Farhan menilai penghentian sementara izin perumahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya mitigasi bencana dan memastikan pembangunan tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Bandung siap menjalankan seluruh arahan dalam edaran tersebut, mulai dari penghentian sementara penerbitan izin, evaluasi pembangunan di kawasan rawan bencana, hingga peningkatan pengawasan teknis secara keseluruhan.

“Kami mendukung sepenuhnya kebijakan Gubernur. Setiap pembangunan di Bandung harus dilakukan dengan cermat, berbasis kajian risiko, dan mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Keselamatan warga adalah prioritas,” ujar Farhan.

Farhan juga memastikan bahwa Pemkot Bandung tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam edaran maupun aturan tata ruang kota.

“Sanksi akan diberikan sesuai regulasi jika ada yang tetap memaksakan pembangunan tanpa izin atau tidak memenuhi ketentuan teknis,” tegasnya.

Ia menambahkan, efektivitas mitigasi bencana membutuhkan kerja sama lintas daerah di Bandung Raya agar penataan ruang dan pengendalian pembangunan berjalan optimal.

Farhan berharap penghentian sementara izin perumahan ini dapat memperkuat ketahanan lingkungan, meningkatkan keamanan kawasan, serta mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Artikel Cegah Banjir dan Longsor, Izin Perumahan Bandung Raya Dihentikan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat Tahun Anggaran 2025 di Banyumas, Kamis (13/11/2025).

Menurut Ossy, penguasaan negara terhadap tanah bukan sekadar urusan administrasi pertanahan, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek kedaulatan dan keamanan nasional. Karena itu, kolaborasi ATR/BPN dan TNI AD perlu terus diperkuat, terutama dalam penertiban aset, pengamanan ruang, serta pencegahan penyalahgunaan tanah negara.

“Kami berharap sinergi antara ATR/BPN dan TNI AD tidak hanya dalam penertiban aset, tetapi juga memastikan seluruh tanah dan ruang di wilayah Indonesia benar-benar dikuasai dan dilindungi negara,” ujar Ossy dalam keterangan resminya.

Dalam paparannya, Ossy menyampaikan bahwa ATR/BPN memegang tiga mandat besar yang bersinggungan langsung dengan kepentingan pertahanan negara, yaitu:

1. Menjamin kepastian hukum atas tanah negara, termasuk aset TNI yang harus tertib administrasi dan terlindungi dari klaim pihak lain.
   
2. Menjaga keterpaduan ruang nasional, memastikan ruang pertahanan selaras dengan kebutuhan pembangunan.
   
3. Menjadi mediator dan fasilitator penyelesaian sengketa agraria, baik antarwarga, pemerintah daerah, maupun antarinstansi.
   

Ia mengakui bahwa masalah tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lemahnya perlindungan aset negara masih sering ditemukan di sejumlah daerah. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang terstruktur antara ATR/BPN dan TNI AD mulai dari pemetaan, penertiban aset, hingga pengawasan di lapangan.

Ossy juga menilai TNI AD memiliki peran strategis dalam menjaga integritas wilayah. Selain menjadi pengguna aset negara, TNI AD memiliki kemampuan operasional untuk melakukan pemantauan langsung terhadap potensi penyalahgunaan ruang di berbagai daerah.

“Melalui pembinaan teritorial dan komunikasi sosial, TNI AD dapat membantu ATR/BPN memberikan edukasi mengenai kepastian hak atas tanah, batas wilayah, serta pentingnya kepatuhan hukum agraria,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa dukungan TNI AD sangat dibutuhkan terutama di wilayah rawan sengketa pertanahan, kawasan strategis pertahanan, daerah perbatasan, hingga kawasan yang tengah berkembang secara ekonomi.

Apel Dansatkowil 2025 di Banyumas turut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, pejabat utama Mabesad, serta seluruh Dansatkowil dari berbagai daerah. Kehadiran mereka dinilai penting karena memiliki peran langsung dalam pengawasan wilayah dan interaksi masyarakat.

Wamen ATR/Waka BPN hadir bersama Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Hendri Teja serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Sri Rejeki, untuk memastikan sinergi dan koordinasi berjalan hingga tingkat daerah.

“Sinergi ini krusial untuk menjamin ruang pertahanan yang pasti dan aman. Dengan kerja sama yang solid, tanah negara dapat dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara tepat,” tandasnya.

Artikel ATR/BPN dan TNI AD Bersinergi Perketat Pengamanan Tanah Negara pertama kali tampil pada Katafoto.id.