Menurut Teguh, perlindungan ini dilakukan dengan memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian guna menciptakan lingkungan keluarga ASN yang lebih sehat dan terorganisasi.

“Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tercantum dari Pergub Nomor 2 Tahun 2025 bukan hal yang baru. Karena kami juga mengacu pada Peraturan Pemerintah yang sudah terbit lebih terdahulu. Semangatnya untuk melindungi keluarga ASN dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan sebaliknya seakan-akan Pemprov DKI mengizinkan poligami,” tegas Teguh saat menghadiri acara Aktualisasi Nilai-Nilai Natal 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/1) malam.

Teguh menjelaskan bahwa Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tidak muncul secara tiba-tiba. Pembahasannya telah berlangsung sejak 2023 dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kementerian, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

“Ada beberapa kriteria atau persyaratan agar perkawinan yang dilakukan oleh ASN terlaporkan demi kebaikan. Termasuk,  bagaimana melindungi keluarga itu kalau terjadi perceraian. Jadi, Semangat kami adalah melindungi,” jelasnya.

Teguh mengimbau masyarakat untuk memahami Pergub ini secara utuh dan tidak hanya mengambil potongan-potongan informasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman.

“Saya mengapresiasi setiap masukan atau saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan kebijakan ini,” pungkas Teguh.

Artikel Pj Gubernur Teguh: Langkah Pemprov DKI Lindungi Keluarga ASN, Bukan Izinkan Poligami pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Teguh menggantikan Heru Budi Hartono yang telah menyelesaikan masa jabatannya dan kembali bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

“Mengangkat Saudara Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama satu tahun,” ujar Tito saat pelantikan melalui keterangan tertulis, Jumat (18/10)

Tito juga melantik Anwar Harun Damanik sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, menggantikan Ribka Haluk.

Acara pelantikan diiringi oleh pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Tito dan diikuti oleh pejabat yang dilantik. Dalam sumpah tersebut, keduanya diminta menjalankan tugas sesuai UUD 1945.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 125/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, serta Keppres RI Nomor 154/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Artikel Teguh Setyabudi Resmi Dilantik Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pertama kali tampil pada Katafoto.id.