Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap pasar tenaga kerja. Menurutnya, aktivitas ekonomi memang terus meningkat, tetapi kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja justru semakin terbatas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan meningkat menjadi 5,61 persen pada kuartal I-2026. Di sisi lain, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 88.000 pekerja mengalami PHK sepanjang 2025. Sementara pada periode Januari hingga Mei 2026, jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan kembali bertambah sekitar 23.470 orang.

Gelombang efisiensi juga masih membayangi dunia usaha. Salah satu contohnya, platform media sosial TikTok dilaporkan memangkas sekitar 90 persen tenaga kerjanya secara global, termasuk di Indonesia.

Yusuf menilai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen memang menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi masih bergerak positif. Namun, kondisi tersebut belum tercermin dalam peningkatan kesempatan kerja.

“Angka pertumbuhan di atas 5% memang terlihat baik, tetapi manfaatnya belum banyak tercermin di pasar tenaga kerja. Fenomena ini dikenal sebagai jobless growth, ketika ekonomi tetap tumbuh tetapi kemampuan menciptakan lapangan kerja terus menurun,” ujar Yusuf seperti dikutip dari laman investor daily pada Minggu (5/7).

Ia menjelaskan, realisasi investasi pada 2025 meningkat sekitar 12,7 persen, sedangkan penyerapan tenaga kerja hanya bertambah sekitar 10,4 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap tambahan investasi kini menghasilkan lapangan kerja yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

“Artinya, setiap tambahan investasi menghasilkan lapangan kerja yang semakin sedikit sehingga pertumbuhan belum benar-benar inklusif,” imbuhnya.

Tantangan Domestik Dinilai Lebih Dominan

Menurut Yusuf, perlambatan ekonomi global memang memberi tekanan terhadap dunia usaha melalui melemahnya permintaan ekspor dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Meski begitu, ia menilai faktor domestik justru menjadi penyebab utama lemahnya penciptaan lapangan kerja.

Ia membandingkan Indonesia dengan Vietnam dan Bangladesh yang menghadapi tantangan global serupa, tetapi masih mampu menarik relokasi industri serta memperbesar pangsa ekspor. Sementara Indonesia masih dibayangi berbagai persoalan, seperti tingginya biaya energi, melemahnya daya saing industri, ketidakpastian regulasi, hingga derasnya arus produk impor berharga murah.

Berbagai persoalan tersebut membuat industri padat karya semakin tertekan. Padahal, sektor tekstil, garmen, dan alas kaki selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Melemahnya daya saing membuat sektor-sektor tersebut tidak lagi mampu menjadi penggerak utama penciptaan lapangan kerja.

Investasi Meningkat, Serapan Tenaga Kerja Masih Terbatas

Yusuf menjelaskan, peningkatan nilai investasi belum otomatis meningkatkan jumlah tenaga kerja karena sebagian besar investasi kini mengalir ke sektor padat modal, seperti industri hilirisasi mineral dan logam dasar.

Sektor tersebut lebih mengandalkan teknologi dan otomatisasi sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif kecil dibandingkan industri padat karya.

“Sektor padat modal memang meningkatkan nilai tambah dan ekspor, tetapi proses produksinya didominasi teknologi dan otomatisasi sehingga kebutuhan tenaga kerjanya relatif terbatas,” jelasnya.

Selain itu, efektivitas investasi juga masih menjadi tantangan. Meski nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)Indonesia menunjukkan perbaikan, angkanya masih tergolong tinggi dibandingkan beberapa negara di kawasan. Hal ini menunjukkan investasi masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari tingginya biaya logistik, birokrasi yang belum efisien, hingga biaya ekonomi lainnya.

Menurut Yusuf, dunia usaha juga masih dibebani mahalnya harga energi, khususnya gas industri, serta persaingan dengan produk impor murah. Tekanan tersebut membuat banyak perusahaan memilih melakukan efisiensi melalui otomatisasi dibandingkan merekrut pekerja baru.

Karena itu, ia mendorong pemerintah agar tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi, tetapi juga memastikan investasi mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Menurutnya, insentif fiskal perlu dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja formal, disertai kebijakan untuk memperkuat industri padat karya melalui penurunan biaya energi dan logistik, serta pengawasan terhadap praktik dumping.

“Ukuran keberhasilan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari tingginya pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kemampuan pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” tutup Yusuf.

Artikel Mengapa Ekonomi Tumbuh tetapi Pengangguran Masih Mengintai? Ini Analisis Ekonom pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan bahwa komposisi investasi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh sektor padat modal, seperti industri logam dasar dan pertambangan. Oleh karena itu, dorongan terhadap sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi dinilai sebagai langkah yang tepat.

Shinta menyebutkan, pada 2013 setiap tambahan investasi sebesar Rp1 triliun mampu menyerap lebih dari 4.500 tenaga kerja. Namun, pada 2025 angka tersebut menurun drastis menjadi sekitar 1.400 tenaga kerja per Rp1 triliun investasi.

“Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun nilai investasi meningkat, dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja langsung relatif lebih kecil dibandingkan satu dekade lalu, salah satunya karena meningkatnya porsi investasi di sektor padat modal,” ujar Shinta, Jumat (24/4/2026).

Ia menilai bahwa kebijakan insentif fiskal akan lebih optimal jika dirancang secara terarah (targeted) dan berbasis hasil (outcome-based). Menurutnya, insentif sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

Shinta menjelaskan, pemberian insentif juga perlu dikaitkan dengan indikator kinerja seperti tingkat penyerapan tenaga kerja, peningkatan kapasitas produksi, ekspor, hingga adopsi teknologi. Dengan pendekatan tersebut, dampak kebijakan dapat diukur secara lebih jelas.

“Tanpa desain seperti ini, ada risiko insentif hanya menggeser aktivitas ekonomi tanpa menciptakan nilai tambah baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengembangan sektor padat karya tidak hanya berfokus pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan kualitas industri. Hal ini mencakup penguatan ekosistem industri, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemanfaatan teknologi yang relevan.

Selain itu, Shinta juga menyoroti masih tingginya biaya ekonomi (high-cost economy) yang menjadi tantangan bagi dunia usaha, khususnya di sektor padat karya.

Menurutnya, pemerintah perlu terus melanjutkan upaya deregulasi, menekan biaya usaha, menyederhanakan birokrasi, serta memastikan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dengan pendekatan tersebut, sektor padat karya dapat tetap kompetitif sekaligus meningkat ke arah produktivitas yang lebih tinggi dan terintegrasi dalam rantai pasok global,” kata Shinta.

Artikel Pengusaha Soroti Dampak Investasi, Lapangan Kerja Justru Menyusut pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang, Dwi Martopo, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan tren pertumbuhan investasi yang terus berlanjut sejak 2019. Saat itu, total investasi kumulatif masih berada di angka Rp8 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp11,84 triliun pada 2022, naik lagi menjadi Rp13,99 triliun pada 2024, dan terus bertambah hingga Rp15,47 triliun pada 2025.

Menurut Martopo, pada 2025 pertumbuhan nilai investasi mencapai 11 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2024 yang sebesar 8,7 persen, sekaligus melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2025 yang ditetapkan sebesar 7,32 persen.

Melansir dari lama jateng prov, meskipun jumlah investor baru pada 2025 tercatat menurun menjadi 4.309 investor dibandingkan 5.666 investor pada tahun sebelumnya, kondisi tersebut tidak berdampak pada peningkatan nilai investasi maupun penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya penguatan dan ekspansi dari pelaku usaha yang telah beroperasi di Kabupaten Rembang.

Seiring dengan peningkatan investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap juga terus bertambah. Hingga akhir 2025, total tenaga kerja yang terserap mencapai 139.372 orang. Meski secara persentase pertumbuhan tahunan mengalami penyesuaian, dari 43 persen pada 2023 menjadi 21 persen pada 2025, secara jumlah absolut tren penyerapan tenaga kerja tetap meningkat setiap tahun.

Untuk menjaga iklim investasi yang kondusif, DPMPTSP Kabupaten Rembang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan perizinan. Optimalisasi sistem perizinan menjadi prioritas agar proses investasi berjalan lebih cepat, mudah, dan transparan, sehingga mampu memperkuat kepercayaan investor.

“Fokus kami adalah pelayanan perizinan yang cepat. Walaupun sudah ada aplikasi Izin Gampil, pelayanan maksimal tetap harus diberikan. Jika proses perizinan berjalan cepat, persepsi masyarakat dan investor terhadap Rembang akan semakin positif,” ujar Martopo.

Ia menambahkan, kemudahan perizinan juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan. Dalam konteks investasi, pihaknya terus melakukan pembelajaran dan pendampingan, seiring dengan mulai terbentuknya antrean sejumlah perusahaan yang saat ini tengah memproses rencana investasi di Kabupaten Rembang.

Artikel Meski Investor Baru Turun, Investasi di Rembang Tembus Rp15,47 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam laporan realisasi APBD 2025, Pramono menyampaikan bahwa nilai investasi yang masuk ke Jakarta mencapai Rp270,9 triliun. Angka tersebut tumbuh 11,99 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Pramono menjelaskan, pertumbuhan investasi tersebut ditopang oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp175,3 triliun serta Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp95,6 triliun. Capaian ini, menurutnya, mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang tetap tinggi terhadap kinerja dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kontribusi investasi Jakarta mencapai sekitar 14 persen dari total investasi nasional,” ujar Pramono saat menyampaikan pemaparan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/1).

Ia menambahkan, realisasi investasi sepanjang 2025 berhasil menyerap 487.070 tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di sektor pariwisata, Pramono mencatat adanya peningkatan aktivitas yang signifikan. Tingkat hunian hotel berbintang lima pada Desember 2025 mencapai 62,03 persen, bahkan melonjak hingga 100 persen di kawasan pusat bisnis saat periode libur akhir tahun.

Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat dukungan bagi dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan dan peningkatan kualitas layanan publik.

“Kami memangkas berbagai tahapan perizinan dan membenahi layanan yang selama ini kerap menjadi kendala bagi pelaku usaha,” tegasnya.

Artikel Sumbang 14 Persen Investasi Nasional, Ekonomi Jakarta Tetap Ngebut di 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Terjadi ketimpangan antara kenaikan produktivitas dan kenaikan upah. Ketidakselarasan ini menimbulkan tekanan struktural bagi pelaku usaha,” ujar Bob dalam acara Economic and Labour Insight 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut memicu berbagai langkah tidak ideal di lapangan, mulai dari efisiensi berlebihan, penurunan kapasitas produksi, hingga relokasi perusahaan ke negara yang lebih kompetitif.

Bob juga menyoroti kejanggalan pada Cash Index atau rasio upah minimum terhadap upah rata-rata. Secara umum, indeks ini berada pada level 0,6, namun di Indonesia justru melampaui angka 1. “Upah minimum kita lebih tinggi dari upah rata-rata. Ini menunjukkan struktur yang tidak normal, seperti piramida terbalik,” jelasnya.

Situasi itu disebut berdampak pada lambatnya penciptaan lapangan kerja formal dan mendorong pergeseran besar menuju sektor informal.

Tantangan lain yang muncul adalah semakin dominannya pekerja informal yang kini mencapai 60% dari total angkatan kerja, sebuah tren yang mencerminkan minimnya perlindungan kerja bagi sebagian besar tenaga kerja.

Hingga Oktober 2025, tercatat 177.000 pencari kerja mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) akibat PHK. “Angka ini menggambarkan tekanan berat yang dihadapi pekerja formal saat ini,” tambah Bob.

Artikel Apindo Ungkap Kenaikan Upah Bikin Industri Tercekik, PHK Menggunung pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Tahun 2025, tenaga kerja ekonomi kreatif menyumbang 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional, atau sekitar 27,40 juta orang. Angka ini meningkat dibanding 2024 yang mencapai 26,48 juta pekerja atau 18,30 persen,” ujar Amalia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam penutupan Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Kegiatan 2025 BPS di Jakarta, Sabtu (15/11). Dalam kesempatan itu, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyerahkan materi Public Service Announcement (PSA) Sensus Ekonomi 2026 kepada Amalia, disaksikan Wakil Kepala BPS RI Sony Harry Budiutomo Harmadi. Kolaborasi ini menjadi bukti sinergi pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif dalam mendukung Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda nasional.

Amalia mengatakan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif tertinggi.

“Sebanyak 6,24 juta pekerja berasal dari Jawa Barat. Jika digabung dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, ketiganya menyumbang 57,81 persen dari total tenaga kerja ekraf Indonesia,” jelasnya dikutip dari laman berita satu.

Ia menambahkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi momentum penting untuk memetakan industri kreatif secara lebih detail. SE2026 akan menyajikan data lengkap mengenai jumlah pelaku usaha kreatif di bidang kuliner, fesyen, game, musik, film, desain, hingga konten digital, termasuk lokasi dan skala usahanya. Data tersebut sekaligus menjadi dasar perhitungan PDB ekonomi kreatif dan kerangka survei khusus di masa mendatang.

Menurut Amalia, PSA yang diserahkan akan menjadi materi sosialisasi resmi BPS dan akan disebarkan melalui berbagai kanal publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada SE2026.

Ia juga mengapresiasi peran Kemenekraf dan para animator muda yang terlibat dalam produksi PSA. “PSA ini bukan sekadar materi sosialisasi, tetapi simbol kolaborasi antarlembaga sekaligus ruang bagi talenta animasi muda untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sinergi ini memperkuat komitmen kami dalam menghadirkan data yang lebih kaya, akurat, dan berdampak bagi pengembangan ekonomi kreatif nasional,” ujar Amalia.

Artikel BPS Ungkap Pekerja Ekonomi Kreatif Tembus 27,4 Juta, Jawa Barat Jadi Raja pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Surya Lukita Warman, menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan tantangan besar dalam penyediaan lapangan kerja.

“Setiap tahun ada sekitar 10 juta orang yang harus difasilitasi dengan lowongan kerja baru. Itu belum menghitung mereka yang terkena PHK atau memilih resign dan kembali mencari pekerjaan,” ujarnya dikutip dalam laman berita satu, Jakarta, Jumat (26/9).

Surya menambahkan, setiap tahun ada sekitar 3,5 juta lulusan baru dari SMA, SMK, dan perguruan tinggi yang masuk ke pasar kerja. Meski tingkat pengangguran terbuka kini berada di level 4,8%—terendah sejak era reformasi—secara absolut masih ada sekitar 7,2 juta orang yang belum memiliki pekerjaan.

“Kalau digabungkan, ada lebih dari 10 juta orang yang harus terserap pasar kerja setiap tahun. Jumlah ini besar dan harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa tantangan ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya soal tingginya pertumbuhan angkatan kerja baru, tetapi juga mencakup mismatch kompetensi, rendahnya kualitas tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah, serta perubahan pasar akibat digitalisasi, kecerdasan buatan, hingga transisi menuju ekonomi hijau.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker terus mendorong terbentuknya ekosistem pasar kerja yang lebih adaptif. Salah satunya melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP).

“Semua pemberi kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaannya ke sistem informasi Kemnaker yang kami namakan KarirHub,” jelas Surya.

Kemnaker juga menghadirkan super-app SiapKerja, sebuah platform digital yang mengintegrasikan seluruh layanan ketenagakerjaan secara online, baik untuk pencari kerja, pemberi kerja, maupun mitra ketenagakerjaan.

Artikel Kemnaker Ungkap 10,7 Juta Orang Indonesia Cari Kerja Setiap Tahun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kelima nelayan tersebut tiba kembali di Aceh Timur pada Minggu (24/8/2025). Suasana haru menyelimuti penyambutan mereka oleh keluarga serta Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Alfarlaky.

Menurut Alfarlaky, para nelayan itu bekerja di kapal penangkap cumi selama berbulan-bulan tanpa kontrak kerja dan tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya.
“Karena tidak ada kepastian dan merasa diperlakukan semena-mena, mereka memilih melarikan diri dengan cara melompat ke laut,” ujar Alfarlaky dalam keterangan tertulis, Senin (25/8).

Insiden pelarian terjadi saat kapal berada sekitar delapan mil dari pantai Kepulauan Aru. Dengan penuh risiko, para nelayan terjun ke laut dan berusaha berenang ke daratan. Meski sempat terpisah di tengah laut, mereka akhirnya ditolong oleh nelayan setempat dan sempat ditampung di rumah salah seorang tokoh masyarakat bernama Rudi.

Proses pencarian dan evakuasi bermula dari laporan keluarga kepada Bupati Aceh Timur. Salah satu korban sempat mengirimkan titik koordinat lokasi melalui aplikasi WhatsApp, yang menjadi petunjuk penting dalam upaya penyelamatan.

Kelima nelayan tersebut diketahui terdampar di Kepulauan Aru sejak 6 Agustus 2025. Mereka adalah Osama (23) dan Ahyatul Kamal (22) asal Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur; Mohamad Azhar (22) dari Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur; serta Abdul Asis (20) dan Ahmad Idrus (20) dari Kabupaten Aceh Tamiang.

Kasus ini kembali membuka mata tentang praktik kerja paksa dan eksploitasi yang masih marak di sektor perikanan. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan hukum, perlindungan, serta pemulihan bagi para korban.

Artikel Drama Nelayan Aceh: Lompat ke Laut Demi Selamat dari Eksploitasi Kapal Cumi pertama kali tampil pada Katafoto.id.