Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP, Trian Yunanda, menyampaikan bahwa proyek KNMP di Toli-Toli berhasil diselesaikan 100 persen meski pembangunan berlangsung di tengah tantangan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi proses konstruksi, namun tidak menghambat penyelesaian proyek.

KNMP Toli-Toli berlokasi di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, dengan luas sekitar 7.000 meter persegi dan berada tepat di kawasan pesisir. Selama masa pembangunan, berbagai fasilitas perikanan telah dibangun, di antaranya tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, fasilitas docking kapal, bale nelayan, kios logistik melaut, sentra kuliner, kios pemasaran hasil tangkapan, toilet, tempat ibadah, gapura, hingga infrastruktur jalan lingkungan.

Selain infrastruktur dasar, KKP juga melengkapi kawasan tersebut dengan fasilitas rantai dingin berupa satu unit gudang beku portabel, pabrik es portabel, satu unit kendaraan berpendingin, serta 50 unit kotak pendingin. Untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan, disiapkan pula 10 unit kapal berukuran di atas 5 GT, 20 mesin kapal, dan 10 unit alat tangkap. Total anggaran pembangunan KNMP Toli-Toli mencapai sekitar Rp21 miliar.

Di luar Toli-Toli, KKP mencatat terdapat empat lokasi KNMP lain yang progres pembangunannya telah melampaui 95 persen dan segera memasuki tahap penyelesaian. Sementara itu, rata-rata pembangunan di lokasi lainnya telah mencapai sekitar 72 persen. KKP menargetkan seluruh 64 lokasi KNMP yang mulai dibangun sejak Oktober 2025 dapat diselesaikan secara bertahap hingga 31 Januari 2026.

Keberadaan KNMP Toli-Toli di Desa Banagan diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan setempat. Wilayah ini memiliki potensi perikanan yang besar dengan komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, selar, dan kembung. Saat ini, produksi perikanan masyarakat nelayan mencapai sekitar 173 ton per tahun dengan nilai ekonomi Rp2,59 miliar. Melalui program KNMP, KKP memperkirakan produksi dapat meningkat menjadi sedikitnya 237 ton per tahun dengan nilai mencapai Rp4 miliar.

Tak hanya meningkatkan produksi, program KNMP juga diproyeksikan menciptakan ekosistem bisnis perikanan yang lebih terintegrasi. Dukungan fasilitas gudang beku, pabrik es portabel, serta armada berpendingin diperkirakan mampu mendorong perputaran ekonomi hingga Rp11 miliar per tahun.

Selain itu, pendapatan rata-rata nelayan setempat diproyeksikan naik dari sekitar Rp3,8 juta per bulan menjadi Rp5,2 juta. Program prioritas KKP ini juga ditargetkan mampu membuka lapangan kerja baru bagi hingga 163 orang.

Artikel Kampung Nelayan Merah Putih Toli-Toli Rampung, Siap Dongkrak Ekonomi Pesisir pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Di bawah terpal sederhana yang berdiri di halaman sekolah, murid-murid duduk berjejer rapi mengikuti arahan guru. Sejak bangunan sekolah mengalami kerusakan parah akibat gempa, tenda darurat menjadi satu-satunya ruang kelas yang mereka miliki.

Dilansir dari laman berita satu, kondisi belajar jauh dari ideal: udara panas menyengat, lantai beralaskan tanah, dan ruang yang terbatas. Namun, antusiasme siswa untuk menerima pelajaran tetap tinggi. Guru bersama orang tua bergandeng tangan memastikan proses belajar tidak terhenti, sementara warga sekitar ikut bergotong royong menjaga agar anak-anak tetap mendapat hak pendidikan.

“Belajar di tenda darurat bukan penghalang. Justru di sinilah semangat anak-anak diuji,” tutur salah seorang guru setempat, Rabu (24/9).

Pemerintah daerah bersama sejumlah pihak kini menyiapkan langkah pemulihan fasilitas sekolah. Namun, sebelum pembangunan kembali terealisasi, tenda darurat masih menjadi ruang belajar utama bagi siswa SDN 1 Tangkura.

Kisah ini menjadi potret ketangguhan anak-anak Poso dalam meraih pendidikan, sekaligus pengingat pentingnya percepatan pemulihan pascabencana demi masa depan generasi penerus bangsa.

Artikel Gempa Hancurkan Sekolah, Anak-anak Poso Tetap Belajar di Tenda Darurat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 17.00 WITA. Awalnya, hujan lebat dianggap biasa oleh warga. Namun hanya dalam waktu 30 menit, arus banjir yang semakin deras menyeret hingga meruntuhkan konstruksi jembatan utama.

“Kami hanya bisa mendengar suara derasnya air bercampur dengan dentuman besi patah,” ujar Ismail, salah seorang warga yang menyaksikan langsung kejadian itu.

Meski tidak ada korban jiwa, putusnya jembatan membuat akses utama ke Desa Wombo Mpanau, Wombo Induk, dan Wombo Kalonggo benar-benar terhenti. Aktivitas masyarakat lumpuh, mulai dari distribusi bahan pangan, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan.

Kepala BPBD Sulawesi Tengah, Akris Fattah Yunus, menjelaskan bahwa banjir sudah mulai surut, namun kondisi jembatan yang ambruk menjadi persoalan besar dalam penanganan darurat. “Situasi sudah terkendali, tapi mobilitas warga terhenti total. Itu yang paling mendesak,” katanya dikutip dalam laman berita satu pada Selasa (2/9/2025).

Untuk sementara, pemerintah daerah bersama BNPB menyiapkan pembangunan jembatan darurat. Namun, proses perbaikan permanen diperkirakan membutuhkan waktu panjang serta anggaran besar. Hingga Senin malam, warga masih bertahan dengan persediaan bahan makanan seadanya.

Tokoh masyarakat setempat mengingatkan potensi risiko besar bila ada warga yang sakit parah. “Kalau ada yang butuh perawatan darurat, kondisinya sangat berbahaya. Kami benar-benar menunggu bantuan segera,” tegasnya.

Artikel Banjir Bandang Runtuhkan Jembatan di Donggala, Tiga Desa Wombo Terisolasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sebanyak 65 persen dari responden menyatakan sering atau sesekali menghadapi kekerasan atau intimidasi, yang memengaruhi cara mereka bekerja serta rasa aman dalam menjalankan profesi.

Penelitian ini sengaja difokuskan pada tiga wilayah tersebut guna menggali konteks lokal secara lebih mendalam. Studi ini tidak dimaksudkan sebagai representasi kondisi nasional, melainkan untuk memahami secara spesifik bagaimana sistem perlindungan jurnalis berjalan di lapangan, serta menemukan celah yang perlu diperbaiki demi meningkatkan keamanan kerja jurnalis, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur advokasi.

Beragam Bentuk Kekerasan di Tiga Wilayah

Project Officer Jurnalisme Aman, Arie Mega, mengungkapkan bahwa jenis kekerasan yang dialami jurnalis di masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Di Aceh, kekerasan yang paling banyak dilaporkan meliputi intimidasi dan ancaman verbal, pelarangan liputan, perampasan alat kerja, serta kekerasan pasca-publikasi.

Di Sulawesi Tengah, kekerasan fisik kerap terjadi saat peliputan demonstrasi atau agenda Program Strategis Nasional (PSN). Selain itu, jurnalis juga menghadapi pemaksaan untuk menghapus dokumentasi, hingga pelecehan seksual.

Sementara di Papua Barat Daya, kekerasan terhadap jurnalis bersifat lebih kompleks dan multidimensi—mencakup aspek rasial, gender, serta politik.

“Upaya perlindungan jurnalis sejauh ini masih bersifat terfragmentasi. Nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri belum diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah. Pelatihan keamanan jurnalistik belum menjadi program wajib di media atau organisasi profesi. SOP peliputan juga belum tersedia atau belum dipahami aparat, dan belum ada sistem pengaduan yang aman dan merata di berbagai wilayah,” ujar Arie dalam Forum Konsultasi Nasional bertajuk Diseminasi Report Assessment Kekerasan Jurnalis di 3 Region yang digelar Selasa (5/8) di Jakarta.

Regulasi Kuat, Implementasi Lemah

Arie menambahkan bahwa meski Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan pers yang cukup kuat secara normatif, implementasinya di lapangan masih lemah. Menurutnya, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, tidak konsistennya lembaga peradilan, lemahnya peran Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai regulator, serta minimnya dukungan politik membuat perlindungan terhadap jurnalis lebih bersifat simbolis ketimbang substantif.

Empat Rekomendasi untuk Perlindungan Jurnalis

Yayasan TIFA mengajukan empat langkah strategis yang perlu diambil pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap jurnalis. Pertama, pembentukan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Jurnalis (RAN-PJ) sebagai kebijakan lintas sektor yang menuntut komitmen politik dan dukungan anggaran negara.

Kedua, pembentukan unit khusus di kepolisian dan kejaksaan untuk menangani kasus kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi terhadap jurnalis. Ketiga, penguatan mekanisme pemulihan korban, termasuk dukungan hukum, layanan psikososial, serta perlindungan digital. Keempat, penguatan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) di tingkat daerah agar bisa lebih responsif.

AJI dan Komnas HAM Desak Negara Lebih Hadir

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nani Afrida, menyebut kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi masalah serius di Indonesia. Ia menilai, meski secara kasat mata kondisi terlihat stabil, kenyataannya banyak jurnalis mengalami intimidasi saat meliput.

“Kita sudah menuju arah otoritarianisme. Jurnalis semakin takut mengungkap fakta. Jika dibiarkan, publik akan terjebak dalam propaganda dan disinformasi,” tegasnya.

Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM, Imelda Saragih, menambahkan bahwa perlindungan terhadap jurnalis adalah bagian dari mandat Komnas HAM. Ia menegaskan bahwa kebebasan pers dan berpendapat dijamin oleh konstitusi, dan serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran HAM yang berdampak sistemik, termasuk menimbulkan efek jera (chilling effect) dan membatasi akses masyarakat terhadap informasi.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas lintas lembaga untuk merespons kekerasan terhadap jurnalis dan memperbaiki ekosistem yang mendasari ancaman tersebut.

Ia menyebut, pada pertemuan 24 Juni 2025 lalu di Jakarta, baru tiga lembaga yang menyatakan komitmen bersama, yakni Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komnas Perempuan.

Artikel Laporan TIFA: Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Tinggi di Tiga Wilayah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Undata, menegaskan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan, khususnya untuk tiga penyebab kematian tertinggi di Indonesia: stroke, jantung, dan kanker.

“Jantung menjadi penyebab kematian tertinggi kedua setelah stroke, dengan angka kematian mencapai 275 ribu jiwa setiap tahun. Artinya, kita harus memberikan perhatian lebih di bidang ini,” ujar Menkes.

Sejak akhir 2022, Kementerian Kesehatan telah merancang strategi nasional untuk pemerataan layanan, termasuk memperkuat kemampuan rumah sakit provinsi dalam menjalankan bedah jantung terbuka, terapi radiasi untuk kanker, serta intervensi stroke berbasis kateter.

“Ketika saya mulai menjabat akhir 2020, hanya sembilan provinsi yang bisa melakukan bedah jantung terbuka. Sekarang, dalam waktu kurang dari tiga tahun, jumlahnya sudah mencapai 27 provinsi. Targetnya, seluruh provinsi dapat melakukan operasi katup jantung, bypass, dan bedah jantung bawaan pada anak,” jelasnya.

Selain itu, Kemenkes menargetkan pembangunan fasilitas radio-onkologi di seluruh provinsi dengan teknologi terkini, mengingat angka kematian akibat kanker, terutama kanker payudara, masih sangat tinggi.

Menkes juga mengingatkan bahwa layanan pengobatan harus seimbang dengan langkah promotif dan preventif melalui deteksi dini.

“Saya tidak bangga jika antrean operasi jantung mencapai 1.500 orang. Itu justru menunjukkan kita gagal menjaga masyarakat tetap sehat. Program skrining gratis harus dimanfaatkan, mulai dari cek gula darah, kolesterol, hingga tekanan darah,” tegasnya.

Dalam pertemuan dengan manajemen RSUD Undata, Menkes juga menyoroti krisis tenaga dokter spesialis yang diperkirakan mencapai kekurangan 70 ribu orang hingga 2032. Untuk mengatasinya, Kemenkes mendorong model pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit tanpa membebani biaya.

“Kita butuh 300–500 pusat pendidikan dokter spesialis dalam lima tahun ke depan. Tidak harus di universitas besar seperti UI atau Unair. Anak-anak daerah juga harus punya akses yang sama,” ujarnya.

Ia pun berharap RSUD Undata bisa menjadi salah satu pusat pendidikan dokter spesialis, dimulai dari bidang penyakit dalam dan jantung.

Direktur RSUD Undata, drg. Herry Mulyadi, mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang memungkinkan rumah sakitnya menjadi pusat layanan bedah jantung di Sulawesi Tengah.

“Selama saya bertugas, Pak Menteri sudah tiga kali hadir di sini. Ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang mendukung penuh pelaksanaan program prioritas dari Kementerian Kesehatan.

“Kami diberi dorongan untuk segera melaksanakan operasi jantung terbuka. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, kami terus berkoordinasi dengan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita untuk memastikan kesiapan,” jelasnya.

Pada pelaksanaan perdananya, RSUD Undata berhasil melakukan operasi jantung terbuka kepada dua pasien.

“Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, dua pasien telah sukses menjalani operasi. Ini menjadi kebanggaan dan bentuk syukur kami. Semoga ke depan bisa terus berlanjut,” tuturnya.

drg. Herry menambahkan, RSUD Undata kini juga telah membuka layanan radioterapi untuk pasien kanker dan tengah memfinalisasi kerja sama resmi dengan BPJS Kesehatan.

“Hari ini kami akan menandatangani kerja sama layanan radioterapi dengan BPJS. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Kemenkes dan BPJS yang membantu memperluas akses layanan ini,” pungkasnya.

Artikel RSUD Undata Jadi Pelopor Bedah Jantung di Kawasan Timur Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.