertalite dan Biosolar bersubsidi,” imbuh Sugeng.

Pembatasan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi di dan  diperlukan kajian yang serta keterlibatan berbagai pihak terkait.

Senada dengan Sugeng, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian mendalam terhadap usulan tersebut.

“Kami sepakat kendaraan roda dua dan angkutan umum tetap diizinkan menggunakan Pertalite. Namun, kriteria bagi pengguna lainnya masih dalam pembahasan lebih lanjut,” kata Rachmat. 

Artikel Pemerintah Kaji Aturan Baru Distribusi BBM Bersubsidi Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Katafoto.id.