Sidang gabungan Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 33/PUU-XXIV/2026 digelar pada Senin (4/5/2026). Agendanya adalah mendengar keterangan tambahan dari pihak terkait, yakni Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Telkomsel, Indosat, XL, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.

Indosat: ‘Kuota Hangus’ Secara Konseptual Kurang Tepat

PT Indosat Ooredoo Hutchison yang diwakili Vice President Head of Private Product and Pricing Strategy Nicholas Yulius Munandar menyatakan, istilah “kuota hangus” secara konseptual kurang tepat. Menurutnya, berakhirnya masa berlaku paket internet adalah berakhirnya pemenuhan kewajiban kontraktual Indosat yang telah menyediakan hak akses kepada pelanggan untuk volume dan pada waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan, terlepas hak akses tersebut digunakan atau tidak oleh pelanggan.

“Yang berakhir adalah hak akses pelanggan atas kapasitas tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati, bukan suatu kehilangan atas hak milik yang dapat dipertahankan dalam kerangka hukum kebendaan,” ujar Nicholas di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK, Jakarta.

Dia menjelaskan, sisa kuota yang tidak terpakai tidak “berpindah” ke mana pun, baik ke Indosat, pelanggan lain, maupun ke “jaringan” dalam pengertian abstrak. Hal itu justru mencerminkan bahwa kapasitas jaringan telah disediakan dan dapat diakses selama masa layanan berlangsung. Hubungan hukum antara Indosat dan pelanggan adalah perikatan kontraktual yang objeknya bukan suatu benda atau barang, melainkan prestasi berupa penyediaan akses terhadap kapasitas jaringan dalam parameter volume dan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Nicholas juga menegaskan, kerangka kontraktual tersebut telah tercermin dalam seluruh dokumentasi layanan yang disampaikan kepada pelanggan. Pelanggan perlu membaca dan memahami syarat dan ketentuan layanan. Parameter waktu yang melekat pada setiap paket bukan merupakan ketentuan tersembunyi atau sepihak, melainkan bagian dari kesepakatan yang telah dikomunikasikan secara terbuka sejak sebelum pelanggan memutuskan untuk berlangganan.

Indosat mengaku telah memastikan bahwa penyampaian informasi mengenai layanan, termasuk syarat dan ketentuan, dilakukan secara berlapis dan mudah diakses pelanggan pada setiap tahap penggunaan layanan. Informasi tersebut tersedia sejak sebelum pelanggan melakukan aktivasi melalui berbagai materi pemasaran di kanal resmi Indosat. Pada saat aktivasi, Indosat juga menyertakan informasi yang mengarahkan pelanggan untuk mengakses syarat dan ketentuan secara lengkap. Pelanggan tetap dapat memperoleh informasi tersebut setiap saat melalui aplikasi, situs resmi Indosat, maupun kanal layanan pelanggan resmi lainnya.

PLN: Token Listrik Bukan Berbasis Durasi, Berbeda dengan Paket Internet

Sementara itu, PLN yang diwakili Betty Cahya Melani selaku Manajer Pelaporan Tata Usaha Pelanggan menjelaskan, skema tarif tenaga listrik dalam praktik pelayanan kepada pelanggan dibedakan menjadi dua, yaitu tarif reguler atau pascabayar dan tarif prabayar. Perbedaan keduanya bukan terletak pada hakikat tenaga listrik yang dijual, melainkan waktu pembayaran dan tata cara pemanfaatannya.

“Dalam listrik prabayar, pelanggan tidak membeli akses selama sekian hari atau sekian bulan, melainkan membeli energi yang dapat dipakai sesuai kebutuhan sampai kWh yang dibeli tersebut habis dipergunakan,” kata Betty.

Dia menjelaskan, pada skema prabayar, pelanggan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menggunakan energi listrik. Pelanggan membeli tenaga listrik di muka dalam bentuk token. Token tersebut pada hakikatnya bukan pembelian jasa berdasarkan jangka waktu tertentu, melainkan pembelian energi listrik yang diukur dalam satuan kilowatt-hour (kWh). Dengan demikian, objek yang dibeli pelanggan adalah sejumlah energi listrik terukur.

Setelah transaksi pembelian berhasil, nilai pembelian yang telah dikurangi komponen tertentu sesuai ketentuan yang berlaku—seperti biaya administrasi kanal pembayaran dan Pajak Penerangan Jalan sesuai kebijakan daerah—akan dikonversi oleh sistem menjadi sejumlah kWh yang masuk ke meter prabayar pelanggan. Secara teknis, token listrik prabayar dikenal sebagai kode 20 digit yang dimasukkan ke kWh meter prabayar.

Ketika kode token tersebut diinput ke meter, sistem tidak memperlakukannya sebagai voucher layanan yang tunduk pada masa aktif tertentu. Sistem langsung mengonversinya menjadi saldo energi dalam satuan kWh yang tercatat pada meter pelanggan. Saldo kWh itu kemudian akan berkurang semata-mata berdasarkan pemakaian listrik aktual oleh pelanggan.

Selama energi tersebut belum digunakan, saldo kWh tetap tersimpan pada meter. Dengan kata lain, ukuran pengurangannya adalah konsumsi energi, bukan berlalunya waktu. Karakter ini membedakan secara mendasar token listrik prabayar dari layanan lain yang secara kontraktual memang berbasis durasi atau masa berlaku.

Betty juga menuturkan, dari aspek regulasi, sampai saat ini tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektor ketenagalistrikan yang mewajibkan masa aktif atau masa kedaluwarsa token listrik prabayar. Dengan kata lain, tidak ada aturan yang membuat kWh yang telah dibeli menjadi hangus hanya karena lewatnya jangka waktu tertentu.

Dalam posisinya sebagai pelaksana kebijakan, PT PLN (Persero) tidak memiliki ruang untuk secara sepihak menambah pembatasan yang berdampak pada hak pelanggan apabila pembatasan demikian tidak diperintahkan oleh regulasi pemerintah. Karena itu, praktik bahwa token prabayar pada prinsipnya dapat digunakan sampai habis sejalan dengan kerangka regulasi yang ada.

Apa yang Dipersoalkan Para Pemohon di MK?

Sebagai informasi, Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja berbunyi: (1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Permohonan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh pengemudi ojek online (ojol) Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari. Sementara Permohonan Nomor 33/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh mahasiswa bernama TB Yaumul Hasan Hidayat.

Kedua permohonan tersebut mempersoalkan sistem penghangusan (expired) kuota internet yang belum digunakan saat berakhirnya masa aktif kuota oleh penyedia jasa telekomunikasi. Menurut para pemohon, proses perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi yang dimuat dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja pada 2023, tidak ada penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan perkembangan data internet.

Para pemohon menilai, penghapusan kuota secara sepihak tanpa persetujuan dan kompensasi yang layak dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Mereka pun meminta MK menyatakan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sesuai dengan yang diminta dalam petitum masing-masing permohonan.

Artikel Bedanya Token Listrik dan Kuota Internet Bikin PLN Indosat Adu Argumen pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Perayaan tersebut diwujudkan melalui rangkaian acara bertajuk “Connecting Today, Empowering Tomorrow” yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Acara anniversary ini dikemas dalam konsep konser sekaligus exhibition experience, yang memadukan hiburan, teknologi, dan berbagai aktivitas interaktif dalam satu rangkaian. Sepanjang pelaksanaannya, kegiatan ini berhasil menarik sekitar 15.000 pengunjung dari siang hingga malam hari.

Suasana semakin meriah dengan penampilan musisi lintas generasi, termasuk Bunga Citra Lestari (BCL). Istri mendiang Ashraf Sinclair tersebut tampil memukau dengan balutan gaun hitam dipadukan rok berwarna pink, diiringi format full band.

Melalui kegiatan ini, XLSMART tidak hanya merayakan perjalanan satu tahunnya, tetapi juga mempererat kolaborasi seluruh elemen ekosistem—mulai dari karyawan, keluarga, mitra, pelanggan, hingga masyarakat luas—guna mendorong masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penyanyi Bunga Cinta Lestari (BCL) tampil pada perayaan satu tahun PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bertajuk “Connecting Today, Empowering Tomorrow” di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (25/4/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Penyanyi Bunga Cinta Lestari (BCL) tampil pada perayaan satu tahun PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bertajuk “Connecting Today, Empowering Tomorrow” di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (25/4/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Penyanyi Bunga Cinta Lestari (BCL) tampil pada perayaan satu tahun PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bertajuk “Connecting Today, Empowering Tomorrow” di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (25/4/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Penyanyi Bunga Cinta Lestari (BCL) tampil pada perayaan satu tahun PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bertajuk “Connecting Today, Empowering Tomorrow” di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (25/4/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Penyanyi Bunga Cinta Lestari (BCL) tampil pada perayaan satu tahun PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bertajuk “Connecting Today, Empowering Tomorrow” di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (25/4/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Penyanyi Bunga Cinta Lestari (BCL) tampil pada perayaan satu tahun PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bertajuk “Connecting Today, Empowering Tomorrow” di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (25/4/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Penyanyi Bunga Cinta Lestari (BCL) tampil duet pada perayaan satu tahun PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bertajuk “Connecting Today, Empowering Tomorrow” di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (25/4/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Penyanyi Bunga Cinta Lestari (BCL) tampil duet pada perayaan satu tahun PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bertajuk “Connecting Today, Empowering Tomorrow” di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (25/4/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Penyanyi Bunga Cinta Lestari (BCL) tampil pada perayaan satu tahun PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bertajuk “Connecting Today, Empowering Tomorrow” di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (25/4/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Penyanyi Bunga Cinta Lestari (BCL) tampil pada perayaan satu tahun PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bertajuk “Connecting Today, Empowering Tomorrow” di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (25/4/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Artikel BCL Curi Perhatian Ribuan Penonton di Panggung XLSMART pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah tersebut diwujudkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Kawasan Lintas Biru Digital untuk pengembangan jaringan fiber optic serta layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, JIEP juga menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo terkait kerja sama pengembangan jaringan telekomunikasi dan layanan digital pendukung lainnya di kawasan tersebut.

Direktur Utama PT JIEP, Satrio Witjaksono, menegaskan bahwa penguatan infrastruktur digital menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi kawasan industri menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

“Penguatan jaringan fiber optic serta layanan TIK di Kawasan Industri Pulogadung merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam menghadirkan layanan dan fasilitas terbaik bagi para tenant, sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan bagi investor,” ujarnya dikutip dari laman berita jakarta, Jumat (10/4).

Ia menjelaskan, kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional di kawasan industri.

Menurutnya, ketersediaan jaringan telekomunikasi yang handal menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun lingkungan industri yang kompetitif dan berkelanjutan.

“Melalui kolaborasi strategis ini, PT JIEP menegaskan perannya dalam menghadirkan kawasan industri dengan infrastruktur yang memadai, guna memberikan nilai tambah bagi tenant serta mendukung pertumbuhan investasi di Kawasan Industri Pulogadung,” tandasnya.

Artikel Tak Mau Ketinggalan, Kawasan Industri Pulogadung Percepat Transformasi Digital pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Desmond Cheung, menyampaikan bahwa proses pemulihan jaringan kali ini menghadapi tantangan besar akibat listrik padam, akses jalan yang terputus, hingga kerusakan jalur fiber yang disebabkan banjir dan longsor.

“Dalam kondisi kritis, fokus utama kami adalah mempercepat pemulihan jaringan sambil memastikan keselamatan seluruh tim. Kami menyiagakan genset permanen maupun portabel dengan pasokan BBM tambahan untuk mengatasi gangguan listrik, sekaligus menyediakan sambungan satelit di titik-titik penting ketika jalur fiber tidak dapat digunakan,” ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis.

Indosat berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) di bawah arahan Menteri Meutya Hafid, serta menggandeng pemerintah pusat dan daerah, PLN, BPBD, TNI, penyedia infrastruktur, dan masyarakat setempat. Kolaborasi ini membantu memperlancar akses lapangan, mempercepat pergerakan peralatan, dan mendorong pemulihan jaringan lebih cepat.

Berkat kerja sama tersebut, pemulihan layanan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Per 3 Desember 2025, jaringan di sebagian besar wilayah terdampak mulai kembali normal, mencakup 50 persen wilayah Aceh, 92 persen wilayah Sumatra Utara, dan lebih dari 97 persen wilayah Sumatra Barat.

Di luar pemulihan teknis, Indosat juga menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak. Bantuan seperti makanan siap saji, air minum, alas tidur, selimut, perlengkapan kebersihan, serta kartu perdana IM3 dan Tri disalurkan melalui posko resmi di Padang Pariaman dan Langkat. Penyaluran dilakukan bersama pemerintah daerah, relawan, dan komunitas lokal, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta ibu dan bayi.

Artikel Jaringan Lumpuh, Indosat Kerahkan Satelit dan Genset Pulihkan Layanan 
 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Komdigi, Helmi, menjelaskan bahwa perangkat Starlink tersebut dapat digunakan secara gratis selama masa tanggap darurat.

“Selama periode kebencanaan, masyarakat tidak akan dikenakan biaya penggunaan. Setelah masa darurat berakhir, kebijakan pemanfaatannya akan dievaluasi, termasuk kemungkinan penerapan skema komersial,” ujarnya pada konferensi pers di Media Center Penanggulangan Bencana Sumbar, Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Rabu (3/12).

Helmi menerangkan bahwa perangkat Starlink memiliki jangkauan 500 meter hingga 1 kilometer, serta mampu menampung hingga 60 pengguna secara bersamaan. Kapasitasnya dapat diperbesar dengan menambahkan perangkat pendukung seperti hotspot tambahan. Kecepatan internet yang dapat dihasilkan mencapai 300 Mbps.

Ia menambahkan bahwa Starlink dapat berfungsi sebagai jaringan cadangan ketika BTS terganggu akibat pemadaman listrik, putusnya transmisi, atau kerusakan fisik. “Akses satelit tidak bergantung pada kondisi jaringan darat, sehingga sangat membantu pemulihan konektivitas di wilayah bencana,” tuturnya.

Helmi juga menegaskan bahwa seluruh perangkat komunikasi, termasuk Starlink, tetap harus melalui proses sertifikasi resmi oleh balai sertifikasi terakreditasi di Indonesia.

Sementara itu, Komdigi memaparkan kondisi Base Transceiver Station (BTS) di Sumatra Barat. Hingga 3 Desember pukul 24.00 WIB, sebanyak 154 dari 3.739 BTS terdampak, atau sekitar 4 persen.

Rinciannya:

• 124 BTS terganggu akibat pasokan listrik PLN terputus, dan operator kini mengoperasikan genset untuk mendukung layanan.
  
• 29 BTS mengalami gangguan transmisi akibat putusnya kabel fiber optik atau radio link.
  
• 1 BTS rusak secara fisik karena terseret arus banjir.
  

Sebaran BTS yang terdampak berada di:

Agam: 45, Pasaman: 37, Padang Pariaman: 18, Solok: 14, Kota Padang: 12, Kota Solok: 5, Pasaman Barat: 5, Pariaman: 3 Tanah Datar: 2, Pesisir Selatan, Sijunjung, dan daerah lainnya: masing-masing 1

Operator seluler terus melakukan pemulihan dan hingga 3 Desember telah 39 BTS berhasil diperbaiki. Upaya restorasi diperkirakan terus bertambah setiap hari.

Selain perangkat Starlink, Balai Monitor juga mengoperasikan repeater kebencanaan di Puncak Gunung Senggala dengan jangkauan mencakup 9–10 kabupaten/kota. Repeater ini dimanfaatkan oleh PPTD, ORARI, RAPI, dan sejumlah instansi penanganan bencana lain sebagai alternatif ketika repeater utama mengalami gangguan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Sumatra Barat, Rudi Rinaldi, mengapresiasi dukungan Komdigi.

“Dengan kecepatan hingga 300 Mbps, perangkat ini bisa melayani sekitar 100 pengguna sekaligus. Ini sangat membantu di wilayah terdampak,” ujarnya.

Artikel Gratis Selama Bencana, Komdigi Salurkan 32 Starlink untuk Sumbar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Inisiatif ini menjadi respons atas meningkatnya permintaan terhadap koneksi internet tetap yang andal dan terjangkau, terutama di wilayah yang belum terlayani secara optimal.

“Langkah ini tidak hanya memberi peluang bagi penyelenggara jaringan dalam meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga menghadirkan lebih banyak pilihan akses internet terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Wayan Toni Supriyanto, dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (28/7).

Seleksi ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 337 Tahun 2025, yang menetapkan pita frekuensi selebar 80 MHz (1432–1512 MHz) di tiga wilayah regional sebagai objek seleksi.

Proses seleksi dibuka secara umum bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin dan memenuhi persyaratan. Seluruh tahapan akan dilakukan secara transparan dan objektif, melalui evaluasi administrasi serta komitmen pengembangan jaringan dan layanan.

Komitmen tersebut nantinya menjadi dasar pengawasan dan evaluasi setelah penetapan pemenang seleksi. Pemerintah memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

“Fokus kami adalah memastikan pemanfaatan pita frekuensi ini secara maksimal untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan internet tetap berbasis pita lebar, termasuk di daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh,” lanjut Wayan.

Frekuensi 1,4 GHz sendiri dirancang untuk penggelaran jaringan akses nirkabel pita lebar, khususnya menggunakan teknologi Time Division Duplex (TDD). Frekuensi ini dinilai memberi fleksibilitas lebih besar bagi operator dalam menghadirkan layanan internet tetap yang berkualitas.

“Melalui proses seleksi ini, pemerintah juga membuka ruang bagi inovasi layanan digital, baik di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, hingga layanan publik berbasis teknologi,” tambahnya.

Informasi lengkap terkait seleksi ini tersedia di situs resmi Kominfo:
https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/seleksi-pengguna-pita-frekuensi-radio-14-ghz-untuk-layanan-akses-nirkabel-pitalebar-bwa-tahun-2025

Penyelenggara telekomunikasi yang berminat mengikuti seleksi dapat mengajukan surat kuasa dan mengisi formulir Permohonan Akun e-Auction di tautan berikut:
https://s.komdigi.go.id/download_form_pengambilan_akun

Pengambilan akun e-Auction dijadwalkan pada 11–13 Agustus 2025. Para peserta wajib melengkapi dokumen persyaratan dan melakukan reservasi paling lambat 8 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB melalui tautan:
https://s.komdigi.go.id/pengambilanakune-auction

Komdigi mengajak seluruh pelaku industri telekomunikasi untuk turut ambil bagian dalam seleksi ini sebagai kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Artikel Pemerintah Lelang Pita 1,4 GHz untuk Perluas Jangkauan Internet pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Saya pastikan bahwa pemerintah tidak pernah merancang apalagi mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” tegas Meutya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/7).

Meutya menjelaskan, isu yang berkembang berawal dari adanya masukan dari sejumlah pihak, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), terkait upaya penataan ekosistem digital di Indonesia. Salah satu yang disorot dalam masukan tersebut adalah relasi antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.

Namun, ia memastikan bahwa usulan-usulan tersebut belum pernah dibahas di forum resmi pengambil kebijakan dan tidak termasuk dalam agenda kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Saya memohon maaf jika kabar ini sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Saya telah meminta jajaran di kementerian untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” ujar Meutya.

Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa fokus utama kementeriannya saat ini adalah menjalankan program-program prioritas nasional, seperti memperluas akses internet di wilayah tertinggal, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat sistem keamanan dan perlindungan data di ruang digital.

Artikel WhatsApp Call Aman, Pemerintah Bantah Isu Pembatasan VoIP pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, mengingatkan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh ranah pribadi masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus betul-betul berada dalam koridor hukum yang berlaku.

“Penyadapan dan akses terhadap komunikasi pribadi adalah isu sensitif. Harus ada dasar hukum yang jelas agar tidak melanggar hak konstitusional warga,” tegas Sudding dikutip dari laman berita satu, pada Kamis (26/06).

Meski mengakui kerja sama ini dapat menjadi alat strategis bagi Kejagung dalam penegakan hukum—seperti pelacakan buronan hingga pengumpulan bukti—ia tetap mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

“Tujuannya boleh untuk penegakan hukum, tetapi jangan sampai kebijakan ini melanggar prinsip perlindungan privasi masyarakat. Tidak bisa sembarangan menyadap tanpa proses hukum yang sah,” ujarnya.

Sudding juga mendorong adanya pengawasan ketat terhadap implementasi teknis MoU ini, termasuk proses pemasangan perangkat penyadapan maupun penyediaan data komunikasi oleh operator.

“Kita harus mencegah potensi penyalahgunaan atau pengawasan yang berlebihan (surveillance overreach). Ini menyangkut hak asasi yang dijamin undang-undang,” jelasnya.

Ia menambahkan, hak atas komunikasi pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional.

Diketahui, Kejagung telah menjalin MoU dengan empat operator seluler besar di Tanah Air, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk, dan PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk.

Kerja sama tersebut disebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Meski demikian, respons kritis dari parlemen menjadi sinyal penting agar pelaksanaan MoU ini tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, transparansi, dan perlindungan hak sipil warga negara.

Artikel Kejagung Gandeng Operator Telekomunikasi untuk Penyadapan, DPR Ingatkan Soal Privasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.