Sekolah tersebut sebelumnya terdampak banjir besar pada akhir 2025. Kini, pemerintah meresmikan 26 Ruang Kelas Darurat (RKD) sebagai langkah cepat untuk memulihkan kegiatan belajar mengajar.

Pembangunan RKD menjadi solusi konkret agar proses pendidikan tetap berjalan di tengah keterbatasan pascabencana. Dengan anggaran sebesar Rp1,3 miliar, fasilitas ini memungkinkan siswa kembali belajar di ruang yang lebih aman dan layak. 

“RKD ini memang bersifat sementara, tetapi menjadi solusi cepat agar anak-anak bisa kembali belajar dengan nyaman sambil menunggu pembangunan sekolah permanen,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4).

Selain menghadirkan ruang kelas darurat, pemerintah juga mempercepat program revitalisasi sekolah di Sumatra Barat. Pada tahun 2026, sebanyak 322 satuan pendidikan ditargetkan direnovasi melalui skema swakelola serta kerja sama dengan TNI Angkatan Darat.

Jumlah tersebut mencakup 84 PAUD, 169 SD, 35 SMP, 26 SMA, 4 SMK, dan 4 SLB. Hingga saat ini, tahap awal pembangunan telah mencapai progres sekitar 70 persen dengan total anggaran Rp167,53 miliar.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemulihan pendidikan yang dilakukan secara cepat, terarah, dan berkelanjutan pascabencana. “Revitalisasi ini penting agar seluruh proses pembelajaran di Sumatra Barat kembali berjalan optimal,” kata Abdul Mu’ti.

Di SDN 5 Batang Anai, lima unit RKD bahkan berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 10 hari. Fasilitas tersebut telah dilengkapi berbagai sarana belajar seperti meja, kursi, papan tulis, hingga perangkat digital berupa Interactive Flat Panel untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

Kembalinya aktivitas belajar di ruang kelas membawa semangat baru bagi para siswa. Mutia, siswi kelas VI, mengaku senang bisa kembali belajar di ruang yang lebih layak setelah sebelumnya harus berada di tenda darurat. “Sekarang kami bisa belajar dengan meja, kursi, dan ruang yang beratap. Kami senang sekali,” ujarnya.

Kepala SDN 5 Batang Anai, Gusniarti, menyebut kehadiran RKD sebagai titik awal kebangkitan pendidikan di sekolahnya yang sempat terdampak parah akibat banjir. “RKD ini membuat murid kembali belajar di ruang kelas. Semoga layanan pendidikan kami segera pulih sepenuhnya,” katanya.

Pembangunan 26 RKD di Sumatra Barat—yang terdiri dari 21 unit di Kabupaten Agam dan 5 unit di Kabupaten Padang Pariaman—menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah kondisi darurat.

Lebih dari sekadar fasilitas sementara, RKD menjadi simbol bahwa proses pendidikan harus tetap berjalan dalam situasi apa pun, sekaligus memastikan tidak ada siswa yang tertinggal dalam kegiatan belajar.

Artikel Sempat Lumpuh karena Banjir, Kini 26 Ruang Kelas Darurat telah Berdiri pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, menyampaikan bahwa dalam kondisi pascabencana, masyarakat memerlukan tempat tinggal yang aman dan layak huni dalam waktu singkat. Bata interlock presisi dinilai sebagai solusi konstruksi yang akurat, kokoh, serta mampu mempercepat pembangunan huntap. 

“Ini adalah bentuk nyata peran SIG dalam mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak,” ujar Vita Mahreyni dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (23/2)

Pengiriman perdana dilepas langsung oleh Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra, bersama Komisaris Utama SIG, Sigit Widyawan, didampingi jajaran Dewan Komisaris dan Direksi SIG serta manajemen PT Semen Padang, di kawasan Pabrik Indarung PT Semen Padang, Sumatra Barat, Kamis (12/2).

Bata interlock presisi merupakan produk turunan yang dikembangkan SIG untuk kawasan permukiman berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembangunan huntap dengan teknologi ini telah dimulai melalui kolaborasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Barat bersama Kadin Indonesia di Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai lokasi awal penerapan bagi korban bencana.

SIG memastikan ketersediaan bata interlock presisi yang diproduksi PT Semen Padang dalam jumlah mencukupi untuk mendukung program tersebut. Untuk rumah tipe 36, kapasitas produksi mampu menopang pembangunan hingga 120 unit huntap per bulan, dengan potensi distribusi tak hanya di Sumatra Barat, tetapi juga menjangkau Sumatra Utara dan Aceh.

Sebelumnya, bata interlock presisi telah digunakan dalam sejumlah proyek percontohan, termasuk pembangunan rumah tipe 36 di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara (IKN), serta rumah tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur. Hasilnya menunjukkan efisiensi waktu konstruksi dan mutu bangunan yang optimal.

Vita Mahreyni menegaskan bahwa komitmen SIG tidak hanya pada aspek bisnis, tetapi juga sosial dan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Inovasi semen hijau SIG lebih rendah emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90%. Sehingga dengan menggunakan semen hijau SIG, berarti ikut berpartisipasi dalam upaya menurunkan emisi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan di sisi lain mendukung kemajuan industri dalam negeri,” kata Vita Mahreyni.

Artikel SIG Kirim 36.000 Bata, Huntap Korban Banjir Padang Dikebut pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Peresmian Huntara tersebut menandai dimulainya masa transisi dari fase tanggap darurat menuju tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Kehadiran perwakilan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten mencerminkan kuatnya kolaborasi lintas pemerintahan dalam memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan terarah.

Acara peresmian turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, serta unsur Forkopimda dan para pemangku kepentingan terkait.

Bupati Agam Benni Warlis menjelaskan, sebanyak 117 unit Huntara telah disiapkan untuk menampung warga terdampak bencana di wilayah Palembayan. Sebelumnya, para penyintas harus mengungsi dan menempati ruang kelas di SDN 05 Kayu Pasak dengan keterbatasan fasilitas.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam. 

“Terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, TNI, Polri, relawan, organisasi masyarakat, serta seluruh pihak yang telah bergotong royong membantu masyarakat Agam,” ujar Benni Warlis.

Menurutnya, keberadaan Huntara diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi warga, sekaligus menjadi tempat tinggal sementara yang mendukung pemulihan semangat dan aktivitas masyarakat sembari menunggu pembangunan hunian tetap.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan pascabencana perlu dilakukan secara menyeluruh. Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, kata dia, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan ekonomi agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara produktif.

Senada, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya pengelolaan Huntara yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan. Ia menekankan agar tata kelola hunian sementara dilakukan dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga terdampak.

Artikel Hunian Sementara di Agam Jadi Titik Awal Pemulihan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Melalui pola tersebut, petani dilibatkan secara aktif untuk memperbaiki sawah milik mereka sendiri. Seluruh pembiayaan, mulai dari benih, pengolahan tanah, hingga perbaikan jaringan irigasi, ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Sawah yang terdampak diperbaiki oleh pemiliknya sendiri, sementara seluruh biayanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Benih disediakan gratis, pengolahan tanah dan irigasi juga dibantu. Ini merupakan arahan langsung Presiden,” ujar Mentan Amran saat berada di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (15/1).

Ia menjelaskan, pendekatan padat karya memastikan setiap pemilik lahan ikut terlibat dalam proses pemulihan dan memperoleh penghasilan harian yang dapat menopang kebutuhan keluarga selama masa rehabilitasi.

“Petani bekerja di sawahnya sendiri dan mendapatkan upah harian. Sementara seluruh kebutuhan teknis seperti benih, pengolahan tanah, dan irigasi disiapkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Di Aceh saja, luas lahan sawah yang direhabilitasi mencapai sekitar 10.000 hektare. Kegiatan ini diperkirakan menyerap hingga 200.000 hari orang kerja (HOK) dengan sistem pembayaran harian.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menargetkan perbaikan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat dituntaskan dalam waktu maksimal tiga bulan.

“Khusus Aceh bersama Sumatra Utara dan Sumatra Barat, lahan yang rusak ringan dan sedang kami targetkan selesai paling lambat tiga bulan,” ujar Mentan Amran.

Selain melibatkan tenaga petani, Kementerian Pertanian juga memanfaatkan teknologi dalam proses rehabilitasi. Traktor disiapkan untuk pengolahan lahan, perbaikan irigasi dilakukan secara intensif, sementara penanganan lahan yang tertimbun lumpur tebal akan dibantu teknologi drone.

“Ini merupakan teknologi baru yang mulai kami terapkan,” imbuhnya.

Di tengah proses pemulihan tersebut, Mentan Amran memastikan kondisi ketahanan pangan nasional tetap aman. Saat ini, cadangan beras nasional tercatat mencapai 3,2 juta ton, yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam tiga hingga enam bulan ke depan.

“Kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana, pangan aman, baik di tiga provinsi ini maupun secara nasional,” tegasnya.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan total lahan pertanian yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai sekitar 98.000 hektare, dengan Aceh menyumbang sekitar 32.000 hektare. Mentan Amran optimistis seluruh proses rehabilitasi dapat berjalan cepat dan efektif.

“Dengan kerja bersama, kolaborasi, dan niat yang tulus, insya Allah pemulihan bisa kita tuntaskan tanpa kendala berarti,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa skema padat karya diterapkan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemilik lahan, tanpa melibatkan kontraktor besar.

“Kami ingin semua pemilik lahan terlibat langsung dan memperoleh penghasilan, bukan diserahkan ke kontraktor,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi Soeharto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi sektor pertanian pascabencana. Komisi IV DPR mendorong percepatan pemulihan sawah, tambak, dan perkebunan, serta menyatakan kesiapan mendukung tambahan anggaran jika diperlukan.

“Sepanjang untuk kepentingan daerah terdampak bencana, tentu akan kami dukung dan setujui,” ujarnya.

Artikel Mentan Amran Gerakkan Padat Karya, Rehabilitasi Sawah Target 3 Bulan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Imbauan ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan instansi terkait, Minggu (11/1).

“Dari hasil pengukuran, nilai pH air berada di bawah 6,5. Jadi sebaiknya tidak diminum. Secara umum kondisinya mirip air sungai,” ujar Vasko kepada warga setempat.

Ia menjelaskan, kajian awal yang dilakukan Badan Geologi serta pemeriksaan dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa air di dalam sinkhole mengandung bakteri dalam jumlah cukup tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jika dikonsumsi secara langsung.

Vasko juga menegaskan bahwa fenomena amblasnya tanah tersebut murni merupakan proses alam dan tidak berkaitan dengan unsur mistis maupun klaim khasiat penyembuhan.

“Tidak benar jika air ini diklaim bisa menyembuhkan penyakit atau bermanfaat untuk kesehatan,” tegasnya.

Selain larangan konsumsi air, Pemprov Sumbar meminta masyarakat mematuhi zona pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Untuk sementara, batas aman ditetapkan minimal 50 meter dari bibir lubang, mengingat kondisi tanah masih labil dan berpotensi mengalami amblasan lanjutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan cepat, kandungan total zat terlarut (TDS) dan besi (Fe) secara kimia masih berada dalam ambang batas aman. Namun, tingginya kandungan bakteri Escherichia coli (E. coli) menjadi alasan utama air tersebut tidak layak dikonsumsi tanpa pengolahan. Jika terpaksa digunakan, air harus dimasak terlebih dahulu.

Saat ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar bersama Badan Geologi masih melakukan kajian lanjutan. Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar rekomendasi teknis yang disampaikan kepada Bupati Limapuluh Kota untuk menentukan langkah pengamanan dan kebijakan selanjutnya.

Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi, menyampaikan bahwa Badan Geologi telah melakukan observasi lapangan selama beberapa hari terakhir. Namun, penelitian lanjutan masih membutuhkan peralatan tambahan serta dukungan logistik guna memastikan penyebab amblasan secara komprehensif.

Diketahui, fenomena sinkhole tersebut terjadi secara mendadak pada Minggu (4/1/2025) siang di lahan persawahan milik warga bernama Adrolmios (61). Peristiwa itu diawali dengan suara gemuruh sebelum tanah amblas dan membentuk lubang berisi air dengan kedalaman diperkirakan mencapai 20 meter.

Sebagai langkah pencegahan, aparat kepolisian bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Limapuluh Kota telah memasang garis pembatas di sekitar lokasi. Pengamanan tetap diberlakukan karena masih terdengar suara dari dalam lubang yang mengindikasikan potensi longsor susulan.

Artikel Muncul Sinkhole di Sawah Warga, Wagub Sumbar Keluarkan Peringatan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Bahlil menjelaskan, secara prinsip Kementerian ESDM berkomitmen untuk memberikan diskon tarif listrik, meski saat ini masih dilakukan perhitungan terkait durasi pemberlakuan serta besaran anggarannya. Hal itu disampaikan Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1).

Menurutnya, rencana kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan resmi yang diajukan oleh kepala daerah dari wilayah-wilayah yang terdampak bencana alam.

Bahlil juga menegaskan bahwa sebelum kebijakan tersebut dijalankan, pihaknya akan melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan.

Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memberi perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah terdampak, termasuk pemulihan layanan dasar seperti kelistrikan.

Terkait pemulihan infrastruktur listrik, Bahlil menyebut masih terdapat sekitar 150 desa yang membutuhkan penyelesaian jaringan kelistrikan. Untuk mengatasi kondisi darurat, Kementerian ESDM telah mengirimkan sekitar 1.000 unit generator set (genset) ke wilayah terdampak, mengingat masih adanya jaringan tegangan rendah yang belum sepenuhnya pulih.

Selain itu, Kementerian ESDM juga telah melakukan pemulihan layanan energi lainnya, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di sejumlah lokasi bencana. Meski demikian, Bahlil mengakui masih terdapat beberapa kabupaten yang memerlukan upaya ekstra dalam perbaikan infrastruktur energi.

Secara khusus di Aceh, Kementerian ESDM menyalurkan 1.000 unit genset dengan kapasitas antara 5.000 hingga 7.000 volt ampere (VA) ke 224 desa yang hingga kini belum teraliri listrik.

Bantuan tersebut turut dilengkapi dengan paket pendukung berupa kabel NYM 2×2,5 mm sepanjang 100 meter, delapan unit stop kontak berstandar SNI, tujuh tusuk kontak SNI, pasokan BBM sebanyak 300 liter untuk kebutuhan operasional selama 15 hari, serta dua gulung isolasi listrik.

Artikel Diskon Listrik untuk Korban Bencana Banjir? Ini Kata Menteri ESDM pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian ESDM dan diakses Selasa (16/12/2025), dari total 970.954 pelanggan yang terdampak bencana di Aceh, sebanyak 774.401 pelanggan telah kembali menikmati pasokan listrik.

Wilayah dengan jumlah desa padam terbanyak masih berada di Kabupaten Aceh Tengah dengan 147 desa, disusul Bener Meriah sebanyak 140 desa, Aceh Tamiang 99 desa, Gayo Lues 69 desa, serta Aceh Timur 41 desa. Selain itu, pemadaman juga masih terjadi di sejumlah wilayah lain seperti Aceh Utara, Bireuen, Nagan Raya, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat.

Dilansir dari laman infopublik, di Provinsi Sumatra Utara, pemulihan listrik menunjukkan progres signifikan. Dari 554.048 pelanggan yang terdampak, sebanyak 543.346 pelanggan telah kembali teraliri listrik. Meski sempat pulih sepenuhnya, hujan deras disertai longsor dan akses jalan terputus menyebabkan pemulihan belum tuntas di tiga kabupaten. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, masih terdapat lima desa padam dari total 215 desa. Kemudian di Tapanuli Utara, empat dari 395 desa belum kembali menyala, serta satu desa di Tapanuli Selatan dari total 211 desa.

Di Sumatra Barat, banjir susulan kembali memengaruhi jaringan kelistrikan. Tercatat 274.564 pelanggan terdampak, dengan 273.804 pelanggan sudah mendapatkan pasokan listrik kembali. Namun, tiga jorong kembali terendam banjir, yakni Jorong Lambeh dengan 145 pelanggan, Jorong Batu Busuak 530 pelanggan, dan Jorong Labuah sebanyak 85 pelanggan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa proses pemulihan jaringan listrik masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari akses jalan yang sulit dilalui, tiang listrik yang roboh, hingga kondisi wilayah yang masih terendam air.

“Apabila listrik dipaksakan menyala di daerah yang masih tergenang, risikonya sangat berbahaya dan bisa memicu kecelakaan,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

Ia juga memaparkan kondisi pasokan listrik di Aceh. Saat ini, kapasitas pembangkit di wilayah Banda Aceh mencapai sekitar 110 megawatt (MW), dengan beban pemakaian rata-rata berada di kisaran 66 MW. Sebagian pasokan masih ditopang oleh penggunaan genset.

“Jaringan induk sudah terpasang sekitar 80 hingga 90 persen. Kami perkirakan dalam beberapa minggu ke depan seluruh sistem dapat kembali normal, sehingga suplai listrik dari Arun dan Bireuen bisa kembali beroperasi secara optimal,” jelasnya.

Artikel Pasokan Listrik di Aceh Berangsur Normal, Ini Daftar Wilayah yang Masih Padam pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Imipas, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa ia telah menginstruksikan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, untuk segera menerbitkan keputusan menteri yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.

Agus juga memerintahkan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan pendataan terhadap unit pelaksana teknis (UPT) yang terdampak bencana di lapangan.

“Setelah proses revitalisasi, kita akan mengetahui jenis kerusakan yang terjadi, permasalahan yang muncul, serta dampak bencana secara keseluruhan. Dari situ kita dapat menentukan langkah penanggulangan bersama,” ujarnya, Jumat (5/12).

Selain pembebasan biaya paspor, Kemenimipas turut menyalurkan bantuan berupa beras, kebutuhan perempuan dan bayi, hingga makanan siap konsumsi untuk warga terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Agus menjelaskan bahwa seluruh bantuan dikirim melalui TNI Angkatan Laut, karena sebagian besar logistik memiliki bobot yang tidak memungkinkan dikirim lewat jalur udara.

“Kami mengirimkan 20 ton beras, 1.500 pasang pakaian dalam wanita, 3.120 pembalut wanita, 3.152 popok anak, 9.200 kaleng susu, 2.660 kaleng sarden, 2.000 dus mi instan, serta 2.000 kaleng biskuit,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa bantuan ini merupakan bentuk empati serta solidaritas Kemenimipas terhadap warga yang terdampak bencana. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah ikut berdonasi.

“Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, kita semua memiliki kewajiban moral untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang hingga kini mungkin masih belum menerima bantuan,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (5/12), jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai 836 orang, sementara 509 orang masih dinyatakan hilang.

Artikel Paspor Hilang Akibat Banjir? Pemerintah Gratiskan Penggantian untuk Warga Sumatra pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Desmond Cheung, menyampaikan bahwa proses pemulihan jaringan kali ini menghadapi tantangan besar akibat listrik padam, akses jalan yang terputus, hingga kerusakan jalur fiber yang disebabkan banjir dan longsor.

“Dalam kondisi kritis, fokus utama kami adalah mempercepat pemulihan jaringan sambil memastikan keselamatan seluruh tim. Kami menyiagakan genset permanen maupun portabel dengan pasokan BBM tambahan untuk mengatasi gangguan listrik, sekaligus menyediakan sambungan satelit di titik-titik penting ketika jalur fiber tidak dapat digunakan,” ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis.

Indosat berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) di bawah arahan Menteri Meutya Hafid, serta menggandeng pemerintah pusat dan daerah, PLN, BPBD, TNI, penyedia infrastruktur, dan masyarakat setempat. Kolaborasi ini membantu memperlancar akses lapangan, mempercepat pergerakan peralatan, dan mendorong pemulihan jaringan lebih cepat.

Berkat kerja sama tersebut, pemulihan layanan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Per 3 Desember 2025, jaringan di sebagian besar wilayah terdampak mulai kembali normal, mencakup 50 persen wilayah Aceh, 92 persen wilayah Sumatra Utara, dan lebih dari 97 persen wilayah Sumatra Barat.

Di luar pemulihan teknis, Indosat juga menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak. Bantuan seperti makanan siap saji, air minum, alas tidur, selimut, perlengkapan kebersihan, serta kartu perdana IM3 dan Tri disalurkan melalui posko resmi di Padang Pariaman dan Langkat. Penyaluran dilakukan bersama pemerintah daerah, relawan, dan komunitas lokal, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta ibu dan bayi.

Artikel Jaringan Lumpuh, Indosat Kerahkan Satelit dan Genset Pulihkan Layanan 
 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Komdigi, Helmi, menjelaskan bahwa perangkat Starlink tersebut dapat digunakan secara gratis selama masa tanggap darurat.

“Selama periode kebencanaan, masyarakat tidak akan dikenakan biaya penggunaan. Setelah masa darurat berakhir, kebijakan pemanfaatannya akan dievaluasi, termasuk kemungkinan penerapan skema komersial,” ujarnya pada konferensi pers di Media Center Penanggulangan Bencana Sumbar, Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Rabu (3/12).

Helmi menerangkan bahwa perangkat Starlink memiliki jangkauan 500 meter hingga 1 kilometer, serta mampu menampung hingga 60 pengguna secara bersamaan. Kapasitasnya dapat diperbesar dengan menambahkan perangkat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dapat dihasilkan mencapai 300 Mbps.

Ia menambahkan bahwa Starlink dapat berfungsi sebagai jaringan cadangan ketika BTS terganggu akibat pemadaman listrik, putusnya transmisi, atau kerusakan fisik. “Akses satelit tidak bergantung pada kondisi jaringan darat, sehingga sangat membantu pemulihan konektivitas di wilayah bencana,” tuturnya.

Helmi juga menegaskan bahwa seluruh perangkat komunikasi, termasuk Starlink, tetap harus melalui proses sertifikasi resmi oleh balai sertifikasi terakreditasi di Indonesia.

Sementara itu, Komdigi memaparkan kondisi Base Transceiver Station (BTS) di Sumatra Barat. Hingga 3 Desember pukul 24.00 WIB, sebanyak 154 dari 3.739 BTS terdampak, atau sekitar 4 persen.

Rinciannya:

• 124 BTS terganggu akibat pasokan listrik PLN terputus, dan operator kini mengoperasikan genset untuk mendukung layanan.
  
• 29 BTS mengalami gangguan transmisi akibat putusnya kabel fiber optik atau radio link.
  
• 1 BTS rusak secara fisik karena terseret arus banjir.
  

Sebaran BTS yang terdampak berada di:

Agam: 45, Pasaman: 37, Padang Pariaman: 18, Solok: 14, Kota Padang: 12, Kota Solok: 5, Pasaman Barat: 5, Pariaman: 3 Tanah Datar: 2, Pesisir Selatan, Sijunjung, dan daerah lainnya: masing-masing 1

Operator seluler terus melakukan pemulihan dan hingga 3 Desember telah 39 BTS berhasil diperbaiki. Upaya restorasi diperkirakan terus bertambah setiap hari.

Selain perangkat Starlink, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di Puncak Gunung Senggala dengan jangkauan mencakup 9–10 kabupaten/kota. Repeater ini dimanfaatkan oleh PPTD, ORARI, RAPI, dan sejumlah instansi penanganan bencana lain sebagai alternatif ketika repeater utama mengalami gangguan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumatra Barat, Rudi Rinaldi, mengapresiasi dukungan Komdigi.

“Dengan kecepatan hingga 300 Mbps, perangkat ini bisa melayani sekitar 100 pengguna sekaligus. Ini sangat membantu di wilayah terdampak,” ujarnya.

Artikel Gratis Selama Bencana, Komdigi Salurkan 32 Starlink untuk Sumbar pertama kali tampil pada Katafoto.id.